Perpajakan Ekonomi Digital di Indonesia

Perpajakan Ekonomi Digital di
Indonesia
Disusun Oleh : Ahmad Ihbal
Kebijakan Perpajakan Ekonomi Digital di Indonesia.
Secara umum, Pemerintah Indonesia telah menyadari
perkembangan pesat kegiatan e-commerce, sehingga diperlukan
regulasi yang komprehensif terkait pemenuhan hak dan kewajiban
yang serupa dengan badan usaha lain.
Keluarnya Perpres 74/2017 menunjukkan perhatian pemerintah
untuk mendukung percepatan dan pengembangan perdagangan
nasional berbasis elektronik (e-commerce), start up, dan
percepatan logistik dengan membuat Road Map e-commerce
terintegrasi yang disebut sebagai Sistem Perdagangan Nasional
Berbasis Elektronik 2017-2019 (SPNBE).
Road map tersebut mencakup beberapa aspek, seperti
penganggaran, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan
dan sumber daya manusia, infrastruktur, komunikasi, logistik, dan
keamanan siber.
Ditegaskan pula bahwa SPNBE 2017-2019 sebagai landasan bagi pemerintah
pusat dan daerah untuk menyusun regulasi sektoral dan rencana percepatan
sistem e-commerce nasional. Selain itu, dokumen ini juga menjadi landasan
bagi para pemangku kepentingan untuk menjalankan sistem e-commerce.
Sebelum pedoman ini dirilis, Kementerian Komunikasi dan Informatika (2016)
mengklasifikasikan kegiatan e-commerce menjadi 3 kategori untuk
memudahkan pemantauan kegiatan, yaitu:
start-up atau bisnis
bayi,
usaha kecil dan
menengah (UKM) dan
didirikan.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan juga mengatur
kegiatan perdagangan, termasuk e-commerce
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan.
Peraturan tersebut bertujuan untuk mengedukasi
masyarakat agar memahami konsep perdagangan yang
sama dengan menggunakan sistem elektronik (PMSE)
13, melindungi dan memberikan asuransi bagi
pedagang, pengurus PMSE, dan konsumen.
Law on Commerce (UU Perdagangan) mendefinisikan
PMSE sebagai perdagangan dimana transaksi dilakukan
melalui seperangkat prosedur perangkat keras dan
elektronik.
Jenis pelaku usaha PMSE meliputi pedagang,
penyelenggara e-commerce (PPSE) seperti
penyelenggara komunikasi, publikasi elektronik,
penawaran elektronik, penyelenggara aplikasi transaksi
elektronik, penyelenggara jasa dan sistem aplikasi
pembayaran, dan penyelenggara sistem aplikasi jasa dan
pengiriman (pajak.go. id, 2014).
Lebih lanjut, terkait kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, dijelaskan pula bahwa
transaksi dengan menggunakan e-commerce akan dikenakan pajak sesuai ketentuan
hukum yang berlaku.
Dalam konteks perpajakan, otoritas perpajakan Indonesia menjelaskan bahwa
pengenaan pajak atas transaksi e-commerce lebih cenderung merupakan kegiatan
perpajakan prosedural yang umum daripada mengenakan jenis pajak baru.
Oleh karena itu, perlakuan perpajakan pada e-commerce akan sama seperti pada
aktivitas perdagangan lainnya, tanpa adanya peraturan perpajakan khusus untuk e-
commerce.
Selain itu, regulasi Pajak Pertambahan Nilai Indonesia juga mengklasifikasikan
aktivitas e-commerce ke dalam 4 kategori meskipun e-commerce berkembang
pesat.
Pengelompokan ke dalam 4 kategori ini dibuat untuk memudahkan pilihan
pengklasifikasian jenis usaha dan kesederhanaan dalam pemenuhan kewajiban
perpajakannya, meskipun menandakan over simplification
Selain itu, pasar online harus melakukan tanggung jawab lain yang berisiko selain kegiatan bisnis inti mereka,
yaitu pemotongan pajak dan menyerahkannya kepada pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku.
Untuk usaha kecil dan mikro yang telah terdaftar di pasar online, rencana pemerintah ini berpotensi mengubah
moda pemasaran mereka yang selama ini tidak ditahan untuk mendapatkan pengembalian moda yang lebih tinggi
tidak dapat dengan mudah dideteksi oleh administrasi pajak Indonesia.
Pemerintah berencana untuk melibatkan pasar online sebagai pemotong pajak dari pedagang yang menjual
produk melalui platform mereka secara bruto. Bagi pemerintah, rencana ini akan memudahkan mereka dalam
mengumpulkan potensi penerimaan pajak dari transaksi volume tinggi antara pelanggan dan pedagang dengan
cara yang efisien.
Topik kali ini yaitu membahas tantangan pengenaan pajak atas transaksi besar-besaran pada ekonomi digital di
era digital ini dan bagaimana Otoritas Pajak Indonesia mengenakan pajak atas aktivitas ekonomi digital melalui
pasar online.
Alasan transaksi digital akan dikenakan pajak.
Kegiatan ekonomi digital berkembang pesat di
Indonesia. Berdasarkan informasi yang
dipublikasikan Kementerian Keuangan pada tahun
2017, sekitar 24,7 juta orang di Indonesia melakukan
transaksi pembelian secara online. Pasar online
semakin banyak karena transaksi online menjadi
sangat populer di kalangan masyarakat.
Potensi volume transaksi dari kegiatan ini diprediksi
akan meningkat pada tahun-tahun berikutnya
mengingat jumlah pengguna internet di Indonesia
pada tahun 2017 telah mencapai 132,7 juta orang,
dimana 106 juta diantaranya merupakan pengguna
media sosial.
Pada tahun 2018, nilai perdagangan e-commerce di
Indonesia menduduki peringkat ke-6 di kawasan Asia
Pasifik dengan pertumbuhan US $ 10,92 miliar atau
setara dengan Rp147,4 triliun. Berdasarkan analisis
Badan Kebijakan Fiskal, pada tahun 2017 penjualan
online telah mengambil porsi 3,5% dari porsi
penjualan eceran, mencapai 4,8% pada tahun 2019.
Pemerintah, khususnya otoritas keuangan melihat potensi pengenaan pajak
atas aktivitas transaksi online sangat besar. Mengutip pernyataan Direktorat
Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Direktorat
Jenderal Pajak (DJP), ada niat untuk menetapkan marketplace sebagai
pemotong pajak agar pemungutan pajak lebih mudah dilakukan. Apalagi
menurut Direktur Utama dari P2 Humas, pengaturan pasar sebagai pemotong
pajak dimaksudkan untuk memudahkan pekerjaan pemerintah dalam proses
identifikasi Wajib Pajak Pedagang.
Di sisi lain, DJP juga menyadari
bahwa rencana ini dapat memicu
perpindahan pedagang dari pasar
ke mode perdagangan lain.
Pemenuhan kewajiban yang sama
telah menjadi pertimbangan
dalam pengaturan pajak untuk
pasar yang serupa dengan
perdagangan konvensional
lainnya, meskipun pada
kenyataannya masih ada platform
non-pasar e-commerce yang
belum termasuk dalam skema
perpajakan.
Hal ini menjadi perhatian asosiasi
e-commerce Indonesia agar
regulasi pajak e-commerce tidak
hanya menyasar penjual dan
pembeli online di marketplace,
tetapi juga di platform lain seperti
media sosial dan aplikasi chat
untuk mencapai level permainan
bisnis yang setara. bidang.
Lapangan bermain yang setara
yang diharapkan oleh pihak bisnis
e-commerce tidak hanya antara
offline dan online, tetapi juga
mencakup pasar e-commerce dan
platform lain yang dikenakan
pajak secara bersamaan.
•Selain itu, perlu juga diperhatikan apakah pengenaan pajak di pasar akan berdampak pada penghapusan
multiplier effect, karena diuntungkan oleh pemerintah yang bergerak ke atas pada usaha mikro, kecil, menengah,
di mana sejumlah ekonomi aktor termasuk dalam pasar.
•Untuk marketplace merchant, pengenaan pajak kepada trader di platform mereka, dimana marketplace berfungsi
sebagai withholder akan mengurangi jumlah aktivitas di marketplace, yang sebelumnya didesain dengan
investasi yang mudah untuk menarik penjual sehingga mereka lebih memilih untuk memilih marketplace untuk
trading.
•Pajak yang dikenakan pada marketplace akan menyebabkan penjual yang telah bergabung dengan marketplace
berpindah ke mode penjualan media sosial yang belum “tercakup” oleh regulasi2.2 Sementara itu, menurut
pedagang marketplace, ketika penjual berpindah dari marketplace ke media sosial, mereka akan kehilangan
peluang dan peningkatan diterima, ketika mereka berada di pasar.
•Di sisi lain, sebagian besar pembeli cenderung lebih percaya jika transaksi dilakukan melalui marketplace karena
tidak adanya customer service dan kurangnya jaminan keamanan transaksi yang tersedia di platform lain. Selain
itu, juga lebih mudah menjangkau pasar di dalam pasar
Sekian
Dan
Terimakasih
1 von 11

Recomendados

Presentasi Tax on E commerce von
Presentasi Tax on E commerce Presentasi Tax on E commerce
Presentasi Tax on E commerce Lili Fajri Dailimi
11 views21 Folien
Buku panduan billing system von
Buku panduan billing systemBuku panduan billing system
Buku panduan billing systemisna muflikha
235 views12 Folien
Ulfa atikah syamri(1) von
Ulfa atikah syamri(1)Ulfa atikah syamri(1)
Ulfa atikah syamri(1)Ulfa Atikahs
27 views13 Folien
Reformasi Perpajakan : e-FAKTUR von
Reformasi Perpajakan : e-FAKTURReformasi Perpajakan : e-FAKTUR
Reformasi Perpajakan : e-FAKTURNastitya Fionny
171 views6 Folien
Presentasi aspek hukum pada aktivitas perdagangan elektronik (e commerce) von
Presentasi aspek hukum pada aktivitas perdagangan elektronik (e commerce)Presentasi aspek hukum pada aktivitas perdagangan elektronik (e commerce)
Presentasi aspek hukum pada aktivitas perdagangan elektronik (e commerce)Rosidin Rosidin
138 views33 Folien
JURNAL AKUNTANSI, JURNAL E-BILLING, ACCOUNTING JOURNAL von
JURNAL AKUNTANSI, JURNAL E-BILLING, ACCOUNTING JOURNALJURNAL AKUNTANSI, JURNAL E-BILLING, ACCOUNTING JOURNAL
JURNAL AKUNTANSI, JURNAL E-BILLING, ACCOUNTING JOURNALElana Agry Mafitri
1.5K views28 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Perpajakan Ekonomi Digital di Indonesia

Ppt senadimas sunarti 2019 von
Ppt senadimas sunarti 2019Ppt senadimas sunarti 2019
Ppt senadimas sunarti 2019SunartiNjarkasi
43 views12 Folien
Public Expose RPP Perdagangan Elektronis von
Public Expose RPP Perdagangan ElektronisPublic Expose RPP Perdagangan Elektronis
Public Expose RPP Perdagangan ElektronisWahyu P. Yudiantoro
1.5K views48 Folien
Pajak app penjelasanlebih detail von
Pajak app penjelasanlebih detailPajak app penjelasanlebih detail
Pajak app penjelasanlebih detailpajakapp
576 views18 Folien
Sistem Digitalisasi Pajak Kendaraan Bermotor.pdf von
Sistem Digitalisasi Pajak Kendaraan Bermotor.pdfSistem Digitalisasi Pajak Kendaraan Bermotor.pdf
Sistem Digitalisasi Pajak Kendaraan Bermotor.pdfIstikomahDwiLestari
9 views7 Folien
Pajak PMSE.pdf von
Pajak PMSE.pdfPajak PMSE.pdf
Pajak PMSE.pdfAntoniusAgusBudiPurw
74 views34 Folien
Menggali Potensi Penerimaan Pajak UMKM von
Menggali Potensi Penerimaan Pajak UMKMMenggali Potensi Penerimaan Pajak UMKM
Menggali Potensi Penerimaan Pajak UMKMEmanuel Bimo
1K views6 Folien

Similar a Perpajakan Ekonomi Digital di Indonesia(20)

Pajak app penjelasanlebih detail von pajakapp
Pajak app penjelasanlebih detailPajak app penjelasanlebih detail
Pajak app penjelasanlebih detail
pajakapp576 views
Menggali Potensi Penerimaan Pajak UMKM von Emanuel Bimo
Menggali Potensi Penerimaan Pajak UMKMMenggali Potensi Penerimaan Pajak UMKM
Menggali Potensi Penerimaan Pajak UMKM
Emanuel Bimo1K views
Dampak e commerce dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak von Puti Rahmiani
Dampak e commerce dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajakDampak e commerce dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak
Dampak e commerce dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak
Puti Rahmiani3.2K views
Tugas sim, mayang sari, yananto mihadi putra, telekomunikasi, internet & ... von Mayangsari_22
Tugas sim, mayang sari, yananto mihadi putra, telekomunikasi, internet & ...Tugas sim, mayang sari, yananto mihadi putra, telekomunikasi, internet & ...
Tugas sim, mayang sari, yananto mihadi putra, telekomunikasi, internet & ...
Mayangsari_2270 views
Pengaruh sistem modernisasi perpajakan terhadap kinerja kantor pelayanan perp... von Humania Fisip unlam
Pengaruh sistem modernisasi perpajakan terhadap kinerja kantor pelayanan perp...Pengaruh sistem modernisasi perpajakan terhadap kinerja kantor pelayanan perp...
Pengaruh sistem modernisasi perpajakan terhadap kinerja kantor pelayanan perp...
Humania Fisip unlam10.3K views
Panduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan Sukarela von omni sukses
Panduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan SukarelaPanduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan Sukarela
Panduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan Sukarela
omni sukses5.3K views
15. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Sistem Pengendalian Internal, Mercu Bua... von Sandy Setiawan
15. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Sistem Pengendalian Internal, Mercu Bua...15. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Sistem Pengendalian Internal, Mercu Bua...
15. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Sistem Pengendalian Internal, Mercu Bua...
Sandy Setiawan530 views
SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Sistem Pengendalian Internal, Mercu Buana, ... von Sandy Setiawan
SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Sistem Pengendalian Internal, Mercu Buana, ...SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Sistem Pengendalian Internal, Mercu Buana, ...
SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Sistem Pengendalian Internal, Mercu Buana, ...
Sandy Setiawan143 views
Pajakapp Aplikasi Android von hanaskuliah
Pajakapp Aplikasi AndroidPajakapp Aplikasi Android
Pajakapp Aplikasi Android
hanaskuliah310 views
Notulensi Hasil FGD Simposium PPI Amerop 2017 von PPI_Italia
Notulensi Hasil FGD Simposium PPI Amerop 2017Notulensi Hasil FGD Simposium PPI Amerop 2017
Notulensi Hasil FGD Simposium PPI Amerop 2017
PPI_Italia1.9K views
Pajakapp Bussiness Work von pajakapp
Pajakapp Bussiness WorkPajakapp Bussiness Work
Pajakapp Bussiness Work
pajakapp222 views
Sim, 7, novenia sembring, hapzi ali, universitas mercu buana,implementasi sis... von NoveniaSembiring
Sim, 7, novenia sembring, hapzi ali, universitas mercu buana,implementasi sis...Sim, 7, novenia sembring, hapzi ali, universitas mercu buana,implementasi sis...
Sim, 7, novenia sembring, hapzi ali, universitas mercu buana,implementasi sis...
NoveniaSembiring25 views
Esai Masyarakat dan teknologi informasi von Ichsan Smith
Esai Masyarakat dan teknologi informasiEsai Masyarakat dan teknologi informasi
Esai Masyarakat dan teknologi informasi
Ichsan Smith28.2K views

Más de ahmadihbal

Mengapa diperlukan digital marketing atau pemasaran digital? von
Mengapa diperlukan digital marketing atau pemasaran digital?Mengapa diperlukan digital marketing atau pemasaran digital?
Mengapa diperlukan digital marketing atau pemasaran digital?ahmadihbal
68 views13 Folien
Apa Pentingnya Judul atau Headline Dalam Copywriting von
Apa Pentingnya Judul atau Headline Dalam CopywritingApa Pentingnya Judul atau Headline Dalam Copywriting
Apa Pentingnya Judul atau Headline Dalam Copywritingahmadihbal
123 views10 Folien
Beberapa Trick Marketing von
Beberapa Trick MarketingBeberapa Trick Marketing
Beberapa Trick Marketingahmadihbal
107 views13 Folien
Generally Accepted Accounting Principles (Prisip Akuntansi yang Berlaku Umum) von
Generally Accepted Accounting Principles (Prisip Akuntansi yang Berlaku Umum)Generally Accepted Accounting Principles (Prisip Akuntansi yang Berlaku Umum)
Generally Accepted Accounting Principles (Prisip Akuntansi yang Berlaku Umum)ahmadihbal
38 views18 Folien
Akuntansi Biaya von
Akuntansi BiayaAkuntansi Biaya
Akuntansi Biayaahmadihbal
21 views13 Folien
Pasar Modal Dalam Perspekstif Ekonomi von
Pasar Modal Dalam Perspekstif EkonomiPasar Modal Dalam Perspekstif Ekonomi
Pasar Modal Dalam Perspekstif Ekonomiahmadihbal
25 views12 Folien

Más de ahmadihbal(14)

Mengapa diperlukan digital marketing atau pemasaran digital? von ahmadihbal
Mengapa diperlukan digital marketing atau pemasaran digital?Mengapa diperlukan digital marketing atau pemasaran digital?
Mengapa diperlukan digital marketing atau pemasaran digital?
ahmadihbal68 views
Apa Pentingnya Judul atau Headline Dalam Copywriting von ahmadihbal
Apa Pentingnya Judul atau Headline Dalam CopywritingApa Pentingnya Judul atau Headline Dalam Copywriting
Apa Pentingnya Judul atau Headline Dalam Copywriting
ahmadihbal123 views
Beberapa Trick Marketing von ahmadihbal
Beberapa Trick MarketingBeberapa Trick Marketing
Beberapa Trick Marketing
ahmadihbal107 views
Generally Accepted Accounting Principles (Prisip Akuntansi yang Berlaku Umum) von ahmadihbal
Generally Accepted Accounting Principles (Prisip Akuntansi yang Berlaku Umum)Generally Accepted Accounting Principles (Prisip Akuntansi yang Berlaku Umum)
Generally Accepted Accounting Principles (Prisip Akuntansi yang Berlaku Umum)
ahmadihbal38 views
Pasar Modal Dalam Perspekstif Ekonomi von ahmadihbal
Pasar Modal Dalam Perspekstif EkonomiPasar Modal Dalam Perspekstif Ekonomi
Pasar Modal Dalam Perspekstif Ekonomi
ahmadihbal25 views
Rasio - Rasio Keuangan Beserta Contoh Perhitungan. von ahmadihbal
Rasio - Rasio Keuangan Beserta Contoh Perhitungan.Rasio - Rasio Keuangan Beserta Contoh Perhitungan.
Rasio - Rasio Keuangan Beserta Contoh Perhitungan.
ahmadihbal117 views
Pengguna Laporan Keuangan / Orang yang membutuhkan Laporan Keuangan von ahmadihbal
Pengguna Laporan Keuangan / Orang yang membutuhkan Laporan KeuanganPengguna Laporan Keuangan / Orang yang membutuhkan Laporan Keuangan
Pengguna Laporan Keuangan / Orang yang membutuhkan Laporan Keuangan
ahmadihbal78 views
ISO 14011 - Guidelines for Environmental Auditing von ahmadihbal
ISO 14011 - Guidelines for Environmental Auditing ISO 14011 - Guidelines for Environmental Auditing
ISO 14011 - Guidelines for Environmental Auditing
ahmadihbal112 views
Kerangka Konseptual Laporan Keuangan von ahmadihbal
Kerangka Konseptual Laporan KeuanganKerangka Konseptual Laporan Keuangan
Kerangka Konseptual Laporan Keuangan
ahmadihbal184 views
ISO 19011 - Panduan Audit Sistem Manajemen von ahmadihbal
ISO 19011 - Panduan Audit Sistem ManajemenISO 19011 - Panduan Audit Sistem Manajemen
ISO 19011 - Panduan Audit Sistem Manajemen
ahmadihbal24 views
Tiga Puzzle Ekonomi von ahmadihbal
Tiga Puzzle EkonomiTiga Puzzle Ekonomi
Tiga Puzzle Ekonomi
ahmadihbal81 views
Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan serta Kepatuhan Syariah von ahmadihbal
Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan serta Kepatuhan SyariahAudit Internal dan Fungsi Kepatuhan serta Kepatuhan Syariah
Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan serta Kepatuhan Syariah
ahmadihbal63 views
Munculnya kekuatan ekonomi global tiongkok dan model globalisasi china(1) von ahmadihbal
Munculnya kekuatan ekonomi global tiongkok dan model globalisasi china(1)Munculnya kekuatan ekonomi global tiongkok dan model globalisasi china(1)
Munculnya kekuatan ekonomi global tiongkok dan model globalisasi china(1)
ahmadihbal65 views

Perpajakan Ekonomi Digital di Indonesia

  • 1. Perpajakan Ekonomi Digital di Indonesia Disusun Oleh : Ahmad Ihbal
  • 2. Kebijakan Perpajakan Ekonomi Digital di Indonesia. Secara umum, Pemerintah Indonesia telah menyadari perkembangan pesat kegiatan e-commerce, sehingga diperlukan regulasi yang komprehensif terkait pemenuhan hak dan kewajiban yang serupa dengan badan usaha lain. Keluarnya Perpres 74/2017 menunjukkan perhatian pemerintah untuk mendukung percepatan dan pengembangan perdagangan nasional berbasis elektronik (e-commerce), start up, dan percepatan logistik dengan membuat Road Map e-commerce terintegrasi yang disebut sebagai Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik 2017-2019 (SPNBE). Road map tersebut mencakup beberapa aspek, seperti penganggaran, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan sumber daya manusia, infrastruktur, komunikasi, logistik, dan keamanan siber.
  • 3. Ditegaskan pula bahwa SPNBE 2017-2019 sebagai landasan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun regulasi sektoral dan rencana percepatan sistem e-commerce nasional. Selain itu, dokumen ini juga menjadi landasan bagi para pemangku kepentingan untuk menjalankan sistem e-commerce. Sebelum pedoman ini dirilis, Kementerian Komunikasi dan Informatika (2016) mengklasifikasikan kegiatan e-commerce menjadi 3 kategori untuk memudahkan pemantauan kegiatan, yaitu: start-up atau bisnis bayi, usaha kecil dan menengah (UKM) dan didirikan.
  • 4. Sebelumnya, Kementerian Perdagangan juga mengatur kegiatan perdagangan, termasuk e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar memahami konsep perdagangan yang sama dengan menggunakan sistem elektronik (PMSE) 13, melindungi dan memberikan asuransi bagi pedagang, pengurus PMSE, dan konsumen. Law on Commerce (UU Perdagangan) mendefinisikan PMSE sebagai perdagangan dimana transaksi dilakukan melalui seperangkat prosedur perangkat keras dan elektronik. Jenis pelaku usaha PMSE meliputi pedagang, penyelenggara e-commerce (PPSE) seperti penyelenggara komunikasi, publikasi elektronik, penawaran elektronik, penyelenggara aplikasi transaksi elektronik, penyelenggara jasa dan sistem aplikasi pembayaran, dan penyelenggara sistem aplikasi jasa dan pengiriman (pajak.go. id, 2014).
  • 5. Lebih lanjut, terkait kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, dijelaskan pula bahwa transaksi dengan menggunakan e-commerce akan dikenakan pajak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, otoritas perpajakan Indonesia menjelaskan bahwa pengenaan pajak atas transaksi e-commerce lebih cenderung merupakan kegiatan perpajakan prosedural yang umum daripada mengenakan jenis pajak baru. Oleh karena itu, perlakuan perpajakan pada e-commerce akan sama seperti pada aktivitas perdagangan lainnya, tanpa adanya peraturan perpajakan khusus untuk e- commerce. Selain itu, regulasi Pajak Pertambahan Nilai Indonesia juga mengklasifikasikan aktivitas e-commerce ke dalam 4 kategori meskipun e-commerce berkembang pesat. Pengelompokan ke dalam 4 kategori ini dibuat untuk memudahkan pilihan pengklasifikasian jenis usaha dan kesederhanaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, meskipun menandakan over simplification
  • 6. Selain itu, pasar online harus melakukan tanggung jawab lain yang berisiko selain kegiatan bisnis inti mereka, yaitu pemotongan pajak dan menyerahkannya kepada pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk usaha kecil dan mikro yang telah terdaftar di pasar online, rencana pemerintah ini berpotensi mengubah moda pemasaran mereka yang selama ini tidak ditahan untuk mendapatkan pengembalian moda yang lebih tinggi tidak dapat dengan mudah dideteksi oleh administrasi pajak Indonesia. Pemerintah berencana untuk melibatkan pasar online sebagai pemotong pajak dari pedagang yang menjual produk melalui platform mereka secara bruto. Bagi pemerintah, rencana ini akan memudahkan mereka dalam mengumpulkan potensi penerimaan pajak dari transaksi volume tinggi antara pelanggan dan pedagang dengan cara yang efisien. Topik kali ini yaitu membahas tantangan pengenaan pajak atas transaksi besar-besaran pada ekonomi digital di era digital ini dan bagaimana Otoritas Pajak Indonesia mengenakan pajak atas aktivitas ekonomi digital melalui pasar online. Alasan transaksi digital akan dikenakan pajak.
  • 7. Kegiatan ekonomi digital berkembang pesat di Indonesia. Berdasarkan informasi yang dipublikasikan Kementerian Keuangan pada tahun 2017, sekitar 24,7 juta orang di Indonesia melakukan transaksi pembelian secara online. Pasar online semakin banyak karena transaksi online menjadi sangat populer di kalangan masyarakat. Potensi volume transaksi dari kegiatan ini diprediksi akan meningkat pada tahun-tahun berikutnya mengingat jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2017 telah mencapai 132,7 juta orang, dimana 106 juta diantaranya merupakan pengguna media sosial. Pada tahun 2018, nilai perdagangan e-commerce di Indonesia menduduki peringkat ke-6 di kawasan Asia Pasifik dengan pertumbuhan US $ 10,92 miliar atau setara dengan Rp147,4 triliun. Berdasarkan analisis Badan Kebijakan Fiskal, pada tahun 2017 penjualan online telah mengambil porsi 3,5% dari porsi penjualan eceran, mencapai 4,8% pada tahun 2019.
  • 8. Pemerintah, khususnya otoritas keuangan melihat potensi pengenaan pajak atas aktivitas transaksi online sangat besar. Mengutip pernyataan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP), ada niat untuk menetapkan marketplace sebagai pemotong pajak agar pemungutan pajak lebih mudah dilakukan. Apalagi menurut Direktur Utama dari P2 Humas, pengaturan pasar sebagai pemotong pajak dimaksudkan untuk memudahkan pekerjaan pemerintah dalam proses identifikasi Wajib Pajak Pedagang.
  • 9. Di sisi lain, DJP juga menyadari bahwa rencana ini dapat memicu perpindahan pedagang dari pasar ke mode perdagangan lain. Pemenuhan kewajiban yang sama telah menjadi pertimbangan dalam pengaturan pajak untuk pasar yang serupa dengan perdagangan konvensional lainnya, meskipun pada kenyataannya masih ada platform non-pasar e-commerce yang belum termasuk dalam skema perpajakan. Hal ini menjadi perhatian asosiasi e-commerce Indonesia agar regulasi pajak e-commerce tidak hanya menyasar penjual dan pembeli online di marketplace, tetapi juga di platform lain seperti media sosial dan aplikasi chat untuk mencapai level permainan bisnis yang setara. bidang. Lapangan bermain yang setara yang diharapkan oleh pihak bisnis e-commerce tidak hanya antara offline dan online, tetapi juga mencakup pasar e-commerce dan platform lain yang dikenakan pajak secara bersamaan.
  • 10. •Selain itu, perlu juga diperhatikan apakah pengenaan pajak di pasar akan berdampak pada penghapusan multiplier effect, karena diuntungkan oleh pemerintah yang bergerak ke atas pada usaha mikro, kecil, menengah, di mana sejumlah ekonomi aktor termasuk dalam pasar. •Untuk marketplace merchant, pengenaan pajak kepada trader di platform mereka, dimana marketplace berfungsi sebagai withholder akan mengurangi jumlah aktivitas di marketplace, yang sebelumnya didesain dengan investasi yang mudah untuk menarik penjual sehingga mereka lebih memilih untuk memilih marketplace untuk trading. •Pajak yang dikenakan pada marketplace akan menyebabkan penjual yang telah bergabung dengan marketplace berpindah ke mode penjualan media sosial yang belum “tercakup” oleh regulasi2.2 Sementara itu, menurut pedagang marketplace, ketika penjual berpindah dari marketplace ke media sosial, mereka akan kehilangan peluang dan peningkatan diterima, ketika mereka berada di pasar. •Di sisi lain, sebagian besar pembeli cenderung lebih percaya jika transaksi dilakukan melalui marketplace karena tidak adanya customer service dan kurangnya jaminan keamanan transaksi yang tersedia di platform lain. Selain itu, juga lebih mudah menjangkau pasar di dalam pasar