Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
1
Al Ijma’
Mata kuliah Ushul Fiqh
Dosen pengampu: Bapak Dr. H. Musahadi
Disusun oleh:
Robbiatul Addawiyah (132411186)
FAKU...
2
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Agama Islam memiliki empat sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan
dalam ...
3
BAB II
ISI
A. Pengertian Al Ijma’
Al Ijma’ sumber hukum Islam ketiga setelah Al Qur’an dan Al Hadits. Untuk
definisi Al ...
4
Namun ada pula yang mengatakan bahwa Al Ijma sudah ada sejak masa Rasululah
masih hidup, yaitu Ahmad Syalabi. Diriwayatk...
5
Ijma’ Sukuti yaitu kesepakatan yang dimulai dengan pernyataan sebagian
mujtahid tentang sebuah persoalan dan sebagian la...
6
Yaitu sebuah konveregensi (memusat) pada saat terdapat dua golongan
mujtahid dalam pemecahan suatu masalah.8
Misalnya, s...
7
kesepakatan yang akan ditetapkan sebagai hukum atas peristiwa yang terjadi.12
4. Kesepakatan tersebut benar-benar dari s...
8
‫ولو‬‫ردوه‬‫إلي‬‫الرسول‬‫والي‬‫اولي‬‫المر‬‫منهم‬‫لعلمه‬‫الدين‬‫يستنبطونه‬‫النسا‬ .‫منهم‬‫ء‬:۸۳
Dan kalau mereka menyerah...
9
begitu, kewajiban membayar kafarat tidak berlaku bagi orang yang membatalkan puasanya
dengan makan dan minum secara seng...
10
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Jadi, Al Ijma’ adalah suatu kesepakatan para ulama setelah wafatnya Nabi
Muhammad saw. at...
11
DAFTAR PUSTAKA
Khallaf, Abdul Wahhab. 2003. Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam. Jakarta:
Pustaka Amani.
Hasan, Ahmad....
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Al Ijma' - Sumber Hukum Islam

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Al Ijma' - Sumber Hukum Islam

  1. 1. 1 Al Ijma’ Mata kuliah Ushul Fiqh Dosen pengampu: Bapak Dr. H. Musahadi Disusun oleh: Robbiatul Addawiyah (132411186) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2014
  2. 2. 2 BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Agama Islam memiliki empat sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan hukum suatu perkara tertentu. Salah satunya adalah Al Ijma’. Al Ijma’ menjadi landasan hukum umat Islam yang ketiga setelah Al Qur’an dan Al Hadits. Apabila pada suatu hari ada sebuah masalah di kalangan umat Islam yang kemudian dicari hukumnya di dalam Al Qur’an namun mereka tidak menemukan hukum dari masalah tersebut maka mereka akan mencarnya lagi di dalam Al Hadits Rasulullah saw. Namun mereka tidak menemukannya juga didalam Al Hadits. Maka umat Islam terutama para ulama wajib untuk bermusyawarah demi menetapkan hukum dari masalah yang dibicarakan tersebut. Musyawarah para ulama yang menghasilkan hukum tersebut inilah yang dinamakan dengan Al Ijma’. Dalam musyawarah Al Ijma’ ini, seluruh ulama Islam harus berkumpul dalam satu tempat, namun seiring berkembangnya jaman dan semakin meluasnya wilayah umat Islam, tidak mungkin untuk mengumpulkan semua Ulama Islam yang sudah tersebar di berbagai belahan dunia. Maka Al Ijma kini boleh dilakukan tanpa harus mengumpulkan semua ulama Islam. Cukup dengan para ulama yang ada dalam suatu negara. Al Ijma’ bisa dikatakan pula sebagai salah satu dari bentuk Ijtihad. Hal ini karena Al Ijma’ juga merupakan hasil suatu pemikiran para ulama yang berlandaskan Al Qur’an dan Al Hadits serta Ilmu pengetahuan yang mereka miliki. B. Rumusan masalah 1. Pengertian Al Ijma’ 2. Macam-macam Al Ijma’ 3. Kehujjahan Al Ijma’ 4. Contoh kasus Al Ijma’
  3. 3. 3 BAB II ISI A. Pengertian Al Ijma’ Al Ijma’ sumber hukum Islam ketiga setelah Al Qur’an dan Al Hadits. Untuk definisi Al Ijma’, para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang pengertian Al Ijma’. Abdul Husayn Al Basri (w. 436 H) mendefinisikan Al Ijma sebagai persetujuna suatu kelompok atau jama’ah mengenai suatu masalah tertentu melalui tindakan atau penghindaran tindakan.1 Al Ghazali mendefinisikan Al Ijma’ sebagai kesepakatan masyarakat Muhammad mengenai suatu masalah keagamaan.2 Namun Al Ijma yang didefinisikan oleh Al Ghazali mendapat banyak pertentangan, karena Al Ijma yang disepakati oleh seluruh masyarakat tidak mungkin dapat dijalankan dengan baik. Menurut Al Amidi, Al Ijma’ adalah kesepakatan dari semua anggota ahl al-hall wa ‘l-‘aqd yang termasuk dalam masyarakat Muhammad saw. dalam satu periode tertentu, menyangkut suatu peraturan mengenai kejadian tertentu.3 Kesepakatan ahl al-hall wa ‘l-‘aqd menunjukkan kesepakatan bulat dari para ahli hukum atau ulama yang mencakup kesepakatan masyarakat atau sebagai suatu perwakilan dari kesepakatan masyarakat. Al Ijma’ sendiri dalam bahasa Arab dapat diartikan sebagai tekad. Al Ijma’ disebutkan dalam Al Qur’an surat Yunus ayat 71 dengan kata” ijmak” yang diartikan sebagai kesepakatan atau keputusan para ulama, ‫فأجمعواامركم‬‫وشركاعكم‬:‫يونس‬ .۷۱ Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu untuk membinasakanku.(QS Yunus:71) Kesepakatan para ulama disebut ijmak atau Al Ijma’ karena kesepakatan mereka atas suatu hukum adalah kebulatan tekad mereka akan hal itu. Secara istilah, Al Ijma’ mempunyai pengertian kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum suatu perkara tertentu setelah wafatnya Nabi saw. Kesepakatan tersebut adalah hasil musyawarah para mujtahid yang dikumpulkan di suatu tempat kemudian mereka membicarakan suatu perkara yang masih diperdebatkan hukumnya karena tidak terdapat dalam Al Qur’an dan Hadits. Sehingga para mujtahid membuat suatu kesepakatan hukum akan hal itu, dan kesepakatan inilah yang disebut Al Ijma’. 1 Al Ghazali, al Mustashfa, Kairo: Mathba’ah Mushtashfa Muhammad, 1937, h. 116. 2 Ibid, h. 115. 3 Ahmad Hasan, Ijma’, Bandung: Penerbit Pustaka, 1985, h. 82.
  4. 4. 4 Namun ada pula yang mengatakan bahwa Al Ijma sudah ada sejak masa Rasululah masih hidup, yaitu Ahmad Syalabi. Diriwayatkan bahwa Ali ra. pernah berkata kepada Nabi ;”Ada kalanya kita menghadapi suatu peristiwa yang belum ada hukumnya dalam Al Qur’an dan Al Hadits. Nabi menyahut ; kumpulkan orang-orang berpengetahuan dan jadikan hal itu sebagai bahan musyawarah”. Abu Bakar dan Umar dalam menghadapi suatu perkara yang belum ada hukumnya di dalam Al Qur’an dan Sunnah Rasul senantiasa mengundang para sahabat untuk bermusyawarah. Keputusan yang diambil dalam musyawarah itu disebut Ijma’ dan dijadikan dasar dan pegangan. 4 Namun hal ini tidak dapat disebut sebagai Al Ijma’ karena jika Rasulullah saw. masih hidup ini berarti bahwa masih ada as Sunnah atau al Hadits yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum suatu perkara. Ketika para sahabat menemui suatu perkara kemudian tidak terdapat dalam Al Qur’an dan Hadits, para sahabat bisa menanyakannya langsung kepada Rasulullah saw. Meskipun kesepakatan suatu perkara tersebut di bahas dalam suatu musyawarah yang dihadiri oleh para sahabat namun tidak dapat disebut sebagai Al Ijma’ karena Rasulullah saw. turut hadir dalam musyawarah tersebut. Jadi Al Ijma’ hanya ada setelah Rasulullah saw. wafat. Kemudian Al Ijma’ ini dihasilkan melalui musyawarah para sahabat berupa kesepakatan mengenai hukum suatu perkara tertentu. B. Macam-macam Al Ijma’ Dengan melihat berbagai hal yang terjadi saat proses mendapatkan Ijma’ maka ada berbagai macam Ijma’. Berikut ini adalah macam-macam Ijma’: 1. Al Ijma’ ditinjau dari cara penetapannya ada dua yaitu Ijma’ Sharih dan Ijma’ Sukuti. Berikut pengertiannya: a. Ijma’ al Sharih ( ‫ا‬‫جماع‬‫الصاريح‬ ) Ijma’ al Sharih yaitu kesepakatan para mujtahid atas suatu perkara tertentu pada masa tertentu pula dan para mujtahid mengungkapkan pendapatnya masing-masing baik dengan lisan maupun dengan perbuatan yang mencerminkan pendapatnya dan kemudian di musyawarahkan berbagai pendapat tersebut sehingga menjadi satu kesepakatan yang disetujui oleh semua mujtahid. Ijma’ al Sharih disebut pula sebagai Ijma’ Qath’i, Ijma’ Hakiki, atau Ijma’ Qauli. Ijma’ al Sharih dapat dijadikan sebagai hujjah dan landasan hukum yang sah setelah Al Qur’an dan al Hadits karena sempurnanya proses musyawarah. b. Ijma’ Sukuti ( ‫ا‬‫جماع‬‫السكوتي‬ ) 4 Ahmad Syalabi, Sejarah Pembinaan Hukum Islam (Alih Bahasa Abdullah Badjerei), Jakarta: Djajamurni, h. 88.
  5. 5. 5 Ijma’ Sukuti yaitu kesepakatan yang dimulai dengan pernyataan sebagian mujtahid tentang sebuah persoalan dan sebagian lainnya tidak menentang dan hanya diam tidak memberikan komentar setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan yang telah dikemukakan. Dalam Ijma’ Sukuti ini mujtahid yang hanya diam dan tidak memberikan komentar bukan berarti sepakat dengan pernyataan atau pendapat dari mujtahid lain sehingga dalam Ijma’ Sukuti ini belum dapat dikatakan telah terjadi kesepakatan dan tidak pasti terjadi Ijma’. Menurut para ulama kelompok Hanafi beranggapan bahwa Ijma’ Sukuti adalah Ijma’ jika mujtahid yang diam itu telah diajukan kepadanya kejadian yang dimaksud, sudah ditunjukkan kepadanya pendapat yang telah dikemukakan para mujtahid, sudah melewati batas waktu yang cukup untuk membahas dan menetapkan pendapatnya, tetapi ia hanya diam.5 Apabila mereka berbeda pendapat dan menentang pendapat mujtahid lain, seharusnya mereka secara tegas mengungkapkan pendapatnya dan ketidaksetujuannya akan pendapat mujtahid lain tersebut dengan mengungkapkan pendapatnya. Menurut Imam Syafi’i dan Imam Maliki, Ijma’ Sukuti ini tidak dapat dijadikan dasar hukum karena diamnya ulama belum tentu menandakan bahwa mereka setuju, bisa saja mereka merasa takut pendapatnya akan ditolak, menghormati ulama yang lebih senior, terkena bujukan, ataupun mendapat ancaman dan tidak punya pendukung. 2. Al Ijma’ Fi’li ( ‫الجماع‬‫الفعل‬‫ي‬ ) Yaitu kesepakatan para mujtahid pada suatu masa secara praksis, tanpa melalui pernyataan sikap yang tegas tentang halal ataupun haram.6 Para mujtahid tidak menjelaskan hukum suatu perkara tertentu namun mujtahid tersebut mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika perkara tersebut halal maka mujtahid tersebut akan melaksanakan, namun apabila perkara tersebut haram, maka mujtahid tersebut tidak akan melaksanakan perkara tersebut. 3. Al Ijma’ Muhshosh ( ‫المخصصالجماع‬ ) Yaitu kesepakatan para mujtahid pada suatu masa bahwa makana sebuah kata adalah sebagian dari kandungan makna tekstualnya, bukan semua cakupan maknanya. 7 4. Al Ijma Murokab ( ‫الجماع‬‫المركب‬ ) 5 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, h. 63 6 Jaenal Aripin, Kamus Ushul Fiqih Dalam Dua Bingkai Ijtihad, Jakarta: Kencana, 2012, h.6 7 Ibid, h. 7
  6. 6. 6 Yaitu sebuah konveregensi (memusat) pada saat terdapat dua golongan mujtahid dalam pemecahan suatu masalah.8 Misalnya, sebagian ulama berpendapat “Itu haram” dan sebagian lainnya berpendapat “Itu makruh”. Konveregensi dua pendapat haram dan makruh itu adalah tidak adanya pendapat yang “wajib, sunnah, atu mubah”. Jika salah seorang mujtahid ada yang mengatakan “wajib”, maka pendapat itu disebut sebagai pihak ketiga yang berbeda dari jenis Ijma’ konveregensi ini. 5. Al Ijma’ Manqouli ( ‫ا‬‫لجماع‬‫المنقول‬ ) Yaitu kesepakatan yang dilakukan oleh para peserta Ijma’ yang hadir kemudian disampaikan kepada para mujtahid lain yang tidak hadir dalam majelis Ijma’. Dengan demikian status Ijma’ ini sama dengan khabar al wahid.9 C. Kehujjahan Al Ijma’ Dalam pengertian Al Ijma’ telah disebutkan bahwa Ijma’ adalah kesepakatan seluruh mujtahid muslim pada suatu masa tertentu dalam menetapkan hukum suatu perkara tertentu. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa Ijma’ dianggap sah menurut syara’ setelah mencakup empat unsur berikut: 1. Ada beberapa mujtahid pada saat terjadinya suatu peristiwa. Karena kesepakatan tidak mungkin dicapai kecuali dari adanya beberapa pendapat yang saling memiliki kesesuaian. Apabila pada waktu itu tidak ada beberapa mujtahid, tidak ada sama sekali atau hanya seorang saja, maka menurut syara’ Ijma’ tersebut tidak sah.10 2. Kesepakatan atas suatu hukum syara’ mengenai suatu peristiwa, mujtahid tidak boleh memandang asal negara, kebangsaan dan ras, atau kelompoknya. Apabila suatu kesepakatan dibuat oleh suatu kelompok mujtahid tertentu saja maka Ijma’nya tidak sah karena tidak mencakup semua mujtahid Islam dari berbagai golongan dan berbagai daerah pada suatu masa.11 3. Kesepakatan mereka diawali dengan mengungkapakan pendapat masing- masing mujtahid. Pandapat tersebut diungkapakan dalam bentuk perkataan seperti fatwa atau perbuatan seperti putusan hukum. Diungkapkan secara perorangan mujtahid dan mereka saling bertukar pendapat, kemudian setelah pendapat masing-masing mujtahid dikumpulkan maka akan ditemukan suatu 8 Ibid, h. 8 9 Ibid, h. 8 10 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, h.55 11 Ibid, h. 55
  7. 7. 7 kesepakatan yang akan ditetapkan sebagai hukum atas peristiwa yang terjadi.12 4. Kesepakatan tersebut benar-benar dari seluruh mujtahid Islam. Bila yang bersepakat hanya mayoritas, maka kesepakatan tersebut tidak dapat disebut Ijma’ meskipun yang tidak sepakat hanya minoritas ataupun hanya satu mujtahid saja. Karena jika masih ada pertentangan , maka dimungkinkan benar dalam satu segi dan salah dalam segi yang lain. Kesepakatan mayoritas bukanlah hujjah yang menjadi dasar hukum syara’ yang memiliki kepastian dan wajib diikuti.13 Apabila keempat unsur Ijma’ tersebut terpenuhi, yaitu setelah wafatnya Rasulullah saw. dapat didata seluruh mujtahid Islam dari berbagai negara, bangsa dan kelompok. Kemudian peristiwa yang menjadi pokok persoalan diajukan kepada mereka untuk mengetahui hukumnya, dan seluruh mujtahid tersebut mngemukakan pendapatnya secara jelas baik dengan perkataan ataupun perbuatan, berkelompok atau perorangan, dan ternyata sepakat dengan satu hukum mengenai peristiwa itu. Maka hukum dari kesepakatan para mujtahid tersebut berfungsi sebagai undang-undang hukum syara’ yang wajib diikuti dan tidak ada seorangpun yang boleh menyalahinya. Mujtahid pada masa berikutnya tidak boleh menjadikan peristiwa tersebut sebagai objek ijtihad lagi karena sudah adanya hukum yang ditetapkan atas peristiwa tersebut dan hukum tersebut adalah pasti yang tidak dibenarkan menyalahi atau merubahnya. Adapun beberapa bukti yang menegaskan bahwa Al Ijma’ dapat dijadikan sebagai hujjah terdapat dalam Al Qur’an yang memerintahkan orang-orang mukmin untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya, Dia juga memerintahkan supaya orang-orang mukmin taat kepada Ulil Amri mereka, seperti dalam Al Qur’an surat An Nisaa’:59 berikut: ‫ياايها‬‫الدين‬‫امنوا‬‫اطيعواال‬‫و‬‫اطيعواالرسول‬‫و‬‫أولي‬‫المر‬‫النساء‬ .‫منكم‬:۵۹ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah SWT, dan taatilah Rasul-Nya, dan Ulil Amri diantara kamu. QS. An Nisaa’:59 Lafal Amri artinya hal atau perkara. Ulil Amri pada masalah dunia berarti raja, para pemimpin dan penguasa, sedangkan dalam masalah agama Ulil Amri berarti para mujtahid dan ahli fatwa. Penafsiran tersebut mencakup keseluruhan dan semuanya harus ditaati dalam ruang lingkup masing-masing. Apabila Ulil Amri telah sepakat dalam menetapkan hukum syara’ suatu perkara maka mereka wajib dipatuhi dan dilaksanakan berdasarkan nash Al Qur’an berikut: 12 Ibid, h. 55 13 Ibid, h. 55
  8. 8. 8 ‫ولو‬‫ردوه‬‫إلي‬‫الرسول‬‫والي‬‫اولي‬‫المر‬‫منهم‬‫لعلمه‬‫الدين‬‫يستنبطونه‬‫النسا‬ .‫منهم‬‫ء‬:۸۳ Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). QS. An Nisaa’: 83 Pada dasarnya hukum yang telah disepakati oleh pendapat semua mujtahid umat Islam adalah hukum umat yang diperankan oleh para mujtahidnya. Ketidakmungkinan melakukan kesalahan itu ditunjukan oleh kesepakatan para mujtahid atas satu hukum terhadap satu peristiwa. Perbedaan sudut pandang, lingkungan, dan bermacam-macam sebab perbedaan mereka adalah bukti bahwa kesamaan haq dan kebenaranlah yang menyatukan pendapat mereka dan menyisihkan alasan-alasan perbedaan pendapat mereka. Ijma’ atas suatu hukum syara’ harus didasarkan pada sandaran syara’ pula, karena mujtahid Islam memiliki batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Bila hasil ijtihadnya tidak didukung nash, maka tidak boleh melewati batas pemahaman suatu nash dan makna dari petunjuk nash yang ada. D. Contoh kasus Al Ijma’ Berkembangnya Ilmu pengetahuan dan semakin majunya jaman, maka akan ada banyak problematika yang berbeda dari masa sebelumnya dan sangat bermacam-macam kasusnya. Suatu peristiwa yang muncul dimasa sekarang belum tentu juga ada di masa sebelumnya dan belum tentu juga telah ada hukum yang secara pasti menghukumi peristiwa tersebut baik di dalam Al Qur’an maupun Al Hadits. Adapun peristiwa yang menggunakan Ijma pada jaman dahulu ialah perdebatan tentang sebuah kisah sahabat yang menggauli istrinya disiang hari pada bulan Ramadhan. Rasulullah memerintahkannya membayar kafarat, yaitu memerdekakan seorang budak, atau berpuasa selama dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Dalam peristiwa tersebut terdapat kesepakatan diantara para ahli Ushul bahwa hukum syar’i tersebut disebabkan oleh illat tertentu, namun mereka berselisih dalam penentuan pokok pembahasan illatnya. Sebagian menilai bahwa wajib kafarat diberlakukan atas perilaku menodai keagungan bulan Ramadhan berupa hal-hal yang membatalkan puasa. Jika demikian maka siapa saja yang membatalkan puasa secara sengaja misalnya dengan berbuka sebelum waktu yang telah ditentukan maka ia juga wajib membayar kafarat atau denda tersebut diatas.14 Sebagian yang lainnya berpendapat bahwa illat wajibnya kafarat perilaku menodai keagungan bulan suci Ramadhan dengan jima’ saja, bukan karena sebab yang lain. Dengan 14 Jaenal Aripin, Kamus Ushul Fiqih Dalam Dua Bingkai Ijtihad, Jakarta: Kencana, 2012, h.8
  9. 9. 9 begitu, kewajiban membayar kafarat tidak berlaku bagi orang yang membatalkan puasanya dengan makan dan minum secara sengaja. Dengan demikian setelah para ulama sepakat bahwa hukum kafarat disebabkan oleh illat tertentu, mereka berbeda pendapat dalam penentuan pokok pembahasan illatnya secara presisif. Adapun peristiwa masa sekarang yang menerapkan Ijma’ misalnya yaitu perubahan hukum rokok dari yang semula makruh menjadi haram. Dengan adanya Ijma’ akan hukum rokok yang haram ini maka masyarakat juga harus mematuhinya karena Ijma’ ini merupakan hukum rokok yang tidak terdapat di dalam Al Qur’an dan Al Hadits dan diadakan dalam sebuah musyawarah para mujtahid yang disebut Ijma’ tersebut.
  10. 10. 10 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Jadi, Al Ijma’ adalah suatu kesepakatan para ulama setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. atas hukum suatu peristiwa atau perkara tertentu. Kesepakatan tersebut adalah hasil pemikiran yang harus berlandaskan Al Qur’an dan Al Hadits serta berbekal Ilmu pengetahuan yang memadai tentang syariat Islam. Nabi pernah memerintahkan kaumnya untuk berkumpul dalam suatu majelis untuk bermusyawarah dan menemukan kesepakatan akan suatu peristiwa yang belum ada hukumnya didalam Al Qur’an dan Al Hadits. Namun kesepakatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai Al Ijma karena pada masa itu Nabi adalah satu-satunya mujtahid muslim yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi memerintahkan umatnya untuk bermusyawarah apabila menemui suatu peristiwa yang belum ada hukumnya. Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk taat kepada Allah yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya seperti disebutkan dalam Al Qur’an, mentaati Rasul-Nya dengan mentaati Hadits serta sunnahnya, dan mentaati Ulil Amri yaitu para pemimpin dan para mujtahid dengan ketetapannya yaitu Al Ijma’. Apalagi pada era globalisasi yang semakin jauh dari masa dimana Rasul masih hidup, akan ada banyak persoalan yang muncul dan tidak pernah ditemui di dalam Al Qur’an dan Al Hadits maka wajib bagi para mujtahid untuk bermusyawarah dan menetapkan hukum atas suatu peristiwa agar masyarakat tidak sembarangan dalam bertindak dan mengambil keputusan sendiri. B. Kritik dan saran Demikianlah makalah bab Al Ijma yang saya buat ini, semoga bermanfaat bagi para pembaca. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon kritik dan sarannya. Sekian dan terimakasih.
  11. 11. 11 DAFTAR PUSTAKA Khallaf, Abdul Wahhab. 2003. Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Amani. Hasan, Ahmad. 1985. Ijma’. Bandung: Penerbit Pustaka. Aripin, Jaenal. 2012. Kamus Ushul Fiqih; Dalam Dua Bingkai Ijtihad. Jakarta: Kencana. Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2001. Pengantar Hukum Islam. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Djazuli, A. 2010. Ilmu Fiqih; Penggalian, Perkembangan, dan Penetapan Hukum Islam. Jakarta: Kencana. Syalabi, Ahmad. Sejarah Pembinaan Hukum Islam (Alih Bahasa Abdullah Badjerei). Jakarta: Djajamurni.

×