tidak pakai helm saat mengendarai motor

1. TIDAK MENGENAKAN HELM KETIKA MENGENDARAI MOTOR
DOSEN PENGAMPU : MIFTAH SOLEHUDDIN,M.HI
Disusun oleh :
Ahmad jazulil fawaid (13210133)
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG 2016-2017

2. Latar Belakang
Hakikat keadilan dan hukum dapat dialami baik oleh ahli hukum maupun oleh orang
awam yang berarti bahwa dalam pergaulan hidup masyarakat akan selalu terikat pada
masalah keadilan dan hukum. Keadilan dan hukum tidak dapat dilepaskan dari interaksi
kehidupan manusia itu sendiri, oleh karena itu sangatlah sulit membayangkan adanya suatu
masyarakat tanpa keadilan dan hukum. Keadilan dan hukum merupakan dasar dari kehidupan
manusia, sehingga tugas mengadili yang dibebankan pada lembaga pengadilan merupakan
suatu tugas yang memerlukan kecermatan dan kematangan baik dalam menyusun
pertimbangan hukumnya maupun dalam menetapkan keputusan. Dewasa ini masalah hukum
pidana banyak dibicarakan dan menjadi sorotan baik dalam teori maupun dalam praktek dan
bahkan ada usaha untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang
baru. Usaha tersebut bertujuan untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan yang ada dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang, yang merupakan peninggalan
zaman penjajahan dan masih dipakai di zaman kemerdekaan ini. Banyak ketentuan didalam
KUHP yang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 maupun dengan situasi dan keadaan masyarakat saat ini. Pada dasarnya
hukum pidana mempunyai sanksi yang negatif sehingga dengan sistem sanksi yang negatif
tersebut tumbuh pandangan bahwa pidana hendaknya diterapkan jika upaya lain sudah tidak
memadai lagi. Kesadaran masyarakat terhadap hukum yang dinilai masih lembek, adalah
penilaian secara umum. Tetapi ketaatan terhadap aturan lalu lintas diprioritaskan. Barangkali
pertanyaan demikian terjadi dimana-mana. Sudah menjadi pendapat umum bahwa lalu-lintas
adalah cermin atau etalase budaya bangsa.
Peraturan lalu-lintas diciptakan untuk melindungi kepentingan pemakai jalan dalam
berlalu-lintas, namun pada kenyataan masih banyak sekali terjadi pelanggaran lalu lintas yang
dilakukan oleh pemakai jalan. Permasalahan pelanggaran lalu lintas di dalam masyarakat
sangat sering terjadi, walaupun sudah ada aturan-aturan yang mengatur tentang lalu lintas
yang ada dalam perundang-undangan lalu lintas. Tetapi masih tetap ada pengendara
kendaraan sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas jalan. Bentuk pelanggaran
tersebut antara lain: pelanggaran marka di jalan dan ramburambu, kelengkapan surat-surat,
batas kecepatan, batas muatan, serta syarat perlengkapan kendaraan dan hal-hal yang terjadi
di lalu lintas jalan raya. Banyaknya pelanggaran lalu-lintas yang dilakukan oleh pemakai
jalan, oleh karena itu pemerintah telah menyusun suatu peraturan lalu lintas yang berfungsi
untuk mengatur tingkah laku pemakai jalan dalam hal lalu lintas,
Pada prinsipnya keberadaan peraturan lalu lintas bertujuan agar pelanggaran lalu
lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan dapat ditekan seminimal mungkin. Namun pada
kenyataannya dengan adanya undangundang yang mengatur tentang lalu lintas tersebut belum
dapat secara maksimal menekan pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Pelanggaran dan
ketidakpatuhan masih terjadi dimana-mana, penjatuhan hukuman termasuk sanksi denda juga
belum menunjukan kepastian hukum. Hal demikian salah satunya disebabkan karena masih
ditemukannya penegakan hukum khususnya penerapan sanksi yang tidak konsisten oleh
aparat penegak hukum yang berada di lapangan. Ketidak konsistenan aparat penegak hukum
tersebut nampak dalam hal penjatuhan sanksi denda, apabila ada pemakai jalan yang
melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas oknum polisi lalu lintas tidak berwenang

3. menjatuhkan sanksi pidana denda ditempat diadakannya operasi pemeriksaan kendaraan
bermotor. 4 Pelanggaran lalu lintas jalan adalah perkara pelanggaran tertentu terhadap
peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Penjelasan Pasal 211 KUHAP memberi
uraian tentang apa yang dimaksud dengan” perkara pelanggaran tertentu sebagai berikut :
a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi membahayakan ketertiban
atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat menunjukan surat izin
mengemudi (SIM) surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah
atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan lalu lintas jalan atau dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya
sudah kadaluwarsa.
c. Memberikan atau memperkenalkan kesadaran bermotor dikemudikan oleh orang yang
tidak memiliki surat izin mengemudi.
d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang
penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat
penggandengan dengan kendaraan lain.
e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada dijalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor
kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan
dan/atau syarat alat pengatur lalu lintas jalan, ramburambu atau tanda-tanda marka
jalan.
g. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan cara
menaikan dan menurunkan penumpang dari/atau cara menaikkan dan menurunkan
penumpang dari/atau cara menaikan dan menurunkan penumpang dan/atau cara
memuat dan membongkar barang.
h. Pelanggaran terhadap ijin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi
dijalan yang ditentukan. Kenyataannya banyak pengendara bermotor yang pada saat
ada pemeriksaan surat kendaraan bermotor dijalan raya oleh polisi, masih banyak
sekali para pengendara yang tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
dan ada yang tidak melengkapi apa yang seharusnya ada dalam kendaraan bermotor,
yang sudah diatur dalam undang-undang lalu-lintas. Misalnya saja tidak dipasang
spion dalam kendaraan bermotor atau pengendara tidak mempunyai Surat Ijin
Mengemudi(SIM) serta tidak memakai helm standar serta masih banyak lagi
pelanggaran yang dilakukan pengendara bermotor. Peraturan hukum yang mengatur
dibidang lalu-lintas adalah UndangUndang No. 22 Tahun 2009
Metode pengumpulan data
Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan observasi dan wawancara, yang
digunakan dalam penelitian kualitatif, wawancara ini dilakukan kepada sebagian masyarakat
yang sering tidak memakai helm saat berkendara motor, dan observasi dilakukan agar
pengumpulan data bisa dilihat dalam fakta hukumnya.
Paparanteori
A. Peraturan Undang-Undang Lalulintas di Indonesia

4. Pelanggaran lalulintas adalah suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan
yang tidak mematuhi peraturan lalulintas yang akibatnya dapat merugikan diri sendiri
maupun orang lain. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan biasa dikenakan
sanksi tilang (Bukti Pelanggaran LaluLintas), kurungan penjara, dan denda sesuai dengan
pelanggaran si pengemudi kendaraan. Pelanggaran lalu lintas merupakan ruang lingkup
hukum pidana yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 1992..
Adapaun undang-undang yang mengatur pelanggaran lalulintas di Indonesia adalah sebagai
berikut:
1. Pasal 59 ayat 1 dari Pasal 18 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1992
Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak dapat menjunjukkan Surat Izin
Mengemudi (SIM) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2(Dua) Bulan atau denda
setinggi-tingginya 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah).
2. Pasal 61 ayat 1 dari Pasal 23 ayat 1 huruf d UU No. 14 Tahu 1992
Apabila pengemudi ternyata tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,-
(Enam Juta Rupiah).
3. Pasal 61 Ayat 1 dari Pasal 23 ayat 1 huruf D UU No. 14 Tahun 1992
Barang siapa melanggar ketentuan mengenai rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi
isyarat lalu lintas, atau minimum dan tata cara penggandengan dan penempelan dengan
kendaraan lain dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) Bulan dan atau denda setinggi-
tingginya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
4. Pasal 60 ayat dari Pasal 231 Huruf B UU No. 14 Tahun 1992
Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor dijalan dan tidak mengutamakan
keselamatan pejalan kaki dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau
denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
5. Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1992
Mengulangi pelanggaran yang sama. Jika seseorang melakukan lagi pelanggaran yang sama
dengan pertama sebelum lewat jangka waktu satu tahu sejak tanggal putusan pengadilan atas
pelanggaran pertama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pidana yang kedua
ditambah dengan sepertiga dari pidana kurungan pokoknya atau bila dikenakan denda dapat
ditambah dengan setengah dari pidana denda yang diancam untuk pelanggaran yang
bersangkutan gerakan lalulintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar,
kecepatan maksimum.
B. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalulintas yang Banyak Menyebabkan Terjadinya
Kemacetan dan Kecelakaan Lalulintas
Pelanggaran lalulintas juga terjadi karena kurangnya pengaplikasian kesadaran terhadap
hukum yang berlaku. Misalnya, seseorang sadar bahwa melanggar lampu merah (Traffic
Light) adalah pelanggaran hukum atau lalulintas, dan menyadari pula hanya polisi yang
berwenang untuk menangkap dan menilangnya. Dengan kesadaran hukum orang tersebut,

5. belum tentu tidak melanggar lampu merah. Ketika orang itu melihat tidak ada polisi di sekitar
Traffic Light, maka karena terburu-buru untuk tidak terlambat menghadiri suatu acara
penting, orang itu mungkin saja melanggar Traffic Light.
Adapun bentuk-bentuk pelanggaran lalulintas yang sering terjadi dan dapat menyebabkan
kemacetan dan kecelakaan lalu lintas adalah, sebagai berikut :
1. Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor
tidak memakai helm ataupun helm yang tidak standar SNI, pengendara mobil tidak
memakai safety bel.
2. Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain.
Misalnya, pengemudi sedang mabuk.
3. Pengendara melanggar lampu rambu lalulintas. Hal ini yang sering kita lihat di setiap
peremapatan atau pertigaan yang terdapat lampu rambu lalulintas. Kebanyakan para
pengendara melanggar lampu rambu lalulintas karena sedang terburu atau malas
menunggu karena terlalu lama.
4. Tidak membawa surat-surat kendaraan STNK dan tidak membawa SIM.
5. Membiarkan kendraaan bermotor yang ada dijalan tidak memakai plat nomor atau
plat nomor yang sah sesuai dengan STNK.
6. Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas.
7. Menghitami lampu kendaraan sehingga pada malam hari lampu kendaraan terlihat
redup dan tidak terlihat jelas oleh pengendara lain sehingga dapat menyebabkan
kecelakaan.
8. Tidak menggunakan kaca spion pada kendaraan.
Selain itu, banyak anak sekolah yang mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan
helm. Padahal helm sangat berguna untuk melindungi kepala kita saat terjadi benturan keras
dalam kecelakaan lalulintas. Kurangnya kesadaran pengguna sepeda motor menggunakan
helm masih sangat memprihatinkan, terbukti masih banyak pengendara sepeda motor yang
tidak memakai atau menggunakan helm. Ada juga yang membawa helm, namun tidak
digunakan. Ada pula yang membawa helm hanya untuk berjaga-jaga bila sewaktu-waktu ada
razia polisi. Hal ini menunjukan bahwa kesadaran pengendara sepeda motor untuk memakai
helm masih minim sekali. Kurangnya kesadaran pengendara sepeda motor memakai helm
masih sangat memprihatinkan. Mereka masih beranggapan bahwa memakai helm itu hanya
peraturan saja, tidak sadar bahwa peraturan memakai helm itu dibuat untuk keamanan dan
keselamatan si pengendara sendiri.
Selain tidak mengenakan helm, banyak pengendara motor yang masih dibawah umur.
Apakah mereka sudah memiliki Surat Izin Mengemudi? Bila tidak, ini sama saja sudah
melanggar Pasal 77 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di
jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.” Seperti yang
dijelaskan pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, bahwa ada syarat usia minimal seseorang untuk memperoleh surat izin
mengemudi. Berbicara mengenai sepeda motor, pengendaranya diwajibkan untuk
mengantongi SIM C dan hanya mereka yang telah berusia 17 tahun yang bisa memilikinya.
Pastinya setiap hal yang melanggar pasti akan ada dampaknya termasuk juga dampak
pelanggaran lalulintas, berikut adalah dampak dari pelanggaran lalulintas:

6. 1. Tingginya angka kecelakan dipersimpangan atau perempatan maupun dijalan raya.
2. Keselamatan pengendara yang mengunakan jalan menjadi terancam bahkan pejalan
kali yang menyebrang jalan maupun berjalan di trotoar.
3. Kemacetan lalulintas yang semakin parah dikarnakan para pengendara tidak
mematuhi peraturan maupun rambu-rambu lalulintas.
4. Kebiasaan para pengendara yang melanggar lalulintas sehingga budaya melanggar
peraturan lalulintas.
Selain dari dampak yang disebutkan di atas, telah dijelaskan juga dalam Pasal 359 KUHP
mengenai “Kematian atau Melukai Orang Lain Karena Kealpaan. Pasal 359 berbunyi
“Barangsiapa karena kesalahannya ( kealpaananya) menyebabkan orang lain mati, diancam
pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Dalam
kaitannya dengan lalulintas adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dan
kelalaian atas alat-alat yang sudah seharusnya dipasang pada kendaraan. Hal ini dapat
menyebabkan kecelakaan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.
Dari uraian diatas mengenai pelanggaran dan akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran
lalulintas, maka pemerintah melakukan upaya untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran
lalulintas di Indonesia. Berikut ini adalah upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam
mengatasi pelanggaran lalu lintas di Indonesia yang setiap harinya sering terjadi dan tidak
sedikit yang merenggut korban jiwa, yaitu sebagai berikut:
1. Pemerintah harus lebih bersosialisai ke masyarakat dalam peraturan-peraturan
lalulintas. Jadi, masyarakat bisa tahu apa saja peraturan-peraturan lalulintas yang
berlaku atau yang baru diterapkan.
2. Pemerintah harus menindak lanjuti petugas-petugas yang tidak mendukungnya hukum
pidana atau petugas yang menyelesaikan masalah pelanggaran lalulintas di tempat
dalam kata lain jalur “damai”.
3. Pendidikan bagi pengemudi. Sekolah pengemudi merupakan suatu lembaga yang
bertujuan untuk mengahasilkan pengemudi dan pengendara bermotor terampil dalam
mencegah kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas.
4. Menambah atau memperbaiki rambu-rambu lalulintas yang ada dijalan.
Kontekstualisasi kasus
Dalam wawancara di atas bahwa ketiga narasumber sudah jelas melakukan pelanggaran
lalu lintas, karena menurutnya didaerah sendiri/berdekatan dengan rumahnya mengendarai
motor tidak memakai helm itu tidak masalah dan aman-aman saja, ada juga menurut pak
syarif yg sudah mengenal polisinya/berteman dengan polisi itu meringankan dan dibuat
tameng, dengan menyapa polisi tadi pak syarif ini bisa lolos dan tidak perlu ditilang karena
polisi teman sendiri.
Jarangnya ada polisi yang dipos-pos untuk berjaga juga membuat para pengendara mudah
untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, seperti para narasumber-narasumber di atas yang
sudah tau jam kerja polisi dalam mengamankan para pengendara-pengendara yang tidak
memakai perlengkapan bermotor.

7. Kurangnya ketegasan dari polisi saat ini membuat pengendara motor banyak yang
melanggar lalu lintas dengan seenaknya, pengendara sepeda motor yang melakukan
pelanggaran lalu lintas di malang
Pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang sering disebut dengan tilang merupakan kasus
dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1992. Hukum
pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat
diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur
perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk
menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan mendidik
seseorang yang pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat diterima.
Hukum pidana juga dikenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran,
kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga
bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya
mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran ialah
perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, seperti tidak memakai helm, tidak
menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara dan sebagainya.
Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana segera diambil tindakan oleh aparat hukum
tanpa ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan, kecuali tindak pidana yang
termasuk delik aduan seperti perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan pencurian oleh
keluarga. Sedangkan hukuman terdakwa yang terbukti kesalahannya dapat dipidana mati/
dipenjara/ kurungan atau denda bisa juga dengan pidana tambahan seperti dicabut hak-hak
tertentu. Pelanggaran lalu lintas tertentu atau tilang yang sering biasanya adalah pelanggaran
terhadap Pasal 54 mengenai kelengkapan surat kendaraan SIM dan STNK serta Pasal 59
mengenai muatan berlebihan truk angkutan kemudian pelanggaran Pasal 61 seperti salah
memasuki jalur lintas kendaraan.
Namun seringkali dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tidaksesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku. Banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan di
tempat oleh oknum aparat penegak hukum atau Polantas, dengan kata lain perkara
pelanggaran tersebut tidak sampai diproses menurut hukum (Anonymous, 2009). Pemberian
suap kepada Polantas dapat dikenakan tindak pidana terhadap penguasa umum dengan pidana
penjara paling lama 2 tahun delapan bulan (Pasal 209 KUHP). Bahkan usaha atau percobaan
untuk melakukan kegiatan tersebut juga dapat dipidana penjara (Pasal 53 (1) (2) jo Pasal 209
KHUP). Sedangkan bagi Polantas yang menerima suap dapat dikenakan tindak pidana
dengan ancaman penjara paling lama lima tahun (Pasal 419 KUHP).
Singkatnya, persidangan kasus lalu lintas adalah Acara Pemeriksaan Cepat, dalam proses
tersebut para terdakwa pelanggaran ditempatkan di suatu ruangan. Kemudian hakim akan
memanggil nama terdakwa satu persatu untuk membacakan denda. Setelah denda dibacakan
hakim akan mengetukkan palu sebagai tanda keluarnya suatu putusan.
Tilang sesuai dengan penjelasan pasal 211 UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
dimaksudkan sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran lalu lintas jalan.
Bentuk-bentuk Pelanggaran lalu lintas diantaranya sebagai berikut:
1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi membahayakan ketertiban
atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.

8. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat ijin
mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUJ) yang sah atau tanda
bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa
berlakunya sudah kadaluwarsa.
3. Membiarkan atau memperkenakan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain
yang tidak memiliki SIM.
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang
penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat
penggandengan dengan kendaraan lain.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor
kendaraan yang syah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan,
rambu-rambu atau tanda yang yang ada di permukaan jalan.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan,
cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar
barang.
8. Pelanggaran terhadap ijin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di
jalan yang ditentukan.
Meskipun sudah ada peraturan pemerintah masih banyak yang melanggarnya, mungkin
karna adanya sosialisai dari pemerintah/polisi untuk masyarakat supaya menaati dengan baik,
karna peraturan bukan untuk dilanggar namun untuk ditaati.
(Ridho penjual krupuk di daerah klojen malang pukul
08:00 24/04/2016 terbiasa tidak memakai helm saat
mengirim krupuk)
(syarif seorang mahasiswa di jl.veteran malang pukul
10:00 25/04/2016 tidak memakai helm saat ke kampus)

9. Adin pengantar air mineral daerah bendungan sutami
pukul 08:00 25/04/2016
Kesimpulan dan saran
Penegakan peraturan lalu lintas secara baik sangat tergantung pada beberapa faktor yang
selama ini kurang mendapatkan perhatian yang seksama, yakni: pemberian teladan kepatuhan
hukum dari para penegak hukum sendiri, sikap yang lugas (zakelijk) dari para penegak
hukum, penyesuaian peraturan lalu lintas dengan memperhatikan usaha menanamkan
pengertian tentang peraturan lalu lintas, penjelasan tentang manfaat yang konkrit dari
peraturan tersebut, serta appeal kepada masyarakat untuk membantu penegakan peraturan
lalu lintas.
Penegak hukum di jalan raya, merupakan suatu hal yang sangat rumit. Pertama-tama penegak
hukum harus dapat menjaga kewibawaannya untuk kepentingan profesinya. Di lain pihak dia
harus mempunyai kepercayaan pada dirinya sendiri untuk mengambil keputusan yang
bijaksana, sehingga menghasilkan keadilan. Semenjak calon pengemudi menjalani ujian
untuk memperoleh surat izin mengemudi harus dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut
tingkat kecerdasan pengemudi, kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat, aspek
fisik pengemudi/calon pengemudi.
Saran
Para pengguna jalan harus memiliki etika kesopanan di jalan serta harus mematuhi dan
melaksanakan peraturan lalu lintas, misalnya ke kiri jalan terus atau ke kiri ikuti lampu,
dilarang parkir juga tidak membuang sampah sembarangan di jalan dan memakai helm dalam
menjaga keamanan yang SNI pastinya. Kecepatan dalam mengendarai kendaraan harus
disesuaikan dengan kondisi jalan, apakah jalan tersebut ramai atau sepi, waktu pagi, siang,
sore, ataupun malam. Untuk angkutan umum hendaknya tidak menaikkan atau menurunkan
penumpang sembarangan, setiap orang berkewajiban untuk menjaga kesopanan di jalan, salah
satunya dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada.

10. DAFTAR PUSTAKA
KUHAP,Penjelasan Pasal 211 Tahun 1984, Aneka Ilmu Semarang
Anton Tabah,1990, Menatap dengan mata hati polisi Indonesia,PT. Gramedia Pustaka Utama
Jakarta,hlm 11
Ali, Ahmad. 2012. Menguak Toeri Hukum (Legal Teory) dan Teori Peradilan.
Jakarta:Kencana.
Ade, Andriyana. 2013. Pelanggaran Lalulintas. (http://andriyanaade.blogspot. com/2013/
01/pelanggaran-lalu-lintas.html) 20 Mei 2013.