Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan daerah berada pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan-pembentukan institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikam kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan pengembangan perusahaan-perusahan baru

1. PEMBANGUNAN EKONOMI
DAERAH
 Nama : Abdul Ajid
 Nim : 11140963
 kelas : 5X-MA

2. PEMBANGUNAN EKONOMI
DAERAH
 Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah
daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan
selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah
daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja
baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi
(pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.
 Masalah pokok dalam pembangunan daerah berada pada penekanan
terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada
kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development)
dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia
 Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, yaitu proses
yang mencakup pembentukan-pembentukan institusi baru,
pembangunan industri-industri alternatif, perbaikam kapasitas tenaga
kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik,
identifikasi pasar-pasar baru, dan pengembangan perusahaan-
perusahan baru

3. DISTRIBUSI PDB NASIONAL MENURUT
PROVINSI
 Distribusi PDB Nasional menurut provinsi merupakan indikator
utama di antara indikator lain yang umum untuk mengukur derajat
penyebaran dari hasil pembangunan ekonomi di suatu negara
 Salah satu fakta yang memprihatinkan adalah bahwa jika output
agregat dihitung tanpa minyak dan gas (migas), kontribusi PDB dari
wilayah-wilayah yang kaya migas, seperti di Aceh, Riau, Kalimantan
Timur menjadi lebih kecil lagi.Aceh menyumbang 3% terhadap PDB
Indonesia; tanpa gas hanya menyumbang 50%. Hal ini berarti 50%
dari perekonomian Aceh tergantung pada perekonomian sektor gas.
 Begitu pula dengan Riau dan Kalimantan Timur yang menyumbang
5% pada PDB Indonesia, sedangkan tanpa minyak perannya hanya
2%. Namun, pada tahun 2000, kontirbusi output regional yang
dihasilkan oleh Aceh dan Kaltim dengan dukungan sektor migas
menurun menjadi 2,5% dan 1,6%, sedangkan Riau mengalami
peningkatan menjadi 5,4%. Hal ini memberikan kesan bahwa bukan
suatu jaminan bagi kinerja ekonomi suatu daerah yang kaya akan
migas.

4. PDRB RATA-RATA PER KAPITA
ANTAR PROVINSI
 Karena tujuan dari pembangunan ekonomi adalah miningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan ini umum diukur dengan pendapatan
rata-rata per kapita, maka distribusi PDB Nasional menurut provinsi
menjadi indikator yang tidak berarti dalam mengukur ketimpangan
pembangunan ekonomi regional jika tidak dikombinasikan dengan
tingkat PDRB rata-rata per kapita.
 Jika PDRB per kapita di atas 2 juta rupiah dianggap tinggi dan
sebaliknya di bawah 2 juta dianggap rendah, dan pertumbuhan PDB per
kapita tinggi jika di atas 3%, dan rendah jika lebih kecil dari 3%.
 Hasil perhitungan Tadjoeddin dkk. (2001) menunjukkan bahwa PDRB
dari 7 daerah pusat migas di Indonesia, yakni Aceh Utara, kepulauan
Riau dan Bengkalis, Kutai, Bulungan dan Balikpapan, dan Fakfak
(Papua) menguasai 72% dari PDB migas nasional. Hasil perhitungan
ini menunjukkan bahwa semua daerah ini dengan jumlah penduduk
yang hanya 9% dari total populasi Indonesia menyumbang 33% dari
PDB Nasional

5. KONSUMSI RUMAH TANGGA PER
KAPITAANTAR PROVINSI
 Pengeluran Konsumsi C Rumah Tangga (RT) per
kapita per provinsi merupakan salah satu indikator
alternatif yang dapat dijadikan ukuran untuk
melihat perbedaan dalam tingkat kesejahteraan
penduduk atntar provinsi. Konsepnya adalah
semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah,
maka akan semakin tinggi juga pengeluaran
konsumsi per kaita di daerah tersebut.

6. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Pembangunan manusia memiliki banyak dimensi. Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) merupakan ukuran agregat dari dimensi dasar pembangunan manusia
denganmelihat perkembangannya. Penghitungan IPM sebagai indikator
pembangunan manusia memiliki tujuan penting, yaitu:
 Membangun indikator guna mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan
perluasan kebebasan memilih.
 Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana.
 Membentuk satu indeks komposit dibanding menggunakan sejumlah indeks dasar.
 Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi. Indeks
tersebut merupakan indeks dasar yang tersusun dari dimensi umur panjang dan
kehidupan yang sehat, dengan indikator angka harapan hidup, pengetahuan, yang
diukur dengan angka melek huruf dan kombinasi dari angka partisipasi sekolah, dan
standar hidup yang layak, dengan indikator PDRB per kapita (Purchasing Power
Parity).

7. TINGKAT KEMISKINAN
 Pemerintah memperkirakan angka kemiskinan
nasional pada 2009 berkisar 12-13,5 % atau lebih
rendah dari 2008 yang mencapai 15,4 %. Pada
2008, pada Rapat Kerja dengan Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) RI, BPS mengeluarkan laporan
tingkat kemiskinan di tanah air mancapai 15,4 %.
Dengan berbagai program 2009 dan dana
pendamping diperkirakan akan berkurang menjadi
12 hingga 13,5 % angka kemiskinan

8. KONTRIBUSI SEKTORAL TERHADAP
PDRB
 Bicara tentang kontribusi sektoral PDRB, kita perlu suatu daerah untuk
dijadikan contoh. Sebut saja provinsi Bengkulu Utara. Data PDRB
yang merupakan salah satu indikator ekonomi daerah menunjukkan
ternyata selama jangka waktu analisis sejak tahun 2003 sampai dengan
tahun 2007, kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB
Kabupaten Bengkulu Utara tidak mengalami banyak perubahan
 Sesuai dengan potensi sumber daya alam yang dimilikinya, hingga saat
ini struktur ekonomi regional Kabupaten Bengkulu Utara yang
didominasi oleh sektor pertanian
 Dapat kita lihat dari kontribusi rata-rata per sektor, sumbangan sektor
pertanian adalah sebesar 36% dari total PDRB. Kemudian di posisi
kedua adalah sektor jasa-jasa dengan kontribusi sebesar 17%, dan pada
posisi ketiga adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 14%.

9. FAKTOR PENYEBAB KETIMPANGAN
 Konsentrasi Kegiatan ekonomi
 Alokasi Investasi
 Mobilitas antar Faktor Produksi yang Rendah antar Daerah
 Perbedaan SDA antar Provinsi
 Perbedaan Kondisi Demografis antar Provinsi
 Kurang Lancarnya Perdagangan antar Provinsi

10. TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI
DAERAH
A. Teori Basis Ekonomi
Teori ini berdasarkan pada ekspor barang (komoditas). Sasaran pengembangan
teori ini adalah peningkatan laju pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan
peningkatan pendapatan. Proses pengembangan kawasan adalah merespon
permintaan luar negeri atau dalam negeri atau di luar nodalitas serta multiplier
effect ( Geltner, 2005).
B. Teori Lokasi
Teori lokasi adalah suatu teori yang dikembangkan untuk memperhitungkan pola
lokasi kegiatan-kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya kegiatan industri
dengan cara yang konsisten. Lokasi dalam ruang dibedakan menjadi dua yaitu:
1.Lokasiabsolut.
Lokasi absolut adalah lokasi yang berkenaan dengan posisi menurut koordinat
garis lintang dan garis bujur (letak astronomis). Lokasi absolut suatu tempat
dapat diamati pada peta (kelihatan).
2. Lokasi relatif.
Lokasi relatif adalah lokasi suatu tempat yang bersangkutan terhadap kondisi
wilayah-wilayah lain yang ada di sekitarnya

11.  C. Teori Daya Tarik Industri
Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh
masyarakat. Teori ekonomi yang mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat
memperbaiki posisi pasarnya terhadap industri melalui pemberian subsidi dan insentif.
 Faktor-faktor daya tarik industri adalah:
1. NT tinggi per pekerja.
Ini berarti industri tersebut memiliki sumbangan yang penting, tak hanya terhadap
peningkatan pendapatan masyarakat tapi juga pada pembentukan PDRB.
2. Industri-industri ikatan.
Ini berarti perkembangan industri-industri tersebut akak menigkatkan total NT daerah, atau
mengurangi ‘kebocoran ekonomi’ dan ketergantungan impor.
3. Daya saing di masa depan.
Hal ini sangat menentukan prospek dari pengembangan industri yang bersangkutan, agar ke
depannya pasar memiliki kekuatan untuk bersaing. Meningkatkan daya saing adalah dengan
meningkatkan persaingan itu sendiri
4. Spesialisasi industri
Suatu daerah sebaiknya berspesialisasi di mana daerah tersebut unggul (teori klasik
perdagangan internasional), dan dengan demikian daerah tersebut akan menikmati keuntungan
dari perdagangan.

12. REFERENSI
 Sukirno, Sadono. 2006. Makroekonomi Teori
Pengantar. Jakarta: PT Raja GrafIndustrido
Persada.
 Tambunan, Tulus. 2003. Perekonomian
Industridonesia Beberapa Masalah PentIndustrig.
Jakarta: Ghalia Industridonesia.
 http://www.google.com

13. TERIMAKASIH