Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Fraksi Bangun Sultra memberikan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2009, (2) Menyebutkan bahwa realisasi pendapatan daerah hanya mencapai 81,48% dari target semula, terutama pada Pendapatan Asli Daerah yang hanya 47,17%, dan (3) Hal ini disebabkan oleh objek penerimaan PAD yang tidak rasional dan pelaksanaan program

1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PENDAPAT AKHIR
FRAKSI BANGUN SULTRA
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2009
Kendari, 15 September 2010

2. Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara
Yth. Saudara-Saudara Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara
Yth. Saudari Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Yth. Saudara-Saudara Pejabat Tinggi TNI dan POLRI
Yth. Saudara Rektor Universitas Haluoleo
Yth. Saudara Saudari Pimpinan SKPD Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tenggara
Yth. Rekan–Rekan Anggota Dewan, Insans Pers,
Hadirin yang berbahagia.
Assalamu’Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Pagi, Salam Sejahtera buat kita semua
Sebagai wujud syukur atas limpahan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Esa, patut kiranya jika pada kesempatan ini kita memuji dan
memuja-Nya karena telah mengizinkan dan memberikan kesempatan lahir
dan batin, sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul dalam
suasana idul fitri dalam rapat paripurna dewan dengan agenda pokok
pengambilan keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2009.
Perkenankanlah kami, segenap pimpinan dan anggota Fraksi Bangun
Sultra yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan, PDI Perjuangan,
Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Bintang Reformasi mengucapkan
Selamat Idul Fitri 1431 H, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua
yang hadir disini, dan keluarga yang berada dirumah dan dimana saja,
dapat kembali fitri untuk kembali mengemban amanah sebagai umat dan
hamba-Nya. Amin
Mendahului agenda pokok tersebut diatas, Rapat Dewan yang
terhormat ini terlebih dahulu memberi kesempatan kepada fraksi-fraksi
Dewan untuk menyampaikan pendapat akhirnya setelah diawali laporan
panitia khusus, untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan bagi
pengambilan keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ•
ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ

3. Untuk itu, kepada pimpinan rapat, atas nama Fraksi Bangun Sultra, kami
menyampaikan terima kasih atas kesempatannya.
Saudara Gubernur, Rapat Dewan yang Terhormat….
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2009 oleh Gubernur, dan
pembahasannya bersama DPRD, sebagaimana diamanatkan dalam
peraturan perundang-undangan baik itu UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
serta Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah, pada dasarnya selain merupakan tugas dan
kewajiban konstitusional juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan,
antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai sesama unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan
otonomi daerah.
Oleh karenanya, kemitraan yang sejajar antara Pemerintah Daerah
dan DPRD tersebut ini perlu dibina secara optimal dalam koridor saling
asah dan saling isi dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sesuai
dengan fungsi, tugas dan peran kita masing masing dengan menyadari
bahwa Pemerintah Daerah tanpa membina kemitraan dengan DPRD, maka
dia sama dengan mayat berjalan, sebaliknya DPRD tanpa dukungan
kemitraan dari Pemerintah Daerah, maka dia akan menjadi bangkai
bernyawa.
Dengan kerangka pemikiran tersebut ini, kita tiba pada suatu
kesimpulan bahwa, keberhasilan Pemerintah Daerah dalam
menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan
kepada masyarakat di daerah ini adalah juga merupakan bagian dari
keberhasilan Dewan dan sebaliknya kegagalan DPRD dalam mengemban
‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ•
ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ

4. fungsi, tugas dan wewenangnya juga merupakan kegagalan Pemerintah
Daerah.
Kita semua memahami bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampikan Gubernur
kepada Dewan, memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi
anggaran, neraca, dan arus kas. Dan yang cukup substansial lagi, dewan
telah menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan
pemerintah daerah dari BPK secara lengkap, yang hal ini dapat menjadi
materi sandingan dengan realisasi penggunaan anggaran.
Terhadap seluruh materi tersebut diatas, dewan telah pula
malakukan pembahasan baik itu berlangsung di internal Dewan maupun
bersama dengan pihak Pemerintah Daerah melalui rapat gabungan komisi
yang berlangsung tanggal 4 dan 5 September 2010 lalu.
Dan dalam pembahasan dengan pihak Pemerintah Daerah tersebut
diatas, beragam pertanyaan kritis yang disampaikan anggota Dewan
kepada Pemerintah Daerah utamanya terhadap kinerja Pendapatan Daerah
dan Belanja Daerah yang telah kita sepakati dalam Perda Perubahan APBD
2009 yang tidak terealisasi serta laporan hasil pemeriksan Badan
Pemeriksa Keuangan yang dalam pembahasannya tidak jarang muncul
perbedaan dan perdebatan, namun kesemuanya ini masih dalam koridor
demokrasi dan semangat kebersamaan.
Kita juga memahami bahwa, konteks pembahasan Rancangan Perda
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2009 ini tidak untuk
melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap muatan materinya,
namun dalam rangka evaluasi antara rencana dan realisasi dan laporan
dengan kenyataan sesuai dengan norma-norma yang ada.
Untuk itu, Fraksi Bangun Sultra akan menyampaikan beberapa
evaluasi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2009
sebagai berikut :
‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ•
ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ

5. I. Umum
Secara normatif Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2009
ini, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sudah harus
disampaikan kepada Dewan paling lambat bulan Juni tahun 2010, namun
pada kenyataannya baru disampaikan kepada Dewan pada minggu ketiga
Bulan Agustus 2010 yang berarti telah mengalami keterlambatan ± 2 (dua)
bulan.
Keterlambtan tersebut diatas, sudah barang tentu berimplikasi secara
sistemik terhadap pemenuhan jadwal waktu yang menjadi kewajiban
Pemerintah Daerah yang berkitan dengan perencanaan Anggaran Daerah
yang diamanatkan Peraturan Perundang Undangan yakni:
a. Penyampaian Kebijakan Umum APBD dan PPAS APBD 2011 dan laporan
semester pertama APBD 2010 yang semestinya sudah harus
disampaikan kepada Dewan masing masing pada bulan Juni dan Juli
2010.
b. Penyampaian Kebijakan Umum dan PPAS APBD Perubahan 2010 paling
lambat bulan Agustus 2010 dan Raperda APBD Perubahan 2010
selambat lambatnya minggu kedua bulan September 2010.
c. Penyampaian Rancangan Perda APBD 2011 beserta dokumen
pendukungnya selambat lambatnya minggu kedua bulan Oktober 2010.
Mencermati agenda-agenda tersebut diatas, dapat dipastikan jika
Pemerintah Daerah tidak mungkin lagi tepat waktu untuk menyampaikan
kebijakan-kebijakan yang menjadi kewajibannya untuk disampaikan
kepada Dewan khususnya KUA PPAS APBD 2011, laporan semester
pertama APBD 2010, Rancangan Perubahan APBD 2010, bahkan mungkin
keterlambatan penyampaian Rancangan Perda APBD 2011.
Terhadap hal ini, Fraksi Bangun Sultra mengharapkan agar
keterlambatan tersebut tidak lagi terjadi di tahun-tahun mendatang.
‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ•
ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ

6. II. Pendapatan
Pendapatan Daerah yang disepakati dalam Perubahan APBD 2009
seluruhnya berjumlah Rp. 1.264.926.577.788 (Satu Triliyun, Dua Ratus
Milyar lebih) dengan realisasinya sebesar Rp. 1.030.720.130.652 (Satu
Triliyun, Tiga Puluh Milyar lebih rupiah) atau 81,48 persen.
Hal ini berarti ada 18,52 persen target pendapatan yang tidak
terealisasi, yang antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
PAD dalam APBD Perubahan ditargetkan sebesar Rp. 472.992.247.780
(Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar, Sembilan Ratus Sembilan Puluh
Dua Juta lebih rupiah) namun realisasinya mencapai Rp. 223.128.480.722
(Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar, Seratus Dua Puluh Delapan juta lebih
rupiah) atau 47.17%.
Adapun komponen-komponen PAD yang tidak mencapai target
tersebut diatas berasal dari :
a. Pajak daerah tidak terealisasi sebasar Rp. 16.842.955.429 (Enam Belas
Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta lebih rupiah)
b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang semula
dianggarkan sebesar Rp. 10.558.000.417,- (Sepuluh Milyar lebih) namun
realisasinya hanya sebesar 4.871.003.000,- (Empat milyar lebih)
c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditargetkan dalam
APBD sebesar Rp. 250.596.000.887 (Dua Ratus Lima Puluh Milyar lebih)
sedang realisasinya sebesar Rp. 6.602.066.000 (Enam Milyar lebih)
Rapat Dewan yang Terhormat, Hadirin yang Berbahagia….
Mencermati rencana dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli
Daerah tersebut diatas, harus diakui jika hal ini baru pertama kali terjadi
realisasi Pendapatan Asli Daerah hanya mencapai 47,17 persen. Fraksi
Bangun Sultra berpendapat, hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain:
a. Adanya beberapa komponen/objek penerimaan yang bersumber dari
PAD yang tidak rasional yang hal ini tercermin dengan adanya objek
‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ•
ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ

7. penerimaan yang mencapai target dibawah lima belas persen bahkan
ada yang nol persen. Dilain pihak terdapat beberapa objek penerimaan
yang mencapai target diatas 200% bahkan ada yang mencapai target
diatas 400%.
b. Tidak optimalnya pelaksanaan program peningkatan PAD yang melekat
pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah dengan alokasi anggaran
sebesar Dua Milyar lebih, yang item kegiatannya meliputi rapat-rapat
koordinasi dalam rangka insentifikasi dan ekstensifikasi objek-objek
PAD. Hal ini menunjukan bahwa program kegiatan tersebut tidak
mencerminkan prinsip anggaran berbasis kinerja, yang mengandung
makna bahwa keluaran dari setiap program kegiatan yang akan atau
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dapat terukur
secara kualitas dan kuantitas.
Kenyataan ini selain tercermin dari realisasi PAD yang kami
ketengahkan tersebut diatas, juga tidak adanya rancangan peraturan
daerah yang diajukan pemda kepada DPRD dalam rangka pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah
provinsi yang dapat memberi kontribusi terhadap penguatan keuangan
daerah, juga rancangan perda pembaruan yang berkaitan dengan pajak
daerah dan retribusi daerah dalam rangka penyesuaian dengan
Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
Terhadap pendapatan asli daerah yang bersumber dari Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang bersumber dari laba
Badan Usaha Milik Daerah yakni Bank Pembangunan Daerah, PT. Utama
Sultra dan PD. Percetakan Sultra yang direncanakan sebesar RP. Rp.
16.588.417.000,- (Enam Belas Milyar lebih), namun realisasinya hanya
‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ•
ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ

8. mencapai Rp. 4.871.003.708 (Empat Milyar lebih) diperoleh dari Bank
Pembangunan Daerah. Sedangkan dari PT. Utama Sultra dan PD
Percetakan Sultra tidak memberikan konstribusi penerimaan.
Hal ini boleh jadi selain tidak optimalnya fungsi pembinaan dan
pengawasan terhadap kinerja kedua BUMD tersebut, juga lemahnya kinerja
dalam pengelolaannya mengingat kedua BUMD tersebut beberapa tahun
terakhir ini memperoleh dukungan dana sebagai penyertaan modal dari
APBD.
Terhadap permasalahan tersebut, serta dalam rangka peningkatan
pendapatan daerah, Fraksi Bangun Sultra merekomendasikan hal-hal
sebagai berikut:
a. Dalam merencanakan penerimaan khususnya pendapatan asli daerah
haruslah didasarkan angka-angka yang terukur secara rasional yang
bias dicapai terhadap setiap objek penerimaan yang melekat pada
setiap SKPD.
b. Perlu dilakukan evaluasi terhadap perda-perda yang berkaitan dengan
retribusi dan pajak daerah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang
No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi serta besarnya
pungutan tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Perda tersebut
diantaranya Perda Retribusi Kekayaan Daerah yang ditetapkan tahun
1998, Perda yang berkaitan dengan retribusi izin trayek, retribusi atas
jasa pelayanan pelabuhan penyebrangan, dan retribusi atas perizinan
lainnya yang melekat pada beberapa SKPD.
c. Kecuali itu harus pula diakui jika masih terdapat bagian bagian ususan
Pemerintahan yang melekat pada beberapa SKPD yang sesungguhnya
dapat memberikan konstribusi bagi Pendapatan Daerah namun belum
ditindaklanjuti dengan peraturan daerah utamanya urusan yang
berkaitan dengan perizinan yang melekat pada beberapa Dinas Daerah
yang hal itu tentunya diperlukan kreatifitas dari masing-masing SKPD
terkait untuk merumuskan/menyiapkan raperda dimaksud.
‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ•
ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ

9. d. Perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah
khususnya PT. Utama Sultra dan PD. Percetakan Sultra baik itu dari
sisi Manajemen maupun dari sisi Pemodalan serta political will
pemerintah Daerah untuk memberdayakan kedua BUMD dimaksud
sehingga ke depan dapat memberikan konstribusi bagi penguatan
keuangan daerah.
Gubernur, Rapat Dewan yang Terhormat, Hadirin yang Berbahagia….
Terhadap pendapatan asli daerah yang bersumber dari Hasil
Retribusi Daerah yang melampaui target sebesar Rp. 16.690.866.584
(Enam belas milyar lebih) atau 170,8%, Fraksi Bangun Sultra memberikan
apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap beberapa SKPD
yakni
a. Rumah Sakit Umum Prov. Sultra dalam APBD Perubahan direncanakan
sekitar 5 milyar 252 juta lebih, dan realisasinya mencapai 22 milyar
atau 454%
b. Dinas Kesehatan dalam APBD Perubahan yang direncanakan 236 juta
lebih, dan realisasinya 608 juta lebih atau 257.37%
c. Rumah Sakit Jiwa dalam APBD Perubahan direncanakan sekitar 711
juta lebih, dan realisasinya mencapai 1 milyar lebih atau 150.07 persen
d. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam APBD Perubahan direncanakan
sekitar 197 juta lebih, realisasinya mencapai 328 juta lebih atau
166.84%.
III. Belanja
Realisasi belanja daerah provinsi Sulawesi tenggara tahun anggaran
2009 seluruhnya sebesar 1 trilyun 119 milyar 700 juta lebih atau 82,30
persen, dari total anggaran sebesar 1 trilyun 360 milyar 537 juta lebih.
Terhadap hal ini, fraksi Bangun Sultra dapat memahami sebagai akibat
tidak terealisasinya pendapatan daerah.
‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ•
ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ

10. Dari angka-angka tersebut diatas, ada beberapa komponen belanja
program kegiatan yang perlu Fraksi Bangun Sultra evaluasi sebagai
berikut:
1. Belanja tidak langsung berupa bantuan keuangan kepada
pemeritnahan daerah kabupaten/kota dan pemerintahan desa yang
dianggarkan 201 milyar 255 juta lebih yang dialokasikan bagi
pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada desa/kelurahan
masing-masing 100 juta, realisasinya sebesar 70 milyar 729 juta
lebih 35,14 persen.
Dan tidak terealisasinya program kegiatan bantuan keuangan
tersebut menurut pemerintah daerah pada rapat paripurna tanggal 2
September 2010 lalu, lebih disebabkan ketidakmampuan
desa/kelurahan dalam pengelolaannya, utamanya
pertanggungjawaban adminsitrasinya, dan ini terjadi pula pada
tahun anggaran 2008 yang lalu.
Di lain sisi, untuk optimalnya pelaksanaan progam kegiatan bantuan
keuangan kepada desa/kelurahan dimaksud, pemerintah daerah
telah pula menerbitkan buku pedoman pelaksanaan dan buku
petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis kepada para kepala
desa/kelurahan bahkan pemberian pendampingan, hingga alokasi
anggaran mencapai 2 milyar lebih, sehingga patut disayangkan jika
pemerintahan desa belum juga mampu mengelola dana bantuan
tersebut.
2. Masih terkait belanja block grant yang merupakan salah satu pilar
dari tiga pilar progam Bahteramas, selain pengobatan gratis dan
pendidikan gratis, Fraksi Bangun Sultra cukup prihatin dengan
realisasi anggaran yang tidak signifikan. Dana untuk belanja block
‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ•
ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ

11. grant yang terserap hanya 26,38 persen, sedang pengobatan gratis 40
persen, namun yang cukup menggembirakan bantuan operasional
pendidikan terserap 99 persen lebih.
Kenyataan ini cukup mengejutkan Fraksi Bangun Sultra, karena
masih ada dalam catatan kami, bahwa komitmen gubernur terhadap
tiga pilar Bahteramas tersebut secara mantap pernah disampaikan
dalam rapat paripurna dewan pada tanggal 7 September 2009 dalam
agenda Jawaban Gubernur Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
Dewan terhadap Perubahan APBD 2009. Bahwa gubernur melalui
wakil gubernur menyampaikan, hasil evaluasi pelaksanaan program
Bahteramas tahun 2008 menunjukan bahwa sekitar 60 persen
desa/kelurahan telah melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk
pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) bantuan keuangan
kepada desa dan kelurahan secara baik. Dan juga masih ada sekitar
40 persen yang tidak mengikuti juklak dan juknis.
Fraksi Bangun Sultra melihat ada mis informasi dalam pengelolaan
tiga pilar Bahteramas, karena bukan saja dananya yang tidak
terserap secara maksimal, tetapi pernyataan gubernur sebagaimana
disampaikan pada 2 September 2010 lalu, yaitu ketidaksiapan desa
dalam mengelola dana bantuan, sungguh berbanding terbalik dengan
pernyataan yang disampaikan dalam rapat paripurna tanggal 7
September 2009 terkait raperda APBD Perubahan 2009.
Terhadap permasalahan ini, Fraksi Bangun Sultra menyarankan
untuk dilakukan evaluasi mengenai sistem pengelolaan bantuan
dimaksud dengan mempedomani Pasal 31 jo Pasal 47 ayat (1) dan (2)
Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diadopsi dalam peraturan
‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ•
ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ

12. daerah No. 8 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan
Daerah.
3. Belanja program peningkatan sumber daya aparatur yang melekat
pada setiap SPKD yang antara lain peruntukannya untuk diklat
penjenjangan maupun diklat teknis, yang setiap tahun anggarannya
dialokasikan dengan besaran yang cukup fantastis, namun dilain
pihak, pemerintah daerah menjadikan persoalan keterbatasan
sumber daya aparatur sebagai permasalahan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Fraksi Bangung Sultra menilai, program kegiatan peningkatan
sumber daya aparatur tersebut tidak berdasarkan analisis kebutuhan
masing-masing SKPD, karena outputnya hampir tidak tersalurkan.
Adanya penempatan sumber daya aparatur yang diduga
mengabaikan standar kompetensi, baik itu kompetensi dasar
maupun kompetensi bidang, tentu saja ikut memengaruhi
stagnannya penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang juga
berdampak pada hilangnya gairah kerja pegawai dan dinamika
organisasi. Untuk itu, Fraksi Bangun Sultra menyarankan agar hal
ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, dengan
menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis berupa peraturan
gubernur terkait standar kompetensi jabatan tersebut.
4. Keprihatinan fraksi kami juga terhadap Belanja di Dinas Pemukiman
dan Prasarana Wilayah, terhadap beberapa program kegiatan
peningkatan infrastruktur jalan yang realisasinya nol persen. Hal ini
tentunya tidak sejalan dengan misi pemerintahan daerah yang
tertuang dalam Perda RPJMD tahun 2008 – 2013 yakni mempercepat
pembangunan infrastruktur dasar.
‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ•
ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ

13. Untuk itu perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah
utamanya perbaikan jalan-jalan provinsi yang mengalami kerusakan
agar mendapat prioritas dalam tahun anggaran 2011 yang akan
datang. Dan untuk mendukung perencanaan pembangunan jalan
provinsi tersebut perlu dipersiapkan data/informasi jalan provinsi
untuk disampaikan kepada dewan yang menyangkut nama ruas
jalan, panjang/volume, fungsi jalan dan kondisi jalan.
5. Menanggapi disclaimer opinion BPK atas Laporan keuangan
pemerintah daerah, yang telah dua tahun berturut-turut, harus
diakui jika hal ini menunjukan bentuk ketidakpatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan terkait tata kelola keuangan daerah
sebagaimana disepakati dalam Peraturan Daerah No. 8 tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ini bukan
saja merupakan kegagalan pemerintah daerah namun juga kegagalan
DPRD dalam mengemban fungsi-fungsinya.
Untuk itu perlu komitmen bersama DPRD dan pemerintah daerah
untuk secara sungguh-sungguh melakukan langkah-langkah
perbaikan agar tidak terjadi lagi pada tahun-tahun yang akan datang
Saudara Gubernur, Rapat Dewan yang Mulia....
Bertolak dari hal-hal yang telah kami uraiakan diatas, serta
mencermati tahapan-tahapan pembicaraan termasuk yang saat ini sedang
berlangsung laporan panitia khusus raperda pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD 2009, Fraksi Bangun Sultra dengan ucapan
Bismillahir Rahmanir rahiim… menerima dan menyetujui Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2009
menjadi Peraturan Daerah. Disertai harapan agar rekomendasi dalam
‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ•
ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ

14. Pendapat Akhir kami ini, dapat menjadi masukan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang kita cintai ini ke depannya.
Demikian pendapat akhir Fraksi Bangun Sultra yang dapat kami
sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas
segala perhatiannya.
Billahi Taufik Walhidayah
Wassalamu’Alaikum Wr. Wb.
Kendari, 15 Sepetmber 2010
FRAKSI BANGUN SULTRA
DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Ketua, Sekretaris,
ABD. HASID PEDANSA IR. MUH. IRFANI THALIB
Juru Bicara,
ABD. HASID PEDANSA
‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ•
ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ