SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
P E R J A N J I A N I N T E R N A S I O N A L Y A N G
D I L A K U K A N O L E H I N D O N E S I A
pkn
Pengertian perjanjian internasional
 Perjanjian internasional indonesia diatur dalam
ketentuan UU No. 24 Tahun 2000 tentang
perjanjian internasional
 Berdasarkan pasal 2 konvensi Wina 1969 bhawa
perjanjian internasional adallah suatu yang dibuat
antar 2 negara atau lebih dalam bentuk tertulis. Dan
diatur oleh hukum, internasional.
Istilah istilah dalam perjanjian internasional
1. Traktat
2. Konvensi
3. Protokol
4. Persetujuan
5. Perikatan
6. Proses verbal
7. Piagam
8. Deklarasi
9. Modus vivendi
10. Dll ( ada pada halaman 9 & 10 LKS PKN)
Macam macam perjanjian internasional
1) Berdasarkan Jumlah Pihak Yang Terlibat
Berdasarkan jumlah pihak yang terlibat dalam perjanjian, perjanjian internasional terbagi
kepada dua bentuk:
a) Perjanjian Bilaterial
Perjanjian internasional merupakan kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum
internasional ( Negara, tahta suci, kelompok pembebasan, organisasi internasional )
mengenai suatu obyek tertentu yang dirumuskan secara tertulis dan tunduk pada atau
yang diatur oleh hukum internasional.
b) Perjanjian Multilateral
Perjanjian multilateral berarti perjanjian yang diadakan oleh banyak pihak. Perjanjian ini
biasanya tidak hanya mengatur kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.
2) Berdasarkan Sifatnya
Berdasarkan sifatnya, perjanjian internasional dapat dibedakan atas
treaty contract dan law making treaty.
 Treaty contract adalah perjanjian yang dimaksudkan untuk melahirkan
akibat-akibat hukum yang hanya mengikat pihak-pihak yang
mengadakan perjanjian
 Law making treaty adalah perjanjian yang akibat-akibatnya menjadi
dasar ketentuan atau kaidah hukum internasional..
3) Berdasarkan lsinya
 Segi politis, seperti Pakta Pertahanan dan Pakta Perdamaian.
Contohnya adatah NATO, ANZUS dan SEATO;
 Segi ekonomi, seperti bantuan ekonomi dan bantuan
keuangan. Contohnya adalah Cgi , IMF dan iBRD;
 Segi hukum, seperti status kewarganegaraan (Indonesia-
RRC), ekstradisi, dan sebagainya;
 Segi batas wilayah seperti laut territorial, batas alam daratan
dan sebagainya;
 Segi kesehatan seperti masalah karantina, penanggulangan
wabah penyakit AIDS.
4) Berdasarkan Prosesi Tahapan Pembentukannya
 Perjanjian bersifat penting yang dibuat melalui proses
perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi;
 Perjanjian bersifat sederhana yang dibuat melalui dua
tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan;
 Setiap negara yang berdaulat memiliki kemampuan
untuk mengadakan perjanjian internasional. Sedangkan
negara bagian tidak mempunyai wewenang mengadakan
perjanjian internasional, kecuali jika diberi wewenang
untuk itu oleh konstitusi negara federal.
BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN
INTERNASIONAL
Mulai berlaku Perjanjian internasional sejak tanggal yang ditentukan atau
menurut yang disetujui oleh negara perunding pada saat peristiwa berikut
ini.
a. Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku
segera setelah persetujuan diikat dan dinyatakan oleh semua negara
perunding.
b. Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul
setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi negara
itu pada tanggal tersebut, kecuali bila perjanjian menentukan lain.
c. Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur pengesahan teksnya,
pernyataan persetujuan suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian,
cara dan tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi penyimpanan, dan
masalah-masalah lain yang timbul yang perlu sebelum berlakunya
perjanjian itu, berlaku sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu.
Berakhirnya Perjanjian Intenasional
Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., dalam buku Pengantar Hukum
Internasional mengatakan bahwa suatu perjanjian berakhir karena hal-hal berikut
ini.
a. Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu.
b. Masa beraku perjanjian internasional itu sudah habis.
c. Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian
itu.
d. Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu.
e. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian
yang terdahulu.
f. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian
itu sudah dipenuhi.
g. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu
diterima oleh pihak lain.

More Related Content

What's hot

Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...Idik Saeful Bahri
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalNuelnuel11
 
Sistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-ris
Sistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-risSistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-ris
Sistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-risAkhmad Puryanto
 
hukum acara perdata oleh sanyoto
hukum acara perdata oleh sanyotohukum acara perdata oleh sanyoto
hukum acara perdata oleh sanyotoDnr Creatives
 
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalVallen Hoven
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPuspa Bunga
 
Tugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negaraTugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negaraNingrum Handayani
 
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...Idik Saeful Bahri
 
Sumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negaraSumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negaraUzix Moch
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)Adinda siti Hapsoh
 
Sumber Hukum Internasional
Sumber Hukum InternasionalSumber Hukum Internasional
Sumber Hukum Internasionalmayasungeb
 
PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional
PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional
PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional dayurikaperdana19
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
P. 6 tipologi korban
P. 6 tipologi korbanP. 6 tipologi korban
P. 6 tipologi korbanyudikrismen1
 
Teori dalam hukum internasional 2
Teori dalam hukum internasional 2Teori dalam hukum internasional 2
Teori dalam hukum internasional 2Warnet Raha
 

What's hot (20)

Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
 
Sistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-ris
Sistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-risSistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-ris
Sistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-ris
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 
hukum acara perdata oleh sanyoto
hukum acara perdata oleh sanyotohukum acara perdata oleh sanyoto
hukum acara perdata oleh sanyoto
 
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum Internasional
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power point
 
Tugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negaraTugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negara
 
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
 
Sumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negaraSumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negara
 
Hukum jaminan
Hukum jaminanHukum jaminan
Hukum jaminan
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
 
Asas-asas Dalam Hukum Perikatan
Asas-asas Dalam Hukum PerikatanAsas-asas Dalam Hukum Perikatan
Asas-asas Dalam Hukum Perikatan
 
Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt
 
Sumber Hukum Internasional
Sumber Hukum InternasionalSumber Hukum Internasional
Sumber Hukum Internasional
 
PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional
PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional
PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
 
P. 6 tipologi korban
P. 6 tipologi korbanP. 6 tipologi korban
P. 6 tipologi korban
 
Teori dalam hukum internasional 2
Teori dalam hukum internasional 2Teori dalam hukum internasional 2
Teori dalam hukum internasional 2
 

Similar to PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN INDONESIA

Proses Pembuatan Perjanjian Internasional
Proses Pembuatan Perjanjian InternasionalProses Pembuatan Perjanjian Internasional
Proses Pembuatan Perjanjian InternasionalNidya Milano
 
Hubungan internasional dan organisasi internasional
Hubungan internasional dan organisasi internasionalHubungan internasional dan organisasi internasional
Hubungan internasional dan organisasi internasionalDarin Dindi
 
Pkn perjanjian internasional XI IPA 1 Smanik
Pkn perjanjian internasional XI IPA 1 SmanikPkn perjanjian internasional XI IPA 1 Smanik
Pkn perjanjian internasional XI IPA 1 SmanikFahrizal Hari
 
Ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasional
Ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasionalEkstradisi sebagai sebuah perjanjian internasional
Ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasionalDimebag Darrell
 
PKN - Perjanjian Internasional
PKN - Perjanjian InternasionalPKN - Perjanjian Internasional
PKN - Perjanjian InternasionalLevi Ruliansyah
 
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'lBab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'lHendrastuti Retno
 
Hukum perjanjian internasiona la
Hukum perjanjian internasiona laHukum perjanjian internasiona la
Hukum perjanjian internasiona laAdhy Djr
 
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'lBab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'lhendrasretno
 
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)Mirza Afrizal
 
RESUME_PUTRI AYUNI FEBRIANTI_A1A319034_R002.docx
RESUME_PUTRI AYUNI FEBRIANTI_A1A319034_R002.docxRESUME_PUTRI AYUNI FEBRIANTI_A1A319034_R002.docx
RESUME_PUTRI AYUNI FEBRIANTI_A1A319034_R002.docxPutriayuniFebrianti
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjianputrakarno
 
Tugas Hukum Internasional Fenti Anita Sari
Tugas  Hukum Internasional Fenti Anita SariTugas  Hukum Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Hukum Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
 

Similar to PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN INDONESIA (20)

Proses Pembuatan Perjanjian Internasional
Proses Pembuatan Perjanjian InternasionalProses Pembuatan Perjanjian Internasional
Proses Pembuatan Perjanjian Internasional
 
Tugas PPKN
Tugas PPKNTugas PPKN
Tugas PPKN
 
Hubungan internasional dan organisasi internasional
Hubungan internasional dan organisasi internasionalHubungan internasional dan organisasi internasional
Hubungan internasional dan organisasi internasional
 
Pkn perjanjian internasional XI IPA 1 Smanik
Pkn perjanjian internasional XI IPA 1 SmanikPkn perjanjian internasional XI IPA 1 Smanik
Pkn perjanjian internasional XI IPA 1 Smanik
 
Hub internasional
Hub internasionalHub internasional
Hub internasional
 
Ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasional
Ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasionalEkstradisi sebagai sebuah perjanjian internasional
Ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasional
 
Pkn
PknPkn
Pkn
 
PKN - Perjanjian Internasional
PKN - Perjanjian InternasionalPKN - Perjanjian Internasional
PKN - Perjanjian Internasional
 
hubungan internasional
hubungan internasionalhubungan internasional
hubungan internasional
 
Uu 24 2000
Uu 24 2000Uu 24 2000
Uu 24 2000
 
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'lBab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
 
Hukum perjanjian internasiona la
Hukum perjanjian internasiona laHukum perjanjian internasiona la
Hukum perjanjian internasiona la
 
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'lBab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
 
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)
 
Uu pi
Uu piUu pi
Uu pi
 
RESUME_PUTRI AYUNI FEBRIANTI_A1A319034_R002.docx
RESUME_PUTRI AYUNI FEBRIANTI_A1A319034_R002.docxRESUME_PUTRI AYUNI FEBRIANTI_A1A319034_R002.docx
RESUME_PUTRI AYUNI FEBRIANTI_A1A319034_R002.docx
 
Uu 24 2000 Pjls
Uu 24 2000 PjlsUu 24 2000 Pjls
Uu 24 2000 Pjls
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
 
Tugas Hukum Internasional Fenti Anita Sari
Tugas  Hukum Internasional Fenti Anita SariTugas  Hukum Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Hukum Internasional Fenti Anita Sari
 
Hubungan internasional
Hubungan internasionalHubungan internasional
Hubungan internasional
 

Recently uploaded

Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 

Recently uploaded (14)

Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 

PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN INDONESIA

  • 1. P E R J A N J I A N I N T E R N A S I O N A L Y A N G D I L A K U K A N O L E H I N D O N E S I A pkn
  • 2. Pengertian perjanjian internasional  Perjanjian internasional indonesia diatur dalam ketentuan UU No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional  Berdasarkan pasal 2 konvensi Wina 1969 bhawa perjanjian internasional adallah suatu yang dibuat antar 2 negara atau lebih dalam bentuk tertulis. Dan diatur oleh hukum, internasional.
  • 3. Istilah istilah dalam perjanjian internasional 1. Traktat 2. Konvensi 3. Protokol 4. Persetujuan 5. Perikatan 6. Proses verbal 7. Piagam 8. Deklarasi 9. Modus vivendi 10. Dll ( ada pada halaman 9 & 10 LKS PKN)
  • 4. Macam macam perjanjian internasional 1) Berdasarkan Jumlah Pihak Yang Terlibat Berdasarkan jumlah pihak yang terlibat dalam perjanjian, perjanjian internasional terbagi kepada dua bentuk: a) Perjanjian Bilaterial Perjanjian internasional merupakan kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional ( Negara, tahta suci, kelompok pembebasan, organisasi internasional ) mengenai suatu obyek tertentu yang dirumuskan secara tertulis dan tunduk pada atau yang diatur oleh hukum internasional. b) Perjanjian Multilateral Perjanjian multilateral berarti perjanjian yang diadakan oleh banyak pihak. Perjanjian ini biasanya tidak hanya mengatur kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.
  • 5. 2) Berdasarkan Sifatnya Berdasarkan sifatnya, perjanjian internasional dapat dibedakan atas treaty contract dan law making treaty.  Treaty contract adalah perjanjian yang dimaksudkan untuk melahirkan akibat-akibat hukum yang hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian  Law making treaty adalah perjanjian yang akibat-akibatnya menjadi dasar ketentuan atau kaidah hukum internasional..
  • 6. 3) Berdasarkan lsinya  Segi politis, seperti Pakta Pertahanan dan Pakta Perdamaian. Contohnya adatah NATO, ANZUS dan SEATO;  Segi ekonomi, seperti bantuan ekonomi dan bantuan keuangan. Contohnya adalah Cgi , IMF dan iBRD;  Segi hukum, seperti status kewarganegaraan (Indonesia- RRC), ekstradisi, dan sebagainya;  Segi batas wilayah seperti laut territorial, batas alam daratan dan sebagainya;  Segi kesehatan seperti masalah karantina, penanggulangan wabah penyakit AIDS.
  • 7. 4) Berdasarkan Prosesi Tahapan Pembentukannya  Perjanjian bersifat penting yang dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi;  Perjanjian bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan;  Setiap negara yang berdaulat memiliki kemampuan untuk mengadakan perjanjian internasional. Sedangkan negara bagian tidak mempunyai wewenang mengadakan perjanjian internasional, kecuali jika diberi wewenang untuk itu oleh konstitusi negara federal.
  • 8. BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN INTERNASIONAL Mulai berlaku Perjanjian internasional sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang disetujui oleh negara perunding pada saat peristiwa berikut ini. a. Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku segera setelah persetujuan diikat dan dinyatakan oleh semua negara perunding. b. Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tersebut, kecuali bila perjanjian menentukan lain. c. Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur pengesahan teksnya, pernyataan persetujuan suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul yang perlu sebelum berlakunya perjanjian itu, berlaku sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu.
  • 9. Berakhirnya Perjanjian Intenasional Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., dalam buku Pengantar Hukum Internasional mengatakan bahwa suatu perjanjian berakhir karena hal-hal berikut ini. a. Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu. b. Masa beraku perjanjian internasional itu sudah habis. c. Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian itu. d. Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu. e. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu. f. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi. g. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima oleh pihak lain.