Dokumen tersebut membahas pengelolaan rekening pemerintah yang tertib dan teratur, serta upaya optimalisasi data rekening pemerintah melalui kerja sama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Dokumen ini juga menjelaskan jenis-jenis rekening pemerintah dan proses pembukaan rekening serta penamaan kembali kode jenis rekening.

1. 
oleh:
Subdit Rekening Pemerintah Lainnya dan Bendahara Instansi
Jakarta, Mei 2015
1
PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH

2. 
PENATAUSAHAAN REKENING
PEMERINTAH YANG TERTIB
MERUPAKAN PILAR TERWUJUDNYA
GOOD GOVERNANCE AND CLEAN
GOVERNMENT DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA
2

3.
• Meningkatkan efektivitas
pelaksanaan kebijakan moneter
BI dan Kemenkeu melakukan berbagai upaya untuk memperkuat
koordinasi pengelolaan uang negara.
Bank Indonesia
Optimalisasi return dari dana
Pemerintah
Kementerian Keuangan
Data Dana Pemerintah di Bank Umum
Pencocokan Data Rekening Pemerintah di Bank Umum
3

4. TUJUAN
1) Data rekening yang ter-update dan teregister;
2) Pengendalian atas rekening yang diberikan ijin (ijin
tidak disalahgunakan);
3) Sebagai alat uji pada LPJ bendahara, UP/TUP;
4) Memantau sebaran uang;
5) Sebagai bahan analisa atas kebijakan UP yang
diberikan pada setiap satker;
6) BUN dapat melakukan monitoring dengan baik;
7) Strategi pengelolaan kas.
4

5. 5
RKBUN PUSAT RKBUN DAERAH Jenis Rekening Pada Bank Umum
1.Rekening Penerimaan
2.Rekening Pengeluaran
3.Rekening LainnyaPada Bank
Umum
Pada Bank
Indonesia dan
Bank Umum

6. 6
RKBUN DAERAH
REK PENERIMAAN REK PENGELUARAN REK LAINNYA
REK BANK/POS
PERSEPSI
BO I BO IIIBO II rr BO I rr BO IIIrr BO II

7. Penjelasan RKBUN Daerah
 Rekening Bank/Pos Persepsi adalah rekening yang digunakan
untuk menerima penerimaan.
 Rekening Bank Operasional (BO) I adalah rekening yang
digunakan untuk menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran
non gaji bulanan (termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan)
dan Uang Persediaan.
 Bank Operasional (BO) II adalah rekening yang digunakan untuk
menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran gaji bulanan.
 Bank Operasional (BO) III adalah rekening yang digunakan untuk
melakukan pembagian PBB/BPHTB dan upah pungut
PBB/BPHTB serta membayar pengembalian PBB dan BPHTB.
7

8. 
REKENING KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA
8

9. Dasar Hukum
 PMK No. 191/PMK.05/2011 tentang
Mekanisme Pengelolaan Hibah
 PMK No. 252/PMK.05/2014 tentang
Rekening Milik Kementerian Negara /
Lembaga /Satuan Kerja
9

11. Penjelasan Rekening K/L
 Rekening Penerimaan adalah rekening giro pemerintah pada bank
umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang
pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada
Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
 Rekening Pengeluaran adalah rekening giro pemerintah pada bank
umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang bagi
keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada
Kementerian Negara / Lembaga / Satuan Kerja, termasuk didalamnya
Rekening bendahara pengeluaran pembantu.
 Rekening Lainnya adalah rekening giro dan/atau deposito pada bank
umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang yang
tidak dapat ditampung pada rekening penerimaan dan rekening
pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian
Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
11

12. Definisi Pemerintah Pusat dalam LBU
Pemerintah pusat
Yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah seluruh instansi pemerintah baik
departemen maupun lembaga di atas/setingkat departemen yang anggaran
keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
termasuk kantor wilayah/perwakilan/jawatan dan dinas-dinas vertikalnya di daerah-
daerah.
Termasuk dalam klasifikasi Pemerintah Pusat adalah :
- Lembaga tinggi/tertinggi negara, termasuk MPR, DPR, MA, BPK, dan Kejaksaan Agung
- Departemen/Lembaga/kantor setingkat departemen yang dipimpin oleh seorang
menteri beserta perwakilan/jawatan dan dinas-dinas vertikalnya di daerah-daerah
- BAPPENAS
- Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)
- Kantor Pelayanan Pajak
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
- Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- Direktorat Jenderal (Ditjen) di bawah departemen
- Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
- Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM)
-Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP)
-Lembaga pendidikan milik pemerintah pusat (MAN, MIN, MTSN, dan PTN)
12

13. Tidak termasuk dalam klasifikasi Pemerintah Pusat :
- Bank Indonesia
- Seluruh lembaga pemerintahan daerah (Pemda Tingkat I dan II)
- Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
- Seluruh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD)
- Lembaga pendidikan milik pemerintah daerah/swasta (yayasan)
 SD, SMA, Universitas
- Sektor swasta dan perorangan
– Badan/Lembaga Pemerintah
BULOG (sejak tahun 2003 menjadi Perusahaan Umum)
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Pemerintah Pusat dirinci atas :
a. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)
b. Kementrian Keuangan
c. Kementrian Pertahanan
d. Kementrian Kehutanan
e. Kementrian Pertanian
f. Kementrian Pertambangan dan Energi
g. Kementrian Agama
h. Kementrian Negara BUMN
i. Kementrian lainnya
Definisi Pemerintah Pusat dalam LBU
13

14. 
PEMBUKAAN REKENING
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
14

15. PEMBUKAAN REKENINGPEMBUKAAN REKENING
• Untuk permohonan dan persetujuanUntuk permohonan dan persetujuan
pembukaan rekening pada bankpembukaan rekening pada bank
umum di luar negeri, salinan dapatumum di luar negeri, salinan dapat
dikirim dan digunakan mendahuluidikirim dan digunakan mendahului
surat aslinyasurat aslinya
• Untuk permohonan dan persetujuanUntuk permohonan dan persetujuan
pembukaan rekening pada bankpembukaan rekening pada bank
umum di luar negeri, salinan dapatumum di luar negeri, salinan dapat
dikirim dan digunakan mendahuluidikirim dan digunakan mendahului
surat aslinyasurat aslinya
• Surat Persetujuan Pembukaan Rekening dari Kuasa BUN memiliki masa berlakuSurat Persetujuan Pembukaan Rekening dari Kuasa BUN memiliki masa berlaku 15 hari15 hari kalenderkalender
sejak diterbitkan, jika lebih maka bank wajib tolak pembukaan rekening dan K/L wajib melakukansejak diterbitkan, jika lebih maka bank wajib tolak pembukaan rekening dan K/L wajib melakukan
permohonan ulang kepada Kuasa BUNpermohonan ulang kepada Kuasa BUN
• Ijin pembukaanIjin pembukaan rek, milikrek, milik perwakilan RIperwakilan RI && rek.rek. ddepositoeposito milikmilik BLU digunakan untukBLU digunakan untuk 6 bulan ke6 bulan ke
depandepan

16. 16
MoU Hibah /
Perjanjian Kerjasama Hibah
MoU Hibah /
Perjanjian Kerjasama Hibah

17. TERHITUNG SEJAK SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING
DITERIMA KUASA BUN

18. 
DATA REKENING
PEMERINTAH
18

19. Data Rekening Pemerintah
Berdasarkan rapat pencocokan data rekening pemerintah di
bank umum dengan Bank Indonesia, diperoleh data sebagai
berikut:
No Bank
Data
Kemenkeu
Data BI Data TNP
1 BRI 18.053 2.114 16.799
2 Mandiri 5.305 5.449 5.442
3 BNI 6.343 10.250 8.928
4 BTN 620 942 985
Total 30.321 18.755 32.154
19

20. Tindak Lanjut
1. Dilakukan rekonsiliasi data rekening pemerintah antara
Kementerian Keuangan dan Bank Umum dengan format
yang telah disepakati, yaitu:
2. Waktu pelaksanaan rekonsiliasi: Februari 2015
Nama
Rekening
No. Rekening Kode dan
Lokasi KC
Instansi
(K/L)
Saldo Sandi BI Jenis Rek
(Tab/Giro/Dep)
20

21. HASIL REKONSILIASI
No Bank
Data di Kemenkeu
Ada, Tetapi di Bank
Tidak Ada
Data di Bank Ada,
Tetapi di Kemenkeu
Tidak Ada
Data Sama
1 BNI 1.410 908 4.025
2 BTN 297 622 323
3 MANDIRI 1.738 1.683 3.759
4 BRI 1.362 108 16.691
21

22. ANALISA ATAS PERBEDAAN
 Rekening yang ada pada Kemenkeu, tetapi tidak ada di
Bank kemungkinan disebabkan kesalahan penulisan kode
bank, kesalahan pada saat input data atau rekening tersebut
sudah ditutup.
 Rekening yang ada pada Bank, tetapi di Kemenkeu tidak
ada kemungkinan disebabkan belum adanya
laporan/update perubahan rekening dari K/L, atau
rekening tsb tidak termasuk klasifikasi rekening pemerintah
seperti rekening instansi pendidikan SD/SMP dsb, atau
rekening milik Pemda atau KPPN belum update rekening
laporan dari K/L.
22

23. ALTERNATIF SOLUSI
23

24. Pendataan Ulang Rekening PemerintahPendataan Ulang Rekening Pemerintah
24

25. Perkembangan Perjanjian KerjasamaPerkembangan Perjanjian Kerjasama
25
Status Bank
Telah ditandatangani Dirut dan
Dirjen
1. Bank Danamon
2. Bank Lampung
3. Bank Sulselbar
Telah ditandatangani oleh
Dirut Bank Umum & telah
diterima Dit. PKN
1. BRI
2. BNI
3. BTN
4. Bank Muamalat
5. Bank Bukopin
6. Bank Syariah Mandiri
7. Bank DKI
8. Bank DIY
9. Bank Jatim
10. Bank Jambi
11. Bank Nagari
12. Bank Riau Kepri
13. Bank Sultra
14. Bank Sumsel Babel
15. Bank Kalbar
16. Bank Kaltim
17. Bank NTB
18. Bank Bengkulu
19. Bank Sulteng
20. BTN Syariah
21. BNI Syariah
22. Bank Sumut
23. Bank Papua
24. Bank Aceh .
25. BJB
26. Bank NTT
Masih dalam tahap
pembahasan
Bank Mandiri

26. Perkembangan Perjanjian KerjasamaPerkembangan Perjanjian Kerjasama
26
Status Bank
Permohonan perpanjangan
waktu
1. Bank Permata
2. BCA
3. CIMB Niaga (31 Mei 2015)
4. Bank Mizuho (31 Mei 2015)
5. Bank UOB Indonesia (31 Mei 2015)
6. Bank Maluku
7. Bank Arta Graha
8. Bank Bali
9. BRI Syariah (15 Mei 2015)
10. Deutsche Bank
11. Bank Nusantara Parahyangan (6
bulan/Oktober 2015)
12. Bank Woori Saudara Indonesia 1906
Belum memberi tanggapan 1. BII
2. Bank Panin
3. Bank Mayapada
4. Bank Metro Express
5. Bank Sinarmas
6. Bank Ganesha
7. Bank Mega
8. Bank Hana
9. Bank Mega Syariah
10. Bank Sumitomo Mitsui
11. Bank DBS
12. Bank ANZ
13. Bank Commonwealth
14. Bank Jateng
15. Bank Kalsel
16. Bank Kalteng
17. Bank Sulut
18. Citibank
19. JP Morgan Chase
20. Bank Jasa Jakarta
21. Bank ICB Bumiputera
22. Pos Indonesia
23. The Hongkong & Shanghai B.C
24. Rabo Bank
25. Bank KEB Indonesia
26. Royal Bank Of Scotland
Belum berminat 1. Bank Ekonomi Raharja
2. Bank Antar Daerah
3. Bank of America
4. Bank Of India
5. Bank Mestika Dharma
6. Bank Maspion
7. Bank Resona Perdania
8. Bank Mutiara
9. Bank Bumi Arta
10. Bank Of Tokyo Mitsubishi
11. Standard Chartered Bank
12. Bangkok Bank PCL
13. China Trust Bank
14. ICBC Indonesia
15. OCBC NISP
16. QNB Kesawan

27. PENAMAAN KEMBALI
KODE JENIS REKENING
No. Jenis Rekening Kode
1. Bendahara Penerimaan BPN
2. Bendahara Pengeluaran BPG
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu BPP
4. Rekening Pemerintah Lainnya RPL
27

28. PENAMAAN KEMBALI
28
 DATA REKENING (PBN OPEN) 22 MEI 2015
 2,133 Rekening Penerimaan
 26,010 Rekening Pengeluaran
 7,907 Rekening Lainnya
Jumlah =
36,050 Rekening
12,227 Rekening
Dilakukan penamaan kembali
23,823 Rekening
Dilakukan penamaan kembali
Batas Akhir Persetujuan Kembali Diajukan Satker 30 Juni 2015

29. DUKUNGAN APLIKASIDUKUNGAN APLIKASI
29
DATA REKENING HARUS
SELALU UPDATE

30. PERAN KPPN TERKAIT
PELAPORAN REKENING
1. Memastikan KPA melaporkan rekening yang
telah dibuka paling lambat tanggal 20 hari
kalender sejak terbitnya surat persetujuan
pembukaan rekening;
2. KPPN wajib melakukan pemutakhiran data
pada database rekening paling lambat tanggal
15 setiap bulannya.
30

31. TanggalTanggal

32. PERMASALAHAN DATA DARI KPPN
1. Rekening Bendahara Pengeluaran/BPP/Bendahara Penerimaan
belum lengkap informasinya (nama satker dsb);
2. Saldo tidak terupdate/bulan pada saat bendahara menyampaikan
LPJ;
AKIBAT: TEMUAN BPK 2014
Sistem Pengendalian Intern:
Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara belum optimal
melakukan pemantauan dan penatausahaan atas rekening yang dikelola
Kementerian Negara/Lembaga
32

33. LANGKAH-LANGKAH YANG
HARUS DTEMPUH KPPN
1. Melakukan verifikasi dan klarifikasi data, dengan konfirmasi ke
pemilik rekening (satker) dhi. satker terkait ataupun pihak bank;
2. Jika rekening tidak lagi digunakan agar segera ditutup oleh satker
dan dilaporkan ke KPPN;
3. KPPN melakukan update status rekening melalui modul rekening.
4. Berperan aktif menyelesaikan/mengisi status rekening sampai
dengan lengkap dan jelas setiap parameternya.
33

34. KesimpulanKesimpulan
 Masih terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara rekening
pemerintah yang tercatat di bank umum maupun di Kemenkeu, baik
dari sisi nominal maupun jumlah rekening.
 Data rekening Pemerintah di bank umum menurut versi Kemenkeu
seyogyanya harus sama dengan yang dilaporkan oleh Bank ke BI
melalui LBU.
 Perlu dilakukan penataan ulang mengenai pencatatan rekening
pemerintah di bank umum dengan pertimbangan:
Koordinasi antara Bank Indonesia (kebijakan moneter) dan
pemerintah (kebijakan fiskal) dapat berjalan efektif dengan
dukungan data yang valid/akurat.
Kemenkeu membutuhkan data yang akurat untuk melakukan
analisis guna strategi pengelolaan kas yang tepat.
Mendukung penerapan Treasury Single Account (TSA) dalam
rangka pengelolaan kas yang efektif.
34

35. 
Terima Kasih
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat
Telp. 021-3860487
021-3449230 (ext.5400)
Fax. 021-3524026
35