SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 9
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Digitalisasi
Pengawasan
Partisipatif
Ahsanul Minan
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
(UNUSIA)
1
Webinar Digitalisasi Pengawasan Partisipatif,
Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, 27 September
Context
2
TUNTUTAN
PUBLIK UNTUK
AKUNTABILITAS
DAN EFFISIENSI
PEMERINTAHAN
PERUBAHAN
BUDAYA
MASYARAKAT
(PENTRASI
INTERNET)
TREND
MENINGKATNYA
KESADARAN
DAN PARTISIPASI
POLITIK RAKYAT
MEMERLUKAN RESPON DALAM
BENTUK PENYESUAIAN
STRATEGI PENGAWASAN
PEMILU, TERMASUK
PENGAWASAN PARTISIPATIF
MM.DD.20XX
ADD A FOOTER
3
Digitalisasi Demokrasi
Digital Participation
E-government
E-budgetting E-procurement
E-planning
E-complaint
Photo Credit: Antara
4
Manfaat Penggunaan
Sistem IT dalam Pemilu
 Meningkatkan kecepatan dalam administrasi pemilu
(termasuk publikasi hasil pemilu). Prinsip cepat ini salah
satu prinsip penting dalam pemilu, untuk mencegah
terjadinya manipulasi, serta memberikan kesempatan
kepada para pihak untuk mengajukan gugatan hukum jika
merasa terdapat pelanggaran
 Meningkatkan aksesibilitas proses dan hasil pemilu,
sehingga lebih transparan. Masyarakat akan lebih mudah
memantau proses dan hasil pemilu
 Meningkatkan akuntabilitas proses dan hasil pemilu.
 Meningkatkan legitimasi hasil pemilu
Kelebihan Pengawasan
Berbasis IT
5
Mempermudah
pengawasan
 Pengawas Pemilu maupun
relawan pengawas partisipatif
dapat secara lebih mudah
mendokumentasikan dan
melaporkan dugaan pelanggaran
pemilu
 Dampak positifnya dapat menarik
minat masyarakat untuk terlibat
dalam pengawasan partisipatif
Cost-Effectiveness
 Lebih murah bagi lembaga
pengawas pemilu
 Lebih murah bagi masyarakat
untuk melaporkan hasil
pengawasan dan dugaan
pelanggaran pemilu, tidak harus
mengeluarkan biaya transportasi
untuk mendatangi kantor
pengawas pemilu
Lebih Cepat
 Pengawasan pemilu dengan
memanfaatkan aplikasi berbasis
IT akan dapat mempercepat
proses penanganan dugaan
pelanggaran pemilu
 Kecepatan dalam proses
pelaporan dan penanganan
pelanggaran pemilu ini akan
dapat mencegah kemungkinan
kasus kedaluarsa (yang sering
terjadi selama ini)
CRITICAL ISSUES DI
INTERNAL BAWASLU
 Perlunya penyesuaian dalam strategi dan metode
capacity building aparatur pengawas pemilu
 Perlunya diversifikasi instrumen pengawasan
berbasis teknologi informasi
 Perlunya penyesuaian cara pandang (perspektif),
cara berpikir (mindset) dan cara bertindak yang
ramah terhadap penggunaan aplikasi IT dalam
pengawasan pemilu.
 Perlu penyesuaian dalam sosialisasi pengawasan
partisipatif untuk menggunakan pengawasan
berbasis IT
6
PRINSIP-PRINSIP DALAM
DIVERSIFIKASI INSTRUMEN
PENGAWASAN
 Aplikasi perlu lebih user-friendly, mudah
dipergunakan, menarik (eye-catching), namun
tetap sesuai dengan pra-syarat pelaporan
pelanggaran.
 Instrumen pengawasan berbasis IT perlu
didesain agar dapat terintegrasi antar sistem,
dengan variasi model pemanfaatan data yang
beragam, tidak hanya datanya dimanfaatkan
untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran,
tetapi juga untuk kepentingan riset, penyusunan
program dan anggaran, dan lain-lain 7
Adaptasi Internal Bawaslu
PENYESUAIAN MINDSET, TATA
LAKSANA, DAN BUDAYA KERJA
 Digitalisasi pengawasan pemilu tidak hanya
memerlukan diversifikasi instrumen pengawasan
berbasis IT, tetapi juga memerlukan penyesuian
mindset, tata laksana dan budaya kerja.
 Penyesuaian ini harus dikembangkan melalui
program pelatihan yang telah mengadopsi dan
mengadaptasi perkembangan/perubahan tersebut.
8
THANK
YOU!
Ahsanul Minan
Phone:
+62 8111777116
Email:
minan@unusia.ac.id
Youtube:
ahsanov76
9

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Potensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updatedPotensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updatedAhsanul Minan
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluAhsanul Minan
 
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarPemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarAhsanul Minan
 
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptx
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptxPPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptx
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptxSarnidasari
 
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUMPEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUMRidwan M. Said
 
Urgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatifUrgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatifAhsanul Minan
 
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptxISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptxBawasluPacitan
 
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung PemiluStandard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung PemiluAhsanul Minan
 
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptxBawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptxJubair13
 
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan SuaraPengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan SuaraAhsanul Minan
 
Penanganan pelanggaran
Penanganan pelanggaranPenanganan pelanggaran
Penanganan pelanggaranAhmad Solihin
 
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannya
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannyaBab v pelanggaran pemilu dan penangannya
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannyaLunandi Syaiful
 
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014Election Commision
 
penanganan-temuan-dan-laporan-pelanggaran-pemilu.pptx
penanganan-temuan-dan-laporan-pelanggaran-pemilu.pptxpenanganan-temuan-dan-laporan-pelanggaran-pemilu.pptx
penanganan-temuan-dan-laporan-pelanggaran-pemilu.pptxChrest1
 
Strategi pengawasan pemilu kada
Strategi pengawasan pemilu kadaStrategi pengawasan pemilu kada
Strategi pengawasan pemilu kadaAhsanul Minan
 
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluBilly Adam Fisher
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
 
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptxMATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptxJubair13
 

Was ist angesagt? (20)

Potensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updatedPotensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updated
 
Materi Bimtek PKD.pptx
Materi Bimtek PKD.pptxMateri Bimtek PKD.pptx
Materi Bimtek PKD.pptx
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
 
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarPemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
 
Sosialisasi pemilih pemula
Sosialisasi pemilih pemulaSosialisasi pemilih pemula
Sosialisasi pemilih pemula
 
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptx
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptxPPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptx
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptx
 
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUMPEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
 
Urgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatifUrgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatif
 
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptxISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx
 
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung PemiluStandard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
 
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptxBawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
 
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan SuaraPengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 
Penanganan pelanggaran
Penanganan pelanggaranPenanganan pelanggaran
Penanganan pelanggaran
 
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannya
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannyaBab v pelanggaran pemilu dan penangannya
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannya
 
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
 
penanganan-temuan-dan-laporan-pelanggaran-pemilu.pptx
penanganan-temuan-dan-laporan-pelanggaran-pemilu.pptxpenanganan-temuan-dan-laporan-pelanggaran-pemilu.pptx
penanganan-temuan-dan-laporan-pelanggaran-pemilu.pptx
 
Strategi pengawasan pemilu kada
Strategi pengawasan pemilu kadaStrategi pengawasan pemilu kada
Strategi pengawasan pemilu kada
 
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
 
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptxMATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
 

Ähnlich wie Digitalisasi Pengawasan Partisipatif

Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaAhsanul Minan
 
Transparan akuntansi 4 by diahandani.blogspot.com
Transparan akuntansi 4 by diahandani.blogspot.comTransparan akuntansi 4 by diahandani.blogspot.com
Transparan akuntansi 4 by diahandani.blogspot.comAndani Abayz
 
Sim, rani novita sari, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma , analisis dan pernca...
Sim, rani novita sari, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma , analisis dan pernca...Sim, rani novita sari, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma , analisis dan pernca...
Sim, rani novita sari, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma , analisis dan pernca...mercubuana university
 
Sim, rani novita sari, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma , analisis dan pernca...
Sim, rani novita sari, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma , analisis dan pernca...Sim, rani novita sari, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma , analisis dan pernca...
Sim, rani novita sari, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma , analisis dan pernca...mercubuana university
 
Transparan akuntansi 3 by diahandani.blogspot.com
Transparan akuntansi 3 by diahandani.blogspot.comTransparan akuntansi 3 by diahandani.blogspot.com
Transparan akuntansi 3 by diahandani.blogspot.comAndani Abayz
 
SI-PI, PASHA PINTOKITTA MADOGUCCI, HAPZI ALI, SISTEM INFORMASI, ORGANISASI, d...
SI-PI, PASHA PINTOKITTA MADOGUCCI, HAPZI ALI, SISTEM INFORMASI, ORGANISASI, d...SI-PI, PASHA PINTOKITTA MADOGUCCI, HAPZI ALI, SISTEM INFORMASI, ORGANISASI, d...
SI-PI, PASHA PINTOKITTA MADOGUCCI, HAPZI ALI, SISTEM INFORMASI, ORGANISASI, d...Pasha Madogucci
 
Sipi, min sururi anfusina, hapzi ali, pengembangan sistem informasi pada pt. ...
Sipi, min sururi anfusina, hapzi ali, pengembangan sistem informasi pada pt. ...Sipi, min sururi anfusina, hapzi ali, pengembangan sistem informasi pada pt. ...
Sipi, min sururi anfusina, hapzi ali, pengembangan sistem informasi pada pt. ...MinSururiAnfusina
 
0401 02-ext-nur-azizah-sistem-informasi-akuntansi
0401 02-ext-nur-azizah-sistem-informasi-akuntansi0401 02-ext-nur-azizah-sistem-informasi-akuntansi
0401 02-ext-nur-azizah-sistem-informasi-akuntansiIndra Wijaya Light
 
Ac-Regulasi_Teknologi_Informasi_dan_Komunik.ppt
Ac-Regulasi_Teknologi_Informasi_dan_Komunik.pptAc-Regulasi_Teknologi_Informasi_dan_Komunik.ppt
Ac-Regulasi_Teknologi_Informasi_dan_Komunik.pptfayyasin99
 
Bab 5 buku teks sim 2014
Bab 5 buku teks sim 2014Bab 5 buku teks sim 2014
Bab 5 buku teks sim 2014virmannsyah
 
Niken Angreini 43215010022
Niken Angreini 43215010022Niken Angreini 43215010022
Niken Angreini 43215010022Niken Angreini
 
Si & Pi, cilin christianto, hapzi ali, peranan program accurate accounting te...
Si & Pi, cilin christianto, hapzi ali, peranan program accurate accounting te...Si & Pi, cilin christianto, hapzi ali, peranan program accurate accounting te...
Si & Pi, cilin christianto, hapzi ali, peranan program accurate accounting te...Cilin christianto
 
Jurnal sistem informasi pelayanan pelanggan pln rayon pandeglang
Jurnal sistem informasi pelayanan pelanggan pln rayon pandeglangJurnal sistem informasi pelayanan pelanggan pln rayon pandeglang
Jurnal sistem informasi pelayanan pelanggan pln rayon pandeglangIKHSAN MAHRURI
 
Sim, Dwi Yuliyanah, Hapzi Ali, Impelentasi Sistem Informasi Pada PT. Elemen B...
Sim, Dwi Yuliyanah, Hapzi Ali, Impelentasi Sistem Informasi Pada PT. Elemen B...Sim, Dwi Yuliyanah, Hapzi Ali, Impelentasi Sistem Informasi Pada PT. Elemen B...
Sim, Dwi Yuliyanah, Hapzi Ali, Impelentasi Sistem Informasi Pada PT. Elemen B...Dwi Yuliyanah
 
Tugas TM1-Dhita Ardhining Tyas-43222110021.docx
Tugas TM1-Dhita Ardhining Tyas-43222110021.docxTugas TM1-Dhita Ardhining Tyas-43222110021.docx
Tugas TM1-Dhita Ardhining Tyas-43222110021.docx43222110021
 

Ähnlich wie Digitalisasi Pengawasan Partisipatif (20)

Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
 
Pengendalian dan sia
Pengendalian dan siaPengendalian dan sia
Pengendalian dan sia
 
Transparan akuntansi 4 by diahandani.blogspot.com
Transparan akuntansi 4 by diahandani.blogspot.comTransparan akuntansi 4 by diahandani.blogspot.com
Transparan akuntansi 4 by diahandani.blogspot.com
 
Sim, rani novita sari, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma , analisis dan pernca...
Sim, rani novita sari, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma , analisis dan pernca...Sim, rani novita sari, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma , analisis dan pernca...
Sim, rani novita sari, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma , analisis dan pernca...
 
1+Editorial+HDS.pdf
1+Editorial+HDS.pdf1+Editorial+HDS.pdf
1+Editorial+HDS.pdf
 
Sim, rani novita sari, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma , analisis dan pernca...
Sim, rani novita sari, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma , analisis dan pernca...Sim, rani novita sari, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma , analisis dan pernca...
Sim, rani novita sari, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma , analisis dan pernca...
 
Transparan akuntansi 3 by diahandani.blogspot.com
Transparan akuntansi 3 by diahandani.blogspot.comTransparan akuntansi 3 by diahandani.blogspot.com
Transparan akuntansi 3 by diahandani.blogspot.com
 
sistem informasi akutansi
sistem informasi akutansisistem informasi akutansi
sistem informasi akutansi
 
SI-PI, PASHA PINTOKITTA MADOGUCCI, HAPZI ALI, SISTEM INFORMASI, ORGANISASI, d...
SI-PI, PASHA PINTOKITTA MADOGUCCI, HAPZI ALI, SISTEM INFORMASI, ORGANISASI, d...SI-PI, PASHA PINTOKITTA MADOGUCCI, HAPZI ALI, SISTEM INFORMASI, ORGANISASI, d...
SI-PI, PASHA PINTOKITTA MADOGUCCI, HAPZI ALI, SISTEM INFORMASI, ORGANISASI, d...
 
Sipi, min sururi anfusina, hapzi ali, pengembangan sistem informasi pada pt. ...
Sipi, min sururi anfusina, hapzi ali, pengembangan sistem informasi pada pt. ...Sipi, min sururi anfusina, hapzi ali, pengembangan sistem informasi pada pt. ...
Sipi, min sururi anfusina, hapzi ali, pengembangan sistem informasi pada pt. ...
 
0401 02-ext-nur-azizah-sistem-informasi-akuntansi
0401 02-ext-nur-azizah-sistem-informasi-akuntansi0401 02-ext-nur-azizah-sistem-informasi-akuntansi
0401 02-ext-nur-azizah-sistem-informasi-akuntansi
 
312 568-1-sm
312 568-1-sm312 568-1-sm
312 568-1-sm
 
Ac-Regulasi_Teknologi_Informasi_dan_Komunik.ppt
Ac-Regulasi_Teknologi_Informasi_dan_Komunik.pptAc-Regulasi_Teknologi_Informasi_dan_Komunik.ppt
Ac-Regulasi_Teknologi_Informasi_dan_Komunik.ppt
 
Bab 5 buku teks sim 2014
Bab 5 buku teks sim 2014Bab 5 buku teks sim 2014
Bab 5 buku teks sim 2014
 
Niken Angreini 43215010022
Niken Angreini 43215010022Niken Angreini 43215010022
Niken Angreini 43215010022
 
Si & Pi, cilin christianto, hapzi ali, peranan program accurate accounting te...
Si & Pi, cilin christianto, hapzi ali, peranan program accurate accounting te...Si & Pi, cilin christianto, hapzi ali, peranan program accurate accounting te...
Si & Pi, cilin christianto, hapzi ali, peranan program accurate accounting te...
 
Jurnal sistem informasi pelayanan pelanggan pln rayon pandeglang
Jurnal sistem informasi pelayanan pelanggan pln rayon pandeglangJurnal sistem informasi pelayanan pelanggan pln rayon pandeglang
Jurnal sistem informasi pelayanan pelanggan pln rayon pandeglang
 
Sim, Dwi Yuliyanah, Hapzi Ali, Impelentasi Sistem Informasi Pada PT. Elemen B...
Sim, Dwi Yuliyanah, Hapzi Ali, Impelentasi Sistem Informasi Pada PT. Elemen B...Sim, Dwi Yuliyanah, Hapzi Ali, Impelentasi Sistem Informasi Pada PT. Elemen B...
Sim, Dwi Yuliyanah, Hapzi Ali, Impelentasi Sistem Informasi Pada PT. Elemen B...
 
Riska yuliana
Riska yulianaRiska yuliana
Riska yuliana
 
Tugas TM1-Dhita Ardhining Tyas-43222110021.docx
Tugas TM1-Dhita Ardhining Tyas-43222110021.docxTugas TM1-Dhita Ardhining Tyas-43222110021.docx
Tugas TM1-Dhita Ardhining Tyas-43222110021.docx
 

Mehr von Ahsanul Minan

Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAhsanul Minan
 
Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluAhsanul Minan
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Ahsanul Minan
 
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Ahsanul Minan
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikAhsanul Minan
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaAhsanul Minan
 
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfAhsanul Minan
 
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluAhsanul Minan
 
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research Ahsanul Minan
 
Hans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralHans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralAhsanul Minan
 
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluAhsanul Minan
 
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehAhsanul Minan
 
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluAhsanul Minan
 
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Ahsanul Minan
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaAhsanul Minan
 
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihAhsanul Minan
 
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Ahsanul Minan
 
Gender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesiaGender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesiaAhsanul Minan
 
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018Ahsanul Minan
 
Evaluasi pengawasan netralitas asn dalam pilkada 2017
Evaluasi pengawasan netralitas asn dalam pilkada 2017Evaluasi pengawasan netralitas asn dalam pilkada 2017
Evaluasi pengawasan netralitas asn dalam pilkada 2017Ahsanul Minan
 

Mehr von Ahsanul Minan (20)

Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
 
Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi Pemilu
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024
 
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
 
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdf
 
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
 
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research
 
Hans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralHans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & Moral
 
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemilu
 
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
 
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawaslu
 
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
 
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilih
 
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
 
Gender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesiaGender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesia
 
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
 
Evaluasi pengawasan netralitas asn dalam pilkada 2017
Evaluasi pengawasan netralitas asn dalam pilkada 2017Evaluasi pengawasan netralitas asn dalam pilkada 2017
Evaluasi pengawasan netralitas asn dalam pilkada 2017
 

Digitalisasi Pengawasan Partisipatif

  • 1. Digitalisasi Pengawasan Partisipatif Ahsanul Minan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) 1 Webinar Digitalisasi Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, 27 September
  • 2. Context 2 TUNTUTAN PUBLIK UNTUK AKUNTABILITAS DAN EFFISIENSI PEMERINTAHAN PERUBAHAN BUDAYA MASYARAKAT (PENTRASI INTERNET) TREND MENINGKATNYA KESADARAN DAN PARTISIPASI POLITIK RAKYAT MEMERLUKAN RESPON DALAM BENTUK PENYESUAIAN STRATEGI PENGAWASAN PEMILU, TERMASUK PENGAWASAN PARTISIPATIF
  • 3. MM.DD.20XX ADD A FOOTER 3 Digitalisasi Demokrasi Digital Participation E-government E-budgetting E-procurement E-planning E-complaint
  • 4. Photo Credit: Antara 4 Manfaat Penggunaan Sistem IT dalam Pemilu  Meningkatkan kecepatan dalam administrasi pemilu (termasuk publikasi hasil pemilu). Prinsip cepat ini salah satu prinsip penting dalam pemilu, untuk mencegah terjadinya manipulasi, serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan gugatan hukum jika merasa terdapat pelanggaran  Meningkatkan aksesibilitas proses dan hasil pemilu, sehingga lebih transparan. Masyarakat akan lebih mudah memantau proses dan hasil pemilu  Meningkatkan akuntabilitas proses dan hasil pemilu.  Meningkatkan legitimasi hasil pemilu
  • 5. Kelebihan Pengawasan Berbasis IT 5 Mempermudah pengawasan  Pengawas Pemilu maupun relawan pengawas partisipatif dapat secara lebih mudah mendokumentasikan dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu  Dampak positifnya dapat menarik minat masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif Cost-Effectiveness  Lebih murah bagi lembaga pengawas pemilu  Lebih murah bagi masyarakat untuk melaporkan hasil pengawasan dan dugaan pelanggaran pemilu, tidak harus mengeluarkan biaya transportasi untuk mendatangi kantor pengawas pemilu Lebih Cepat  Pengawasan pemilu dengan memanfaatkan aplikasi berbasis IT akan dapat mempercepat proses penanganan dugaan pelanggaran pemilu  Kecepatan dalam proses pelaporan dan penanganan pelanggaran pemilu ini akan dapat mencegah kemungkinan kasus kedaluarsa (yang sering terjadi selama ini)
  • 6. CRITICAL ISSUES DI INTERNAL BAWASLU  Perlunya penyesuaian dalam strategi dan metode capacity building aparatur pengawas pemilu  Perlunya diversifikasi instrumen pengawasan berbasis teknologi informasi  Perlunya penyesuaian cara pandang (perspektif), cara berpikir (mindset) dan cara bertindak yang ramah terhadap penggunaan aplikasi IT dalam pengawasan pemilu.  Perlu penyesuaian dalam sosialisasi pengawasan partisipatif untuk menggunakan pengawasan berbasis IT 6
  • 7. PRINSIP-PRINSIP DALAM DIVERSIFIKASI INSTRUMEN PENGAWASAN  Aplikasi perlu lebih user-friendly, mudah dipergunakan, menarik (eye-catching), namun tetap sesuai dengan pra-syarat pelaporan pelanggaran.  Instrumen pengawasan berbasis IT perlu didesain agar dapat terintegrasi antar sistem, dengan variasi model pemanfaatan data yang beragam, tidak hanya datanya dimanfaatkan untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran, tetapi juga untuk kepentingan riset, penyusunan program dan anggaran, dan lain-lain 7
  • 8. Adaptasi Internal Bawaslu PENYESUAIAN MINDSET, TATA LAKSANA, DAN BUDAYA KERJA  Digitalisasi pengawasan pemilu tidak hanya memerlukan diversifikasi instrumen pengawasan berbasis IT, tetapi juga memerlukan penyesuian mindset, tata laksana dan budaya kerja.  Penyesuaian ini harus dikembangkan melalui program pelatihan yang telah mengadopsi dan mengadaptasi perkembangan/perubahan tersebut. 8