Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Sdm sambutan sosialisasi

1.170 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

Sdm sambutan sosialisasi

  1. 1. ARAHAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI PADA ACARASOSIALISASI PEDOMAN PERHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEPAT UNTUK DAERAHAssalammu’alaikum Wr.WbSalam Sejahtera Untuk Kita Semua,Saudara – Saudara Peserta Sosialisasi, yang saya hormati, Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiratTuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kitadapat hadir mengikuti acara Sosialisasi Pedoman Perhitungan jumlahkebutuhan Pegawai Negeri Sipil Yang Tepat untuk Daerah dalamkeadaan sehat walafiat. Tujuan diselenggarakannya sosialisasi ini.Pertama, untuk menyamakan persepsi tentang kondisi pegawainegeri sipil baik secara jumlah, kualitas komposisi dan distribusi PNSyang ada pada instansi Daerah untuk mampu menyelenggarakan tgaspemerintahan dan pembangunan serta pelayanan terhadapmasyarakat.Kedua, agar setiap instansi Daerah memiliki standar minimal jumlah,kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuaikebutuhan unit kerja organisasi dalam rangka melaksanakan tugas 1
  2. 2. pokok dan fungsi untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasiyang telah ditetapkan dalam Rencana kerja tahunan, RencanaPembangunan Jangka Menengah dan Rencana PembangunanJangka Panjang;Ketiga, untuk menyamakan pemahaman terhadap PeraturanMen.PAN dan RB Nomor : 26 Tahun 2011 tentang PedomanPerhitungan Jumlah Kebutuhan PNS Yang Tepat Untuk Daerahsehingga secara bersama sama kita mampu melakukan perhitungankebutuhan PNS yang tepat untuk masing - masing daerah.Keempat, untuk memahami manfaat dari perhitungan jumlahkebutuhan PNS yang tepat untuk daerah dalam perumusan kebijakanterkait dengan jumlah kualitas, distribusi, komposisi dan belanjapegawai PNS baik dalam APBD maupun APBN secara nasional.Saudara – Saudara sekalian peserta sosialisasi yang sayahormati Kondisi PNS saat ini :1. Distribusi PNS tidak proporsional dengan tugas fungsi organisasi pemerintah baik antar satuan organisasi dalam suatu instansi daerah maupun antara satu daerah dengan daerah lain.2. Komposisi antara jabatan teknis dengan tenaga administratif belum proporsional.3. Sebagian besar Daerah Belanja Pegawainya dibanding Belanja Publik dalam APBD sudah di atas 30%.4. Missmatch antara kompetensi PNS dengan persyaratan yang dibutuhkan jabatan.5. Disparitas (kesenjangan) antara kebutuhan PNS dengan ketersediaan tenaga kerja di lapangan.6. Kontribusi dan kinerja PNS belum mencapai standar yang diharapkan (kinerja PNS masih rendah).7. Penegakan disiplin belum berjalan sesuai dengan sistem, masih tergantung kepada komitmen pejabat.8. Penghasilan PNS belum terwujud secara adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya. 2
  3. 3. Mencermati keadaan tersebut terutama mengenai rasio jumlah PNSdibandingkan dengan belanja pegawai dan belanja publik dalamAPBD, Bapak Presiden RI dalam retreat ke III, Kabinet IndonesiaBersatu yang diperluas dengan para Gubernur, di Bogor pada tanggal5-6 Agustus 2010, memberikan arahan agar“Kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sertaunsur daerah untuk merumuskan jumlah pegawai yang tepat untukdi daerah. “Yang penting tugas dapat dilaksanakan dengan baiksecara optimal, tapi tetap dalam batas kemampuan anggaran sertamelihat kembali PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah”Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden tersebut telah ditetapkanPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor : 26 Tahun 2011 tentang PedomanPerhitungan Jumlah Kebutuhan PNS yang Tepat untuk Daerah, yangakan disosialisasikan pada hari ini.Berdasarkan pedoman tersebut Kementerian PAN-RB, bersamaKementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negaramelakukan sosialisasi untuk menghitung jumlah kebutuhan PNS yangtepat bagi daerah.Selanjutnya Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menghitungkebutuhan PNS pada masing masing Daerah dan dapatdiasisteni/bimbingan teknis oleh BKN.Dengan hasil perhitungan tersebut diharapkan akan diketahui jumlahkebutuhan PNS masing masing daerah, dengan standar perhitunganyang sama untuk memudahkan perumusan kebijakan dalammenyelesaikan salah satu permasalahan PNS dan masa mendatangsecara bertahap dan berkelanjutan guna mewujudkan jumlah PNSyang proporsional pada tahun 2014 sesuai dengan target yangditetapkan dalam Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi. 3
  4. 4. Peserta sosialisasi yang saya hormati Pemerintah saat ini tengah melaksanakan program ReformasiBirokrasi, hal ini dilakukan dalam upaya mewujudkan tata kelolapemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain,reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangunaparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalammengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional,Pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintahdilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 81 Tahun2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan PeraturanMen.PAN-RB Nomor 20 tahun 2011 tentang Road Map ReformasiBirokrasi.Oleh karena itu segenap aparatur negara harus melakukanpembenahan birokrasi secara internal dan melakukan inovasi dibidang pelayanan publik, sehingga mampu mendongkrakpertumbuhan ekonomi dan mendatangkan investasi yang membawapengaruh positif bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya dankesejahteraan PNS pada khususnya.Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan harus memberikan pengaruhyang signifikan terhadap peningkatan kinerja dan reformasipelayanan publik. Semua aspek pendayagunaan aparatur negara,baik kelembagaan, SDM Aparatur, ketatalaksanaan (bussinesprocess), akuntabilitas dan pengawasan diarahkan kepadapeningkatan kualitas pelayanan publik.Saudara – saudara peserta sosialisasi yang saya hormati, Untuk mewujudkan program reformasi birokrasi tersebut dandalam upaya mewujudkan organisasi pemerintahan yang memilikisumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhanorganisasi, maka diperlukan perencanaan sumber daya manusia yangakurat. Melalui perencanaan yang rasional dan sistematis denganmetode analisis jabatan dan perhitungan beban kerja diharapkanmemperoleh jumlah dan kualitas pegawai yang secara riil dibutuhkanoleh organisasi. 4
  5. 5. 1. Perumusan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan perhitungan beban kerja telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 dan petunjuk pelaksanaannya serta Keputusan Menpan : Nomor Kep : 75/M.PAN/7/2004, namun dalam kenyataanya belum banyak instansi yang benar-benar melakukan perhitungan secara cermat dan akurat, hal ini kemungkinan terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kesulitan memahami peraturannya maupun keterbatasan waktu dan anggaran. Oleh karena itu dilakukan terobosan (sasaran antara) dengan Peraturan Men.PAN-RB Nomor : 26 Tahun 2011, dapat digunakan sebagai alat untuk menghitung jumlah kebutuhan PNS minimal dengan cara yang lebih cepat, hal lain yang perlu juga harus dilakukan dalam penataan manajemen SDM Aparatur adalah tahapan tahapan sebagaimana diamanatkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi yaitu yang meliputi: a. analisis jabatan b. evaluasi jabatan c. penyusunan standar kompetensi jabatan d. penataan sistem rekrutmen pegawai e. assessmen individu berdasarkan kompetensi f. penerapan sistem penilaian kinerja individu g. pembangunan/pengembangan data base pegawai h. pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensiPeserta Rapat Sosialisasi yang saya hormati, Untuk mewujudkan perhitungan jumlah PNS yang tepattersebut, saya mengharapkan agar peserta Sosialisasimemperhatikan hal-hal sebagai berikut :1. Birokrasi merupakan alat pemerintah untuk menyelenggarakan tugas tugas pemerintahan dalam mencapai tujuan bernegara harus didukung oleh SDM Aparatur yang profesional, berintegritas, jujur, berkinerja tinggi dan akuntabel, sehingga mampu merespon dengan cepat dan tepat terhadap perubahan lingkungan strategis yang berorientasi kepada masyarakat. 5
  6. 6. 2. Reformasi Birokrasi khususnya reformasi di bidang manajemen sumber daya manusia aparatur ditujukan untuk penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang dapat memacu peningkatan profesionalisme, integritas, jujur, berkinerja tinggi, netral, akuntabel dan sejahtera serta yang dapat memacu produktivitas kerja aparatur. 3. Memperhatikan dan mencermati informasi yang dijelaskan, terutama simulasi perhitungan yang diberikan oleh para narasumber sehingga akan memudahkan dalam melakukan perhitungan pada instansi masing masing. Sebagai akhir kata, dengan sosialisasi ini para peserta dapatmemahami secara baik dan mampu mengimplementasikan pada instansimasing-masing, semoga mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasadalam membangun bangsa dan negara melalui pendayagunaan aparaturnegara. Demikian dan terima kasih, selamat mengikuti sosialisasi.Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi ttd E.E. Mangindaan 6

×