SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
ISI
Latar Belakang


Agenda 21
Latar Belakang
Dalam sektor pariwisata, respons berkisar sekitar
 konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan
 dan pariwisata berkelanjutan, yang
 menitikberatkan pada ‘pengelolaan seluruh sumber
 daya sedemikian rupa hingga kita dapat memenuhi
 kebutuhan ekonomi, sosial dan estetika, seraya
 mempertahankan keterpaduan budaya, proses ekologi
 yang penting, keragaman biologi dan sistem
 pendukung kehidupan’
 (Tourism Canada disebutkan dalam Murphy, 1994: 279)
Latar Belakang
Pada masa kini tampaknya pariwisata berkelanjutan
 adalah sebuah istilah yang digunakan untuk
 menggolongkan semua produk pariwisata yang ramah
 lingkungan
Latar Belakang
 Menurut World Tourism Organization (WTO) pembangunan berkelanjutan meliputi
  meningkatkan mutu kehidupan penduduk lokal, memberikan pengalaman yang
  bermutu kepada wisatawan, dan mendukung sumber daya lingkungan yang digunakan
  sistem pariwisata (WTO, 1993, 1997). Karena itu, WTO menjelaskan, pembangunan
  berkelanjutan harus berdasarkan perkembangan hubungan antara industri pariwisata,
  pendukung lingkungan dan masyarakat (WTO, 1993). Hubungan ini mencakup tiga
  prinsip pembangunan berkelanjutan (WTO, 1993: 10; Mowforth dan Munt, 1998: 105-11).

  1. Kelanjutan ekologi – pembangunan yang sesuai dengan perawatan proses
     ekologi yang diperlukan, keragaman biologi dan sumber daya biologi
  2. Kelanjutan sosial dan budaya – pembangunan yang meningkatkan
     pengendalian manusia terhadap kehidupannya, yang sesuai dengan
     kebudayaan dan nilai-nilai manusia yang dipengaruhi pembangunan
     tersebut dan yang mempertahankan serta memperkuat identitas masyarakat
  3. Kelanjutan ekonomi – pembangunan yang efisien secara ekonomi, dengan sumber
     daya yang dikelola sedemikian rupa sehingga dapat mendukung generasi di masa
     datang.
Latar Belakang
Agenda 21 untuk perjalanan dan pariwisata
 (WTO/WTTC/EC, 1995) menyediakan kerangka kerja
 untuk pembangunan yang berkelanjutan. Agenda ini
 menguraikan 12 prinsip yang memadu pembangunan
 pariwisata yang berkelanjutan, 9 langkah yang harus
 dilaksanakan untuk sektor pemerintah dan 10 wilayah
 prioritas untuk sektor swasta. Prinsip umum menguraikan
 garis besar dalam dokumen yang dapat diterapkan pada
 tingkat-tingkat yang berbeda, dengan fokus khusus pada
 tingkat lokal. Mereka menyarankan produk pariwisata
 harus terdiri atas unsur berkelanjutan dan sektor
 pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan
 kemajuan menuju tercapainya pembangunan
 berkelanjutan.
Latar Belakang
Strategi tersebut lebih jauh dikembangkan dalam ‘Green
 Paper on Tourism’ (EC, 1995) yang fokusnya terletak pada
 penciptaan hubungan positif antara pengembangan
 ekonomi dan ekologi. Kertas kerja tersebut menyatakan
 bahwa daya tarik daerah tujuan wisata dan dasar ekonomi
 pariwisata tergantung pada konservasi dan pengelolaan
 sumber daya alam dan budaya. Titik berat berada pada
 (EC, 1995):
 1. Kesejahteraan wisatawan
 2. Perlindungan sumber daya
 3. Dorongan untuk berkembang dan lebih banyak
    organisasi yang kompetitif
 4. Taksiran biaya penggunaan sumber daya oleh
 wisatawan
Agenda 21
1.   Perjalanan dan pariwisata semestinya dapat
     membantu manusia mencapai kehidupan yang
     sehat dan produktif selaras dengan alam
Agenda 21
2. Perjalanan dan pariwisata semestinya dapat
  berkontribusi terhadap konservasi, perlindungan, dan
  pemugaran ekosistem bumi
Agenda 21




3. Perjalanan dan pariwisata semestinya didasarkan
  pada pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
Agenda 21
4. Bangsa-bangsa seyogyanya bekerjasama untuk
  mempromosikan sistem ekonomi terbuka dimana
  perdagangan internasional dalam layanan perjalanan
  dan pariwisata dapat berlangsung secara
  berkelanjutan
Agenda 21
5. Sistem perlindungan dalam perdagangan layanan
  perjalanan dan pariwisata semestinya dihentikan atau
  dibalik
Agenda 21
6. Pariwisata, keamanan, pembangunan dan
  perlindungan lingkungan saling tergantung satu
  dengan lainnya
Agenda 21
7. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan,
  perlindungan lingkungan semestinya merupakan
  bagian integral dari proses pembangunan
  kepariwisataan
Agenda 21
8. Isu pembangunan pariwisata semestinya ditangani
  oleh warganegara yang bersangkutan, dan keputusan
  perencanaan harus diambil pada tingkat lokal
Agenda 21
9. Bangsa-bangsa akan saling mengingatkan mengenai
  bencana alam yang dapat mempengaruhi wisatawan
  atau wilayah wisatawan
Agenda 21
10. Peran serta kaum wanita diperlukan untuk
   mencapai pembangunan berkelanjutan,
   karena itu kaum wanita selayaknya diberi
   kesempatan untuk bekerja dalam bidang
   perjalanan dan pariwisata
Agenda 21
11. Pengembangan pariwisata semestinya mengenal
    dan mendukung identitas, budaya dan minat
    penduduk asli
Agenda 21
12. Undang-undang internasional yang
    melindungi lingkungan semestinya dihormati oleh
    industri perjalanan dan pariwisata di seluruh
    dunia

More Related Content

What's hot

Workshop pb pemandu wisata
Workshop pb pemandu wisataWorkshop pb pemandu wisata
Workshop pb pemandu wisata
Yayasan TERANGI
 

What's hot (20)

Tour panning process
Tour panning processTour panning process
Tour panning process
 
Workshop pb pemandu wisata
Workshop pb pemandu wisataWorkshop pb pemandu wisata
Workshop pb pemandu wisata
 
Industri pariwisata
Industri pariwisataIndustri pariwisata
Industri pariwisata
 
Hukum kepariwisataan
Hukum kepariwisataanHukum kepariwisataan
Hukum kepariwisataan
 
Pengantar Kepariwisataan
Pengantar KepariwisataanPengantar Kepariwisataan
Pengantar Kepariwisataan
 
Konsep Ekowisata
Konsep EkowisataKonsep Ekowisata
Konsep Ekowisata
 
Community Based Tourism Desa Wisata
Community Based Tourism Desa WisataCommunity Based Tourism Desa Wisata
Community Based Tourism Desa Wisata
 
Kuliah 3 motif dan-atraksi-wisata-atraksi
Kuliah 3 motif dan-atraksi-wisata-atraksiKuliah 3 motif dan-atraksi-wisata-atraksi
Kuliah 3 motif dan-atraksi-wisata-atraksi
 
Pariwisata dan Budaya dalam Menunjang UMKM
Pariwisata dan Budaya dalam Menunjang UMKMPariwisata dan Budaya dalam Menunjang UMKM
Pariwisata dan Budaya dalam Menunjang UMKM
 
Arah Kebijakan - Kemenparekraf
Arah Kebijakan - KemenparekrafArah Kebijakan - Kemenparekraf
Arah Kebijakan - Kemenparekraf
 
Konsep pariwisata IT
Konsep pariwisata ITKonsep pariwisata IT
Konsep pariwisata IT
 
Pengembangan Pariwisata Daerah
Pengembangan Pariwisata Daerah Pengembangan Pariwisata Daerah
Pengembangan Pariwisata Daerah
 
KELEMBAGAAN-DESA WISATA -SEPT.pdf
KELEMBAGAAN-DESA WISATA -SEPT.pdfKELEMBAGAAN-DESA WISATA -SEPT.pdf
KELEMBAGAAN-DESA WISATA -SEPT.pdf
 
Geografi pariwisata
Geografi pariwisataGeografi pariwisata
Geografi pariwisata
 
Sesi 2 Industri pariwisata
Sesi 2 Industri pariwisataSesi 2 Industri pariwisata
Sesi 2 Industri pariwisata
 
Pemasaran pariwisata
Pemasaran  pariwisataPemasaran  pariwisata
Pemasaran pariwisata
 
02 konsep kepariwisataan
02 konsep kepariwisataan02 konsep kepariwisataan
02 konsep kepariwisataan
 
BEKERJA SEBAGAI PEMANDU WISATA(1).pptx
BEKERJA SEBAGAI PEMANDU WISATA(1).pptxBEKERJA SEBAGAI PEMANDU WISATA(1).pptx
BEKERJA SEBAGAI PEMANDU WISATA(1).pptx
 
PPT Potensi dan Pengelolaan Sumber Daya Pariwisata
PPT Potensi dan Pengelolaan Sumber Daya PariwisataPPT Potensi dan Pengelolaan Sumber Daya Pariwisata
PPT Potensi dan Pengelolaan Sumber Daya Pariwisata
 
Health and wellness tourism
Health and wellness tourismHealth and wellness tourism
Health and wellness tourism
 

Viewers also liked

PENJELASAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025
PENJELASAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025PENJELASAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025
PENJELASAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025
Anindya Kenyo Larasti
 
Peranan Pariwisata dalam Bidang Sosial-Ekonomi (Modul 2)
Peranan Pariwisata dalam Bidang Sosial-Ekonomi (Modul 2)Peranan Pariwisata dalam Bidang Sosial-Ekonomi (Modul 2)
Peranan Pariwisata dalam Bidang Sosial-Ekonomi (Modul 2)
Rafaella Matitaputty
 
Audit TI - Struktur & Hak Keputusan
Audit TI - Struktur & Hak KeputusanAudit TI - Struktur & Hak Keputusan
Audit TI - Struktur & Hak Keputusan
Gede Harsemadi
 
Sapta pesona
Sapta pesonaSapta pesona
Sapta pesona
hasuma
 
1. pengantar geografi pariwisata tourism geography
1. pengantar geografi pariwisata tourism geography1. pengantar geografi pariwisata tourism geography
1. pengantar geografi pariwisata tourism geography
Brawijaya University
 

Viewers also liked (20)

PENJELASAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025
PENJELASAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025PENJELASAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025
PENJELASAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025
 
Modal dasar pembangunan sektor pariwisata
Modal dasar pembangunan sektor pariwisataModal dasar pembangunan sektor pariwisata
Modal dasar pembangunan sektor pariwisata
 
Skema dan unsur pariwisata
Skema dan unsur pariwisataSkema dan unsur pariwisata
Skema dan unsur pariwisata
 
KEPARIWISATAAN
KEPARIWISATAANKEPARIWISATAAN
KEPARIWISATAAN
 
Manfaat pembangunan pariwisata
Manfaat pembangunan pariwisataManfaat pembangunan pariwisata
Manfaat pembangunan pariwisata
 
Peranan Pariwisata dalam Bidang Sosial-Ekonomi (Modul 2)
Peranan Pariwisata dalam Bidang Sosial-Ekonomi (Modul 2)Peranan Pariwisata dalam Bidang Sosial-Ekonomi (Modul 2)
Peranan Pariwisata dalam Bidang Sosial-Ekonomi (Modul 2)
 
Ekowisata
EkowisataEkowisata
Ekowisata
 
Paparan Bapak Tazbir - Kepala Dinas Pariwisata - Daerah Istimewa Jogjakarta
Paparan Bapak Tazbir - Kepala Dinas Pariwisata - Daerah Istimewa JogjakartaPaparan Bapak Tazbir - Kepala Dinas Pariwisata - Daerah Istimewa Jogjakarta
Paparan Bapak Tazbir - Kepala Dinas Pariwisata - Daerah Istimewa Jogjakarta
 
Ekowisata bahari
Ekowisata bahariEkowisata bahari
Ekowisata bahari
 
Sapta Pesona Pariwisata
Sapta Pesona PariwisataSapta Pesona Pariwisata
Sapta Pesona Pariwisata
 
Audit TI - Struktur & Hak Keputusan
Audit TI - Struktur & Hak KeputusanAudit TI - Struktur & Hak Keputusan
Audit TI - Struktur & Hak Keputusan
 
Sapta pesona
Sapta pesonaSapta pesona
Sapta pesona
 
Slide geografi pariwisata
Slide geografi pariwisataSlide geografi pariwisata
Slide geografi pariwisata
 
Komponen kegiatan pariwisata
Komponen kegiatan pariwisataKomponen kegiatan pariwisata
Komponen kegiatan pariwisata
 
Geografi pariwisata indonesia (manajemen resort dan leisure) pendahuluan
Geografi pariwisata indonesia (manajemen resort dan leisure)    pendahuluanGeografi pariwisata indonesia (manajemen resort dan leisure)    pendahuluan
Geografi pariwisata indonesia (manajemen resort dan leisure) pendahuluan
 
Kebijakan pembangunan pariwisata kabupaten sikka
Kebijakan pembangunan pariwisata kabupaten sikkaKebijakan pembangunan pariwisata kabupaten sikka
Kebijakan pembangunan pariwisata kabupaten sikka
 
Teori sistem dunia
Teori sistem duniaTeori sistem dunia
Teori sistem dunia
 
Posisi rencana induk dan rencana detail kspn
Posisi rencana induk dan rencana detail kspnPosisi rencana induk dan rencana detail kspn
Posisi rencana induk dan rencana detail kspn
 
1. pengantar geografi pariwisata tourism geography
1. pengantar geografi pariwisata tourism geography1. pengantar geografi pariwisata tourism geography
1. pengantar geografi pariwisata tourism geography
 
M01 Pengantar Filsafat dan Pariwisata
M01 Pengantar Filsafat dan PariwisataM01 Pengantar Filsafat dan Pariwisata
M01 Pengantar Filsafat dan Pariwisata
 

Similar to Prinsip - Prinsip Kepariwisataan Agenda 21

Ekowisata dalam pariwisata berkelanjutan .pptx
Ekowisata dalam pariwisata berkelanjutan .pptxEkowisata dalam pariwisata berkelanjutan .pptx
Ekowisata dalam pariwisata berkelanjutan .pptx
oceupiupiedu
 
Ahmad Zaky Muttaqien_126209201043_UTS kepariwisataan.docx
Ahmad Zaky Muttaqien_126209201043_UTS kepariwisataan.docxAhmad Zaky Muttaqien_126209201043_UTS kepariwisataan.docx
Ahmad Zaky Muttaqien_126209201043_UTS kepariwisataan.docx
zakyMuttaqien
 
Uu10 2009 - kepariwisataan
Uu10 2009 - kepariwisataanUu10 2009 - kepariwisataan
Uu10 2009 - kepariwisataan
Penataan Ruang
 

Similar to Prinsip - Prinsip Kepariwisataan Agenda 21 (20)

Konsep Pariwisata Berkelanjutan_Minggu ke 11.ppt
Konsep Pariwisata Berkelanjutan_Minggu ke 11.pptKonsep Pariwisata Berkelanjutan_Minggu ke 11.ppt
Konsep Pariwisata Berkelanjutan_Minggu ke 11.ppt
 
Analisis siklus hidup destinasi pariwisata bali kajian ekonomi pariwisata ter...
Analisis siklus hidup destinasi pariwisata bali kajian ekonomi pariwisata ter...Analisis siklus hidup destinasi pariwisata bali kajian ekonomi pariwisata ter...
Analisis siklus hidup destinasi pariwisata bali kajian ekonomi pariwisata ter...
 
Ekowisata dalam pariwisata berkelanjutan .pptx
Ekowisata dalam pariwisata berkelanjutan .pptxEkowisata dalam pariwisata berkelanjutan .pptx
Ekowisata dalam pariwisata berkelanjutan .pptx
 
Ahmad Zaky Muttaqien_126209201043_UTS kepariwisataan.docx
Ahmad Zaky Muttaqien_126209201043_UTS kepariwisataan.docxAhmad Zaky Muttaqien_126209201043_UTS kepariwisataan.docx
Ahmad Zaky Muttaqien_126209201043_UTS kepariwisataan.docx
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalah
 
PARIWISATA BERKELANJUTAN.pdf
PARIWISATA BERKELANJUTAN.pdfPARIWISATA BERKELANJUTAN.pdf
PARIWISATA BERKELANJUTAN.pdf
 
1689-25377-1-PB.pdf
1689-25377-1-PB.pdf1689-25377-1-PB.pdf
1689-25377-1-PB.pdf
 
3.BAB_II (1).pdf
3.BAB_II (1).pdf3.BAB_II (1).pdf
3.BAB_II (1).pdf
 
Concept WTD-World Tourism Day Indonesia (2021).pdf
Concept WTD-World Tourism Day Indonesia (2021).pdfConcept WTD-World Tourism Day Indonesia (2021).pdf
Concept WTD-World Tourism Day Indonesia (2021).pdf
 
Modul perkuliahan
Modul perkuliahanModul perkuliahan
Modul perkuliahan
 
Pengembangan eco tourism untuk konservasi sumber daya
Pengembangan eco tourism untuk konservasi sumber dayaPengembangan eco tourism untuk konservasi sumber daya
Pengembangan eco tourism untuk konservasi sumber daya
 
MAKALAH WADUK JATILUHUR KELOMPOK 4
MAKALAH WADUK JATILUHUR KELOMPOK 4MAKALAH WADUK JATILUHUR KELOMPOK 4
MAKALAH WADUK JATILUHUR KELOMPOK 4
 
pertemuan 2
pertemuan 2pertemuan 2
pertemuan 2
 
Makalah pariwisata
Makalah pariwisataMakalah pariwisata
Makalah pariwisata
 
Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang KepariwisataanUndang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
 
Uu10 2009 - kepariwisataan
Uu10 2009 - kepariwisataanUu10 2009 - kepariwisataan
Uu10 2009 - kepariwisataan
 
Uu no. 10 thn 2009 ttg kepariwisataan
Uu no. 10 thn 2009 ttg kepariwisataanUu no. 10 thn 2009 ttg kepariwisataan
Uu no. 10 thn 2009 ttg kepariwisataan
 
Uu NOMOR 10.TAHUN 2009 TENTANG Kepariwisataan
Uu NOMOR 10.TAHUN 2009 TENTANG KepariwisataanUu NOMOR 10.TAHUN 2009 TENTANG Kepariwisataan
Uu NOMOR 10.TAHUN 2009 TENTANG Kepariwisataan
 
PENGEMBANGAN WISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT.pptx
PENGEMBANGAN WISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT.pptxPENGEMBANGAN WISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT.pptx
PENGEMBANGAN WISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT.pptx
 
Konsep_Pengembangan_Kawasa_Pariwisata.pptx
Konsep_Pengembangan_Kawasa_Pariwisata.pptxKonsep_Pengembangan_Kawasa_Pariwisata.pptx
Konsep_Pengembangan_Kawasa_Pariwisata.pptx
 

Recently uploaded

Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
novibernadina
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
JarzaniIsmail
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
ssuser35630b
 

Recently uploaded (20)

Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
 
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptxRegresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXAKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
 
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfModul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
 

Prinsip - Prinsip Kepariwisataan Agenda 21

  • 1.
  • 3.
  • 4.
  • 5. Latar Belakang Dalam sektor pariwisata, respons berkisar sekitar konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan dan pariwisata berkelanjutan, yang menitikberatkan pada ‘pengelolaan seluruh sumber daya sedemikian rupa hingga kita dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan estetika, seraya mempertahankan keterpaduan budaya, proses ekologi yang penting, keragaman biologi dan sistem pendukung kehidupan’ (Tourism Canada disebutkan dalam Murphy, 1994: 279)
  • 6. Latar Belakang Pada masa kini tampaknya pariwisata berkelanjutan adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggolongkan semua produk pariwisata yang ramah lingkungan
  • 7. Latar Belakang  Menurut World Tourism Organization (WTO) pembangunan berkelanjutan meliputi meningkatkan mutu kehidupan penduduk lokal, memberikan pengalaman yang bermutu kepada wisatawan, dan mendukung sumber daya lingkungan yang digunakan sistem pariwisata (WTO, 1993, 1997). Karena itu, WTO menjelaskan, pembangunan berkelanjutan harus berdasarkan perkembangan hubungan antara industri pariwisata, pendukung lingkungan dan masyarakat (WTO, 1993). Hubungan ini mencakup tiga prinsip pembangunan berkelanjutan (WTO, 1993: 10; Mowforth dan Munt, 1998: 105-11). 1. Kelanjutan ekologi – pembangunan yang sesuai dengan perawatan proses ekologi yang diperlukan, keragaman biologi dan sumber daya biologi 2. Kelanjutan sosial dan budaya – pembangunan yang meningkatkan pengendalian manusia terhadap kehidupannya, yang sesuai dengan kebudayaan dan nilai-nilai manusia yang dipengaruhi pembangunan tersebut dan yang mempertahankan serta memperkuat identitas masyarakat 3. Kelanjutan ekonomi – pembangunan yang efisien secara ekonomi, dengan sumber daya yang dikelola sedemikian rupa sehingga dapat mendukung generasi di masa datang.
  • 8. Latar Belakang Agenda 21 untuk perjalanan dan pariwisata (WTO/WTTC/EC, 1995) menyediakan kerangka kerja untuk pembangunan yang berkelanjutan. Agenda ini menguraikan 12 prinsip yang memadu pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, 9 langkah yang harus dilaksanakan untuk sektor pemerintah dan 10 wilayah prioritas untuk sektor swasta. Prinsip umum menguraikan garis besar dalam dokumen yang dapat diterapkan pada tingkat-tingkat yang berbeda, dengan fokus khusus pada tingkat lokal. Mereka menyarankan produk pariwisata harus terdiri atas unsur berkelanjutan dan sektor pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan kemajuan menuju tercapainya pembangunan berkelanjutan.
  • 9. Latar Belakang Strategi tersebut lebih jauh dikembangkan dalam ‘Green Paper on Tourism’ (EC, 1995) yang fokusnya terletak pada penciptaan hubungan positif antara pengembangan ekonomi dan ekologi. Kertas kerja tersebut menyatakan bahwa daya tarik daerah tujuan wisata dan dasar ekonomi pariwisata tergantung pada konservasi dan pengelolaan sumber daya alam dan budaya. Titik berat berada pada (EC, 1995): 1. Kesejahteraan wisatawan 2. Perlindungan sumber daya 3. Dorongan untuk berkembang dan lebih banyak organisasi yang kompetitif 4. Taksiran biaya penggunaan sumber daya oleh wisatawan
  • 10. Agenda 21 1. Perjalanan dan pariwisata semestinya dapat membantu manusia mencapai kehidupan yang sehat dan produktif selaras dengan alam
  • 11. Agenda 21 2. Perjalanan dan pariwisata semestinya dapat berkontribusi terhadap konservasi, perlindungan, dan pemugaran ekosistem bumi
  • 12. Agenda 21 3. Perjalanan dan pariwisata semestinya didasarkan pada pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
  • 13. Agenda 21 4. Bangsa-bangsa seyogyanya bekerjasama untuk mempromosikan sistem ekonomi terbuka dimana perdagangan internasional dalam layanan perjalanan dan pariwisata dapat berlangsung secara berkelanjutan
  • 14. Agenda 21 5. Sistem perlindungan dalam perdagangan layanan perjalanan dan pariwisata semestinya dihentikan atau dibalik
  • 15. Agenda 21 6. Pariwisata, keamanan, pembangunan dan perlindungan lingkungan saling tergantung satu dengan lainnya
  • 16. Agenda 21 7. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan semestinya merupakan bagian integral dari proses pembangunan kepariwisataan
  • 17. Agenda 21 8. Isu pembangunan pariwisata semestinya ditangani oleh warganegara yang bersangkutan, dan keputusan perencanaan harus diambil pada tingkat lokal
  • 18. Agenda 21 9. Bangsa-bangsa akan saling mengingatkan mengenai bencana alam yang dapat mempengaruhi wisatawan atau wilayah wisatawan
  • 19. Agenda 21 10. Peran serta kaum wanita diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, karena itu kaum wanita selayaknya diberi kesempatan untuk bekerja dalam bidang perjalanan dan pariwisata
  • 20. Agenda 21 11. Pengembangan pariwisata semestinya mengenal dan mendukung identitas, budaya dan minat penduduk asli
  • 21. Agenda 21 12. Undang-undang internasional yang melindungi lingkungan semestinya dihormati oleh industri perjalanan dan pariwisata di seluruh dunia