1. MATERI PKN KELAS XI SEMESTER 2
BAB IV
HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ORGANISASI INTERNASIONAL
Standar Kompetensi :
4. Menganalisis Hubungan internasional dan Organisasi Internasional
Kompetensi Dasar :
4.1 Mendeskripsikan pengertian, pentingnya dan sarana-sarana hubungan internasional
bagi suatu negara
4.2 Menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional
4.3 Menganalisis fungsi Perwakilan diplomatic
4.4 Mengkaji Peranan organisasi Internasional ( ASEAN, AA, PBB ) dalam meningkatkan
hubungan internasional
4.5 Menghargai kerjasama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia
URAIAN MATERI
Manusia sebagai makhluk sosial, baru memiliki arti apabila bekerja sama dengan sesamanya.
Manusia dalam hidup berbangsa dan negara akan dapat melangsungkan kehidupannya jika
mengadakan hubungan dengan bangsa lain. Tidak ada satu negara di dunia ini yang dapat
hidup sendiri dan tidak melibatkan diri dengan negara lain. Karena, pada dasarnya antara
negara yang satu dengan negara yang lain terdapat hubungan saling ketergantungan.
Dalam rangka peningkatan kualitas kerja sama internasional, bangsa Indonesia harus
mampu meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan
diplomasi pro aktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia
Internasional.
Bangsa Indonesia, dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan politik
luar negeri yang bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional, serta berlandaskan
pada prinsip persamaan derajat, serta tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

2. Kesadaran akan prinsip hubungan internasional menegaskan perlunya kerja sama
dengan bangsa lain. Hal ini juga mempengaruhi sepak terjang bangsa Indonesia dalam
masyarakat Internasional, baik dalam melaksanakan politik luar negeri maupun
keterlibatannya dalam berbagai organisasi Internasional. Dengan demikian timbul
permasalahan, Bagaimanakah negara Indonesia membina hubungan dengan negara-negara di
dunia ? Apa saja yang dilakukan bangsa Indonesia dalam organisasi Internasional ?
4.1 Mendeskripsikan Pengertian, Pentingnya, dan Sarana - sarana Hubungan Inter-
nasional bagi Suatu Negara
1.Pengertian Hubungan Internasional
Hubungan internasional adalah hubungan yang diadakan oleh suatu bangsa atau
negara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut buku Rencana Strategi
Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI ( Renstra ), hubungan internasional adalah
hubungan antarbangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara
untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut.
Hubungan ini di dalam Encyclopedia Americana dilihat sebagai hubungan
antarnegara atau antarindividu dari negara yang berbeda-beda, baik berupa hubungan
politis, budaya, ekonomi ataupun hankam. Konsep ini berhubungan erat dengan
subjek-subjek, seperti organisasi internasional, diplomasi, hukum internasional dan
politik internasional.
Hubungan Internasional dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 disebut
dengan hubungan luar negeri. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa
hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan
internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau
lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.
Pengertian hubungan internasional juga dikemukakan oleh para ahli, antara lain:
a. Charles A. MC. Clelland
Hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang
mengelilingi interaksi.
b.Warsito Sunaryo
Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan –
kesatuan social tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang
mengelilingi interaksi. Adapun yang dimaksud dengan kesatuan-kesatuan social
tertentu, bisa diartikan sebagai negara, bangsa maupun organisasi negara
sepanjang hubungan bersifat internasional.
c. Tygve Nathiessen

3. Hubungan internasional merupakan bagian dari ilmu politik dan karena itu
komponen-komponen hubungan internasional meliputi politik internasional,
organisasi dan administrasi internasional dan hukum internasional.
Konsep hubungan internasional berhubungan erat dengan subjek-subjek
internasional, seperti organisasi internasional, hukum internasional, politik
internasional termasuk diplomasi.
Jika dilihat dari subyeknya, hubungan internasional dapat berupa:
a. hubungan individual, yaitu hubungan antarpribadi atau perorangan (interpersonal)
antara warga negara suatu negara dengan warga negara dari negara lain. Individu-
individu tersebut saling mengadakan kontak-kontak pribadi sehingga timbul
kepentingan timbal balik diantara keduanya.
Misalnya: turis, pelajar, mahasiswa.
b. hubungan antar kelompok, yaitu hubungan antara kelompok-kelompok tertentu
dari suatu negara dengan kelompok – kelompok tertentu dari negara lain.
Kelompok-kelompok tersebut dapat mengadakan hubungan secara periodik,
insidental maupun permanen.
Misalnya hubungan antarlembaga sosial, antarlembaga agama, antarorganisasi
sosial politik.
c. hubungan antarnegara, yaitu hubungan antarbadan publik/pemerintah/lembaga
negara yang dengan negara lainnya dalam pergaulan internasional. Dalam
hubungan ini negara bertindak sebagai institusi.
Jika dilihat dari sifatnya, hubungan internasional dapat berupa;
a. hubungan bilateral, yaitu hubungan yang melibatkan dua negara.
b.Hubungan multilateral, yaitu hubungan yang melibatkan banyak negara
c. Hubungan regional, yaitu hubungan yang dilakukan oleh beberapa negara dalam
satu kawasan (region)
d. Hubungan internasional, yaitu hubungan yang melibatkan lebih dari dua negara
dan tidak terikat pada suatu kawasan.
2.Asas-asas hubungan internasional
Dalam hubungan internasional, dikenal beberapa asas yang didasarkan pada
daerah dan ruang lingkup berlakunya ketentuan hukum bagi daerah dan warga negara
masing-masing.
Ada tiga asas dalam hubungan internasional yang saling mempengaruhi, yaitu:
a. Asas Teritorial

4. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini,
negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di
wilayahnya. Jadi terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah
tersebut berlaku hukum asing ( internasional sepenuhnya)
b.Asas Kebangsaan
Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara terhadap warga negaranya.
Menurut asas ini, setiap warga negara dimanapun ia berada tetap mendapatkan
perlakuan hukum dari negaranya.Asas ini mempunyai kekuatan extraterritorial,
artinya hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya,
walaupun di negara asing.
c. Asas Kepentingan Umum
Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur
kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini negara dapat
menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut
dengan kepentingan umum. Jadi hukum tidak tidak terikat pada batas-batas
wilayah suatu negara.
3.Pentingnya hubungan internasional bagi Suatu Negara
Hubungan Internasioal menjadi penting bagi suatu negara, karena di masa sekarang
diyakini bahwa tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri. Dengan adanya
hubungan internasional, pencapaian tujuan negara akan lebih mudah dilakukan dan
perdamaian dunia lebih mudah diciptakan.
Dengan demikian tak satu bangsa pun di dunia ini dapat membebaskan diri dari keterlibatan
dengan bangsa dan negara lain. Bagi suatu negara hubungan dan kerjasama
internasional sangat penting. Menurut Mochtar Kusumaatmadja (1982), hubungan
dan kerja sama tersebut timbul karena adanya kebutuhan yang disebabkan antara lain
oleh pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di
dunia.
Jadi, ada saling ketergantungan dan membutuhkan antarbangsa. Ketergantungan terjadi
dipelbagai bidang kehidupan baik perdagangan, kebudayaan, ilmu pengetahuan,
keagamaan, sosial maupun olah raga. Disamping itu, hubungan dan kerja sama
internasional juga penting untuk :
a. memelihara dan menciptakan hidup berdampingan secara damai dan adil dengan
bangsa lain;
b. mencegah dan menyelesaikan konflik, perselisihan, permusuhan atau
persengketaan yang mengancam perdamaian dunia sebagai akibat adanya
kepentingan nasional yang berbeda di antara bangsa dan negara di dunia;
c.mengembangkan cara penyelesaian masalah secara damai melalui perundingan dan
diplomasi yang lazim ditempuh negara-negara beradab, cinta damai dan
berpegang kepada nilai-nilai etik dalam pergaulan antarbangsa;

5. d.membangun solidaritas dan sikap saling menghormati antarbangsa;
e. membantu bangsa lain yang terancam keberadaannya sebagai akibat pelanggaran
atas hak-hak kemerdekaan yang dimiliki;
f. berpartisipasi dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social;
g. menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, kelangsungan keberadaan dan
kehadirannya ditengah bangsa-bangsa lain.
Beberapa faktor yang ikut menentukan dalam proses hubungan internasioanal,
baik secara bilateral maupun multilateral antara lain adalah kekuatan nasional, jumlah
penduduk, sumber daya dan letak geografis.
Suatu negara dapat mengadakan hubungan internasional manakala kemerdekaan
nya telah diakui oleh negara lain, baik secara de facto, maupun de jure. Perlunya
kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor
berikut:
a. Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik
melaui kudeta maupun intervensi dari negara lain.
b. Faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa
suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan
negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam memecahkan masalah-
masalah ekonomi, politik, hukum sosial budaya dan pertahanan keamanan.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pendorong
hubungan internasional adalah sebagai berikut.
a. Faktor kodrat manusia sebagai makhluk social yang harus mengadakan kerjasama
dengan sesama.
b. Faktor wilayah yang saling berjauhan akan mengakibatkan timbulnya kerja sama
regional dan internasional
c. Faktor pertumbuhan bangsa dan negara itu sendiri.
d.Faktor kepentingan nasional yang tidak selamanya dapat dipenuhi di dalam negeri
sendiri.
e. Faktor tanggung jawab sebagai warga dunia untuk mewujudkan kehidupan yang
aman, tertib serta damai.
Disamping itu hubungan kerjasama antar negara di dunia diperlukan guna memenuhi
kebutuhan hidup dan eksistensi keberadaan suatu negara dalam tata pergaulan
internasional, disamping demi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan hidup yang
merupakan dambaan setiap manusia dan negara di dunia.

6. Kerjasama antarbangsa di dunia didasari atas sikap saling menghormati dan saling
menguntungkan. Kerja sama internasional antara lain bertujuan untuk :
a.Memacu pertumbuhan ekonomi seiap negara.
b. Menciptakan saling pengertian antarbangsa dalam membina dan menegakkan
perdamaian dunia.
c.Menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.
TUGAS INDIVIDU
Sebutkan bentuk-bentuk hubungan kerjasama antara Indonesia dengan negara lain,
dengan mengisi tabel di bawah ini !
No Bentuk kerjasama Perwujudannya Manfaat bagi Indonesia
1
2.
Kerjasama bilateral
Kerjasama
multilateral
a. ………………
b. ………………
c. ………………
d. .....……………
a. ……………….
b. ………………..
c. ……………….
d. ……………….
a. ………………..
b. ………………..
c. ………………..
d. ………………..
a.………………..
b.………………..
c.……………….
d.……………….
4.Sarana-sarana Hubungan Internasional Bagi Suatu Negara
a.Politik Luar Negeri
1)Pengertian Politik Luar Negeri
Prof. Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik mengatakan bahwa politik adalah
bermacam-macam kegiatan dalam sutu sistem politik (negara) yang menyangkut
proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan
itu. Luar Negeri adalah daerah, tempat atau wilayah yang bukan merupakan
bagian dari daerah, tempat, atau wilayah sendiri. Dalam pengertian kita sehari-
hari, luar negeri diartikan negara-negara lain di luar negara Indonesia.
Berdasarkan pengertian di atas, dapat diartikan bahwa politik luar negeri
adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang
menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem dan melaksanakan
tujuan-tujuan itu dalam mengadakan hubungan dengan negara-negara lain atau
dalam pergaulan internasional. Atau dengan kata lain politik luar negeri adalah

7. kebijakan yang di tetapkan suatu negara untuk mengatur mekanisme hubungan
dengan negara lain.
Dalam Undang-Undang No. 37 tahun 1999 dijelaskan tentang pengertian
politik luar negeri, yaitu kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik
Indonesia yang diambil dalam melakukan dengan negara lain, organisasi
internasional, subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi
masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.
2)Sejarah Politik Luar Negeri Indonesia
Politik luar negeri Indonesia merupakan hasil perkembangan sejarah
ketatanegaraan selama kurun waktu yang panjang. Pada tahun-tahun pertama
berdirinya, negara Indonesia menghadapi persoalan yang penting, antara lain
usaha konsolidasi bagi kelangsungan hidup negara. Ancaman terhadap
kemerdekaan Indonesia datang dari pihak Belanda yang ingin kembali menjajah
negara Indonesia. Ancaman ini, menyebabkan pemerintah Indonesia
merumuskan politik luar negerinya.
Pada tanggal 2 September 1948, pemerintah Indonesia mengumumkan pendirian politik
luar negerinya dihadapan badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat yang
antara lain berbunyi : “….. tetapi mestikah kita, bangsa Indonesia yang
memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih
antara pro – Rusia atau pro – Amerika ? Apakah tak ada pendirian lain yang
harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita”.
Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil adalah pendirian untuk
menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, tetapi harus tetap
menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan
tujuan sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya. Keterangan inilah yang
kemudian menjadi dasar pertimbangan politik luar negeri Indonesia yang bebas
dan aktif.
3)Landasan Politik Luar Negeri Indonesia
Landasan pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam
pasal 2 UU No. 37 Tahun 1999 dinyatakan bahwa hubungan luar negeri dan
politik luar negeri didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, dan Garis-Garis Besar
haluan Negara.
Dengan demikian Landasan bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia
adalah sebagai berikut :
a. Landasan idiil : Pancasila
b. Landasan Konstitusional : UUD 1945
c. Landasan operasional :

8. -Ketetapan-Ketetapan MPR
-Kebijakan Presiden berupa Keppres
-Kebijakan Menlu antara lain peraturan Menlu
4)Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia
Politik luar negeri Indonesia antara lain bertujuan sebagai berikut :
a. Pembentukan satu negara Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan
negara kebangsaan yang demokrasi dengan wilayah kekuasaan dari sabang
sampai merauke.
b. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur materialo dan spiritual
dalam wadah negara kesatuan RI.
c. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara RI dan semua negara di
dunia.
Mengenai tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, Drs.
Moh. Hatta dalam bukunya Dasar Politik Luar negeri Republik Indonesia,
merumuskan sebagai berikut :
a.Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.
b. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar
kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dapat
dihasilkan sendiri.
c.Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai,
Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan
untuk memperbesar kemakmuran rakyat.
d. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksana cita-cita yang
tersimpul di dalam Pancasila, dasar, dan filsafat negara kita.
5) Pedoman Perjuangan Politik Luar Negeri Indonesia
Pedoman perjuangan politik luar negeri yang bebas aktif berdasarkan pada faktor-faktor
sebagai berikut :
a. Dasa Sila Bandung yang mencerminkan solidaritas negara-negara Asia dan
Afrika, dan perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme dalam
segala bentuk dan manivestasinya serta mengandung sifat non intervensi
(tidak turut campur urusan negara lain).
b.Prinsip bahwa masalah Asia hendaknya dipecahkan oleh bangsa Asia sendiri
dengan kerja sama regional.

9. c. Pemulihan kembali kepercayaan negara-negara/bangsa-bangsa lain terhadap
maksud dan tujuan revolusi Indonesia dengan cara memperbanyak kawan
daripada lawan, menjauhkan kontradiksi dengan mencari keserasian yang
sesuai dengan falsafah Pancasila.
d. Pelaksanaan dilakukan dengan keluwesan dalam pendekatan dan
penanggapan sehingga pengarahannya harus dilakukan untuk kepentingan
nasional terutama kepentingan ekonomi rakyat.
6) Prinsip-prinsip Pokok Politik Luar Negeri Indonesia
Berdasarkan Pengumuman pemerintah tanggal 2 September 1948 di hadapan
Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, yang menjadi prinsip-prinsip pokok
politik luar negeri RI sebagai berikut :
a.Negara kita menjalankan politik damai.
b. Negara kita bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai
dengan tidak mencampuri soal susunan dan corak pemerintahan negeri
masing-masing.
c. Negara kita memperkuat sendi-sendi hokum internasional dan organisasi
internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal.
d. Negara kita berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran
internasional.
e. Negara kita membantu pelaksanaan keadilan social internasional dengan
berpedoman pada Piagam PBB.
f. Negara kita dalam lingkungan PBB berusaha menokong perjuangan
kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah sebab tanpa kemerdekaan,
persaudaraan, dan perdamaian internasional itu tidak akan tercapai.
7) Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia
Dalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera, negara kita
harus tetap melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif.
a. Bebas, artinya kita bebas menentukan sikap dan pandangan kita terhadap
masalah-masalah internasional dan terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan
raksasa dunia yang secara ideologis bertentangan.
b.Aktif,artinya kita dalam politik luar negeri senantiasa aktif memperjuangkan
terbinanya perdamaian dunia.
Perwujudan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, dapat dilihat
dari contoh sebagai berikiut :

10. a. Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 yang melahirkan
semangat dan solidaritas negara-negara Asia afrika yang kemudian
melahirkan Deklarasi Bandung.
b. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu negara pendiri Gerakan Non Blok
tahun 1961 yang berusaha membantu dunia Internasional untuk meredakan
ketegangan perang dingin antara Blok barat dan Blok Timur.
c. Indonesia juga aktif di dalam merintis dan mengembangkan organisasi di
kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
d. Ikut aktif membantu penyelesaian konflik di Kamboja, perang saudara di
Bosnia, pertikaian dan konflik antara pemerintahan Filipina dan bangsa
Moro, dan lain-lain.
Dalam pasal 4 UU No 37 Tahun 1999 dinyatakan bahwa politik luar negeri
dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, antisipatif, tidak sekedar
rutin, dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes
dalam pendekatan
1)Pengertian Diplomasi
Kata diplomasi berasal dari bahasa yunani dan Latin, yaitu diploma,
yang artinya piagam atau surat perjanjian. Dalam perkembangannya,
diplomasi diartikan kegiatan yang menyangkut hubungan antarnegara atau
hubungan resmi suatu negara dengan negara lain. Segala hal ihwal yang
berkenaan dengan diplomasi disebut dengan diplomatic, sedangkan
petugas-petugas yang melaksanakantugas diplomatic atau kegiatan disebut
diplomat.
Seorang diplomat mempunyai tiga fungsi dalam mewakilim negaranya,
yaitu:
a) Sebagai lambang; maksudnya diplomat merupakan lambang prestisen
nasional di luar negeri, sedangkan di lain pihak proses penerimaan
diplomat di negara penerima merupakan ujian penghargaan negara
penerima terhadap negara pengirim, misalnya dalam upacara resmi dan
upacara kebesaran lainnya.
b) Sebagai wakil yuridis yang sah menurut hukum dalam hubungan
internasional; maksudnya diplomat mebuat dan menandatangani
perjanjian yang mengikat menurut hukum, mengumumkan pernyataan,
dan mempunyai wewenang untuk meratifikasi dokumen yang telah
disahkan oleh negara pengirim
c) Sebagai perwakilan politik; maksudnya seorang diplomat meneruskan
semua keinginan negara pengirim sesuai dengan garis yang telah
digariskan.

11. Seorang diplomat mengemban tugas penting dan sangat menentukan
bagai Negara yang diwakilinya. Menurut Sir H. Nicolson dalam bukunya
Diplomacy, seorang diplomat harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu:
a)Kejujuran ( aruthulness)
b)Ketelitian (precision)
c)Ketenangan (calm)
d)Temperamen yang baik(good temperate)
e)Kesabaran dan kesederhanaan (patience and medesty)
f)Kesetiaan (loyalty)
2)Kegiatan dan Tujuan Diplomasi
Kegiatan diplomasi dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk yaitu
diplomasi politik, ekonomi, social dan penerangan serta pertahanan dan
keamanan. Kegiatan diplomasi meliputi:
a) menentukan tujuan dengan mempergunakan semua daya dan tenaga
untuk mencapai tujuan tersebut;
b)menyesuaikan dari kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasional
sesuai dengan daya dan tenaga yang ada;
c) menentukan sesuai dan tidaknya tujuan nasioanal dengan kepentingan
bangsa atau negara lain;
d)mempergunakan sarana dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya;
Kegiatan diplomasi merupakan hal yang sangat penting dalam
hubungan antarnegara. Kegagalan dalam melaksanakan kegiatan diplomasi
dapat membahayakan perdamaian dan ketertiban dunia. Tujuan diplomasi
adalah mengusahakan agar pihak-pihak yang mengadakan mendapatkan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat masing-masing.
3)Alat Perlengkapan atau Instrumen Diplomasi
Alat perlengkapan atau instrument dalam melaksanakan diplomasi ada
dua, yaitu.
a)Perwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatik ditugaskan atau ditempatkan di negara lain.
Perwakilan diplomatik merupakan penyambung lidah di negara yang
di wakilinya

12. b)Departemen luar negeri
Departemen luar negeri merupakan unsur pelaksana dari seluruh
kegiatan politik luar negeri suatu negara.
b.Peranan Departemen Luar negeri
Departemen luar negeri biasanya bertempat di ibukota negara. Departemen
luar negeri merupakan pusat dari seluruh kegiatan politik luar negeri suatu
negara. Di departemen luar negeri bahan-bahan dari berbagai sumber diolah dan
dirumuskan, kemudian dinilai. Hasil penilaian ini akan dijadikan pedoman
dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
1)Kedudukan dan Tugas Pokok Departemen Luar Negeri
Departemen luar negeri Republik Indonesia dibentuk berdasarkan
Keputusan Presiden No 44 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Organisasi
departemen. Departemen luar negeri adalah bagian dari pemerintah negara
yang dipimpin oleh seorang menteri dan bertanggungjawab langsung
kepada presiden.Tugas pokok departemen luar negeri adalah
menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan
di bidang politik dan hubungan luar negeri.
2)Tugas Umum dan Peranan Departemen Luar Negeri
Tugas umum departemen luar negeri antara lain sebagai berikut.
a) Menjaga agar pelaksanaan politik luar negeri Indonesia tidak
menyimpang dari peraturan pemerintah dan tetap berpedoman kepada
kepentingan nasional;
b)Menjaga nama baik, kedaulatan dan martabat Republik Indonesia di mata
internasional
Departemen luar negeri Republik Indonesia juga mempunyai tugas-
tugas khusus yang biasanya dijalankan oleh lembaga-lembaga di bawah
departemen luar negeri, antara lain, yaitu:
a) Merumuskan kebijakan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan
serta perijinan di bidang politik dan hubungan luar negeri sesuai
dengan kebijakan menteri luar negeri. Tugas ini dibebankan kepada
Dirjen Politik Departemen Luar Negeri;
b) Mengadakan pengamanan, penerangan dan pembinaan masyarakat
Indonesia di luar negeri. Tugas ini dilaksanakan oleh Dirjen Hubungan
Sosial Budaya dan Penerangan Luar Negeri;
c) Merumuskan kebijakan teknis, memberikan bimbingan, pembinaan dan
perijinan di bidang protocol, konsuler dan fasilitas diplomatic. Tugas
ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Protokoler dan konsuler.

13. Banyaknya tugas yang harus dilaksanakan oleh departemen luar negeri
menyebabkan departemen ini memiliki peranan penting. Fungsi dan
peranan departemen luar negeri Indonesia dalam mengadakan hubungan
dengan negara-negara lain, antara lain, yaitu:
a) Membawakan aspirasi nasional ke tengah-tengah pergaulan antarnegara
serta melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunanyang
meliputi bidang politik dan hubungan luar negeri;
b) Membantu presiden dan melaksanakan politik luar negeri Republik
Indonesia yang bebas dan aktif dengan berorientasi pada kepentingan
nasional;
c) Melaksanakan dan membina hubungan dengan negara-negara lain, baik
hubungan yang bersifat politis maupun non politis;
d) Mengolah, merumuskan, menilai data-data dan bahan-bahan dari
berbagai sumber, kemudian menentukan langkah-langkah yang
diperlukan;serta
e) Bertanggungjawab atas tugas pengawasan terhadap perwakilan
diplomatic dan konsuler.
Dalam melaksanakan tugas diplomatiknya, departemen luar negeri
harus diberitahu tentang:
a) Pengangkatan anggota-anggota misi, kedatangan, pemberangkatan dan
berakhirnya tugas misi tersebut;
b) Kedatangan dan pemberangkatan orang-orang yang termasuk anggota
misi atau anggota keluarga serta berakhirnya tugas atau keberadaan
mereka;
c) Kedatangan dan pemberangkatan para pembantu yang diperbantukan
kepada pejabat diplomatic;
d) Penempatan warga negara penerima sebagai anggota misi atau sebagai
pembantu pribadi yang mempunyai hak istimewa atau hak kekebalan.
DISKUSI KELOMPOK
Buatlah Kelompok, tiap-tiap kelompok terdiri atas 4 orang !
Carilah melalui media massa contoh-contoh hubungan internasional yang dilakukan oleh
bangsa Indonesia !
Gunakan matrik berikut ini sebagai panduan. Setelah selesai laporkan hasilnya kepada
Guru.

14. No.
Hubungan dengan
Negara
……
Deskripsi singkat
mengenai hubungan
tersebut
Sarana yang
digunakan
1.
2.
3.
4.
4.1Menjelaskan Tahap - Tahap Perjanjian Internasional
1. Pengertian Perjanjian Internasional
Secara umum perjanjian internasional dapat diartikan sebagai suatu persetujuan
yang dinyatakan secara formal antara dua atau lebih negara mengenai penetapan,
penentuan, atau syarat timbal balik tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Dalam perjanjian internasional, pihak-pihak dinyatakan secara sukarela dan
didasarkan pada persamaan kedudukan, serta kepentingan bersama, baik di masa
damai maupun perang. Pada umumnya perjanjian ditaati oleh pihak-pihak yang
mengadakan perjanjian karena adanya adagium “Pacta Sunt Servanda” (persetujuan
antarnegara harus ditaati.
Pengertian perjanjian internasional juga dikemukakan oleh beberapa tokoh atau
ahli, antara lain:
a. Oppenheimer - Lauterpacht
Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang
menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakan
perjanjian.
b.G. Schwarzenberger
Perjanian internasional sebagai suatu persetujuan antara obyek-obyek hukum
internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam
hukum internasional, dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Subyek-
subyek hukum dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional juga negara-
negara.
a. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M.
Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota
masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat
hukum tertentu.
Menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang termasuk perjanjian internasional
antara lain:

15. 1)Perjanjian anta Negara-negara;
2) Perjanjian antara Negara dengan organisasi internasional, misalnya antara
Negara Amerika dengan PBB mengenai status hukum tempat kedudukan
tetap PBB di New York;
3) Perjanjian aantara organisasi internasional dengan organisasi internasional
lainnya;
b.Konferensi Wina 1969
Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau
lebih, yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu.
Tegasnya perjanjian internasional mengatur perjanjian antar negara saja selaku
subyek hukum internasional
c.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000
Perjanjian internasional yaitu perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang
diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan
hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
2.Penggolongan Perjanjian Internasional
a.Penggolongan Menurut Subyeknya
1) Perjanjian antarnegara, misalnya antara negara Indonesia dengan negara
Malaysia
2) Perjanjian antarnegara dengan subyek hukum internasional lainnya, misalnya
antara negara Indonesia dengan ASEAN
3) Perjanjian antara sesame subyek hukum internasional lain selain negara,
misalnya antara ASEAN dengan MEE
b.Penggolongan Menurut Isinya
Perjanjian internasional dapat mencakup berbagai bidang sebagai berikut.
1)Politis, misalnya pakta pertahanan, pakta perdamaian;
2) Ekonomi, misalnya bantuan ekonomi, bantuan keuangan dan perjanjian
perdagangan
3)Hukum, misalnya perjanjian ekstradisi;
4)Batas wilayah, misalnya batas ZEE, landas kontinen;
5)Kesehata, misalnya karantina dan Sars

16. c.Penggolongan Menurut Fungsinya
1) Perjanjian yang membentuk hukum (law making treaties) yaitu suatu
perjanjian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat
internasional secara keseluruhan. Perjanjian ini bersifat multilateral dan
terbuka bagi pihak ketiga.
Contoh: Konvensi Wina Tahun 1958 tentang hubungan diplomatik
2) Perjanjian yang bersifat khusus (treaty contract), yaitu perjanjian yang
menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihk-pihak yang mengadakan
perjanjian saja. Biasanya bersifat bilateral.
Contoh: Perjanjian republik Indonesia dengan RRC mengenai
dwikewarganegaraan
d.Penggolongan Menurut Jumlah Pihak Pihak yang Mengadakan Perjanjian
1)Perjanjian Bilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua negara
2)Perjanjian Multilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh lebih dua negara/
banyak negara.
e.Penggolongan Menurut Bentuknya
1)Perjanjian antar kepala negara (head of state form)
2)Perjanjian antar pemerintah (intergovernmental form)
3)Perjanjian antar menteri (interdepartemental form)
f.Penggolongan Menurut Proses/ Tahapan Pembentukannya
1) Perjanjian yang bersifat penting yang dibuat melalui tiga tahap,yaitu proses
perundingan, penandatanganan. dan ratifikasi.
2) Perjanjian yang bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap, yaitu
perundingan dan penandatanganan.Biasanya digunakan kata persetujuan atau
agreement.
3.Tahap-tahap (Proses) Pembuatan Perjanjian Internasional
Proses pembuatan perjanjian internasional biasanya diatur oleh konstitusi/ undang-undang
dasar atau hukum kebiasaan masing-masing negara. Oleh karena itu dengan
sendirinya tidak ada keseragaman antara negara yang satu dengan negara yang
lainnya. Berdasarkan praktek dari berbagai negara terdapat dua macam proses
pembuatan perjanjian internasional, yaitu
a. Proses yang melaui dua tahap

17. 1)Perundingan (negotiation)
2)Penandatanganan (signature)
b.Proses yang melalui tiga tahap
1)Perundingan (negotiation)
2)Penandatanganan (signature)
3)Pengesahan (ratification)
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 pasal 6,
pembuatan perjanjian internasional dilaksanakan melalui tahap-tahap :
a. Penjajakan
b.Perundingan
c. Perumusan naskah
d.Penerimaan
e. Penandatanganan
Dalam Konvensi Wina tahun 1969, tentang Hukum Perjanjian Internasional
disebutkan bahwa dalam pembuatan perjanjian internasional baik bilateral maupun
multilateral dapat dilakukan melakukan tahap-tahap:
a. Perundingan (negotiation)
Perundingan merupakan tahap awal proses pembuatan perjanjian internasional,
yang dimaksudkan untuk mencapai suatu kesepakatan antara pihak-pihak melalui
wakil-wakilnya yang ditunjuk untuk m,engadakan perundingan.
Menurut tatacara yang berlaku yang dapat mewakili perundingan adalah kepala
negara, menteri luar negeri atau wakil diplomatiknya. Dapat juga diwakili orang
lain yang mendapat surat kuasa penuh (full power). Perundingan ini dapat
dilakukan dalam acara resmi maupun tidak resmi. Cara ini sering disebut dengan
istilah “corridor talk” atau “lobbying” misalnya secara informal di waktu-waktu
istirahat saling bertukar pikiran, saling mempengaruhi dan lain-lain.
b.Penandatanganan (Signature)
Bagi traktat yang harus diratifikasi( melalui tiga tahap), penandatanganan hanya
memberikan arti bahwa utusan-utusan telah menyetujui teks dan bersedia
menerima, serta akan meneruskannya kepada pemerintah yang berhak menolak
atau menerima traktat itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa penandatanganan ini
masih bersifat sementara dan masih harus disahkan oleh badan yang berwenang
di negaranya.

18. Namun bagi perjanjian yang melalui dua tahap, setelah penandatanganan
dilakukan, perjanjian itu telah berlaku sehingga memiliki kekuatan mengikat bagi
negara-negara yang mengadakan perjanjian.
Untuk perjanjian yang bersifat multilateral, penandatangan teks perjanjian sudah
dianggap sah jika 2/3 suara peserta yang hadir memberikan suara, kecuali
ditentukan lain.
c. Pengesahan (ratification)
Perkataan ratifikasi berasal dari bahasa latin ratificare (pengesahan), sedangkan
dalam bahasa Inggris sama dengan confirmation ( penegasan /pengesahan).
Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969 ratifikasi adakah perbuatan negara yang
dalam taraf internasional menetapkan persetujuannya untuk terikat pada suatu
perjanjian internasional yang sudah ditandatangani perutusannya.
Pelaksanaannya tergantung pada hukum nasional negara yang bersangkutan.
Undang-Undang No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian internasional
membedakan pengertian antara ratifikasi dan pengesahan. Pengesahan adalah
perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional
dalam bentuk ratifikasi(ratification), aksesi(accession), penerimaan(acceptance),
dan penyetujuan(approval). Jadi menurut UU ini, ratifikasi merupakan bagian
dari pengesahan. Pemerintah Indonesia akan mengesahkan suatu perjanjian
internasional sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut.
Ratifikasi mempunyai dua arti pokok, yaitu:
1) Persetujuan secara formal terhadap perjanjian yang melahirkan kewajiban-
kewajiban internasional setelah ditandatangani.
2) Persetujuan terhadap rencana perjanjian itu agar supaya menjadi suatu
perjanjian yang berlaku bagi masing-masing negara peserta.
Tujuan ratifikasi adalah memberikan kesempatan kepada negara-negara guna
mengadakan peninjauan serta pengamatan yang seksama apakah negaranya dapat
diikat oleh perjanjian tersebut.
Adapun dasar pembenaran adanya ratifikasi antara lain:
1) Bahwa negara berhak meninjau kembali hasil perundingan perutusannya
sebelum menerima kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian internasional
yang bersangkutan.
2) Negara tersebut mungkin memerlukan penyesuaian hukum nasionalnya
terhadap ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan.
Namun demikian hukum internasional tidak mewajibkan negara yang
perutusannya telah menandatangani hasil perundingan, baik menurut hukum
maupun moral untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Tidak adanya kewajiban
tersebut karena setiap negara adalah berdaulat.

19. Dalam pelaksanaannya, ratifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan
menjadi 3 sistem, yaitu;
1) Sistem ratifikasi yang semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif. Sistem ini
biasa dilakukan oleh raja-raja absolute dan pemerintahan otoriter.
2) Sistem ratifikasi yang semata-mata dilakukan oleh badan legislative. Cara ini jarang
digunakan.
3) Sistem campuran yang dilakukan oleh badan eksekutif dan legislative (Pemerintah dan
DPR). Sistem ini paling banyak digunakan karena peranan legislative dan
eksekutif sama-sama menentukan dalam proses ratifikasi suatu perjanjian
internasional.
Dalam Konvensi Wina tahun 1969, pasal 24 disebutkan bahwa berlakunya sebuah
perjanjian internasional adalah sebagai berikut:
1)Pada saat sesuai dengan yang ditentukan dalam naskah perjanjian tersebut.
2)Pada saat peserta perjanjian mengikat diri dengan perjanjian tersebut bila dalam
naskah tidak disebutkan saat berlakunya. Persetujuan untuk mengikat diri
dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada persetujuan mereka.
Misalnya dengan penandatanganan, ratifikasi, pernyataan turut serta
(accession) ataupun pernyataan menerima(acceptance) dan dapat juga dengan
pertukaran naskah yang telah ditandatangani.
Di Indonesia, pelaksanaan ratifikasi didasarkan pada landasan yuridis
konstitusional UUD 1945 pasal 11 yang berbunyi sebagai berikut:
1) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian
dan perjanjian dengan negara lain
2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainya yang menimbulkan
akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan
kebutuhan keuangan negara dan mengharuskan perubahan atau pembentukan
undang-undang harus dengan persetujuan DPR.
3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan Undang-
undang.
Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 10 UU No 24 Tahun 2000, pengesahan
perjanjian dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:
1)Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan.
2) Perubahan batas wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik
Indonesia
3)Kedaulatan atau hak berdaulat negara.

20. 4)Pembentukan kaidah hukum baru, atau
5)Pinjaman dan atau hibah luar negeri.
Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk seperti
dimaksud dalam pasal 10 UU No 24 Tahun 2000 dilakukan dengan keputusan
presiden.
Berikut ini beberapa contoh yang dapat dikemukakan dalam perjalanan sejarah
bangsa Indonesia.
1) Persetujuan Indonesia dengan Belanda mengenai penyerahan Irian Barat
(sekarang Irian Jaya). Karena pentingnya materi yang diatur dalam
agreement tersebut maka dianggap sama dengan treaty. Sebagai
konsekuensinya, presiden memerlukan persetujuan DPR dalam bentuk
pernyataan pendapat.
2) Persetujuan Indonesia dengan Australia mengenai garis batas wilayah antara
Indonesia dengan Papua New Guinea yang ditandatangani di Jakarta 12
Februari 1973 dalam bentuk agreement. Namun karena pentingnya materi
yang diatur dalam agreement tersebut maka pemgesahannya memerlukan
persetujuan DPR dan dituangkan dalam bentuk undang-undang
3) Persetujua garis batas landas kontinen antara Indonesia dengan Singapura
tentang selat Singapura, 25 Mei 1973. Sebenarnya materi persetujuan ini
cukup penting, namun dalam pengesahannya tidak meminta persetujuan DPR
melainkan dituangkan dalam bentuk keputusan presiden.
4. Berlakunya Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional mulai berlaku pada saat peristiwa berikut :
a. Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang disetujui oleh
negara-negara perunding.
b. Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku segera setelah
perjanjian diikat dan dinyatakan oleh semua negara perunding.
c. Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah perjanjian
itu berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tersebut,
kecuali bila perjanjian menentukan lain.
d. Ketentuan-ketentuan yang mengatur pengesahan teks, pernyataan
persetujuan,suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan tanggal
berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi penyimpanan, dan masalah-masalah lain
yang timbul sebelum berlakunya perjanjian itu, berlaku sejak saat disetujuinya
teks perjanjian itu.

21. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Pemerintah Republik
Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai
berikut :
a. Penandatanganan;
b.Pengesahan;
c. Pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik;
d.Cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.
5.Pembatalan Perjanjian Internasional
Berdasrkan Konvensi Wina 1969 karena berbagai alasan suatu perjanjian dapat
batal, antara lain :
a. Negara peserta atau wakil kuasa penuh melanggar ketentuan hukum nasionalnya
b.Adanya unsur kesalahan (error) pada saat perjanjian itu dibuat.
c. Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta lain
pada waktu pembentukan perjanjian.
d. Adanya unsur penyalahgunaan/kecurangan(corruption) melalui kelicikan atau
penyuapan.
e. Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta.
f.Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional umum.
6.Berakhirnya Perjanjian Internasional
Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional
mengatakan bahwa suatu perjanjian berakhir apabila:
a. Telah tercapainya tujuan perjanjian.
b.Masa berlakunya perjanjian internasional sudah habis.
c. Salah satu pihak peserta perjanjian internasional menghilang, atau punahnya obyek
perjanjian internasional.
d.Adanya persetujuan dari para peserta untuk mengakhiri perjanjian.
e. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang
terdahulu
f. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian
sudah terpenuhi.

22. g. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu
diterima pihak lain.
Berdasarkan pasal 18 UU No 24 Tahun 2000, perjanjian internasional berakhir
apabila:
a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam
perjanjian;
b.Tujuan perjanjian tersebut telah selesai
c. Terdapat perubahan yang mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
d.Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar perjanjian internasional;
e. Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
f.Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
g. Obyek perjanjian hilang;
h.Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.
TUGAS INDIVIDU !
1.Carilah arti dari istilah-istilah dibawah ini dan berilah contohnya masing-masing.
2. Tuliskan secara singkat hasil pekerjaan kalian ke dalam table seperti dibawah ini,
selanjutnya kumpulkan pekerjaan kalian pada guru.
No. Istilah Arti
1. Treaty
2. Convention
3. Protocol
4. Agreement
5. Arrangement
6.
Proses
Verbal
7. Statute
8. Declaration
9.
Modus
Vivendi
10.
Pertukaran
Nota
11. Final Act
12. General Act
13. Charter
14. Pacta
15. Covenant

23. 4.1Menganalisis Fungsi Perwakilan Diplomatik
Perwakilan diplomatik adalah lembaga kenegaraan di luar negeri yang bertugas dalam
membina hubungan politik dengan negara lain. Tugas dan wewenang ini dilakukan oleh
perangkat korps diplomatik, yaitu duta besar, kuasa usaha dan atase-atase. Ketentuan
mengenai perwakilan diplomatik diatur dalam UUD 1945, pasal 13 sebagai berikut :
1. Presiden mengangkat duta dan konsul.
1. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat.
2.Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat.
Kekuasaan Presiden untuk mengangkat dan menerima duta dari negara lain ada dalam
kedudukannya sebagai Kepala Negara. Sedangkan prosedur maupun teknis
pelaksanaannya, diatur oleh Menteri Luar Negeri.
Untuk lebih jelasnya mengenai perwakilan diplomatik akan diuraikan sebagai berikut :
1. Perwakilan Diplomatik
a. Pembukaan/ Pengangkatan, dan Penerimaa Perwakilan Diplomatik
Pada masa sekarang ini hampir setiap negara memiliki perwakilan diplomatik di negara-
negara lain karena perwakilan ini merupakan jalan atau cara yang paling baik dalam
mengadakan pembicaraan atau perundingan mengenai permasalahan nasional
masing-masing negara, baik masalah politik, perdagangan, ekonomi, kebudayaan
maupun bidang-bidang lain yang menyangkut masalah masyarakat internasional.
Menurut Sir H.. Nicolson, penetapan tingkat kepala perwakilan diplomatic suatu negara
ditentukan oleh beberapa pertimbangan, seperti:
a.Penting tidaknya kedudukan negara pengutus dan penerima perwakilan itu.
b.Erat tidaknya hubungan antara negara yang mengadakan perhubungan
c.Besar kecilnya kepentingan antara negara yang saling berhubungan.
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembukaan atau pertukaran perwakilan
diplomatik adalah sebagai berikut:
a. Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan mengadakan
pembukaan atau pertukaran diplomatik. Kesepakatan tersebut berdasarkan Pasal
2 Konvensi Wina 1961, dituangkan dalam bentuk persetujuan bersama (joint
agreement) dan komunikasi bersama (joint declaration)

24. b. Prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku, yaitu setiap negara dapat melakukan
hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik berdasarkan prinsip-prinsip
hubungan yang berlaku dan prinsip timbal balik (resiprositas).
Alur pengangkatan perwakilan diplomatic dapat digambarkan melalui bagan
berikut:
a. Tugas dan Fungsi Perwakilan Doplomatik
1)Tugas Pokok Perwakilan Diplomatik, meliputi :
(a)Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau hubungan kepala negara
dengan pemerintah asing (membawa surat resmi negaranya).
(b) Mengadakan perundingan masalah-masalah yang dihadapi kedua negara itu
dan berusaha untuk menyelesaikannya.
(c)Mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara lain.
(d) Apabila dianggap perlu, dapat bertindak sebagai tempat pencatatan sipil,
pemberian paspor, dan sebagainya.
Tugas perwakilan diplomatik, menurut Wirjono Projodikoro, SH dalam bukunya
Asas-asas Hukum Publik Internasional mencakup hal-hal berikut:
a. Representasi, artinya seorang wakil diplomatik tidak hanya bertindak di dalam
kesempatan ceremonial saja, ia juga dapat melakukan protes atau mengadakan
penyelidikan atau pertanyaan dengan negara penerima. Ia mewakili kepentingan
politik pemerintah negaranya
b. Negosiasi, merupakan bentuk hubungan antarnegara berupa perundingan atau
pembicaraan, baik dengan negara tempat ia diakreditasi maupun dengan negara-

25. negara lainnya. Perundingan atau pembicaraan merupakan satu tugas diplomatik
dalam mewakili negaranya. Dalam perundingan, seorang diplomatik harus
mengemukakan sikap negaranya kepada negara penerima menyangkut
kepentingan dari kedua negara. Selain itu menyangkut juga sikap yang diambil
oleh negaranya mengenai perkembangan internasional
c. Observasi, dimaksudkan untuk menelaah dengan sangat teliti setiap kejadian atau
peristiwa yang terjadi di negara penerima yang mungkin dapat mempengauhi
kepentingan negaranya. Selanjutnya, jika dianggap penting maka pejabat
diplomatik mengirimkan laporan kepada pemerintahnya.
d. Proteksi, yaitu melindungi pribadi, harta benda dan kepentingan warga negaranya
yang berada di luar negeri.
e. Relationship, yaitu untuk meningkatkan hubungan persahabatan, mengembangkan
hubungan ekonomi, kebudayaan serta ilmu pengetahuan di antara negara pengirim
dan negara penerima.
2)Fungsi Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Konggres Wina 1961
Dalam keputusan Kongres Wina 1961 disebutkan bahwa fungsi perwakilan
diplomatik mencakup hal-hal berikut.
(a)Mewakili negara pengirim di negara penerima
(b) Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara
penerima di dalam batas –batas yang diperkenankan oleh hukum internasional
(c)Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima
(d) Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima,
sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara
pengirim.
(e)Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara.
3)Peranan Perwakilan Diplomatik
Dalam arti luas, diplomasi meliputi seluruh kegiatan politik luar negeri yang berperan
sebagai berikut :
(a) Menentukan tujuan dengan menggunakan semua daya dan tenaga dalam
mencapai tujuan tersebut.
(b) Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasional sesuai
dengan tenaga dan daya yang ada.
(c) Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau berbeda dengan kepentingan
negara lain.

26. (d) Menggunakan sarana dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Pada
umumnya dalam menjalankan tugas diplomasi antar bangsa, setiap negara
menggunakan sarana diplomasi ajakan, konferensi, dan menunjukkan
kekuatan militer dan ekonomi.
4)Tujuan Diadakannya Perwakilan Diplomatik
Tujuan diadakan perwakilan di negara lain adalah sebagai berikut:
(a) Memelihara kepentingan negaranya di negara penerima, sehingga jika terjadi
sesuatu utusan perwakilan tersebut dapat mengambil langkah-langkah untuk
menyelesaikannya.
(b)Melindungi warga negara sendiri yang bertempat tinggal di negara penerima
(c)Menerima pengaduan-pengaduan untuk diteruskan kepada negara penerima.
5)Perangkat Perwakilan Diplomatik
Menurut ketetapan Konggres Wina 1815 dan Konggres Aux La Chapella 1818
(konggres Achen), pelaksanaan peranan perwakilan diplomatik guna membina
hubungan dengan negara lain dilakukan oleh perangkat-perangkat berikut.
a. Duta Besar Berkuasa Penuh (ambassador), adalah tingkat tertinggi dalam
perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa.
Ambassador ditempatkan pada negara yang banyak menjalin hubungan
timbale balik.
b. Duta (gerzant), adalah wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari
duta besar, Dalam menyelesaikn segala persoalan kedua negara dia harus
berkonsultasi dengan pemerintah negaranya.
c.Menteri Residen, seorang menteri residen dianggap bukan wakil pribadi kepala
negara. Dia hanya mengurus urusan negara dan pada dasarnya tidak berhak
mengadakan pertemuan dengan kepala negara dimana dia berugas.
d. Kuasa Usaha (charge d’Affair). Dia tidak ditempatkan oleh kepala negara
kepada kepala negara tetapi ditempatkan oleh menteri luar negeri kepada
menteri luar negeri.
e. Atase-atase, adalah pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh. Atase
terdiri atas dua bagian, yaitu:
1). Atase Pertahanan
Atase ini dijabat oleh seorang perwira militer yang diperbantukan
departemen Luar negeri dan ditempatkan di kedutaan besar negara
bersangkutan, serta diberi kedudukan sebagai seorang diplomat. Tugasnya
adalah memberikan nasehat di bidang militer dan pertahanan keamanan
kepada duta besar berkuasa penuh.

27. 2). Atase Teknis
Atase ini dijabat oleh seorang pegawai negeri sipil tertentu yang tidak
berasal dari lingkungan Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di salah
satu kedutaan besar untuk membantu duta besar. Dia berkuasa penuh
dalam melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan tugas pokok dari
departemennya sendiri. Misalnya Atase Perdagangan, Perindustrian,
Pendidikan Kebudayaan.
6)Kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatic.
Istilah yang sering digunakan berkenaan dengan asas kekebalan dan
keistimewaan diplomatic adalah “exteritoriallity” atau “extra teritoriallity”.
Istilah ini mencerminkan bahwa para diplomat hampir dalam segala hal harus
diperlakukan sebagaimana mereka berada di luar wilayah negara penerima. Para
diplomat beserta stafnya tidak tunduk pada kekuasaan peradilan pidana dan sipil
dari negara penerima.
Menurut Konvensi Wina 1961, para perwakilan diplomatic diberikan kekebalan
dan keistimewaan, dengan maksud :
(a) Menjamin pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatic sebagai wakil
negara.
(b)Menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efisien.
Kekebalan perwakilan diplomatik atau inviolability (tidak dapat diganggu gugat),
yaitu kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan dari
segala gangguan yang merugikan para pejabat diplomatik. Kekebalan diplomatik
(immunity), antara lain mencakup :
(a)Pribadi pejabat diplomatik, yaitu mencakup kekebalan terhadap alat kekuasaan
negara penerima, hak mendapat perlindungan terhadap gangguan dari
serangan atas kebebasan dan kehormatannya, dan kekebalan dari kewajiban
menjadi saksi.
(b) Kantor perwakilan (rumah kediaman), yaitu mencakup kekebalan gedung
kedutaan, halaman, rumah kediaman yang ditandai dengan lambing bendera.
Daerah itu sering disebut daerah ekstrateritorial (dianggap negara dari yang
mewakilinya). Bila penjahat atau pencari suaka politik yang masuk ke dalam
kedutaan, maka ia dapat diserahkan atas permintaan pemerintah sebab para
diplomat tidak memiliki hak asylum. Hak asylum adalah hak untuk memberi
kesempatan kepada suatu negara dalam memberikan perlindungan kepada
warga negara asing yang melarikan diri.
(c) Korespondesi diplomatik, yaitu kekebalan yang mencakup surat menyurat,
arsip, dokumen termasuk kantor diplomatik dan sebagainya (semua kebal
dari pemeriksaan isinya).

28. Sedangkan keistimewaan perwakilan diplomatik dilaksanakan atas dasar timbal balik
sebagaibana diatur di dalam Konvensi Wina 1961 dan 1963. Keistimewaan
tersebut mencakup :
(a) Pembebasan dari membayar pajak yaitu antara lain pajak penghasilan,
kekayaan, kendaraan bermotor, radio, televise, bumi dan bangunan, rumah
tangga, dan sebagainya.
(b)Pembebasan dari kwajiban pabean yaitu antara lain bea masuk, bea keluar, bea
cukai terhadap barang-barang keperluan dinas, misi perwakilan, barang
keperluan sendiri, keperluan rumah tangga, dan sebagainya.
7)Berakhirnya Perwakilan Diplomatik
Perwakilan diplomatik dapat berakhir karena hal-hal berikut:
(a) Negara pengirim berinisiatif memanggil kembali (recall) pejabat perwakilan
diplomatiknya.Dalam hal ini pejabat perwakilan diplomatik itu meminta ijin
kepada negara penerima dan menyerahkan surat pemanggilan (letter de
rappel) Negara penerima menjawab surat panggilan itu dengan menerbitkan
surat kepercayaan .
(b) Negara penerima meminta agar pejabat perwakilan diplomatik meninggalkan
negaranya karena pejabat tersebut dinyatakan sebagai persona nongrata
( orang yang tidak disukai) Peristiwa ini dalam dunia diplomatik disebut
mengembalikan paspor. Menurut kebiasaan, seorang pejabat perwakilan
diplomatiknya menyimpan paspornya pada departemen luar negeri negara
penerima. Apabila pejabat perwakilan diplomatik tersebut meminta kembali
paspornya, berarti ia meninggalkan negara penerima.
(c)Tujuan perwakilan diplomatik sudah selesai.
2. Perwakilan Konsuler
Pembukaan hubungan konsuler terjadi dengan persetujuan timbal balik, baik secara sendiri
maupun tercakup dalam persetujuan pembukaan hubungan diplomatic. Walaupun
demikian, pemutusan hubungan diplomatic tidak otomatis berakibat pada putusnya
hubungan konsuler.
a. Fungsi Perwakilan konsuler.
Adapun fungsi perwakilan konsuler secara rinci disebut dalam pasal 5 Konvensi Wina
mengenai hubungan Konsuler dan Optimal Protokol tahun 1963 yaitu :
1) melindungi, di dalam negara penerima, kepentingan-kepentingan negara pengirim dan
warga negaranya, individu-individu, dan badan-badan hokum, di dalam batas-batas
yang diijinkan oleh hukum internasional;
2) memajukan pembangunan hubungan dagang,ekonomi,kebudayaan dan ilmiah antar
kedua negara;

29. 3) mengeluarkan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga negara-negara pengirim,
dan visa atau dokumen-dokumen yang pantas untuk orang yang ingin pergi ke negara
pengirim;
4) bertindak sebagai notaries dan panitera sipil dan di dalam kapasitas dari macam yang
sama, serta melakukan fungsi-fungsi tertentu yang bersifat administrasi, dengan
syarat tidak bertentangan dengan hokum dan peraturan dari negara penerima.
Kantor-kantor konsulat tempat bekerjanya korps perwakilan konsuler dapat berupa :
1)Kantor Konsulat jenderal (consulate general),
2)Konsul Konsulat (consulate),
3)Kantor Wakil Konsulat (vice consulate), dan
4)Kantor Perwakilan Konsuler (consuler agency).
Sedangkan golongan kepala-kepala kantor konsuler terdiri atas :
1) Konsul Jenderal. Konsul Jenderal mengepalai kantor Konsulat Jenderal yang dapat
membawahi beberapa konsuler.
2)Konsul. Konsul mengepalai kantor konsulat yang membawahi satu daerah kekonsulan.
Dapat saja seorang konsul diperbantukan kepada konsul jenderal atau konsul.
3)Konsul Muda. Konsul Muda mengepalai kantor wakil konsulat yang ada di dalam satu
daerah kekonsulan. Dapat saja seorang konsul muda diperbantukan kepada konsul
jenderal atau konsul.
4) Agen Konsul. Agen konsul diangkat oleh Konsul Jenderal atau oleh Konsul dan
ditugaskan menangani beberapa hal tertentu yang berhubungan dengan kekonsulan,
biasanya ditempatkan di kota-kota yang termasuk kekonsulan.
b. Tugas-tugas yang berhubungan dengan kekonsulan.
Hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugas kekonsulan antara lain mencakup :
1)Bidang ekonomi, yaitu menciptakan tata ekonomi dunia baru dengan menggalakkan
ekspor komoditas non migas, promosi perdagangan, mengawasi pelayanan
pelaksanaan perjanjian perdagangan dan lain-lain.
2) Bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, seperti tukar menukar pelajar,
mahasiswa dan lain-lain.
3)Bidang-bidang lain seperti :
 Memberikan paspor dan dokumentasi perjalanan kepada warga pengirim dan
visa atau dokumen kepada orang yang ingin mengunjungi daerah pengirim;

30.  Bertindak sebagai notaries dan pencatat sipil serta menyelenggarakan fungsi
administrasi lainnya;
 Bertindak sebagai subjek hukum dalam praktek dan prosedur pengadilan atau
badan lain di negara penerima.
Perbedaan diplomatik dan konsuler secara umum dapat dilihat dalam tabel berikut:
No Korps Diplomatik Korps Konsuler
1
2
3
4
5
Memelihara kepentingan negaranya
dengan melakukan hubungan dengan
pejabat-pejabat pusat
Berhak mengadakan hubungan yang
bersifat politik
Satu negara hanya mempunyai satu
perwakilan diplomatik saja dalam satu
negara penerima
Mempunyai hak ekstrateritorial (tidak
tunduk pada pelaksana kekuasaan
peradialan)
Beerkedudukan di ibukota negara
Memelihara kepentingan negaranya
dengan melaksanakan hubungan
dengan pejabat-pejabat tingakat
daerah (setempat)
Berhak menagadakan hubungan yang
bersifat non politik
Satu negara dapat mempunyai lebih
dari satu perwakilan konsuler
Tidak mempunyai hak ekstrateritorial
(tunduk pada pelaksanan kekuasaan
peradilan)
Berkedudukan di kota-kota tertentu
4.1 Menkaji Peranan Organisasi Internasional ( ASEAN, AA, PBB ) dalam
Meningkatkan Hubungan Internasional
Dalam pergaulan internasional yang menyangkut hubungan antar negara, bayak sekali
organisasi yang diadakan oleh beberapa negara. Bahkan saat ini organisasi internasional
dapat dikatakan telah menjadi lembaga hukum. Menurut perkembangannya, organisasi
internasional timbul pada tahun 1815 dan menjadi lembaga hukum internasional sejak
konggres Wina. Pada tahun 1920 didirikanlah LBB yang benar-benar merupakan
organisasi internasional dan anggota-anggotanya sanggup menjamin suatu perdamaian
dunia. Tetapi jaminan itu tidak berhasil, karena pada 1945 meletus Perang Dunia II.
Organisasi Internasional secara sederhamna dapat dimaknai sebagai badan hukum yang
didirikan oleh dua atau lebih negara yang merdeka dan berdaulat, memiliki kepentingan
dan tujuan yang sama.
Sedang Clive Archer (1983) mendefinisikan organisasi internasional adalah sebagai struktur
formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota
(pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan
untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.
Dibawah ini akan kami uraikan beberapa organisasi internasional sebagai berikut :
1.ASEAN ( Association of South East Asia Nations)

31. a.Sejarah Singkat ASEAN
ASEAN adalah bentuk kerjasama regional di antara negara-negara di wilayah Asia
Tenggara. Anggotanya meliputi Indonesia, Singapura, Malaysia, Philipina,
Thailand, Brunai Darussalam ( 7 januari 1984), Vietnam (1995), Laos (1997),
Myanmar (1997), dan Kamboja ( 30 April 1999).
Sebelum ASEAN berdiri di Asia Tenggara telah ada organisasi regional ASA
(Association of South East Asia) yang berdiri pada tanggal 31 Juli 1961 di
Bangkok, oleh Malaysia, Philipina dan Muang Thai. Pada tanggal 18 Agustus
1967 negara anggota ASA dengan Indonesia dan Singapura, menetapkan
persetujuan untuk memperluas keanggotaan ASA dengan sebuah nama baru yaitu,
ASEAN.
Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi ASEAN, oleh 5
menteri luar negeri negara ASEAN, pada tanggal 8 Agustrus 1967 . Tokoh yang
menandatangani Deklarasi Bangkok (Bangkok Declaration) itu adalah:
a. H. Adam Malik; Menteri Presidium Urusan Politik / Menteri Luar Negeri
Indonesia.
b.Tun Abdul Razak; Pejabat Perdana Menteri Malaysia.
c.S. Rajaratman; Menteri Luar Negeri Singapura.
d.Narsisco Ramos; Menteri Luar Negeri Filipina.
e.Thanat Khoman; Menteri Luar Negeri Thailand
Sejarah pembentukan ASEAN didasarkan pada kepentingan bersama dalam
bidang ekonomi, sosial, budaya, factor internal, dan eksternal.
1) Faktor internal, yaitu tekad bersatu untuk memperjuangkan kepentingan
bersama dan sama-sama sebagai bekas negara jajahan barat;
2) Faktor eksternal, yaitu adanya perang Vietnam dan sikap RRC ingin
mendominasi Asia Tenggara.
Dalam perkembangan selanjutnya keanggotaan ASEAN bertambah satu persatu
seiring dengan perkembangan jaman diantaranya :
Brunai Darussalam, tanggal 8 Januari 1984;
Vietnam, tanggal 28 Juli 1995;
 Laos dan Myanmar, tanggal 23 Juli 1997;
Kamboja, tanggal 30 April 1999.

32. Dengan demikian sampai saat ini ASEAN beranggotakan semua negara di Asia
Tenggara kecuali Timor Leste dan Papua Nugini.
b. Asas ASEAN
ASEAN sebagai organisasi kerjasama regional di Asia Tenggara menganut
asas keanggotaan terbuka. Ini berarti bahwa ASEAN memberi kesempatan
kerjasama kepada negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, seperti Timor
Leste dan Papua Nugini.
c. Dasar ASEAN
Pembentukan ASEAN didasarkan pada hal-hal berikut.
1) Saling menghormati terhadap kemerdekaan, integritas territorial dan identitas
semua bangsa.
2)Mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari turut
campur subversi serta intervensi dari luar.
3)Tidak saling turut campur urusan dalam negeri negara masing-masing.
4)Penyelesaian persengketaan dan pertengkaran secara damai.
5)Tidak mempergunakan ancaman atau penggunaan kekuatan.
6)Menjalankan kerjasama secara aktif.
d.Tujuan ASEAN
1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan
kebudayaan di Asia tenggara.
2)Memelihara perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menaati keadilan
tata hukum dalam hubungan antara negara-negara Asia tenggara serta
berpegang teguh pada asas-asas Piagam PBB.
3) Memajukan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial budaya,
teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi.
4)Saling memberi bantuan dalam bentuk fasilitas latihan dan penelitian.
5) Meningkatkan penggunaan pertanian, industri, perdagangan jasa dan
meningkatkan taraf hidup.
6)Memajukan studi tentang Asia Tenggara.
7)Memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi
internasional dan regional lain, yang sama tujuannya dengan tujuan ASEAN.

33. e. Struktur ASEAN
Untuk memperlancar tugas dan tujuan ASEAN, dibentuklah struktur organisasi
sebagai berikut :
1.Sebelum KTT di Bali 1976
a). ASEAN Ministerial Meeting (Sidang Tahunan Para Menteri)
b). Standing Committee (Badan yang bersidang di antara dua siding menlu
negara ASEAN untuk menangani persoalan-persoalan yang memerlukan
keputusan para menteri.)
c). Komite-komite tetap dan komite-komite khusus.
d). Sekretariat nasioanal ASEAN pada setiap ibu kota negara-negara anggota
ASEAN.
2.Setelah KTT di Bali 1976
Dalam KTT kedua di Kuala Lumpur pada tahun 1977, peserta KTT telah
menyepakati dan mengesahkan struktur organisasi ASEAN sebagai berikut :
a) Pertemuan para Kepala pemerintahan (summit meeting) merupakan
kekuasaan tertinggi di dalam ASEAN. Pertemuan Tingkat Tinggi (KTT)
ini adalah apabila perlu untuk memberikan pengarahan kepada ASEAN.
b)Sidang Tahunan Para Menteri Luar Negeri (Annual Ministerial Meeting).
Peranan dan tanggung jawab siding ini adalah perumusan garis
kebijaksanaan dan koordinasi kegiatan-kegiatan ASEAN sesuai dengan
Deklarasi Bangkok.
c) Sidang Para menteri Ekonomi
Sidang ini diselenggarakan satu tahun 2 kali, yamg tugasnya selain
merumuskan kebijaksanaan –kebijaksanaan dan koordinasi yang khusus,
yang menyangkut kerjasama yang ada di bawahnya.
d)Sidang Para menteri lainnya / Non ekonomi
Sidang ini merumuskan kebijaksanaan –kebijaksanaan yang menyangkut
bidangnya masing-masing, seperti pendidikan, kesehatan, sosial budaya,
penerangan, perburuhan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
b)Standing Committee
Badan ini tugasnya membuat keputusan-keputusan dan menjalankan
tugas-tugas perhimpunan di antara dua buah siding tahunan menteri luar
negeri.

34. c)Komite-komite ASEAN
Dalam KTT ini disetujui pula bahwa tempat Sekretariat ASEAN di Jakarta.
Sekretariat ASEAN dipimpin oleh sekretaris jendral atas dasar pengangkatan
oleh para Menlu ASEAN secara bergilir. Sekretaris jendral ASEAN
mempunyai masa jabatan dua tahun. Dia dibantu staf regional dan staf
nasional.
2.Konferensi ASIA AFRIKA
a.Latar Belakang KAA
Setelah sepuluh tahun berakhirnya Perang Dunia II, usaha PBB dalam
menegakkan perdamaian dunia belum berhasil secara memuaskan. Sementara itu,
rakyat-rakyat di Asia Afrika terus bergolak untuk membebaskan diri dalam
mencapai kemerdekaan. Di pihak lain, Indonesia juga mengalami revolusi fisik
sejak tahun 1945-1950.
Indonesia, sebagai salah satu Negara yang baru saja merdeka mengajukan
gagasan untuk menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Gagasan ini diajukan
dalam Konferensi Kolombo di Sri Lanka Ternyata gagasan ini mendapat
sambutan dari perdana menteri negara-negara yang hadir. Konferensi Kolombo
ini dihadiri oleh lima negara, yaitu:
1) Indonesia diwakili oleh PM Ali Sastroamidjojo;
2) India diwakili oleh PM Pandit J Nehru
3)Pakistan diwakili oleh PM Muh Ali
4)Myanmar diwakili oleh PM Unu
5)Srilanka diwakili oleh PM Sir John Kotelawala
Secara lebih rinci gagasan lahirnya KAA di Bandung dapat diuraikan sebagai
berikut :
1) Tanggal 23 Agustus 1953, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo (Indonesia) di
Dewan Perwakilan Rakyat Sementara mengusulkan perlunya kerjasama
antara negara-negara di Asia dan Afrika bagi perdamaian dunia.
2)Tanggal 25 April – 2 Mei 1954 berlangsung Persidangan Kolombo di Srilangka.
Hadir dalam pertemuan tersebut para pemimpin dari India, Pakistan, Burma
(sekarang Myanmar) dan Indonesia. Dalam konferensi ini Indonesia
memberikan usulan perlu adanya Konferensi Asia Afrika.
3) Tanggal 28-29 Desember 1954, Untuk mematangkan gagasan masalah
persidangan Asia-Afrika, diadakan persidangan Bogor. Dalam persidangan
ini dirumuskan lebih rinci tentang tujuan persidangan, serta siapa saja yang
akan diundang.

35. 4) Tanggal 18-24 April 1955, Konferensi Asia Afrika berlangsung di Gedung
Merdeka, Bandung. Persidangan ini diresmikan oleh Presiden Soekarno dan
diketuai oleh PM Ali Sastroamidjojo. Hasil dari persidangan ini berupa
persetujuan yang dikenal dengan nama Dasasila Bandung.
b.Tujuan KAA
Tujuan konferensi ini adalah :
a. Meningkatkan kemauan baik dan kerjasama antara bangsa Asia Afrika, serta
untuk menjajagi dan melanjutkan baik kepentingan timbal balik maupun
kepentingan bersama
b. Mempertimbangkan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan budaya dalam
hubungannya dengan negara-negara peserta,
c. Mempertimbangkan masalah-masalah mengenai kepentingan khusus yang
menyangkut rakyat Asia-Afrika, dalam hal ini menyangkut kedaulatan nasional,
rasialisme, dan kolonialisme,
d. Meninjau posisi Asia Afrika dan rakyatnya dalam dunia masa kini dan
sumbangan yang dapat diberikan dalam peningkatan perdamaian dunia dan
kerjasama internasional.
Konferensi Asia-Afrika menghasilkan prinsip-prinsip yang dikenal dengan
“DASASILA BANDUNG” (Bandung Declaration) yang kemudian menjadi dasar-
dasar hubungan antar bangsa negara-negara Asia Afrika. Isi dari Dasasila Bandung
adalah:
a. menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang
termuat dalam Piagam PBB;
b.menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa;
c.mengakui persamaan ras dan persamaan semua bangsa, baik besar maupun kecil;
d. tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal dalam negeri
negara lain;
e. menghormati tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendiri
maupun kolektif sesuai dengan Piagam PBB;
f.tidak menggunakan peraturan-peraturan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi
kepentingan khusus, tidak melakukan tekanan terhadap negara lain;
g. tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi atau penggunaan
kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara;
h.menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai;

36. i.memajukan kepentingan bersama dan kerjasama;
j.menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.
Konferensi Asia Afrika di Bandung juga melahirkan semangat Bandung di
antara anggota-anggotanya. Semangat Bandung adalah perdamaian, kemerdekaan,
hidup berdampingan secara damai, kerjasama internasional untuk kepentingan
bersama, dan perdamaian. Menurut peserta konferensi, kemerdekaan dan
perdamaian saling bergantung satu sama lain .
c.Arti Penting KAA
Konferensi Asia-Afrika di bandung tahun 1955, mempunyai arti yang sangat
penting bagi perkembangana kehidupan bangsa Asia – Afrika khususnya ataupuin
dunia internasional pada umumnya. Dasasila bandung menjadi sangat terkenal dan
merupakan suatu asas yang dapat diterima dan digunakan dalam menyelesaikan
masalah penting dunia sesuai dengan piagam PBB.
Arti penting Konferensi Asia-Afrika ada;lah sebagai berikut ;
1) Perjuangan bangsa Asia – Afrika seperti yang tercantum dalam Deklarasi
Bandung ternyata sampai sekarang masih relevan. Pelaksanaannya selalu
ditingkatkan untuk menggalang solidaritas didalam melawan imperialisme.
2) Konferensi Asia-Afrika mengilhami berdirinya Gerakan Non Blok yang
anggotanya tidak hanya bangsa Asia-Afrika, tetapi dalam wilayah yang lebih
luas, yaitu dunia internasional.
Konferensi Asia-Afrika juga berpengaruh besar terhadap solidaritas
perjuangan kemerdekaan Asia- Afrika. Konferensi ini menjadi pendorong yang
kuat bagi kebangkitan semangat kebebasan dan kemerdekaan bangsa-bangsa di
Asia- Afrika. Fakta membuktikan dalam jangka waktu lima tahun negara-negara
merdeka mulai bermunculan dikawasan wilayah Asia-Afrika, seperti Maroko,
Ghana, Guyana, Senegal, Somalia dan lain-lainnnya.
Di samping itu KAA juga berpengaruh besar terhadap dunia, seperti :
1)Ketegangan dunia semakin mereda
2) Amerika serikat dan Australia berusaha menghapuskan rasdiskriminasi di
negaranya
3)Munculnya organisasi gerakan Non Blok yang bertujuan meredakan perselisihan
paham dari Blok Amerika dan Blok Uni Soviet
Manfaat Konferensi Asia Afrika bagi bangsa-bangsa di Asia Afrika adalah
sebagai berikut :
1)Merupakan titik kulminasi dari solidaritas di kalangannya.

37. 2) Awal kerja sama baru dan pemberian dukungan yang lebih tegas terhadap
perjuangan kemerdekaan.
Sedangkan manfaat konferensi Asia-Afrika bagi Indonesia adalah membawa
keuntungan yang nyata seperti berikut :
1) Ditandatangani persetujuan dwi kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC.
Seorang yang memegang dwi kewarganegaraan harus memilih salah satu,
yaitu menjadi warga negara Indonesia atau RRC. Warga negara yang tidak
memilih dapat mengikuti kewarganegaraan ayahnya.
2) Memperoleh dukungan berupa putusan Konferensi Asia-Afrika mengenai
perjuangan merebut Irian Barat.
3.PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa)
a.Sejarah Singkat PBB
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebuah organisasi internasional yang
anggoanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk
memfasilitasi hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi,
dan perlindungan sosial.
Tahun 1915, AS berhasil menuangkan suatu konsep yang dirumuskan oleh
beberapa tokoh di Inggris mengenai pembentukan “liga” dengan tujuan untuk
menghindarkan ancaman peperangan. Konferensi berpendapat bahwa melalui
organisasi internasional dapat dijamin perdamaian internasional.
Atas usul Presiden AS, Woodrow Wilson pada tanggal 10 Januari 1920, dibentuk
suatu organisasi internasional yang diberi nama Liga bangsa-Bangsa (league of
nations). Tujuan dari Liga bangsa-Bangsa ini adalah mempertahankan
perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama internasional.
Tugas dari Liga Bangsa-Bangsa adalah menyelesaikan sengketa secara damai,
sehingga peperangan dapat dicegah. Ada beberapa hasil dari Liga bangsa-bangsa,
misalnya : Perjanjian Locarno (1925) dan Perjanjian Kallog Briand (1928)
Akan tetapi, LBB tidak mampu menciptakan perdamaian dunia. Perang Dunia II
meletus. Hal ini terjadi karena munculnya kekuasaan kaum NAZI di bawah
pimpinan HITLER (Jerman), dan kaum Fasis dipimpin Mussolini dari Italia,
serta imperialis Jepang yang sudah mengkhianati isi Liga bangsa-Bangsa.
Pada saat perang dunia II berkecamuk, sangat dibutuhkan organisasi dunia untuk
mengadakan kerjasama antar bangsa untuk mengatasi kerusuhan yang melanda
dunia. Presiden AS, Franklin Delano Roosevelt dan PM Inggris Winston
Churchill, telah mengadakan pertemuan yang mengahasilkan Piagam Atlantik
(Atlantic Charter) yang isinya sebagai berikut :
1)Tidak melakukan perluasan wilayah diantar sesamanya

38. 2) Menghormati hak setiap bangsa untuk memilih bentuk pemerintahan dan
menentukan nasib sendiri
3)Mengakui hak semua negara untuk turut serta dalam perdaganagan dunia
4)Mengusahakan terbentuknya perdamaian dunia, dimana setiap bangsa berhak
mendapatkan kesempatan untuk hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan
5)Mengusahakan penyelesaian sengketa secara damai
Pokok-Pokok Piagam Atlantik itu pada tanggal 14 Agustus 1941 menjadi dasar
konferensi-konferensi internasional dalam penyelesaian perang dunia kedua dan
menuju pembentukan PBB. Beberap pertemuan sebelum terbentuknya PBB,
antara lain adalah sebagai berikut ;
1) Tanggal 30 Oktober 1943, di Moskow dilahirkan deklarasi Moskow tentang
keamanan umum yang ditandatangani oleh Inggris, USA, Rusia, Cina yang
mengakui pentingnya organisasi internasional perdamaian dunia
2) Tanggal 21 Agustus 1944, di Washington DC, dilangsungkan konferensi
Dumbarton Oaks (Dumbarton Oaks Conference) yang diikuti oleh 39 negara
yang membahas tentang rencana mendirikan PBB
3) Pada pertemuan Dumbarton Oaks, Washington DC, tanggal 21 Agustus - 7
Oktober 1945, dipersiapkan Piagam PBB.
4) Piagam PBB ditandatangani di San Fransisco tanggal 26 Juni 1945 dan mulai
berlaku tanggal 24 Oktober 1945. Penandatanganan piagam itu diikuti oleh
50 negara, yaitu 47 negara penandatangan “Declarations of united nations”
ditambah dengan negara Ukraina, Belorusia dan Argentina. Kelima puluh
negara penandatangan tersebut dikenal sebagai negara pendiri (original
members). Tanggal inilah yang menjadi hari kelahiran PBB.
Piagam PBB terdiri dari hal-hal berikut :
I.Mukadimah (4 alinia)
II. Batang Tubuh 19 Bab dan 111 pasal.
Isinya memuat tujuan, asas, alat perlengkapan PBB, badan khusus, tugas
dan kewajiaban alat perlengkapan serta keanggotaan PBB.
Negara Indonesia masuk pertama kali menjadi anggota PBB pada tanggal 28
September 1950, dan keluar pada tanggal 7 Januari 1965 dan masuk kembali
pada tanggal 28 September 1966.
b.Tujuan Organisasi PBB
Tujuan PBB yang terdapat dalam pasal 1 Piagam PBB adalah sebagai berikut ;

39. 1)Memelihara perdamaian dan keamanan internasional;
2)Mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan internasional;
3) Menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah usaha internasional
dalam bidang ekonomi, social budaya dan hak asasi;
4)Menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam mewujudkan tujuan bersama cita-
cita di atas.
c.Asas Organisasi PBB
Asas-asas PBB yang terdapat dalam pasal 2 Piagam PBB adalah sebagai berikut :
1)Susunan PBB berdasarkan persamaan kedaulatan dari semua anggota;
2) Semua anggota harus memenuhi dengan ikhlas kewajiban-kewajiban mereka
sebagaimana tercantum dalam piagam PBB;
3) Semua anggota harus menyelesaikan persengketaan-persengketaan interna
sional dengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, keamanan dan
keadilan;
4) Dalam hubungan – hubungan internasional semua anggota harus menjauhi
penggunaan ancaman kekerasan terhadap negara lain.
d.Struktur Organisasi PBB
Konferensi San Fransisco, menghasilkan suatu piagam yang menyebutkan
Struktur Organisasi PBB, yaitu :
1) Majelis Umum (General Assembly)
2) Dewan Keamanan (Security Council)
3) Dewan ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council)
4) Dewa perwalian (Trusteeship Council),
5) Mahkamah internasional (International Court of Justice ), dan
6) Sekretariat (Secretariay)
1)Majelis Umum (General Asembly )
Majelis Umum atau Sidang Umum PBB adalah salah satu dari enam badan
utama PBB. Majelis ini terdiri atas anggota dari seluruh negara anggota PBB
dan bertemu setiap tahun di bawah pimpinan seorang Presiden Majelis
Umum PBB yang dipilih dari wakil-wakil. Pertemuan pertama diadakan pada

40. tanggal 10 Januari 1946 di Hall Tengah Westminster di London dan
anggotanya wakil dari 51 negara.
Setiap negara dapat menunjuk 5 orang wakil untuk hadir dalam Sidang Umum,
tetapi hanya berhak mengeluarkan satu suara. Dalam setiap sidang PBB,
Majelis Umum memilih seorang ketua. Sidang Umum mempunyai kekuasaan
untuk mengatur organisasi dan administrasi PBB, kecuali masalah yang
sedang diselesaikan Dewan Keamanan,. Bahasa resmi yang digunakan antara
lain : Bahasa Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Cina.
Tugas dan kekuasaan Majelis Umum sangat luas, sebagai berikut ;
a.Berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional.
b. Berhubungan dengan kerjasama ekonomi, kebudayaan, pendidikan,
kesehatan dan perikemanusiaan.
c. Berhubungan dengan perwakilan internasional termasuk daerah yang
belum mempunyai pemerintahan sendiri yang bukan daerah strategis
d.Berhubungan dengan keuangan
e.Penetapan keanggotaan
f.Mengadakan perubahan piagam
g. Memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan
Sosial, Dewan Perwakilan, Hakim Mahkamah internasional, dan
sebagainya
2)Dewan Keamanan (Security Council)
Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB. Tugasnya adalah
menjaga perdamaian dan keamanan antarnegara. Sedangkan badan PBB
lainnya hanya dapat memberikan rekomendasi kepada para anggota. Dewan
keamanan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus
dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB.
Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pertamanya tanggal 17 Januari 1946
di Church House, London dan keputusan yang mereka tetapkan disebut
Resolusi Dewan Keamanan PBB.
Dewan Keamanan terdiri : 5 anggota tetap yang mempunyai hak veto,
yaitu: Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Prancis dan Cina ditambah dengan 10
anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa 2 tahun oleh Majelis Umum. Hak
Veto adalah hak untuk membatalkan keputusan atau resolusi yang diajukan
oleh PBB atau Dewan Keamanan PBB. Hak Veto sampai sekarang hanya
dimiliki oleh negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

41. Dewan keamanan diberi hak dan wewenang untuk menentukan suatu hal
atau masalah yang dianggap mengganggu perdamaian, mengancam
perdamaian, atau tindakan agresif. Dewan Keamanan diberikan wewenang
untuk melakukan tindakan segera guna menjaga ketertiban dan kemanan
dunia.
3)Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Councilatau ECOSOC)
ECOSOC beranggotakan 54 negara, dipilih oleh Sidang Umum untuk
masa 3 tahun dan bersidang sedikitnya tiga kali dalam 1 tahun.
Tugas ECOSOC sebagai berikut ;
a. Bertanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi, dan sosial
yang digariskan oleh PBB
b.Mengembangkan ekonomi, sosial dan politik
c.Memupuk hak asasi manusia
d. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dari bidang khusus dengan
konsultasi dan menyampaikannya pada sidang umum kepada mereka dan
anggota PBB
4)Dewan Perwalian (Trusteeship Council)
Dewan Perwalian merupakan lembaga PBB yang dibentuk dalam rangka
untuk mendorong dan membantu mengusahakan kemajuan penduduk daerah
perwalian untuk mencapai kemerdekaannya.
Dewan ini terdiri dari :
a)Anggota yang menguasai daerah perwalian
b)Anggota tetap dewan Keamanan
c)Sejumlah anggota yang dipilih untuk selama 3 tahun oleh Sidang Umum
Fungsi Dewan Perwalian
a. Mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian dalam negara untuk
mencapai kemerdekaan sendiri
b.Memberikan dorongan untuk menghormati hak-hak manusia
c.Melaporkan hasil pengawasan kepada sidang umum PBB
Piagam PBB menyebutkan bahwa kolonialisme harus dihapuskan. Oleh
karena itu, daerah yang belum merdeka diusahakan oleh Dewan Perwalian

42. untuk mendapatkan kemerdekaannya. Pada umumnya sekarang daerah-
daerah perwalian itu sudah merdeka.
5) Mahkamah Internasional (International Court of Justice)
Mahkamah Internasional adalah badan perlengkapan PBB yang berkedudukan
di Den Hag (Belanda). Anggotanya terdiri atas ahli hukum dari berbagai
negara anggota PBB. Masa jabatannya adalah 9 tahun, sedangkan tugasnya
adalah memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Keamanan dan Majelis
Umum bila diminta.
Mahkamah Agung Internasional merupakan Mahkamah Pengadilan Tertinggi
di seluruh dunia. Mahkamah Internasional terdiri atas 15 orang hakim yang
dipilih dari 15 negara berdasarkan kecakapannya dalam hukum. Semua
anggota PBB adalah Piagam Mahkamah Internasional.
Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu perkara berpedoman pada
perjanjian-perjanjian internasional (traktat-traktat dan kebiasaan internasional)
sebagai sumber-sumber hukum. Keputusan Mahkamah Internasional
merupakan keputusan terakhir walaupun dapat dimintakan banding.
Tugas pokok Mahkamah Internasional adalah mencakup hal-hal berikut :
a. Memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara-negara anggota PBB
yang diserahkan kepada Mahkamah Internasional;
b. Memberi pendaat kepada Majelis Umum tentang penyelesaian sengketa
antara negara-negara anggota PBB;
c. Menganjurkan Dewan Keamanan PBB untuk bertindak terhadap salah satu
pihak yang menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional;
d. Memberi nasehat tentang persoalan hukum kepada Majelis Umum dan
Dewan Keamanan.
6) Sekretariat (Secretariat)
Sekretariat PBB adalah salah satu badan utama PBB dan dikepalai oleh
seorang Sekretaris Jendral PBB, dibantu oleh seorang staf pembantu
pemerintah sedunia.
Sekretariat Terdiri atas :
a. Sekretaris jenderal, dipilih oleh Sidang Umum atas usul Dewan keamanan
dan dapat dipilih kembali. Biasanya, Sekretaris Jendral berasal dari
negara yang tidak terlibat dalam politik besar
b. Sekretaris Jenderal Pembantu, sebanyak 8 sekretaris pembantu yang
mengepalai satu departemen., yaitu:

43. 1)Sekretaris Jendera pambantu urusan Dewan keamanan.
2)Sekretaris Jenderal pembantu urusan Ekonomi.
3) Sekretaris jenderal pembantu urusan perwalian dan Penerangan untuk
daerah yang belum merdeka.
4)Sekretaris Jenderal pembantu urusan Sosial.
5)Sekretaris Jenderal untuk pembantu urusa hukum.
6)Sekretaris jenderal pembantu unutk urusan Penerangan.
7)Sekretaris Jenderal pembantu urusan koperasi dan Pelayanan Umum.
8)Sekretaris Jenderal pembantu urusan Tata Usaha dan keuangan.
Tanggung jawab sekretaris jenderal pembantu adalah sebagai berikut:
a. Mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka penyelenggaraan pertemuan
yang akan diadakan oleh majelis Umum dan badan-badan utama lain.
b. Melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan oleh badan-badan PBB
dengan sebaik-baiknya.
TUGAS INDIVIDU
Berdasarkan uraian tentang PBB, buatlah bagan struktur organisasi PBB !
TUGAS KELOMPOK
Setiap manusia mendambakan suasana damai, sebab hanya dalam
kedamaianlah manusia dapat mengembangkan potensi diri dan meningkatkan taraf
hidup. Dalam keadaan damailah manusia dapat menggunakan hak dan melaksanakan
kewajibannya dengan baik Namun dalam kenyataannya, kedamaian yang kita dambakan
masih jauh di awang. Pertikaian, perebutan kekuasaan, dan peperangan seakan tak
lekang oleh perkembangan jaman. Bahkan PBB sebagai organisasi dunia yang banyak di
harapkan untuk menciptakan perdamaian, belum bisa banyak berperan.Dengan melihat
fakta ini, bagilah siswa di kelasmu menjadi beberapa kelompok. Kemudian diskusikanlah
pertanyaan –pertanyaan berikut. Setelah selesai, hasil diskusi kelompok dikumpulkan
dan dipresentasikan di muka kelas.
Pertanyaan:
1.Apakah yang menjadi ancaman nyata bagi perdamaian internasional?

44. 2. Apakah yang menjadi pendorong dan penghambat peningkatan peran PBB sebagai
organisasi internasional khususnya dalam bidang pertahanan keamanan?
3.Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab sehingga perdamaian internasional
sulit untuk ditegakkan?
4.2 Menghargai Kerja Sama dan Perjanjian Internasional yang Bermanfaat bagi
Indonesia
Kerja sama dan perjanjian internasional dapat dikatakan sebagai kebutuhan pokok
bagi setiap negara. Mengapa demikian ? karena setiap negara merupakan bagian dari
masyarakat dunia, sehingga perlu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja
sama dengan negara lain.
Bagi bangsa Indonesia, kerjasama internasional yang bermanfaat dapat diukur dari
perjuangan bangsa Indonesia untuk menuju kemerdekaan berdasarkan nilai-nilai yang
dikandung dalam pembukaan UUD 1945, sebagai berikut.
1.Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan:
“ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. ….”
Dalam hal ini kerjasama dengan perjanjian internasional apapun bentuknya harus
didukung sepanjang perjuangan kemerdekaan suatu bangsa dan juga sebagai suatu
usaha menjamin kedaulatan bagi suatu negara.
2.Alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang menyatakan:
“…….ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial,……”
Pernyataan ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia akan mendukung
bentuk-bentuk kerjasama internasional yang berkaitan dengan hal-hal berikut.
a. pelanggaran/pelarangan perlombaan senjata.
b.perlucutan senjata.
Selain itu, citra positif Indonesia dalam pergaulan internasional terus dikembang
kan, antara lain dengan usaha-usaha sebagai berikut.
1.Memperkenalkan budaya nasional, hasil-hasil pembangunan, dan daerah-daerah wisata.
2. Pertukaran pelajar, mahasiswa, pemuda dan kegiatan olahraga dalam skala
internasional.
3. Berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan dunia yang bertentangan dengan
nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

45. 4. Kemampuan antisipasi dan penyesuaian terhadap perkembangan, perubahan dan
gejolak dunia melalui jalur diplomasi disertai dengan pendekatan yang tepat sesuai
kepentingan nasional.
5. Penggalangan pemupukan solidaritas, kesatuan dan kerjasama diantara negara-negara
berkembang maupun maju, dilakukan dengan memanfaatkan forum organisasi
internasional, seperti ASEAN, OKI, GNB, PBB, dll.
6. Konstruktif dan konsisten dalam memperjuangkan masalah dunia yang bertentangan
dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
7. Meningkatkan kegiatan ekonomi melalui perdagangan, ekspor impor, yang saling
menguntungkan, tukar menukar ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pelaksanaan kerja sama dengan negara lain baik dalam bentuk bilateral, maupun internasional
(perjanjian dan hukum internasional) bagi bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari
sebuah negara yang merdeka dan berdaulat serta menjadi salah satu negara yang ada di
dunia. Berikut ini adalah beberapa contoh jenis/bentuk kerja sama dan perjanjian
internasional yang dilakukan oleh negara Indonesia.
1.Kerja sama Bilateral
a. Persetujuan antara RI dan RRC masalah Dwi Kewarganegaraan, yang telah
disahkan pada 11 Januari 1958 dengan keluarnya UU No. 2 Tahun 1958
b. Perjanjian RI – Malaysia tentang Penetapan Garis Landas Kontinen kedua negara
(di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan) ditanda tangani 27 Oktober 1969 dan
mulai berlaku 7 Nopember 1969.
2.Kerja sama Regional
a.Pembentukan ASEAN pada tanggal 8 Agusus 1967.
b. Persetujuan dibentuknya kawasan perdagangan bebas ASEAN yaitu AFTA
(ASEAN Free Trade Area) yang ditandatangani tahun 1995 oleh negara Indonesia,
Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand.
3.Kerja sama Multilateral
a. Masuknya negara RI menjadi anggota PBB (pertama kali 28 September 1950,
kemudian keluar 7 Januari 1965 dan masuk kembali 28 September 1966).
b. Pembentukan Gerakan Negara-Negara Non-Blok melalui KTT yang pertama 1961
di Beograd (Yugoslavia) dan dipelopori oleh negara Indonesia, Yugoslavia, Mesir,
India, dan Ghana.
c. Persetujuan dibentuknya CGI (Consultative Group On Indonesia) yang terdiri dari
gabungan negara Australia, Belgia, Kanada, Perancis, Jerman Barat, Swiss,
Inggris dan Amerika Serikat, yang berupaya membantu Indonesia dalam
pengembangan berbagai proyek melalui dana pinjaman lunak.

46. d. Pengesahan konvensi Internasional tentang Penghapusan segala bentuk
diskriminasi rasial 1965, dengan dikeluarkannya UU No. 29 tahun 1999.
Sementara itu, perjanjian internasional mempunyai peranan yang sangat penting dalam
menjamin kepastian hukum dan mengatur masalah kepentingan-kepentingan bersama
diantara para subjek hukum internasional. Dengan demikian tidak ada alas an bagi warga
negara untuk tidak menunjukkan sikap positif terhadap kerja sama dan perjanjian
internasional. Sikap positif terhadap kerjasama dan perjanjian internasional dapat
ditunjukkan dengan cara sebagai berikut :
1. Ikut menyukseskan pelaksanaan kerja sama dan perjanjian internasional;
2.Tidak muah mencurigai negara yang hendak melaksanakan kerja sama dan perjanjian
internasional;
3.Menghormati keputusan negara dalam melaksanakan kerja sama dan perjanjian
internasional.
TUGAS KELOMPOK
Isilah tabel berikut ini bersama dengan anggota kelompokmu !
No.
Tindakan Mendukung Hubungan
Internasional
Motivasi
Manfaat Yang
Dirasakan
1.
2.
3.
4.
5.
Dst.