Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
KASUS BIMA (OTONOMI VS PEMBANGUNAN)

O
L
E
H
:
Nama: Yuca Siahaan
NIM:

F0109109

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULT...
PENDAHULUAN
Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak
terlepas dari prinsip-prinsip otono...
2. Dimensi Administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat relatif dapat lebih efektif;
3. Dat...
PEMBAHASAN
Asal – usul Kasus Bima
Bentrokan antara warga Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu di Bima, Nusa
Tenggara Barat d...
Mahasiswa (BEM) yang ada di Kota dan Kabupaten Bima secara kelembagaan menjadi
bagian dari gerakan penolakan yang dilakuka...
dari Pemerintah Kab. Bima. Sehingga terjadi kekacauan antara POL PP dengan Massa aksi
yang mengakibatkan luka-luka dan mem...
menjadi fasilitator dan mediator untuk mengadvokasi Penolakan Pertambangan dan
Pembebasan Aktor gerakan yang ditangkap ole...
16. Penangkapan Adi Supriadioleh aparat kepolisian Polres Bima, Hal ini menyebabkan
GRANAT melakukan aksi solidaritas deng...
koordinasi di ruang Bupati Bima dengan Bupati Bima, Wakil Bupati Bima, Kejaksaan
Negeri Raba Bima, Kapolresta Bima, Kabag....
DPRD Kab. Bima (Meja, dan kursi). Usai pembakaran, masa aksi dikejar oleh Aparat
Kepolisian yang berpakain preman sehingga...
31. Untuk tersangka yang terdiri dari 38 orang yang telah ditahan di Kapolres Kota Bima, kini
sudah dalam tahap pemeriksaa...
belakang. Sedangkan Bripda F dari Brimob NTB melakukan proses pelanggaran disiplin
karena ada dua orang masyarakat, yang d...
OTODA VS PEMBANGUNAN
Pemberlakuan otonomi

daerah dimaksudkan

pada pengembangan

serta

pemerataan pembangunan masing-mas...
dampak lingkungan, sosial dan budaya. Secara politik pemberian kewenangan
tersebut semakin menyebabkan praktek 'bad govern...
http://www.suarapembaruan.com/home/dengar-aspirasi-rakyat-bupati-hentikan-totalpertambangan-di-bima/16574
Devita,Irma.“Sen...
“Otonomi Daerah Dan Neoliberalisme.”Arikel. 28 Januari 2012 | 1:46 WIB
http://www.berdikarionline.com/editorial/20120128/o...
gambar 1. Pembakaran Kantor Bupati Bima (26 Januari 2012)

Gambar 2&3. Kekerasan polisi terhadap warga Bima yang berunjuk ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Kasus bima(otonomi daerah vs pembangunan)

4.014 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Kasus bima(otonomi daerah vs pembangunan)

  1. 1. KASUS BIMA (OTONOMI VS PEMBANGUNAN) O L E H : Nama: Yuca Siahaan NIM: F0109109 PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012
  2. 2. PENDAHULUAN Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak terlepas dari prinsip-prinsip otonomi, yang diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proposional kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu: 1. Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara ("Eenheidstaat"), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan; dan 2. Nilai dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Dikaitkan dengan dua nilai dasar tersebut di atas, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Adapun titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada Daerah Tingkat II (Dati II) dengan beberapa dasar pertimbangan: 1. Dimensi Politik, Dati II dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim;
  3. 3. 2. Dimensi Administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif; 3. Dati II adalah daerah "ujung tombak" pelaksanaan pembangunan sehingga Dati II-lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Atas dasar di atas, prinsip otonomi yang dianut adalah: 1. Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah; 2. Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air; dan 3. Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju Dalam era otonomi daerah saat ini, pemerintah kabupaten/kota diberi kewenangan luas dalam menyelenggarakan pembangunan daerah sesuai dengan potensi sumberdaya, serta kemampuan dan keunikan yang ada di daerah. Dengan kata lain, pembangunan. Daerah di masa yang akan datang hendaknya bercirikakan karakteristik sosial lokal yang ada. Pemerintah daerah berhak memberi ijin usaha kepada investor demi kesejahteraan masyarakat, tanpa harus melalui proses panjang ke pemerintah pusat. Dengan otonomi daerah ini diharapkan dampak positifnya adalah pembangunan akan lebih cepat karena setiap daerah tentu akan lebih serius mengusahakan pembangunannya dan mengerti apa yang terbaik buat daerahnya. Namun terkadang kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan. Dapat kita lihat contohnya dalam Kasus Bima yang beberap waktu lalu sempat hangat di telinga kita. Dimana Bupati mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan eksplorasi (IUP-E) kepada PT Sumber Mineral Nusantara berdasarkan Surat Keterangan (SK) bernomor 188/45/357/004/2010 tertanggal 28 April 2010 di tengah penolakan oleh warganya sendiri. Berikut ini akan dibahas lebih mendalam bagaimana detail jatuhnya korban yang di tembak secara brutal oleh kepolisian di Kabupaten Bima yang terjadi pada tanggal 24 Desember tahun 2011 lalu ini.
  4. 4. PEMBAHASAN Asal – usul Kasus Bima Bentrokan antara warga Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu di Bima, Nusa Tenggara Barat dengan aparat keamanan karena protes yang dilakukan terhadap keluarnya Izin Usaha Pertambangan di kecamatan Lambu. Warga marah atas kebijakan yang di ambil Bupati Bima mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan dalam bentuk Surat Keputusan Nomor 188.45/347/004/2010 tanggal 28 April 2010 yang di berikan kepada PT.Sumber Mineral Nusantara (SMN) dengan Luas 24.980 hektar untuk melaksanakan ekplorasi mineral emas (Au) dan mineral pengikutnya selama 5 tahun. Warga menolak keberadaan perusahaan tambang karena khawatir dengan kerusakan lingkungan di kawasan itu. Meski berkali-kali mendapat protes warga, namun perusahaan yang memperoleh izin usaha pertambangan tetap melanjutkan aktivitasnya. Daerah itu merupakan tempat mata air yang menjadi sumber air warga. Kehadiran tambang emas dipercayai akan membuat susutnya debit air irigasi lahan pertanian, khususnya tanaman bawang merah, mata pencaharian mereka. Di Kabupaten Bima, luas lahan bawang merah mencapai 13.663 hektare yang disebut bawang Keta Monca dan menjadi komoditas unggulan daerah tersebut. Hasil panen Keta Monca dipasarkan hingga ke daerah lain bahkan sampai luar negeri. Bawang Keta Monca dikenal memiliki mutu dan ciri khas sendiri, serta banyak diminati konsumen baik dari Bali, Jawa, Makassar dan Banjarmasin maupun luar negeri, seperti Malaysia dan Singapura. Bahkan sejak 2009, Kabupaten Bima dijadikan sentra benih bawang merah nasional. Luas lahan untuk pengembangan bawang merah di kabupaten Bima tercatat 13.663 hektare, yang telah dimanfaatkan seluas 6.710 ha tersebar di Sape, Lambu,Wera, Ambalawi, Belo dan Monta. Lahan untuk usaha pertambangan itu mencapai 24.980 ha di kecamatan Lambu, Sape dan Langgudu. Sekitar 95 persen saham PT SMN sebagian besar dimiliki PT Arc Exploration Ltd dari Australia. Kronologi Kasus Bima Sejak awal kehadiran investor di Bidang pertambangan ini selalu menuai protes dan penolakan dari sejumlah kalangan masyarakat Kabupaten Bima terhadap Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima. Sehingga masyarakat bersama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bima, Organisasi Kepemudaan (OKP), dan Organisasi Kedaeerahan (Organda), serta Badan Eksekutif
  5. 5. Mahasiswa (BEM) yang ada di Kota dan Kabupaten Bima secara kelembagaan menjadi bagian dari gerakan penolakan yang dilakukan. 1. Sejak 2010 telah muncul aksi Penolakan oleh Masyarakat Sape dan Lambu Kab. Bima terhadap Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, dan gerakan ini telah berulang beberapa kali namun aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut tidak pernah ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima, 2. Aksi kembali mencul lagi sejak awal tahun 2011, oleh berbagai elemen mahasiswa antara lain; IMM Cabang Bima, HMI Cabang Bima, PMII Cabang Bima, SMI Cabang Bima, dan BEM (STIH, STAIM, STKIP Bima, STISIP Mbojo Bima, STIT Sunan Giri Bima) dengan masing-masing masa 1000 Orang (sesuai surat pemberitahuan ke Polres Kota Bima). Didalam aksi ini masa aksi menuntut penolakan pertambangan di seluruh wilayah Kabupaten Bima. 3. Pada akhir bulan Januari 2011, PC IMM Bima melakukan rapat terbatas untuk menyikapi Aksi penolakan Pertambangan di kab. Bima. Dengan melahirkan keputusan untuk melakukan advokasi di 19 lokasi pertambangan seluruh wilayah kabupaten Bima. Setiap wilayah dikoordinir masing-masing 2 orang. Kecamatan Lambu (IMMawan Ansari, IMMawan Arif rahman) Kec. Parado (IMMawan Akbar Tanjung dan IMMawan Abdul Basit) Kec. Langgundu (IMMawan Hajairin dan IMMawan Arihan) Kec. Lambitu (IMMawan M. Sidik) Kec.Sape (IMMawan Salahudin), Kec. Wera (IMMawan Saiffulah) kec. Madapangga (IMMawan Amrin) Kec. Wawo (IMMawan Firmansyah dan IMMawan Suhaimin) kec. Monta (IMMawan Ilham Ismail dan Lukman) dan kec. Hu’u Kab. Dompu (IMMawan Andi Akbar). Target Aksi penolakan dilakukan dimasing-masing wilayah pertambangan. 4. Tanggal 7 Februari 2011, Tim Advokasi IMM yang ada di Kecamatan Parado melakukan aksi demontrasi yang tergabung dalam aliansi FORUM MASYARAKAT ANTI TAMBANG (FORMAT) PARADO. Tuntutan aksi pada saat itu adalah menolak Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan SK Kontrak Karya. Namun tetap tidak mendapat respon
  6. 6. dari Pemerintah Kab. Bima. Sehingga terjadi kekacauan antara POL PP dengan Massa aksi yang mengakibatkan luka-luka dan memar. 5. Tanggal 10 Februari 2011, Advokasi IMM di Kec.Lambuberhasil mengorganisir ribuan masyarakat Lambu dengan target aksi di Kantor Camat Lambu. Dalam proses aksi terjadi kekacauan antara massa aksi dengan aparat kepolisian yang menyebabkan pembakaran Kantor Camat Lambubeserta 5 mobil pemerintah Kabupaten Bima dan 7 unit sepeda motor hangus dibakar massa. Sehingga pihak Kepolisian menangkap 4 orang warga (Abidin, Arifin, Ruli, dan Mashulin). Dan menetapkan Ansari sebagai tersangka namun DPO (Daftar Pencarian Orang) yang pada saat itu bertindak sebagai kordinator lapangan. Aksi pembakaran tersebut terjadi karena aspirasi tidak ditanggapi. 6. Tanggal 14 Februari 2011, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bima menyurati Polres Kota Bima untuk melakukan audensi terkait penahanan dan penangkapan sejumlah aktifis mahasiswa dan masyarakat, karena dalam kajian dan penelitian IMM terjadi pelanggaran Hak Asazi Manusia. Dan Audensi berjalan dengan baik dan sukses. 7. Tangal 13 februari 2011, setelah Aksi di Kec. Lambu berlanjut aksi di Kec. Parado. Gerakan massa melakukan penolakan penambangan di kantor kecamatan Parado tidak mendapat respon dari pemerintah, sehingga terjadi penyegelan Kantor camat Parado yang berlangsung sampai tanggal 24 februari 2011. Setelah itu massa aksi berlanjut ke kawasan hutan Oi Bura - Parado dan disana membakar base camp milik PT Valey Sumbawa Timur Maining. 8. Tanggal 24 februari tahun 2011, terjadi penangkapan terhadap salah satu aktor massa aksi dalam FORMAT atas nama Ahmadin, oleh KAPOLSEK MONTA di Desa Tangga. Hal ini menyebabkan masyarakat parado panik dan langsung menuju kantor Polsek Parado untuk menuntut pembebasan Ahmadin. Hal ini mendapat perhatian dari Kepala POLSEK Bapak Zaenal Arifin, SH dan mengatakan akan menjamin pembebasan Ahmadin. Namun beberapa saat setelah itu kepastian pembebasan Ahmadin semakin tidak jelas, sehingga muncul reaksi pelemparan hingga berlanjut pada pembakaran Kantor Kapolsek Parado. Pada saat menjelang magrib pasukan brimob yang dikirim dari POLRES BIMA menyerang massa dengan tembakan peluru tajam yang berada di TKP yang mengakibatkan belasan orang yang terluka dan menangkap 5 orang yang di indikasikan sebagai Provokator. 9. Tanggal 26 Februari 2011, Forum Masyarakat Anti Tambang (FORMAT) Kec. Parado bersama OKP dan Organisasi tingkat daerah di Bima menyurati PC IMM Bima untuk
  7. 7. menjadi fasilitator dan mediator untuk mengadvokasi Penolakan Pertambangan dan Pembebasan Aktor gerakan yang ditangkap oleh Kepolisian. 10. IMM Cabang Bima berkoordinasi dengan HMI, dan PMII demi penindaklanjutansurat dari (FORMAT) Kec. Parado. Rapat koordinasi dilaksanakan 28 Februari 2011 yang menghasilkan keputusan yakni Membentuk Kelompok Cipayungyang ditunjuk untuk memfasilitasi dan mengkoorinir teman-teman OKP dan BEM yang ada Di Bima. Kelompok Cipayung juga menjadi fasilitator untuk mengadvokasi Penolakan Pertambangan di Kec. Lambu dan Kec. Parado serta menuntut pembebasan aktifis mahasiswa yang ditangkap kepolisian. 11. Dalam rangka mendukung advokasi ini Cipayung mengundang seluruh OKP, BEM dan ORGANDA Tingkat Daerah dan kec. Bima untuk koordinasi dan konsolidasi terkait dengan penolakan pertambangan. Rapat Koordinasi dan Konsolidasi ini pertama kali dilakukan di Sekretariat IMM Cabang Bima dengan seluruh OKP, Organda, dan BEM yang ada di Bima. Berdasarkan kesepakatan, Kelompok Cipayung diubah dengan Aliansi Front Gerakan Rakyat Anti Tambang (GRANAT). 12. Tanggal 28 Maret 2011 GRANAT melakukan audensi dengan Bupati, DRPD, Dinas Pertambangan dan energi dan Pihak Kepolisian Resort Kota dan Kab. Bima Perihal Penolakan Pertambangan. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi penolakan (IUP) dan melakukan aksi menuntut Bupati Bima agar segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut. 13. Bupati mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan eksplorasi (IUP-E) kepada PT Sumber Mineral Nusantara berdasarkan Surat Keterangan (SK) bernomor 188/45/357/004/2010 tertanggal 28 April 2010 di tengah penolakan oleh warga Bima sendiri. 14. Menanggapi Aksi yang telah dilakukan oleh GRANAT beserta elemen lainnya, akhirnya sementara waktu (Maret s/d September 2011) Pihak perusahaan dan Pemerintah Bima memberhentikan dulu kegiatan eksplorasi sambil sambil sosialiasi kembali kepada masyarakat Kec. Sape dan Lambu dengan melibatkan Pihak Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Pertambangan dan energy Kab. Bima. Melihat perkembangan tersebut, GRANAT berhenti aksi sambil mempelajari dan mengamati perkembangan dan kelanjutannya eksplorasi pertambangan di Bima. 15. Akhirnya pemerintah dan pihak perusahaan pertambangan kembali melakukan Sosialisasi di Kec.Sape dan Lambu. Namun tetap mendapat penolakan dari masyarakat terkecuali sebagian Aparat Desa, Camat, dan PNS yang bekerja pada Pemerintahan Kabupaten Bima.
  8. 8. 16. Penangkapan Adi Supriadioleh aparat kepolisian Polres Bima, Hal ini menyebabkan GRANAT melakukan aksi solidaritas dengan2 isu dan tuntutan yakni bebaskan Adi Supriadi dan cabut SK 188 yang di keluarkan oleh Bupati Bima. 17. Tanggal 20 November 2011 Aliansi Front Gerakan Rakyat Anti Tambang (FRAT) melakukan pertemuan internal Aliansi untuk perorganisasian massa dan aksi di Lambu. Keputusan rapat adalah memberikan advokasi kepada rakyat Lambu, memobilisasi untuk penolakan pertambangan. Puncak penolakan itu dimulai pada Desember 2011, setelah melakukan beberapa kali aksi unjuk rasa namun tidak direspon pemda setempat. Sehingga 19 Desember 2011 melakukan aksi long march dengan berjalan kaki menuju pelabuhan Sape, sehingga massa yang tergabung dalam FRAT3.000 Orang itu memboikot Pelabuhan Sape Bima dan terpaksa aparat kepolisian yang berusaha menghalau masa aksi tersebut memilih mundur karena jumlah tidak sebanding. 18. Selasa,20 Desember 2011 dilakukan pertemuan dan dialog di Kantor Camat Lambu. Dalam pertemuan dan dialog itu melibatkan perwakilan masa aksi 8 orang dan Bupati Bima (Feri Zulkarnain, ST) yang difasilitasi Wakapolda NTB, Dinas Perhubungan Kaminfo Propinsi NTB, Kapolresta Bima, Dandim 1608 Bima, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bima, Kabag. Hukum Setda Bima, Camat Sape dan Lambu, dan Kapolsek Sape dan Lambu. Inti tuntutan Massa Aksi adalah ; Pertama, adalah pencabutan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor: 188.45/357/004/2011 terhadap PT. Sumber Mineral Nusantara, Kedua, adalah pembebasan saudara Adi Supriadi. Menanggapi tuntutan perwakilan masa aksi tersebut, Bupati Bima hanya bersedia memberhentikan sementara atas Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimaksud selama 1 (satu) tahundengan alasan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Junto Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Kemudian terkait dengan pembebasan Adi Supriadi juga tidak bisa dipenuhi dengan alasan kasus tersebut telah dibawa ke ranah hukum dan juga telah dilimpahkan Ke Kejaksaan Negeri Raba Bima. Pada pertemuan dan dialog tersebut masing-masing mempertahankan pendapat sehingga tidak ada titik temu, dan warga masyarakat tetap melanjutkan aksi pemblokiran Sape Bima. 19. Rabu, 21 Desember 2011 upaya negosiasi melalui pertemuan dan dialog itu kembali dilakukan bersama Tokoh masyarakat Sape, Lambu dengan dengan Kapolresta Bima namun tidak membuahkan hasil, dan aksi Boikot pelabuhan tetap berlanjut. 20. Kamis, 22 Desember 2011 Pukul 12.30 Wita, Kapolda NTB melakukan rapat internal di Bandar Udara Muhammad Salahudin Bima dan pada 14.30 Wita dilanjutkan dengan rapat
  9. 9. koordinasi di ruang Bupati Bima dengan Bupati Bima, Wakil Bupati Bima, Kejaksaan Negeri Raba Bima, Kapolresta Bima, Kabag. Kesbangpol Linmas Propinsi NTB, Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, Sekda dan Asisten 1 Kab. Bima, Dinas Pertambangan Kab. Bima dan Badan Lingkungan Hidup (inti pembicaraannya tidak dapat diketahui). 21. Jumat, 23 Desember 2011, Bupati Bima mengeluarkan SK Nomor 188.45/743/004/2011 tentang penghentian sementara 1 tahun atas Ijin EksplorasiEmas oleh PT. Sumber Mineral Nusantara di Kec. Sape, Lambu dan Langgudu. Kapolda NTB melaksanakan pertemuan dengan DPRD dan disepakati untuk menunjuk H. Najib (Wakil Ketua DPRD) sebagai perwakilan DPRD Kab. Bima untuk berdialog dan negosiasi dengan Masa Aksi, kemudian H. Najib (Tim Negosiator) mengundang Koordinator Lapangan (Hasanuddin) untuk dipertemukan dengan Kapolda NTB, dan Kapolda NTB meminta warga masyarakat membubarkan diri sehingga Pelabuhan dapat berfungsi kembali, namun Hasanuddin tidak berani memutuskan karena tuntutan masa aksi yang masih bertahan agar SK tersebut dicabut dipenuhi Bupati Bima. Pada pertemuan inipun belum ada titik temu sehingga Hasanuddin sebagai Koordinator Lapangan kembali kepelabuhan untuk melanjutkan aksi. 22. Jumat malam Desember - sabtu jam 12.00 – 05.00 aparat polda NTB dan Polres Bima mengepung massa Aksi dengan pemblokiran wilayah masa aksi. Ansari dan masa aksi menghimbau agar tetap di tempat. 23. Sabtu, 24 Desember 2011 Pukul. 06.00 Wita Pasukan Brimob Polda NTB dan Dalmas sekitar 250 orang membubarkan secara paksa. Akan tetapi massa aksi masih tetap bertahan walaupun di bubarkan secara paksa. Sekitar 150 – an orang masa aksi masih bertahan di Pelabuhan Sape. Melihat massa Aksi yang semakin menyadari bahwa tidak mungkin untuk melakukan perlawanan, maka aparat tanpa berfikir panjang, akhirnya melakukan penembakan brutal terhadap sejumlah masa aksi. 24. Penembakan brutal ini mengakibatkan 3 korban meninggal, 23 Orang mengalami luka tembak dan akhirnya dilarikan ke RSUD Bima untuk mendapat perawatan medis. Tersangka menjadi 47 Orang di Tahan di Kapolresta Bima termasuk Saudara IMMawan Ansari sebagai Tim Advokasi IMM Cabang Bima untuk di Kec.Lambu, Kab. Bima. 25. Tragedi penembakan warga di Pelabuhan Sape Kab. Bima memicu gerakan dari elemen mahasiswa yang ada di Kota Bima, pukul 09.00 Wita masing-masing Pimpinan OKP dan BEM melakukan konsolidasi dan aksi di Depan Kantor DPRD Kab. Bima. Namun, ketika masa aksi tiba di kantor DPRD justru anggota DPRD / Stafnya menghindar dari masa aksi sehingga masa aksi melampiaskan kekecewaannya dengan membakar fasilitas Kantor
  10. 10. DPRD Kab. Bima (Meja, dan kursi). Usai pembakaran, masa aksi dikejar oleh Aparat Kepolisian yang berpakain preman sehingga berhasil menangkap 9orang. 26. Dalam perjalanan pasca tragedi tersebut, polisi masih bertahan di Kec. Lambu membuat masyarakat semakin takut keluar untuk beraktivitas dan menyebarkan issu bahwa siapapun masyarakat Lambu yang keluar akan di tangkap untuk di jadikan tersangka. Maka saat itu masyarakat Lambu sangat takut keluar areal dalam rumahnya dan polisi pun tidak memiliki keberanian untuk menyisir kedalam perkampungan masyarakat Lambu. Hal ini menyebabkan semua korban kebrutalan polisi tidak terindentifikasi. Korban yang tidak terdeteksi memilih merawat diri di rumah bersama keluarga. Buktinya ketika instruksi Bapak Din Syamsuddin enggratiskan semua korban Lambu yang belum sempat di rawat agar dapat di rawat di rumah sakit Muhammadiyah Bima dengan jaminan semua gratis, pasien yang berasal dari Lambu berjumlah 3 orang. TIM melihat terdapat kejanggalan dalam proses penanganan korban. Sehingga TIM Investigasi IMM berkoordinasi dengan Komnas HAM dan beberapa Anggota Komisi 3 DPRD Bima untuk memberikan kebijakan agar dapat membebaskan para tersangka. Sehingga hal itu membuahkan hasil dengan terbebasnya tersangka sejumlah 9 orang dari 47 orang tersebut. 27. Tanggal 31 Desember 2011 sangat disayangkan bahwa Bupati Bima menggerakkan PNS untuk Aksi demo dalam kerangka mendukung adanya pertambangan di Kabupaten Bima. 28. Tanggal 26 Januari 2012, sejumlah masa aksi dari Lambu, Sape, Ambalawi, Langgudu, dan Wera membakar kantor Bupati Bima, Kabupaten Bima, NTB. Hal ini disebabkan diacuhkannya tuntutan tentang pencabutan SK Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh pemda. 29. Tanggal 27 Januari 2012, massa aksi yang kemarin memblokir akses jalan sekitar satu kilometer dari kota Kecamatan Sape. Warga memasang penghalang dari kayu dan batu. Pemblokiran dimaksudkan agar tidak ada orang luar masuk ke kawasan Kantor Bupati dan membuka penjara. Sebanyak 52 orang tahanan Lembaga Pemasyarakat di Raba Bima melarikan diri. 30. Tanggal 28 Januari 2012, akhirnya Bupati Bima menerbitkan SK bernomor 188.45/64/004/2012 tentang Penghentian Secara Tetap Kegiatan Usaha Pertambangan Ekplorasi oleh PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) di Kecamatan Lambu, Sape dan Langgudu.
  11. 11. 31. Untuk tersangka yang terdiri dari 38 orang yang telah ditahan di Kapolres Kota Bima, kini sudah dalam tahap pemeriksaan penyidik kepolisian untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Raba Bima. Korban Kasus Bima Kejadian penembakan brutal oleh aparat keamanan pada tanggal 24 Desember 2011 di Pelabuhan Sape menimbulkan korban,yakni : 3 (Tiga) orang meninggal dunia atas nama; 1. Arif Rahman (Umur 19 Tahun) 2. Syaiful (Umur 17 Tahun) 3. Syarifuddin (umur 35 Tahun) Sebanyak 23 Orang mengalami Luka Tembak dan akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bima untuk mendapat perawatan medis. Sejumlah 47 orang massa menjadi tersangka atas peristiwa pembakaran Kantor Camat Lambu, beserta fasilitas lain (5 mobil pemerintah Kabupaten Bima dan 7 unit sepeda motor), yang dianggap sebagai provokator pelemparan hingga pembakaran kantor Kapolsek Parado, atas aksi pembakaran kantor Camat Lambu, atas pembakaran fasilitas Kantor DPRD Kab. Bima, serta atas pembakaran Kantor Bupati. Dari 47 orang massa yang dijadikan tersangka, 9 diantaranya dibebaskan karena masih berusia anak-anak dan juga sebagian perempuan. Sedangkan sisanya ditahan di Kapolresta Bima termasuk IMMawan Ansari sebagai Tim Advokasi yang diutus oleh IMM Cabang Bima untuk Kec. Lambu Kab. Bima. Pelanggaran HAM Dalam peristiwa penembakan brutal oleh aparat kepolisian di Pelabuhan Sape pada tanggal 24 Desember lalutelah terbukti terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana dijamin Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.Pelanggaran HAM yang terjadi berupa penghilangan hak untuk hidup, hak untuk tidak diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat manusia, hak atas rasa aman, hak anak, hak atas kesehatan, dan hak milik. Lima oknum anggota Polri telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan. Adapun kelima oknum tersebut yakni Bripda F, Briptu S, Briptu F, Briptu A dan Briptu MS.Briptu A dan Briptu MS berasal dari Polres Bima. Mereka melakukan penendangan dari
  12. 12. belakang. Sedangkan Bripda F dari Brimob NTB melakukan proses pelanggaran disiplin karena ada dua orang masyarakat, yang di pukul dan ditendang oleh anggota reserse Polresta Bima yang melakukan pemukulan dengan tangan kosong dan menendang, katanya. Aparat kepolisian dalam pembubaran paksa blokade warga di Pelabuhan Sape ini juga menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan prosedur tetap (protap). Dalam menggunakan kekuatan, kepolisian harus melalui enam tahapan, yakni pencegahan, perintah lisan, kendali tangan kosong lunak, kendali tangan kosong keras, kendali senjata tumpul, senjata kimia (gas air mata, semprotan cabe) dan terakhir kendali dengan senjata api. Dari video dapat kita lihat pada peristiwa 24 Desember lalu itu aparat kepolisian tidak melakukan tahapan ketiga sampai dengan tahap kelima, tetapi langsung lompat ke tahapan keenam. Penyelesaian Kasus Bima 1. Polri bersama Komnas HAM membentuk Joint Investigation (investigasi bersama) untuk mengusut kasus bentrokan antara aparat kepolisian dan warga yang melakukan unjuk rasa di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat. Pembentukan Joint Investigation juga untuk mendalami 2 korban tewas yang ditemukan di luar pelabuhan. joint investigation dibentuk juga sebagai instrumen menindaklanjuti temuan Komnas HAM terkait jumlah korban dan pemastian penyebab meninggalnya. 2. Bupati Bima Ferry Zulkarnaen akhirnya menerbitkan surat keputusan tentang penghentian secara tetap kegiatan usaha pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara di Kecamatan Lambu, Sape, dan Langgudu. Surat Keputusan Bupati Bima tersebut bernomor 188.45/64/004/2012 tentang Penghentian Secara Tetap Kegiatan Usaha Pertambangan Ekplorasi oleh PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) di Kecamatan Lambu, Sape dan Langgudu yang mencakup areal tambang seluas 24.980 Hektare Surat tersebut diterbitkan pada 28 Januari 2012. Keputusan Bupati Bima itu didasarkan pada rekomendasi Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Thamrin Sihite atas nama Menteri, dan Keputusan DPRD Kabupaten Bima. Dimana inti dari rekomendasi itu yakni meminta Bupati Bima untuk menerbitkan keputusan penghentian secara tetap kegiatan usaha pertambangan PT SMN.
  13. 13. OTODA VS PEMBANGUNAN Pemberlakuan otonomi daerah dimaksudkan pada pengembangan serta pemerataan pembangunan masing-masing daerah. Jadi jika otonomi daerah ini benar-benar dilaksanakan sebaik mungkin dengan “good governance” bukan atas kesewenangan tetapi demi kepentingan rakyat, maka suatu daerah akan cepat pembangunannya. Karena setiap daerah bebas mengelola potensi sumber daya yang ada demi kemajuannya. Tetapi ketika wewenang disalah gunakan, yang ada otonomi daerah semakin memperburuk keadaan daerah itu sendiri. Kebijakan-kebijakan yang diambil bukan yang pro terhadap daerah itu sendiri, melainkan untuk kepentingan-kepentingan pihak tertentu/asing. Yang terjadi di daerah tersebut bukan kemajuan, melainkan pengrusakan lingkungan ataupun kerugian bagi rakyatnya sendiri. PENUTUP Kesimpulan 1. Kasus Bima merefleksikan persoalan penggunaan kewenangan kepada daerah yang cenderung menyalahgunakan wewenang, salah satunya yaitu mengabaikan analisis
  14. 14. dampak lingkungan, sosial dan budaya. Secara politik pemberian kewenangan tersebut semakin menyebabkan praktek 'bad governance' karena pemilihan kepala daerah yang sangat berbiaya mahal sehingga sumber daya alam bisa saja dijadikan sumber pembiayaan 2. Korban Penembakan brutal oleh aparat keamanan penembakan brutal oleh aparat keamanan pada tanggal 24 Desember 2011 di Pelabuhan Sape menimbulkan korban,yakni :3 orang meninggal dunia dan 23 Orang mengalami Luka Tembak 3. Lima oknum anggota Polri telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan, yakni Bripda F, Briptu S, Briptu F, Briptu A dan Briptu MS 4. Dalam peristiwa penembakan brutal oleh aparat kepolisian di Pelabuhan Sape pada tanggal 24 Desember lalutelah terbukti terjadinya pelanggaran HAM berupa penghilangan hak untuk hidup, hak untuk tidak diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat manusia, hak atas rasa aman, hak anak, hak atas kesehatan, dan hak milik. 5. Polri bersama Komnas HAM membentuk Joint Investigation (investigasi bersama) untuk mengusut kasus bentrokan antara aparat kepolisian dan warga yang melakukan unjuk rasa di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat. 6. Bupati Bima Ferry Zulkarnaen akhirnya menerbitkan surat keputusan bernomor 188.45/64/004/2012 tentang Penghentian Secara Tetap Kegiatan Usaha Pertambangan Ekplorasi oleh PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) pada 28 Januari 2012. Saran Pemerintah pusat hendaknya tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah, agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah daerah hendaknya dapat mempergunakan wewenang sebagaimana mestinya. Sebagai pemimpin rakyat, jadi pro rakyat dan tidak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan pihak lain Daftar Referensi “Dengar Aspirasi Rakyat, Bupati Hentikan Total Pertambangan di Bima.” Artikel Koran Suara Pembaharuan edisi Sabtu, 28 Januari 2012
  15. 15. http://www.suarapembaruan.com/home/dengar-aspirasi-rakyat-bupati-hentikan-totalpertambangan-di-bima/16574 Devita,Irma.“Sengketa Agraria di Bima yang Dipicu Oleh SK Bupati Bima”. Artikel. 09 January 2012 http://irmadevita.com/2012/sengketa-tanah-di-bima-yang-dipicu-oleh-sk-bupati-bima Ghani Nurcahyadi.“Polri dan Komnas HAM Bentuk Joint Investigation Kasus Bima.” Artikel 06 Januari 2012 20:52 WIB Habis Bakar Kantor Bupati, Warga Bima Blokir Jalan . Artikel Tempo edisi 27 Januari 2012 http://www.tempo.co/read/news/2012/01/27/063380047/Habis-Bakar-Kantor-Bupati-WargaBima-Blokir-Jalan “Kasus Bima Akibat 'Kedaulatan' Diserahkan ke Daerah.” 29/01/2012 06:44 http://www.rapidbit.com/dewiaryani/News/tabid/553/articleType/ArticleView/articleId/2723/ Kasus-Bima-Akibat-Kedaulatan-Diserahkan-ke-Daerah.aspx “Kasus Bima Bukti Ketidakhadiran Negara.”Artikel. 27 Januari 2012 http://metrotvnews.com/metromain/news/2012/01/27/79942/Kasus-Bima-BuktiKetidakhadiran-Negara “Lima Anggota Polri Ditetapkan Tersangka di Kasus Bima.” Artikel Koran Suara Pembaharuan edisi Senin, 2 Januari 2012 http://www.suarapembaruan.com/home/lima-anggota-polri-ditetapkan-tersangka-di-kasusbima/15438 Lismawati, Ita dan Mohammad Adam. “DPR: Kasus Bima, Polisi Bohongi Publik.” Artikel. 4 Januari 2012 http://nasional.vivanews.com/news/read/277132-dpr--kasus-bima--polisi-bohongi-publik Munawwaroh. “Tokoh Lampung Diminta Atasi Konflik.” Artikel. Kamis, 26 januari 2012 http://www.tempo.co/read/news/2012/01/26/078379865/Tokoh-Lampung-Diminta-AtasiKonflik
  16. 16. “Otonomi Daerah Dan Neoliberalisme.”Arikel. 28 Januari 2012 | 1:46 WIB http://www.berdikarionline.com/editorial/20120128/otonomi-daerah-dan-neoliberalisme.html Ozie.”Bupati Bima Akhirnya Hentikan Tetap Kegiatan Tambang PT SMN.” Artikel. 01/28/2012 - 15:31 http://www.globalfmlombok.com/content/bupati-bima-akhirnya-hentikan-tetap-kegiatantambang-pt-smn Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Rimungbuloeh."Tiga Perwira Polisi Diperiksa dalam Kasus Bima."Artikel.30 Desember 2011 http://makalahkuliahjurusanpai.blogspot.com/2011/12/tiga-perwira-polisi-diperiksadalam.html Rusdianto, Syamsul Hidayat dkk “Kronologis Peristiwa Kasus Sape – Lambu dan Penembakan Aktivis Serta Warga di Kabupaten Bima.” Artikel 17 january 2012 00:21 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara YunitaKristanti, Elin dan Syahrul Ansyar. “Polri: Temuan Komnas HAM Tak Perlu Didebat.” Artikel. 4 Januari 2012 LAMPIRAN
  17. 17. gambar 1. Pembakaran Kantor Bupati Bima (26 Januari 2012) Gambar 2&3. Kekerasan polisi terhadap warga Bima yang berunjuk rasa menolak tambang Gambar 4. Massa aksi

×