Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum bertujuan untuk mengamankan hak-hak warga negara sesuai dengan ketentuan hukum. Sedangkan penegakan hukum diperlukan agar hukum dapat berfungsi dengan efektif. Beberapa lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan advokat berperan penting dalam menjamin terwujudny

1. Afifah Dhaniyah

2. Konsekuensi dari ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum adalah
bahwa dalam segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum.
Untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif maka dibentuklah
lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan
mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum.

3. A. Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum
Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, akan terjadi adalah kekacauan di semua
bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk
mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban sulit terwujud.
Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap
orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan,
penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

4. Unsur dari Perlindungan Hukum
 Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
 Jaminan kepastian hukum.
 Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
 Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

5. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan
manusia, apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila
proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya
untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat
atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk
melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan.

6. Negara Indonesia mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga
negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum:
• Tegaknya supremasi hukum
• Tegaknya keadilan
• Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat
2. Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum

7. Faktor Penentu Keberhasilan Proses Perlindungan Dan Penegakan Hukum:
Hukumnya
UU yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Penyusunan UU haruslah
menurut ketentuan yang diatur dalam konstitusi negara. UU yang berlaku haruslah sesuai
dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.
Penegak Hukum Pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum.
Warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati
hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran
mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang
memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya
hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup
Masyarakat
Sarana dan
Prasarana
Kebudayaan

8. B. Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian
Kepolisian Republik Indonesia berperan dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan
dalam negeri.
Peran
POLRI
Kewenangan POLRI menurut Pasal 16 UU RI Nomor 2 Tahun 2002 antara lain:
a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan
penyidikan.
c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

9. • Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
• Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
• Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
• Mengadakan penghentian penyidikan.
• Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
• Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi
dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak
pidana.
• Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan
penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
• Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang
dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
☻ tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan Tindakan
tersebut dilakukan; harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; pertimbangan yang
layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan menghormati hak asasi manusia.

10. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang bertugas di bidang penuntutan.
Keberadaan Kejaksaan RI diatur dalam UU RI No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Klasifikasi Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI:
JAKSA
1. Bidang
Pidana
1) Melakukan penuntutan.
2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.
3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana
pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU.
5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan
sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan
penyidik.
2

11. Kejaksaan, dengan kuasa khusus, dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk
dan atas nama negara atau pemerintah.
2. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
3. Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum
a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
c. Pengawasan peredaran barang cetakan.
d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

12. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh
undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian Tindakan
hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum
berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan
berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
HAKIM
3.
Klasifikasi Hakim Menurut UU RI No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:
a. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung.
b. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan
pada pengadilan khusus.
c. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi.

13. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa
hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,
membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan
berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat
dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.
ADVOKAT / PENGACARA
Tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan
mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi
pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan
perkaranya, dan sebagainya. Di samping itu, pengacara bertugas
membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh
memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya agar
kliennya menang dan bebas.

14. KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan UU RI No. 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi,
menanggulangi dan memberantas korupsi.
5. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Tu ga s K P K a n ta ra l a i n :
a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

15. a. Mengoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait.
d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan
pemberantasan tindakan korupsi.
e. Meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi.
Wewenang KPK antara lain:

16. TERIMA KASIH