Hukum Korporasi Dana Pensiun.docx

Zukét Printing
Zukét PrintingPublisher um Zukét Printing

Free Download Wordhttps:https://centersaintek.net/makalah-hukum-korporasi-dana-pensiun-2/

MAKALAH HUKUM KORPORASI
DANA PENSIUN
Dosen Pembimbing
KHOLIDAZIA EI HF,SHI.,MH.
Di Susun Oleh:
1. Irga Nailul
2. Moch.Yazidz
3. Musoniful Koirot
4. Ana Fitria
5. Usis Azizah
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
ZAINUL HASAN
KRAKSAAN – PROBOLINGGO
2022-2023
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat tuhan yang maha esa karena dengan
rahmat,karunia serta taufik dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan makalah
tentang DANA PENSIUN.Makalah ini disusun dalam rangka memperdalam
pemahaman mahasiswa dalam pemikiran sekaligus dalam rangka memenuhi
salah satu syarat penilaian mata kuliah Hukum Korporasi di sekolah tinggi ilmu
hukum zainul hasan gengggong,penyusun makalah ini tidak berniat untuk
mengubah materi yang sudah tersusun.terimakasih kami sampaikan kepada dosen
telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mengerjakan tugas ini sehingga
kami menjadi mengerti dan memahami tentang dana pensiun tersebut.
Terimakasih kepada teman-teman yang telah banyak membantu kami dalam
terselesainya makalah ini dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah di
tentukan semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada
kita semua.
Disini kami sadar banyak kekurangan dalam penulisan atau penyusunan
sehingga kami mohon saran dan kritik yang sifatnya membangun agar makalah
ini dapat menjadi lebih baik.
Kraksaan,14 maret 2023
Penyusun
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...................................................................................... i
DAFTAR ISI..................................................................................................... ii
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ........................................................................................ 1
B. Rumusan Masalah ................................................................................... 2
C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan............................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Dana Pensiun .......................................... 3
B. Status Badan Hukum Dana Pensiun......................................................... 5
C. Pembentukan Dan Tatacara Pengesahan Dana Pensiun........................... 6
D. Struktur Organisasi Dana Pensiun ........................................................... 7
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan .............................................................................................. 9
B. Saran......................................................................................................... 9
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 10
1
BABI
PENDAHULUAN
A. LatarBelakang
Setiap orang pasti akan pensiun dan itu adalah momen yang akan di
hadapi.Pensiun adalah masa seseorang tidak lagi dapat menghasilkan.Karena
merupakan kepastian,maka sudah sewajarnya setiap orang mempersiapkan
diri untuk masuk kedalam fase pensiun dengan menyiapkan dana
pensiun.Tentunya,di luar fasilitas pensiun yang diberikan oleh
perusahaan.Persiapan ini mencakup berbagai bidang termasuk
psikologis,mental spiritual,kesehatan dan tentu saja finansal.
Pada prinsipnya dana pensiun merupakan salah satu alternative untuk
memberikan jaminan kesejahteraan kepada karyawan.Adanya jaminan
kesejahteraan tersebut memungkinkan karyawan untuk memperkecil masalah
yang timbul dari risiko yang akan di hadapi dalam perjalanan
hidupnya,misalnya risiko kehilangan pekerjaaan,lanjut usia,dan kecelakaan
yang mengakibatkan cacat tubuh atau bahkan mungkin kematian.Risiko
tersebut memberikan dampak financial,terutama bagi kehidupan karyawan
dan keluarganya.1
Pemberian pensiun kepada para karyawan bukan saja hanya memberikan
kepastian penghasilan di masa yang akan datang,tetapi juga memberikan
motivasi bagipara karyawan untuk giat lagi bekerja.dengan memberikan
program jasa pensiun para karyawan akan merasa aman,terutama bagi
karyawanyang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif
lagi.sedangkan bagi sebagian masyarakat yang masih produktif juga akan
memberikan motivasi bahwa jasa-jasa mereka masih dihargai oleh
perusahaannya.
1
Mustafa Edwin,Pengenalan Eksklusif : ekonomi islam, (jakarta : kencana predana media
group,2010),hlm.315
2
B. Rumusan Masalah
1. Apa Definisi Dari Dana Pensiun
2. Apa saja jenis-jenis dana pensiun
C. Manfaat
1. Memberikan jaminan keuangan bagi pensiunan di masa depan
2. Membantu mendorong budaya menabung dan investasi jangka
panjang
3. Meningkatkan stabilitas keuangan dalam jangka panjang,baik untuk
individu maupun untuk perekonomian secara keseluruhan.
3
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Dana Pensiun
Dana pensiun sebenarnya merupakan suatu institusi atau pranata yang
berasal dari sistem hukum anglo-amerika.Dana pensiun merupakan dana
yang sengaja di himpun secara khusus untuk tujuan memberikan manfaat
kepada karyawan pada saat mereka mencapai usia pensiun,meninggal dunia
atau cacat.Dana yang terhimpun ini di kelola dalam suatu lembaga yang di
sebut “trust” sedangkan pengelolanya disebut sebagai “trustee”.2
Pengertian perusahaan dana pensiun secara umum dapat dikatakan
merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu
perusahaan dan memberi pendapatan kepada peserta pensiun sesuai
perjanjian.pengertian sesuai perjanjian artinya pensiun dapat di berikan pada
saat karyawan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab lain sehingga
memperoleh hak untuk mendapatkan dana pensiun.3
Undang – undang dana pensiun nomor 11 tahun 1992 merupakan
kerangka hukum dasar untuk dana pensiun swasta di indonesia.undang –
undang ini penyelenggaraan suatu program pensiun yang bersiffat
sukarela.artinya didasarkan pada asas kebebasan.walaupun program pensiun
bersifat sukarela,hak penerima manfaat harus di jamin. 4
Sedangkan menurut UU Nomor 11 tahun 1992 dana pensiun adalah
badan hukun yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan
manfaat pensiun.
Perngertian pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan
setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada
sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
Dasar Hukum Dana Pensiun
2
Pengantar hukum perusahaan,prof.dr.h.zainal asikin,SH.,SU.Dr.L.Wira Pria Suhantara,
S.H.,M.H.
3
Kasmir,Bank dan lembaga keuangan lainnya (jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,2008),
hal324
4
Thamrin Abdullah-francis Tantri,Bank dan lembaga keuangan (jakarta:Rajawali
pers,2004)hal 23
4
Landasan hukum dana pensiun di indonesia adalah Undang-undang No.11
Tahun 1992 tertanggal 20 april 1992 tentang dana pensiun (UU Dapen5
).
B. Status Badan Hukum Dana Pensiun
Dana pensiun memiliki status sebagai badan hukum dengan syarat dan
tatacara yang di atur dalam UU DAPEN (pasal 3 UU DAPEN).Perusahaan
penjaminan dana pensiun merupakan badan hukum yang bertanggung jawab
untuk memberikan jaminan terhadap dana pensiun yang di setorkan oleh
peserta.
C. Jenis Dana Pensiun
Dana Pensiun terdiri dari dua jenis:
1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)
2. Dana Pensiun Lembaga Kerja(DPLK)
1. DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan hukum
yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri,untuk menyelenggarakan
program pensiu manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti,bagi
kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan
yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja (pasal 1 ayat 2 UU
Dapen).
D. PEMBENTUKAN DAN TATA CARA PENGESAHAN
Pembentukan didasarkan pada:
i. Pernyataan tertulis pendiri yang menyatakan keputusannya untuk
mendirikan dana pensiundan memberlakukan peraturan dana
pensiun.
ii. Peraturan dana pensiun yang ditetapkan oleh pendiri.
iii. Penunjukan penguru, dewan pengawas,dan penerima titipan.
 STRUKTUR ORGANISASI DPPK :
1). Pengurus
2). Dewan pengawas
a. Pengurus
5
Pengantar hukum perusahaan,prof.dr.h.zainal asikin,SH.,SU.Dr.L.Wira Pria Suhantara,
S.H.,M.H.
5
i. Pengurus dalam dana pensiun memegang peranan yang
sanagt sentral yaitu bahwa pengurus bertanggung jawab atas
pelaksanaan peraturan dana pensiun,pengelola dana
pensiun,melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama
dana pensiun serta mewakili dana pensiun di dalam dan di
luar pengadilan. (pasal 3 ayat 3 UU Dapen)
ii. Untuk meluakukan tindakan yang di perlukan dalam rangka
pelaksanaan ketentuan dalam dana pensiun,pengelolaan dana
pensiun,pengelolaan investasi dan menjamin ke amanan
kekayaan dana pensiun,pengurus dapat mengadakan
perjanjian dengan pihak ke tiga. (pasal 11 UU Dapen )
iii. Secara lebih detail,kewajiban pengurus dana pensiun diatur
lebih lanjut dalam peraturan pemerintah No.76 tahun 1992
tentang dana pensiun pemberi kerja.
iv. Pengurus,masing-masing atau bersama-sama,bertanggung
jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada
kekayaan dana pensiun akibat tindakan pengurus yang
melanggar atau melalikan tugas atau kewajibannya
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan
peraturan perundang-undangan tentang dana pesniun,serta
wajib mengembalikan kepada dana pensiun segala
kenikmatan yang di peroleh atas dari kekayaan dana pensiun
secara melawan hukum (pasal 21 pp no.76/1992)
b. Dewan Pengawas
i. Keanggotaan dewan pengawas terdiri dari wakil pemberi
kerja dan peserta dengan jumlah yang sama.(pasal 12 ayat 1
UU Dapen)
ii. Anggota dewan pengawas diangkat oleh pendiri (pasal 12
ayat 2 UU Dapen)
iii. Tugas dan wewenang dewan pengawas.
6
 Melakukan pengawasan atas pengelolaan dana pensiun
oleh pengurus.
Menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil
pengawasannya kepada pendiri dan salinannya
diumumkan agar peserta mengetahuinya.
2. DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan
asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program iuran pasti bagi
perorangan,baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari
dana pensiun pemberi kerja,baik bank atau perusahaan asuransi jiwa
yang bersangkutan.(pasal 1 ayat 4 UU Dapen).
E. PEMBENTUKAN DAN TATA CARA PENGESAHAN
i. DPLK Hanya dapat menyelenggarakan program pensiun manfaat
pasti.(pasal 40 UU Dapen).
ii. Bank dan perusahaan asuransi jiwa dapat bertindak sebagai pendiri
dana pensiun lembaga keuangan dengan memenuhi ketentuan yang
ditetapkan dalam peraturan pemerintah.(pasal 40 ayat 2 UU Dapen)
iii. Untuk dapat mendirikan dana pensiun lembaga keuangan,bank atau
perusahaan asuransi jiwa dimaksud wajib mengajukan permohonan
pengesahan kepada mentri keuangan dengan melapirkan peraturan
dana pensiun.(pasal 40 ayat 3 UU Dapen)
iv. Ketentuan mengenai hal-hal yang diwajib dimuat dalam peraturan
dana pensiun diatur lebih lanjut dengan peratran pemerintah.(pasal
41 ayat 1 UU Dapen)
v. Setiap pengesahan atas peraturan dana pensiun wajib mendapatkan
pengesahan dari mentri keuangan.(pasal 41 ayat 2 UU Dapen)
 STRUKTUR ORGANISASI DPLK:
1. Pengurus
2. Dewan pengawas
a. Pengurus
i. Menurut pasal 9 peraturan pemerintah No.77 tahun 1997 tentang
DPLK (pp.no.77/1992)pendiri dana pensiun bertindak sebagai
7
pengurus dana pensiun dan bertangung jawab atas pengelolaan dan
investasi dana pensiun.
ii. Secara lebih detail,kewajiban pengurus dana pensiun diatur lebih
lanjut dalam PP No. 77/1992.
iii. Pengurus bertanggung jawab atas segalakerugian yang timbul pada
kekayaan dana pensiun akibat tindakan pengurus yang melanggar
atau melalaikan tugas atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan
dalam peratran dana pensiun dan peraturan perundang-undangan
tentang dana pensiun,serta wajib mengembalikan kepada dana
pensiun segalakenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan
dana pensiun secara melawan hukum (pasal 1 PP No. 77/1992).
b. Dewan pengawas
i. Dewan pengawas atau yang setara dengan itu dari pendiri dana
pensiun bertindak sebagai dewan pengawas dan bertanggung
jawab mengawasi pengelolaan dan investasi dana pensiun (pasal
15 PP no.77/1992)
ii. Secara lebih detail,tugas dan wewenang dewan pengawas dana
pensiun diatur lebh lanjut dalam PP No.77/1992.
8
BAB III
A. KESIMPULAN
1. Dana Pensiun Merupakan Dana Yang Sengajadihimpun Secara Khusus
Untuk Tujuan Memberukan Manfaat Kepada Karyawan Pada Saat Mereka
Mencapai Usia Pensiun,Meninggal Dunia Atau Cacat.
2. Jenis –Jenis Dana Pensiun Terdiri Dari 2 :
a.Dana pensiun pemberi kerja (DPPK)
b. Dana pensiun lembaga keuangan (DPLK)
B. SARAN
Apabila penyusunan makalah ini ada yang kurang berkenan dihati pembaca,
kami selaku Pemakalah meminta maaf dan semoga ada kritik dan saran yang
bermanfaat dan membangun Dari para pembaca
9
DAFTAR PUSTAKA
Mustafa Edwin,Pengenalan Eksklusif : ekonomi islam, (jakarta : kencana predana
media group,2010),hlm.315
Pengantar hukum perusahaan,prof.dr.h.zainal asikin,SH.,SU.Dr.L.Wira Pria
Suhantara, S.H.,M.H.
Kasmir,Bank dan lembaga keuangan lainnya (jakarta:PT.RajaGrafindo
Persada,2008), hal324
Thamrin Abdullah-francis Tantri,Bank dan lembaga keuangan (jakarta:Rajawali
pers,2004)hal 23

Recomendados

Dana Pensiun von
Dana PensiunDana Pensiun
Dana PensiunAnnisa Wasistiana
1.4K views27 Folien
Tm 5, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali,aspek hukum lembaga , makalah von
Tm 5, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali,aspek hukum lembaga , makalahTm 5, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali,aspek hukum lembaga , makalah
Tm 5, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali,aspek hukum lembaga , makalahWennaSustiany
29 views14 Folien
Asuransi von
AsuransiAsuransi
AsuransiDedi Kristiawan
96 views7 Folien
SEKTOR INDUSTRI JASA KEUANGAN.docx von
SEKTOR INDUSTRI JASA KEUANGAN.docxSEKTOR INDUSTRI JASA KEUANGAN.docx
SEKTOR INDUSTRI JASA KEUANGAN.docxAmaliaJuaddy
14 views5 Folien
Tutorial LSPP AAMAI 102 - Hukum Asuransi, Edisi Maret 2015 von
Tutorial LSPP AAMAI 102 - Hukum Asuransi, Edisi Maret 2015Tutorial LSPP AAMAI 102 - Hukum Asuransi, Edisi Maret 2015
Tutorial LSPP AAMAI 102 - Hukum Asuransi, Edisi Maret 2015Afrianto Budi
6.3K views19 Folien
Makalah Program Pensiun Penguangan.docx von
Makalah Program Pensiun Penguangan.docxMakalah Program Pensiun Penguangan.docx
Makalah Program Pensiun Penguangan.docxZuketCreationOfficia
14 views13 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Hukum Korporasi Dana Pensiun.docx

LSPP 102 hukum asuransi - sept 2015 v.1 - sample von
LSPP 102   hukum asuransi - sept 2015 v.1 - sampleLSPP 102   hukum asuransi - sept 2015 v.1 - sample
LSPP 102 hukum asuransi - sept 2015 v.1 - sampleAfrianto Budi
1.9K views11 Folien
Soal Jawab Ujian LSPP AAMAI 102 - Hukum Asuransi, Edisi September 2016 von
Soal Jawab Ujian LSPP AAMAI 102 - Hukum Asuransi, Edisi September 2016Soal Jawab Ujian LSPP AAMAI 102 - Hukum Asuransi, Edisi September 2016
Soal Jawab Ujian LSPP AAMAI 102 - Hukum Asuransi, Edisi September 2016Afrianto Budi
1.1K views11 Folien
12. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas me... von
12. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas me...12. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas me...
12. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas me...claramonalisa09
33 views8 Folien
Lembaga Keuangan Syariah: Dana Pensiun, fungsi program dana pensiun, von
Lembaga Keuangan Syariah: Dana Pensiun, fungsi program dana pensiun, Lembaga Keuangan Syariah: Dana Pensiun, fungsi program dana pensiun,
Lembaga Keuangan Syariah: Dana Pensiun, fungsi program dana pensiun, Mahasiswa Kupu-kupu
7.5K views7 Folien
Soal Jawaban LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi, edisi September 2014 von
Soal Jawaban LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi, edisi September 2014Soal Jawaban LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi, edisi September 2014
Soal Jawaban LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi, edisi September 2014Afrianto Budi
3.6K views10 Folien
Dana pensiun von
Dana pensiunDana pensiun
Dana pensiunYasri Purwani II
12.2K views11 Folien

Similar a Hukum Korporasi Dana Pensiun.docx(20)

LSPP 102 hukum asuransi - sept 2015 v.1 - sample von Afrianto Budi
LSPP 102   hukum asuransi - sept 2015 v.1 - sampleLSPP 102   hukum asuransi - sept 2015 v.1 - sample
LSPP 102 hukum asuransi - sept 2015 v.1 - sample
Afrianto Budi1.9K views
Soal Jawab Ujian LSPP AAMAI 102 - Hukum Asuransi, Edisi September 2016 von Afrianto Budi
Soal Jawab Ujian LSPP AAMAI 102 - Hukum Asuransi, Edisi September 2016Soal Jawab Ujian LSPP AAMAI 102 - Hukum Asuransi, Edisi September 2016
Soal Jawab Ujian LSPP AAMAI 102 - Hukum Asuransi, Edisi September 2016
Afrianto Budi1.1K views
12. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas me... von claramonalisa09
12. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas me...12. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas me...
12. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas me...
claramonalisa0933 views
Lembaga Keuangan Syariah: Dana Pensiun, fungsi program dana pensiun, von Mahasiswa Kupu-kupu
Lembaga Keuangan Syariah: Dana Pensiun, fungsi program dana pensiun, Lembaga Keuangan Syariah: Dana Pensiun, fungsi program dana pensiun,
Lembaga Keuangan Syariah: Dana Pensiun, fungsi program dana pensiun,
Mahasiswa Kupu-kupu7.5K views
Soal Jawaban LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi, edisi September 2014 von Afrianto Budi
Soal Jawaban LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi, edisi September 2014Soal Jawaban LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi, edisi September 2014
Soal Jawaban LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi, edisi September 2014
Afrianto Budi3.6K views
Soal Jawab Ujian LSPP AAMAI 102 - Hukum Asuransi, Edisi September 2016 revis... von Afrianto Budi
Soal Jawab Ujian LSPP AAMAI 102 - Hukum Asuransi, Edisi September 2016  revis...Soal Jawab Ujian LSPP AAMAI 102 - Hukum Asuransi, Edisi September 2016  revis...
Soal Jawab Ujian LSPP AAMAI 102 - Hukum Asuransi, Edisi September 2016 revis...
Afrianto Budi1.8K views
Pengantar Hk Jaminan, Definisi, Sejarah.pptx von akbarardhi
Pengantar Hk Jaminan, Definisi, Sejarah.pptxPengantar Hk Jaminan, Definisi, Sejarah.pptx
Pengantar Hk Jaminan, Definisi, Sejarah.pptx
akbarardhi20 views
UU 24 tahun 2011 tentang BPJS von M Ungang
UU 24 tahun 2011 tentang BPJSUU 24 tahun 2011 tentang BPJS
UU 24 tahun 2011 tentang BPJS
M Ungang3.4K views
Hbl 12, risna dwi cahyani, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universit... von risnadica
Hbl 12, risna dwi cahyani, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universit...Hbl 12, risna dwi cahyani, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universit...
Hbl 12, risna dwi cahyani, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universit...
risnadica68 views
MAKALAH ASURANSI.docx von Pajawansatu
MAKALAH ASURANSI.docxMAKALAH ASURANSI.docx
MAKALAH ASURANSI.docx
Pajawansatu288 views
BUKU ASURANSI.pdf von fifififi44
BUKU ASURANSI.pdfBUKU ASURANSI.pdf
BUKU ASURANSI.pdf
fifififi4436 views
HBL, 12, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, Univ... von intandwik_
HBL, 12, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, Univ...HBL, 12, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, Univ...
HBL, 12, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, Univ...
intandwik_55 views
Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua... von rifaaa_092
Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua...Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua...
Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua...
rifaaa_09262 views

Más de Zukét Printing

ASURANSI SYARIAH. ppt.pptx von
ASURANSI SYARIAH. ppt.pptxASURANSI SYARIAH. ppt.pptx
ASURANSI SYARIAH. ppt.pptxZukét Printing
5 views9 Folien
Fiqih Janaiz.pdf von
Fiqih Janaiz.pdfFiqih Janaiz.pdf
Fiqih Janaiz.pdfZukét Printing
3 views20 Folien
Fiqih Janaiz.doc von
Fiqih Janaiz.docFiqih Janaiz.doc
Fiqih Janaiz.docZukét Printing
3 views19 Folien
Menyusun Penilaian Media Pembelajaran.pdf von
Menyusun Penilaian Media Pembelajaran.pdfMenyusun Penilaian Media Pembelajaran.pdf
Menyusun Penilaian Media Pembelajaran.pdfZukét Printing
3 views11 Folien
Menyusun Penilaian Media Pembelajaran.docx von
Menyusun Penilaian Media Pembelajaran.docxMenyusun Penilaian Media Pembelajaran.docx
Menyusun Penilaian Media Pembelajaran.docxZukét Printing
2 views12 Folien
Manajemen Perpustakaan Sekolah.pdf von
Manajemen Perpustakaan Sekolah.pdfManajemen Perpustakaan Sekolah.pdf
Manajemen Perpustakaan Sekolah.pdfZukét Printing
2 views18 Folien

Más de Zukét Printing(20)

Menyusun Penilaian Media Pembelajaran.pdf von Zukét Printing
Menyusun Penilaian Media Pembelajaran.pdfMenyusun Penilaian Media Pembelajaran.pdf
Menyusun Penilaian Media Pembelajaran.pdf
Zukét Printing3 views
Menyusun Penilaian Media Pembelajaran.docx von Zukét Printing
Menyusun Penilaian Media Pembelajaran.docxMenyusun Penilaian Media Pembelajaran.docx
Menyusun Penilaian Media Pembelajaran.docx
Zukét Printing2 views
Kaidah - Kaidah Bahasa dalam Ushul Fiqih.pdf von Zukét Printing
Kaidah - Kaidah Bahasa dalam Ushul Fiqih.pdfKaidah - Kaidah Bahasa dalam Ushul Fiqih.pdf
Kaidah - Kaidah Bahasa dalam Ushul Fiqih.pdf
Zukét Printing7 views
Kaidah - Kaidah Bahasa dalam Ushul Fiqih.docx von Zukét Printing
Kaidah - Kaidah Bahasa dalam Ushul Fiqih.docxKaidah - Kaidah Bahasa dalam Ushul Fiqih.docx
Kaidah - Kaidah Bahasa dalam Ushul Fiqih.docx
Zukét Printing7 views
Subjek Pendidikan dalam s. Ar rahman ayat 1-4.pdf von Zukét Printing
Subjek Pendidikan dalam s. Ar rahman ayat 1-4.pdfSubjek Pendidikan dalam s. Ar rahman ayat 1-4.pdf
Subjek Pendidikan dalam s. Ar rahman ayat 1-4.pdf
Zukét Printing4 views
Subjek Pendidikan dalam s. Ar rahman ayat 1-4.docx von Zukét Printing
Subjek Pendidikan dalam s. Ar rahman ayat 1-4.docxSubjek Pendidikan dalam s. Ar rahman ayat 1-4.docx
Subjek Pendidikan dalam s. Ar rahman ayat 1-4.docx
Zukét Printing4 views

Hukum Korporasi Dana Pensiun.docx

  • 1. MAKALAH HUKUM KORPORASI DANA PENSIUN Dosen Pembimbing KHOLIDAZIA EI HF,SHI.,MH. Di Susun Oleh: 1. Irga Nailul 2. Moch.Yazidz 3. Musoniful Koirot 4. Ana Fitria 5. Usis Azizah SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM ZAINUL HASAN KRAKSAAN – PROBOLINGGO 2022-2023
  • 2. ii KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat tuhan yang maha esa karena dengan rahmat,karunia serta taufik dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan makalah tentang DANA PENSIUN.Makalah ini disusun dalam rangka memperdalam pemahaman mahasiswa dalam pemikiran sekaligus dalam rangka memenuhi salah satu syarat penilaian mata kuliah Hukum Korporasi di sekolah tinggi ilmu hukum zainul hasan gengggong,penyusun makalah ini tidak berniat untuk mengubah materi yang sudah tersusun.terimakasih kami sampaikan kepada dosen telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mengerjakan tugas ini sehingga kami menjadi mengerti dan memahami tentang dana pensiun tersebut. Terimakasih kepada teman-teman yang telah banyak membantu kami dalam terselesainya makalah ini dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah di tentukan semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada kita semua. Disini kami sadar banyak kekurangan dalam penulisan atau penyusunan sehingga kami mohon saran dan kritik yang sifatnya membangun agar makalah ini dapat menjadi lebih baik. Kraksaan,14 maret 2023 Penyusun
  • 3. iii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...................................................................................... i DAFTAR ISI..................................................................................................... ii BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang ........................................................................................ 1 B. Rumusan Masalah ................................................................................... 2 C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan............................................................... 2 BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Dan Dasar Hukum Dana Pensiun .......................................... 3 B. Status Badan Hukum Dana Pensiun......................................................... 5 C. Pembentukan Dan Tatacara Pengesahan Dana Pensiun........................... 6 D. Struktur Organisasi Dana Pensiun ........................................................... 7 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan .............................................................................................. 9 B. Saran......................................................................................................... 9 DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 10
  • 4. 1 BABI PENDAHULUAN A. LatarBelakang Setiap orang pasti akan pensiun dan itu adalah momen yang akan di hadapi.Pensiun adalah masa seseorang tidak lagi dapat menghasilkan.Karena merupakan kepastian,maka sudah sewajarnya setiap orang mempersiapkan diri untuk masuk kedalam fase pensiun dengan menyiapkan dana pensiun.Tentunya,di luar fasilitas pensiun yang diberikan oleh perusahaan.Persiapan ini mencakup berbagai bidang termasuk psikologis,mental spiritual,kesehatan dan tentu saja finansal. Pada prinsipnya dana pensiun merupakan salah satu alternative untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada karyawan.Adanya jaminan kesejahteraan tersebut memungkinkan karyawan untuk memperkecil masalah yang timbul dari risiko yang akan di hadapi dalam perjalanan hidupnya,misalnya risiko kehilangan pekerjaaan,lanjut usia,dan kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh atau bahkan mungkin kematian.Risiko tersebut memberikan dampak financial,terutama bagi kehidupan karyawan dan keluarganya.1 Pemberian pensiun kepada para karyawan bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan di masa yang akan datang,tetapi juga memberikan motivasi bagipara karyawan untuk giat lagi bekerja.dengan memberikan program jasa pensiun para karyawan akan merasa aman,terutama bagi karyawanyang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi.sedangkan bagi sebagian masyarakat yang masih produktif juga akan memberikan motivasi bahwa jasa-jasa mereka masih dihargai oleh perusahaannya. 1 Mustafa Edwin,Pengenalan Eksklusif : ekonomi islam, (jakarta : kencana predana media group,2010),hlm.315
  • 5. 2 B. Rumusan Masalah 1. Apa Definisi Dari Dana Pensiun 2. Apa saja jenis-jenis dana pensiun C. Manfaat 1. Memberikan jaminan keuangan bagi pensiunan di masa depan 2. Membantu mendorong budaya menabung dan investasi jangka panjang 3. Meningkatkan stabilitas keuangan dalam jangka panjang,baik untuk individu maupun untuk perekonomian secara keseluruhan.
  • 6. 3 BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Dana Pensiun Dana pensiun sebenarnya merupakan suatu institusi atau pranata yang berasal dari sistem hukum anglo-amerika.Dana pensiun merupakan dana yang sengaja di himpun secara khusus untuk tujuan memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mereka mencapai usia pensiun,meninggal dunia atau cacat.Dana yang terhimpun ini di kelola dalam suatu lembaga yang di sebut “trust” sedangkan pengelolanya disebut sebagai “trustee”.2 Pengertian perusahaan dana pensiun secara umum dapat dikatakan merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberi pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian.pengertian sesuai perjanjian artinya pensiun dapat di berikan pada saat karyawan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan dana pensiun.3 Undang – undang dana pensiun nomor 11 tahun 1992 merupakan kerangka hukum dasar untuk dana pensiun swasta di indonesia.undang – undang ini penyelenggaraan suatu program pensiun yang bersiffat sukarela.artinya didasarkan pada asas kebebasan.walaupun program pensiun bersifat sukarela,hak penerima manfaat harus di jamin. 4 Sedangkan menurut UU Nomor 11 tahun 1992 dana pensiun adalah badan hukun yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Perngertian pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Dasar Hukum Dana Pensiun 2 Pengantar hukum perusahaan,prof.dr.h.zainal asikin,SH.,SU.Dr.L.Wira Pria Suhantara, S.H.,M.H. 3 Kasmir,Bank dan lembaga keuangan lainnya (jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,2008), hal324 4 Thamrin Abdullah-francis Tantri,Bank dan lembaga keuangan (jakarta:Rajawali pers,2004)hal 23
  • 7. 4 Landasan hukum dana pensiun di indonesia adalah Undang-undang No.11 Tahun 1992 tertanggal 20 april 1992 tentang dana pensiun (UU Dapen5 ). B. Status Badan Hukum Dana Pensiun Dana pensiun memiliki status sebagai badan hukum dengan syarat dan tatacara yang di atur dalam UU DAPEN (pasal 3 UU DAPEN).Perusahaan penjaminan dana pensiun merupakan badan hukum yang bertanggung jawab untuk memberikan jaminan terhadap dana pensiun yang di setorkan oleh peserta. C. Jenis Dana Pensiun Dana Pensiun terdiri dari dua jenis: 1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) 2. Dana Pensiun Lembaga Kerja(DPLK) 1. DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan hukum yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri,untuk menyelenggarakan program pensiu manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti,bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja (pasal 1 ayat 2 UU Dapen). D. PEMBENTUKAN DAN TATA CARA PENGESAHAN Pembentukan didasarkan pada: i. Pernyataan tertulis pendiri yang menyatakan keputusannya untuk mendirikan dana pensiundan memberlakukan peraturan dana pensiun. ii. Peraturan dana pensiun yang ditetapkan oleh pendiri. iii. Penunjukan penguru, dewan pengawas,dan penerima titipan.  STRUKTUR ORGANISASI DPPK : 1). Pengurus 2). Dewan pengawas a. Pengurus 5 Pengantar hukum perusahaan,prof.dr.h.zainal asikin,SH.,SU.Dr.L.Wira Pria Suhantara, S.H.,M.H.
  • 8. 5 i. Pengurus dalam dana pensiun memegang peranan yang sanagt sentral yaitu bahwa pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dana pensiun,pengelola dana pensiun,melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama dana pensiun serta mewakili dana pensiun di dalam dan di luar pengadilan. (pasal 3 ayat 3 UU Dapen) ii. Untuk meluakukan tindakan yang di perlukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam dana pensiun,pengelolaan dana pensiun,pengelolaan investasi dan menjamin ke amanan kekayaan dana pensiun,pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ke tiga. (pasal 11 UU Dapen ) iii. Secara lebih detail,kewajiban pengurus dana pensiun diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah No.76 tahun 1992 tentang dana pensiun pemberi kerja. iv. Pengurus,masing-masing atau bersama-sama,bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan dana pensiun akibat tindakan pengurus yang melanggar atau melalikan tugas atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan peraturan perundang-undangan tentang dana pesniun,serta wajib mengembalikan kepada dana pensiun segala kenikmatan yang di peroleh atas dari kekayaan dana pensiun secara melawan hukum (pasal 21 pp no.76/1992) b. Dewan Pengawas i. Keanggotaan dewan pengawas terdiri dari wakil pemberi kerja dan peserta dengan jumlah yang sama.(pasal 12 ayat 1 UU Dapen) ii. Anggota dewan pengawas diangkat oleh pendiri (pasal 12 ayat 2 UU Dapen) iii. Tugas dan wewenang dewan pengawas.
  • 9. 6  Melakukan pengawasan atas pengelolaan dana pensiun oleh pengurus. Menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada pendiri dan salinannya diumumkan agar peserta mengetahuinya. 2. DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program iuran pasti bagi perorangan,baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja,baik bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.(pasal 1 ayat 4 UU Dapen). E. PEMBENTUKAN DAN TATA CARA PENGESAHAN i. DPLK Hanya dapat menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti.(pasal 40 UU Dapen). ii. Bank dan perusahaan asuransi jiwa dapat bertindak sebagai pendiri dana pensiun lembaga keuangan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.(pasal 40 ayat 2 UU Dapen) iii. Untuk dapat mendirikan dana pensiun lembaga keuangan,bank atau perusahaan asuransi jiwa dimaksud wajib mengajukan permohonan pengesahan kepada mentri keuangan dengan melapirkan peraturan dana pensiun.(pasal 40 ayat 3 UU Dapen) iv. Ketentuan mengenai hal-hal yang diwajib dimuat dalam peraturan dana pensiun diatur lebih lanjut dengan peratran pemerintah.(pasal 41 ayat 1 UU Dapen) v. Setiap pengesahan atas peraturan dana pensiun wajib mendapatkan pengesahan dari mentri keuangan.(pasal 41 ayat 2 UU Dapen)  STRUKTUR ORGANISASI DPLK: 1. Pengurus 2. Dewan pengawas a. Pengurus i. Menurut pasal 9 peraturan pemerintah No.77 tahun 1997 tentang DPLK (pp.no.77/1992)pendiri dana pensiun bertindak sebagai
  • 10. 7 pengurus dana pensiun dan bertangung jawab atas pengelolaan dan investasi dana pensiun. ii. Secara lebih detail,kewajiban pengurus dana pensiun diatur lebih lanjut dalam PP No. 77/1992. iii. Pengurus bertanggung jawab atas segalakerugian yang timbul pada kekayaan dana pensiun akibat tindakan pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam peratran dana pensiun dan peraturan perundang-undangan tentang dana pensiun,serta wajib mengembalikan kepada dana pensiun segalakenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan dana pensiun secara melawan hukum (pasal 1 PP No. 77/1992). b. Dewan pengawas i. Dewan pengawas atau yang setara dengan itu dari pendiri dana pensiun bertindak sebagai dewan pengawas dan bertanggung jawab mengawasi pengelolaan dan investasi dana pensiun (pasal 15 PP no.77/1992) ii. Secara lebih detail,tugas dan wewenang dewan pengawas dana pensiun diatur lebh lanjut dalam PP No.77/1992.
  • 11. 8 BAB III A. KESIMPULAN 1. Dana Pensiun Merupakan Dana Yang Sengajadihimpun Secara Khusus Untuk Tujuan Memberukan Manfaat Kepada Karyawan Pada Saat Mereka Mencapai Usia Pensiun,Meninggal Dunia Atau Cacat. 2. Jenis –Jenis Dana Pensiun Terdiri Dari 2 : a.Dana pensiun pemberi kerja (DPPK) b. Dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) B. SARAN Apabila penyusunan makalah ini ada yang kurang berkenan dihati pembaca, kami selaku Pemakalah meminta maaf dan semoga ada kritik dan saran yang bermanfaat dan membangun Dari para pembaca
  • 12. 9 DAFTAR PUSTAKA Mustafa Edwin,Pengenalan Eksklusif : ekonomi islam, (jakarta : kencana predana media group,2010),hlm.315 Pengantar hukum perusahaan,prof.dr.h.zainal asikin,SH.,SU.Dr.L.Wira Pria Suhantara, S.H.,M.H. Kasmir,Bank dan lembaga keuangan lainnya (jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,2008), hal324 Thamrin Abdullah-francis Tantri,Bank dan lembaga keuangan (jakarta:Rajawali pers,2004)hal 23