Dokumen tersebut membahas Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012. Stranas PPK ini memuat visi, misi, strategi, dan fokus kegiatan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah akan menjabarkan Stranas PPK ini ke dalam Aksi-

1. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 55 TAHUN 2012
TENTANG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI (STRANAS PPK) JANGKA PANJANG
2012-2025 DAN JANGKA MENENGAH 2012-2014
Jakarta, 10-11 September 2012
1

2. KEMENTERIAN PPN/
KERANGKA PAPARAN
BAPPENAS
PENDAHULUAN
STRUKTUR STRANAS PPK
- KERANGKA STRANAS PPK
- BANGUNAN STRANAS PPK
PENYUSUNAN AKSI PPK
- ALUR PENYUSUNAN AKSI K/L DAN PEMDA
- FOKUS KEGIATAN PPK
- PERANTI ANTI KORUPSI
- ROAD MAP DAN UKURAN KEBERHASILAN
- KERANGKA PIKIR IMPLEMENTASI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
INISIATIF PPK DI K/L DAN PEMDA
2

3. KEMENTERIAN PPN/
PENDAHULUAN
BAPPENAS
- Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi
Tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United
Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti
2006
- Korupsi, 2003)
2010 - Koordinasi penyusunan Stranas PPK dengan pemangku kepentingan (pemerintah,
akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil dan pihak terkait lainnya).
- Serial meeting & discussion pembahasan strategi dan aksi Stranas PPK
- Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 dan 2012
- Penerbitan Inpres No. 9 dan No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan
2011
Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 dan 2012 (merupakan “turunan “ dari Stranas
PPK)
- Penajaman Stranas PPK
- Finalisasi dokumen Stranas PPK
- Penyusunan dan Penandatanganan Peraturan Presiden tentang Stranas PPK (Perpres
2012 No. 55 Tahun 2012)
- Diseminasi Stranas PPK ke K/L dan Pemda
- Penyusunan Aksi 2013-2014

4. KEMENTERIAN PPN/
STRUKTUR STRANAS PPK
BAPPENAS
Pasal 1
1. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014
adalah dokumen yang memuat visi, misi, sasaran, strategi, dan fokus
kegiatan prioritas pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka
panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014, serta
peranti anti korupsi
2. Aksi PPK adalah kegiatan atau program yang dijabarkan dari Stranas
PPK untuk dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah
Daerah
3. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi
Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi
4. Hasil pelaksanaan Stranas PPK meliputi hasil pemantauan, evaluasi, dan
laporan capaian Aksi PPK, serta hasil evaluasi Stranas PPK.
4

5. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
KERANGKA STRANAS PPK
Jangka Panjang (2012-2025)
VISI:
Terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung oleh sistem nilai budaya yang berintegritas
Jangka Menengah (2012-2014)
Terwujudnya tata kepemerintahan yang bersih dari korupsi dengan kapasitas pencegahan dan penindakan serta sistem nilai
budaya yang berintegritas
MISI
1. Pencegahan dan penindakan korupsi yang terpadu secara nasional
2. mengkonsolidasikan sistem dan mekanisme nasional penyelamatan aset hasil korupsi melalui kerjasama
nasional dan internasional secara efektif
3. Mengembangkan Reformasi peraturan perundang-undangan nasional yang mendukung pencegahan dan
penindakan korupsi secara konsisten, terkonsolidasi, tersistematisasi dalam rangka penegakan hukum tindak
pidana korupsi
4. Membangun pendidikan dan budaya anti korupsi
5. Mengembangkan sistem pelaporan kinerja implementasi stranas PPK yang transparan dan terkonsolidasi
Strategi, Indikator Keberhasilan, Peranti Anti Korupsi dan Fokus Kegiatan Prioritas
5

6. BANGUNAN STRANAS PPK
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
VISI & MISI
INDIKATOR KEBERHASILAN
JANGKA PANJANG (2012-2025) & JANGKA MENENGAH (2012-2014)
% KESESUAIAN (PERATURAN
PENCAPAIAN IPK PERUNDANGAN) DENGAN UNCAC SISTEM INTEGRITAS NASIONAL
STRATEGI
KERJASAMA
STRATEGI
STRATEGI INTERNASIONAL DAN
PENYELAMATAN ASET STRATEGI MEKANISME
HARMONISASI
STRATEGI STRATEGI HASIL TIPIKOR PENDIDIKAN DAN PELAPORAN
PERATURAN
PENCEGAHAN PENEGAKAN HUKUM PERSENTASE TINGKAT BUDAYA ANTI SURVEY TINGKAT
PERUNDANGAN KEBERHASILAN KERJA
INDEKS PENCEGAHAN INDEKS PENEGAKAN KORUPSI KEPUASAN
% PENYELESAIAN SAMA INTERNASIONAL
KORUPSI HUKUM TIPIKOR SURVEI PERILAKU ANTI STAKEHOLDERS
REKOMENDASI HASIL DALAM BIDANG TIPIKOR
KORUPSI TERHADAP
REVIEW UNCAC DAN PERSENTASE
PENYELAMATAN ASET PELAPORAN PPK
HASIL TIPIKOR
FOKUS KEGIATAN  RENCANA AKSI
PERANTI ANTI KORUPSI  SDM & KEBIJAKAN/REGULASI
6

7. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
PENYUSUNAN AKSI PPK
Pasal 3
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menjabarkan
dan melaksanakan Stranas PPK melalui Aksi PPK, yang
ditetapkan setiap 1 (satu) tahun
Pasal 4
Dalam menetapkan Aksi PPK Kementerian/Lembaga
melakukan koordinasi dengan Bappenas
Pasal 5
Dalam menetapkan Aksi PPK, Pemerintah Daerah melakukan
koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri didukung
oleh Bappenas
7

8. KEMENTERIAN PPN/
ALUR PENYUSUNAN AKSI PPK K/L/PEMDA
BAPPENAS
Koordinasi dengan Bappenas
(K/L) dan Kemendagri (Pemda)
1. Strategi Pencegahan
2. Strategi Penegakan
Hukum
3. Strategi
Harmonisasi
Peraturan
Perundangan
4. Strategi Kerjasama
Stranas PPK Stranas PPK Internasional &
Jangka Jangka Fokus Aksi Penyelamatan Aset
Panjang Menengah Hasil Tipikor
Kegiatan K/L/Pemda 5. Strategi Pendidikan
2012-2025 2012-2014 dan Budaya Anti
Korupsi
6. Strategi Mekanisme
Pelaporan
Partisipasi Masyarakat
Fokus aksi disesuaikan
dengan tugas, fungsi dan
kewenangan K/L/Pemda
8

9. KEMENTERIAN PPN/
FOKUS STRATEGI PENCEGAHAN
BAPPENAS
2012-2025 2012-2014
a. Sistem pelayanan publik berbasis TI dengan fokus pada:
a. Peningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi 1) K/L dan Pemda di seluruh provinsi dengan fokus pemberian perizinan;
dan layanan publik, pengelolaan keuangan negara, penanganan 2) integrasi mekanisme penanganan keluhan/pengaduan; 3) membuka
akses antarlembaga untuk menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan
perkara berbasis teknologi informasi (TI), serta pengadaan
masyarakat; dan 4) keterbukaan Informasi dalam penanganan perkara
barang dan jasa berbasis TI di pusat maupun daerah. (termasuk perkara korupsi), perencanaan, dan penganggaran
b. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan dan partisipasi b. Keterbukaan prosedur pengoperasian standar penanganan perkara dan
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan pemrosesan pihak yg menyalahgunakan wewenang.
negara, serta memasukkan nilai integritas dalam sistem penilaian c. Penyempurnaan kode etik dengan sanksi yang jelas
kinerjanya. d. Pengendalian dan pengawasan proses pelayanan publik, penguatan SPIP,
c. Peningkatan efektivitas pemberian ijin terkait kegiatan usaha, serta publikasi pelaku penyalahgunaan jabatan.
ketenagakerjaan, dan pertanahan yang bebas korupsi. e. Implementasi UU Pelayanan Publik, keterbukaan dalam penunjukan
d. Peningkatan efektivitas pelayanan pajak dan bea cukai yang bebas pejabat publik, dan penyelarasan UU tentang Perimbangan Keuangan
korupsi. Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
f. Pembenahan sistem melalui RB yang fokus pada lembaga penegak
e. Penguatan komitmen anti korupsi di semua elemen pemerintahan
hukum dan peradilan.
(eksekutif), yudikatif, maupun legislatif. g. Sertifikasi hakim tipikor berdasarkan kompetensi dan integritas.
f. Penerapan sistem seleksi/penempatan/promosi pejabat publik h. Pengembangan sistem dan pengelolaan pengaduan internal dan
melalui assesment integritas (tax clearance, clearance atas eksternal
transaksi keuangan, dll) dan pakta integritas. i. Pemantapan administrasi keuangan negara, termasuk penghapusan dana
g. Mekanisme penanganan keluhan/pengaduan anti korupsi secara off-budget, dan memublikasikan penerimaan hibah/bantuan/donor di
nasional. badan publik dan partai politik.
h. Peningkatan pengawasan internal dan eksternal, serta j. Penyusunan dan publikasi laporan keuangan yang tepat waktu, dengan
memasukkan nilai integritas ke dalam sistem penilaian kinerja. opini WTP bagi K/L dan Pemda.
i. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan k. Pembatasan nilai transaksi tunai.
l. Penertiban dan publikasi LHKPN
keuangan serta kinerja menuju opini audit Wajar Tanpa
m. Penguatan mekanisme kelembagaan dalam perekrutan, penempatan,
Pengecualian dengan Kinerja Prima. mutasi, dan promosi aparat penegak hukum
j. Pembenahan sistem kepemerintahan melalui Reformasi n. Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan
Birokrasi. jasa.
k. Pelaksanaan e-government. o. Transparansi dan akuntabilitas laporan kinerja tahunan K/L serta Pemda
yang dilaporkan dan dipublikasikan secara tepat waktu.
p. Penerapan pakta integritas.
9

10. KEMENTERIAN PPN/
FOKUS STRATEGI PENEGAKAN HUKUM
BAPPENAS
2012-2025 2012-2014
a. Penguatan serta peningkatan konsistensi sanksi hukum dan
administrasi bagi pelaku maupun aparat penegak hukum
yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan
a. Memperkuat mekanisme kelembagaan wewenang atau tipikor.
dan kerja sama antarlembaga penegak b. Penguatan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan
wewenang, misalnya dengan mengembalikan aset yang
hukum dalam rangka mengoptimalkan dikorupsi dan membayar kerugian yang ditimbulkan dari
proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang tersebut.
c. Memperkuat koordinasi penanganan kasus korupsi di antara
tipikor. lembaga penegak hukum dengan dukungan TI yang
b. Memperkuat sarana pendukung berbasis komprehensif (e-law enforcement).
TI untuk koordinasi antar lembaga d. Pengaturan anti penyuapan serta korupsi dalam kode etik
profesi, termasuk profesi advokat, akuntan publik, dan
penegak hukum dalam penanganan konsultan pajak.
kasus dan proses peradilan (e-law e. Pemberatan sanksi hukum pidana untuk penyuapan yang
dilakukan oleh profesi berkode etik.
enforcement). f. Pengaturan pencabutan ijin, pengembalian keuntungan, dan
c. Penerapan zero tolerance pada tipikor ganti rugi bagi pengusaha/swasta/individu yang melakukan
penyuapan.
dan sanksi hukum yang lebih tegas di g. Penerapan pembuktian terbalik atas kekayaan yang tidak
semua strata pemerintahan (eksekutif), dapat dijelaskan.
h. Memudahkan proses perolehan informasi bank oleh lembaga
legislatif, dan yudikatif. penegak hukum dalam rangka pemberantasan korupsi.
i. Pengetatan pemberian remisi kepada pelaku tipikor.
j. Konsistensi penegakan hukum di satu daerah ke daerah lain.
10

11. FOKUS STRATEGI HARMONISASI
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2012-2025 2012-2014
a. Harmonisasi dan sinkronisasi terkait masalah sumber daya alam.
a. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang- b. Harmonisasi dan sinkronisasi terkait masalah bidang kehutanan,
undangan sesuai dengan kebijakan nasional dan kebutuhan mineral dan batu bara, sumber daya air, pertanahan, tata ruang, serta
daerah yang berhubungan dengan sumber daya alam. perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.
b. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang- c. Harmonisasi dan penyusunan peraturan dalam rangka implementasi
UNCAC dan peraturan pendukung lainnya.
undangan dan penyusunannya dalam rangka modernisasi
d. Harmonisasi, sinkronisasi, dan penyusunan peraturan untuk
penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. modernisasi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.
c. Mekanisme monitoring (pemantauan) dan evaluasi peraturan e. Melakukan pemetaan dan evaluasi Prolegnas terkait pemberantasan
perundang-undangan terhadap pelaksanaan peraturan korupsi serta revisi peraturan terkait proses penegakan hukum dan
perundang-undangan yang tumpang-tindih dan tidak peraturan pendukung lainnya.
f. Penyelesaian RUU KUHP, KUHAP, perampasan aset, tipikor, ekstradisi,
konsisten.
MLA, dan transfer of sentenced person
d. Melakukan pemetaan dan revisi peraturan perundang- g. Harmonisasi dan pembatalan peraturan mengenai pungutan yang
undangan terkait proses penegakan hukum, antara lain: bertentangan dengan peraturan Pusat.
perlindungan saksi dan pelaku yang bekerja sama (justice h. Penyederhanaan jumlah dan jenis perizinan dalam kapasitas Daerah.
collaborator), serta menghalangi proses hukum (obstruction i. Pengawasan atas pelaksanaan regulasi pelimpahan kewenangan
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
of justice).
j. Penyelarasan UU Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
e. Harmonisasi berikut penyusunan peraturan perundang- Daerah.
undangan dalam rangka implementasi UNCAC dan peraturan k. Pengaturan dan penegakan aturan main konflik kepentingan, yang
pendukung lainnya. berlaku juga bagi partai politik.
f. Penyederhanaan jumlah dan jenis perijinan dalam kapasitas l. Analisis putusan pengadilan dan pangkalan data putusan korupsi
sebagai preseden bagi para hakim.
daerah.
m. Pengaturan untuk PPK di sektor swasta.
g. Harmonisasi terhadap pengawasan atas pelaksanaan regulasi n. Pengaturan tentang peningkatan kekayaan secara tak wajar (illicit
terkait pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada enrichment), memperdagangkan pengaruh (trading in influence), dan
Pemerintah Daerah. penyuapan pejabat asing.
o. Kemudahan akses masyarakat dalam proses pembuatan peraturan,
termasuk jaminan partisipasi dalam uji publik.
11

12. FOKUS STRATEGI KERJASAMA INTERNASIONAL
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
DAN PENYELAMATAN ASET HASIL TIPIKOR
2012-2025
2012-2014
a. Optimalisasi kelembagaan dalam rangka a. Memastikan dan menguatkan lembaga
pelaksanaan MLA dengan fokus pada pelaksana Otoritas Pusat untuk tipikor.
pemantapan Otoritas Pusat di Kementerian b. Perbaikan mekanisme MLA dalam rangka
Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam proses pemberantasan korupsi.
penyelamatan aset, kerja sama internasional, c. Memastikan terbentuknya unit pengelolaan
serta pelaksanaan ekstradisi. aset (asset management unit) hasil tipikor
b. Penataan lembaga pengelola aset hasil korupsi guna mendukung proses penegakan hukum
dengan mempertimbangkan kebutuhan dan transparansi pengelolaan aset terkait
nasional dan internasional. lainnnya sebagai bentuk pemanfaatan
c. Pelatihan dan bantuan teknis di antara pengelolaan aset hasil tipikor.
lembaga penegak hukum dalam rangka d. Pelatihan dan asistensi teknik pada lembaga
penyelamatan aset hasil korupsi. penegak hukum, baik kualitatif dan
d. Sosialisasi peraturan perundang-undangan kuantitatif, dalam rangka penyelamatan
kepada aparat penegak hukum berkenaan aset hasil korupsi, termasuk perihal
dengan penyelamatan aset berikut intelijen/forensik keuangan.
implementasinya. e. Peningkatan kerja sama dengan penegak
e. Peningkatan kerja sama internasional dengan hukum asing dalam rangka PPK.
negara-negara lain dalam MLA dan ekstradisi. f. Pembentukan Unit Penyelamatan Aset,
termasuk di setiap lembaga terkait.
12

13. FOKUS STRATEGI PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
DAN BUDAYA ANTI KORUPSI
2012-2025 2012-2014
a. Pengembangan sistem nilai dan sikap anti korupsi dalam
pelbagai aktivitas tiga pilar PPK, yakni: masyarakat,
sektor swasta, dan aparat pemerintah.
a. Pengembangan sistem nilai dan sikap b. Pengembangan nilai-nilai anti korupsi dalam berbagai
anti korupsi dalam berbagai aktivitas aktivitas pendidikan, yakni; di sekolah, perguruan tinggi
kehidupan di 3 (tiga) pilar PPK; dan lingkup sosial, demi menciptakan karakter bangsa
yang berintegritas, termasuk melalui kurikulum dan
masyarakat, sektor swasta, dan aparat kegiatan di luar kurikulum.
pemerintah. c. Kampanye anti korupsi secara menyeluruh.
b. Pengembangan dan penerapan nilai-nilai d. Strategi komunikasi, informasi, dan edukasi yang jelas
dan terencana.
anti korupsi, kejujuran, keterbukaan, dan e. Menggalang kerja sama dengan media dalam
integritas di berbagai aktivitas di mengembangkan nilai anti korupsi dan karakter
sekolah, perguruan tinggi, dan lingkup berintegritas, termasuk malalui berbagai media kreatif.
f. Keterpaduan manajemen kampanye anti korupsi
sosial dalam rangka menciptakan (penyebarluasan jejaring AC Forum/ToT Penyusunan
karakter bangsa yang berintegritas. Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi,
c. Kampanye anti korupsi secara koordinasi anggaran untuk kebutuhan kampanye).
g. Publikasi dan sosialisasi hasil-hasil masukan masyarakat
menyeluruh dan terencana. kepada publik oleh K/L atau Pemda terkait.
d. Memperluas ruang partisipasi h. Publikasi praktik-praktik terbaik anti korupsi (jaringan
masyarakat dalam rangka PPK. pendidikan integritas).
i. Memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam upaya
pemberantasan korupsi dengan melaksanakan
diseminasi anti korupsi oleh masyarakat (CSO, NGO,
CBO).
13

14. KEMENTERIAN PPN/
FOKUS STRATEGI MEKANISME PELAPORAN
BAPPENAS
2012-2025 2012-2014
a. Memperluas dan mempermudah
a. Penyusunan dan penerapan standar akses informasi berbagai upaya dalam
informasi, dokumentasi, dan pelaporan para rangka proses PPK dari masing-
pihak terkait, khususnya sistem pelaporan masing K/L.
yang berbasis TI. b. Partisipasi masyarakat dalam
b. Mekanisme pelaporan PPK Nasional secara perencanaan, pelaksanaan,
terpadu. pemantauan aksi dan pelaporan
c. Keterbukaan dan komunikasi upaya-upaya kinerja PPK.
PPK, serta partisipasi masyarakat dalam c. Penyusunan payung hukum dan
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan kebijakan yang mendukung
pelaporan. kelancaran penyusunan laporan serta
d. Pengawasan dan pelaksanaan implementasi publikasi pelaksanaan PPK Nasional
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan secara rutin dan konsisten.
Informasi Publik, termasuk mekanisme d. Penyusunan mekanisme kerja para
verifikasi dan klarifikasi dalam pelaksanaan pihak untuk mendukung pelaporan
PPK. dan publikasi PPK Nasional.
e. Perluasan akses informasi menyangkut e. Penyiapan sarana-prasarana
pelaksanaan PPK dan ketentuan UNCAC. pendukung penyusunan dan publikasi
laporan PPK.
14

15. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
PERANTI ANTI KORUPSI
Terkait Aparat/SDM: Terkait Kebijakan/regulasi
1.Pengaturan konflik kepentingan
1.Pakta integritas
2. Mekanisme pelaksanaan
2.Kode Etik keterbukaan informasi
3.Profile Assesment 3.Mekanisme penanganan
pengadu an masyarakat
4.Citizen Charter secara transparan
5.Uji Integritas 4.Proses pelayanan publik dan
6. Perlindungan whistleblower pengadaan barang/jasa
berbasis TI
dan justice collaborator
5.Penguatan lembaga yudisial
7.Mobilisasi masyarakat melalui
6.Pengaturan konflik kepentingan
edukasi dan peningkatan
kesadaran 7.Pengurangan kompleksitas
prosedural
8.Perbaikan budaya dan 8.Penguatan Pemerintah Daerah
motivasi kerja pekerja dgn
9.Mekanisme Kontrol Sosial
insentif.
10.Transparan dlm penyingkapan
aset dan penghasilan.
15

16. KEMENTERIAN PPN/
ROAD MAP JANGKA PANGJANG 2012-2025
BAPPENAS
Sasaran Keluaran 2012-2014 2015-2019 2019-2024 2025
Utama/Pendukung
IPK/CPI 5 6,5 7,9 8
% Kesesuaian Ratifikasi 80 % 100 % 100 % 100 %
UNCAC
Indeks Sistem Integritas - Kenaikan Indeks 15 % Kenaikan Indeks 15 % Kenaikan Indeks 5 %
Nasional (SIN)
Indeks Pencegahan - Kenaikan Indeks 15 % Kenaikan Indeks 15 % Kenaikan Indeks 5 %
Korupsi
Indeks Penegakan Hukum - Kenaikan Indeks 20 % Kenaikan Indeks 20 % Kenaikan Indeks 5 %
Tipikor
% Penyelesaian 80 % 100 % 100 % 100 %
Rekomendasi UNCAC
% Pengembalian Aset 80 % 90 % 95 % 96 %
Tipikor
Indeks Periilaku Anti 3,25 dari Skala 5 4 dari Skala 5 4,5 dari Skala 5 4,6 dari Skala 5
Korupsi
Indeks Kepauasan 3,25 dari Skala 5 4 dari Skala 5 4,5 dari Skala 5 4,6 dari Skala 5
Stakeholders terhadap
Pelaporan PPK
16

17. KEMENTERIAN PPN/
ROAD MAP JANGKA MENENGAH 2012-2014
BAPPENAS
Sasaran Keluaran 2012 2012 2013 2014
Utama/Pendukung (Baseline)
IPK/CPI 3 3,5 4,25
% Kesesuaian Ratifikasi - 30 % 70 %
UNCAC
Indeks Sistem Integritas - - Penetapan Baseline
Nasional (SIN)
Indeks Pencegahan - 3,94 4,51
Korupsi
Indeks Penegakan Hukum - Penetapan Baseline Kenaikan Indeks 5 % Kenaikan Indeks 5 %
Tipikor
% Penyelesaian Review Bab III dan 30 % 70 % 80 %
Rekomendasi UNCAC Bab IV UNCAC
% Pengembalian Aset - 70 % 75 % 80 %
Tipikor
Indeks Periilaku Anti - Penetapan Baseline 3 dari skala 5 3,25 dari Skala 5
Korupsi
Indeks Kepauasan - Penetapan Baseline 3 dari skala 5 3,25 dari skala 5
Stakeholders terhadap
Pelaporan PPK
17

18. Formula Pengukuran Indikator Keberhasilan
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Sasaran Keluaran Sub Indikator Formula Pengukuran Sumber Data
Utama/Pendukung
IPK/CPI - Survei TI
(composite index)
% Kesesuaian Ratifikasi UNCAC - Survei KPK
Indeks Sistem Integritas Nasional - Survei KPK
(SIN)
Indeks Pencegahan Korupsi Control of Corruption Survei World Bank
Ease of Doin Business Survei World Bank
Indeks Penegakan Hukum Tipikor % Penyelesaian Laporan Tipikor Rasio Jumlah Tindak Lanjut dengan Total Polri, Kejagung, KPK
Laporan yang Diterima
% Penyelidikan yang menjadi Penyidikan Rasio Jumlah Penyidikan dengan Total Polri, Kejagung, KPK
Penyelidikan
% Penyidikan yang menjadi Penuntutan Rasio Jumlah Penuntutan dengan Total Polri, Kejagung, KPK
Penyidikan
Conviction rate Rasio Jumlah Pemidaan dengan Total Kejagung, KPK
Penuntutan
% Execution Rate Rasio Jumlah yang Dieksekusi dengan Kejagung, KPK
Pemidanaan
% Penyelesaian Rekomendasi UNCAC - Rasio Jumlah yang diselesaikan dengan KPK
yang direkomendasikan
% Pengembalian Aset Tipikor - Rasio Jumlah Aset yang Disetorkan ke Kas KPK, Kejagung
Negara dengan yang Diputus Pengadilan
% Tingkat Keberhasilan Kerja Sama Rasio Jumlah Realisasi dengan Total Kementerian Hukum dan
Internasional Permintaan MLA dan Perjanjian HAM
Ekstradisi
Indeks Perilaku Anti Korupsi - Survei BPS, Bappenas
Indeks Kepuasan Stakeholders - Survei BPS, Bappenas
terhadap Pelaporan PPK
18

19. KEMENTERIAN PPN/
Formula Penghitungan Indeks Pencegahan Korupsi
BAPPENAS
Indeks Pencegahan Korupsi
(Indeks Kesetaraan CoC + Indeks Kesetaraan Ease of Doing Business)/2
Indeks Kesetaraan Ease of Doing Business (EoDB)
Indeks Kesetaraan Control of Corruption (CoC)
EoDB – Ranking Indeks Kesetaraan EoDB
CoC – Convernance Score Indeks Kesetaraan CoC
(-2,5 sampai dengan 2,5) 1-18 10
2,5 10 1936 9
2 9 37-54 8
1,5 8 55-72 7
1 7
73-90 6
0,5 6
91-108 5
0 5
109-126 4
-1 4
-1,5 3 127-144 3
-2 2 145-162 2
-2,5 1 163-183 1
Indeks Pencegahan Korupsi Tahun 2011 : 4,37 = (4,73+4)/2
19

20. KEMENTERIAN PPN/
Formula Penghitungan Indeks Penegakan Hukum Tipikor
BAPPENAS
Sub Indikator Bobot
% Penyelesaian Laporan Tipikor 10 %
% Penyelidikan yang menjadi peyidikan 20 %
% Penyidikan yang menjadi penuntutan 30 %
% Conviction Rate 30 %
% Execution Rate 10 %
Sub Indikator Bobot
% Penyelesaian Laporan Tipikor Pengaduan tipikor yang menjadi penyelidikan
Total pengaduan tipikor yang diterima
% Penyelidikan yang menjadi peyidikan Penyelidikan yang menjadi penyidikan
Total penyelidikan yang diterima
% Penyidikan yang menjadi penuntutan Penyidikan yang menjadi penuntutan
Total penyidikan yang diterima
% Conviction Rate Tuntutan yang menjadi keputusan tetap
Total tuntutan yang diterima
% Execution Rate Eksekusi keputusan tetap
Total keputusan tetap
20

21. Kerangka Pikir Implementasi Stranas PPK
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Indeks Pencegahan Korupsi
(control of corruption & ease of
Fokus Kegiatan
Peningkatan doing business) 2012-2014
Indeks Persepsi Indeks Penegakan Hukum
Korupsi (IPK) -% penyelesaian laporan Pencegahan
-% penyelidikan menjadi penyidikan
-% penyidikan menjadi penuntutan
-Conviction rate
-Execution rate Penegakan Hukum
% Kesesuaian % Penyelesaian rekomendasi Harmonisasi Peraturan Aksi K/L
Ratifikasi UNCAC
UNCAC Perundangan dan
Pemda
Kerjasama Internasional &
Penyelamatan Aset Hasil
% pengembalian aset tipikor Tipikor
Pendidikan dan
Peningkatan Indeks Perilaku Anti Korupsi Budaya Anti Korupsi
Indeks Sistem
Integritas Mekanisme Pelaporan
Nasional (SIN) Indeks Kepuasan Stakeholders
terhadap laporan PPK
Feedback
Pemantauan dan Evaluasi
21

22. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 6
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi PPK, dikoordinasikan oleh Bappenas didukung oleh instansi terkait
Pasal 7
 Kementerian/Lembaga menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Aksi PPK sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga)
bulan sekali kepada Bappenas
 Pemerintah Daerah menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Aksi PPK sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan
sekali kepada Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas
Pasal 8
Bappenas menyampaikan hasil pelaksanaan Stranas PPK kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu
sesuai kebutuhan
Pasal 9
 Dalam melaksanakan Stranas PPK, Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah melibatkan peran serta
masyarakat yang dari tahap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
 Mekanisme pelibatan peran serta masyarakat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Kementerian/
Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Pasal 10
 Hasil pelaksanaan Stranas PPK menjadi bahan pelaporan pada forum Konferensi Negara-Negara Peserta (Conference of
the States Parties) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003.
 Bahan pelaporan disusun oleh Bappenas, Kementerian Luar Negeri, dan instansi terkait lainnya
Pasal 12
Ketentuan mengenai koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan diatur lebih lanjut oleh Bappenas
22

23. Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi
dan Pelaporan Stranas PPK Kementerian PPN/
Kementerian Dalam Negeri
Bappenas
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS (PERPRES 55/2012)
Kementerian/ Provinsi
Lembaga
Kab/Kota
CoSP Presiden
Bappenas Koordinasi
Kementerian Dalam
(bersama Kemlu & Penyusunan Aksi
Negeri
Instansi terkait) K/L dan Pemda
(Pasal 4 dan 5)
Kementerian Provinsi
/Lembaga
Pelaporan dilakukan triwulanan Kab/Kota
dan tahunan Pelaporan Hasil
Pemantauan
Pelaksanaan
dan Evaluasi
Stranas PPK
(Pasal 6)
(Pasal 7, 8 dan 10)
Bappenas (didukung instansi terkait)
B03 B06 B09 B12
23 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi K/L dan Pemda

24. Mekanisme Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Inpres No. 9 dan 17 Tahun 2011 dan Aksi PPK 2013-2014
 Untuk pemantauan dan evaluasi Inpres No. 9 dan 17 Tahun
2011 serta beberapa kebijakan lainnya, UKP4 telah
mengembangkan model monitoring dan pelaporan dari
dokumen menjadi Technology based yang memudahkan
Kementerian/Lembaga dan Pemda dalam melakukan
pelaporan (paperless), serta memudahkan dalam
monitoring (ketaatan terhadap jadwal pelaporan). UKP4
menggunakan Format 8 Kolom (F8K) sebagai dasar.
 Model pemantauan yang dilakukan oleh UKP4 lebih kepada
indikator output. Pada aksi 2013-2014 akan dilakukan
pencapaian dengan indikator outcome (hasil).
 Reward & punishment
24

25. INISIATIF PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS DI KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA
Berbagai inisiatif pencegahan dan
pemberantasan korupsi yang telah atau
sedang dilaksanakan di
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
disusun menjadi aksi yang disesuaikan
dengan Stranas PPK, sehingga lahir sinergitas
dalam upaya pencegahan dan pemberantasan
korupsi secara nasional dan hasil yang
dirasakan masyarakat
25

26. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Direktorat Hukum dan Hak Asasi
Manusia
Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional
Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat 10310,
Telp/Fax. 021-319 34723
www.bappenas.go.id
www.ditkumham.bappenas.go.id
Email: ditkumham.bappenas@yahoo.com
26