2. Anggota Kelompok 6
Tjokorda Istri Margaretha Novita Dewi
Npm. 202133122047
Chisa Agustin Echwaningsih
Npm. 202133122048
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
3. Topik Pembahasan…..
Topik 1 Ruang Lingkup Akuntansi Forensik
Topik 2
Contoh Kasus Kecurangan & Penerapan Akuntansi
Forensik Pada Lembaga Pemerintah Pusat…..
a. Rangkuman Kasus
b. Analisis Kasus
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
5. Akuntansi forensik dapat diterapkan dalam 2 sektor.
Sektor Privat Sektor Publik
Ruang Lingkup Akuntansi Forensik
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
Kerugian pada sektor privat
terjadi karena adanya
pelanggaran perjanjian.
Kerugian pada sektor
public menyangkut
keuangan negara.
Menyebabkan
Kerugian
6. Perbedaan Antara Sektor Privat dan Sektor Publik
Dimensi Sektor Privat Sektor Publik
Landasan Penugasan Tertulis dan Spesifik Amanan Undang-Undang
Imbalan
Fee dan Biaya (Contingency
fee and expenses)
Tanpa imbalan
Hukum
Perdata, abitrase, dan
administrasi perusahaan
Pidana umum dan khusus
administrasi Negara
Ukuran Keberhasilan Memulihkan kerugian
Memenangkan perkara pidana
dan memulihkan kerugian
Pembuktian Bukti intern dan bukti ekstern Melibatkan instansi lain
Teknik Audit
Investigatif
Kreatifitas dalam pendekatan
Bervariasi karena kewenangan
yang besar
Akuntansi Penilaian bisnis
Tekanan pada kerugian negara
dan keuangan negara
7. Riview
Segitiga Akuntansi Forensik
Kerugian
Perbuatan Melawan
Hukum
Hubungan
Kausalitas
Bagian akuntansi forensic:
Penyelidikan (investigatice) &
litigasi (litigation).
Tugas Akuntansi
Forensi
Dalam urusan pengadilan
(litigation), akuntan forensic
memiliki tugas memberikan
pendapat mengenai hukum.
8. Topik 2
Contoh Kasus & Penerapan
Akuntansi Forensik Pada
Lembaga Pemerintahaan
Pusat
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
9. Rangkuman Kasus
Di th. 2011 penggandaan E-KTP ditargetkan untuk 6,7 juta penduduk,
sedgkan di th. 2012 ditargetkan untuk sekitar 200jt penduduk. Dan di
th. 2012, belm sampai perekaman dlakukan bnyk kejanggalan di
berbagai kabupaten/kota sejak proses pelalangan tender E-KTP tsb.
Tahun
2011 & 2012
Th. 2006 kemendagri telah menyiapkan dana sekitar Rp. 6 triliun yg
digunakan untuk proyek E-KTP, Nik, sdgkan dana Rp. 258 M untuk
pemutakhiran data di th. 2010.
Tahun
2006 & 2010
Pd. Th. 2017 ini terkuaknya kasus penyelewengan tsb dan adanya
sidang pengadilan.
Tertanggal
17 April 2017
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
10. Analisa Kasus
Analisa Fraud Berdasarkan Fraud Triangle
Faktor utama dalam
kesempatan adalah
control internal.
Kesempatan
Suatu keadaan mencari
kebenaran sebelum
melakukan kejahatan,
bukan sesudahnya
Rasionalisasi
Tekanan merupakan
suatu keadaan yang
menyebabkan sesorang
melakukan froud.
Tekanan
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
11. Analisa SkemaKasus Froud pada E-KTP
Penyuapan
Dugaan korupsi itu dilakukan dengan
mengatur proses penganggran,
pelelangan, dan pengadaan proyek E-KTP
dalam kontrak tahun jamak senialai
Rp5,952 triliun.
Pemerasan Ekonomi
Dalam sub skema ini melibatkan
Markus Nari untuk memuluskan
pembahasan dan penambahan anggran
proyek E-KTP di DPR. Oleh karena itu,
Markus meminta uang kepada Irman
sebanyak Rp 5 miliar atas tindakan
yang dilakukan tersebut.
Gratisifikasi Ilegal
Dalam kasus E-KTP pelaku Andi Agustinus
telah melakukan tindakan gratifikasi illegal
dengan motif pemberian uang kepada
seseorang memiliki hubungan relasi kuasa
yang bersifat strategis.
Skema
Dalam kasus E-KTP tersebut
termasuk ke dalam skema
Korupsi dan Kecurangan
Laporan Keuangan. Dalam
skema Korupsi tersebut meliputi
: (1) Konflik Kepentingan, (2)
Penyuapan/ Bribery, (3)
Gratifikasi Ilegal, (4) Pemerasan
Ekonomi. Berikut ini penjelasan
dari masing-masing skema
Konflik Kepentingan
Tujuannya untuk
memperkaya diri sendiri,
orang lain, dan korporasi.
Korupsi
Seperti yang terjadi di Negara
Indonesia pada tahun 2011-2012
digemparkan dengan kasus korupsi
pengadaan E-KTP .Kasus ini
merugikan keuangan negara
sebesar Rp2,314 triliun.
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
13. Deteksi Forud Dalam E-KTP
Pada kasus E-KTP dalam medeteksi suatu kecurangan (fraud) dalam pelanggaran
tindak pidana peraturan perundang-undangan penyidik ahli seperti akuntansi
forensik, penyidik POLRI dan atau penyidik KPK dapat melakukan yaitu:
Details
Menginvestigasi suatu kontrak dan persetujuan
(tender). Akuntansi forensik, penyidik POLRI,
dan penyidik KPK dapat memulai penyidikan
dari proses lelang konsorsium yang tidak
melampirkan sertifikat
Akuntansi forensik, penyidik POLRI dan
penyidik KPK dapat menginvestigasi dari
pernyataan-pernyataan pengakuan
kesaksian yang diberikan
14. saksi dihadirkan
untuk bersaksi di
pengadilan
Dokumen dan surat-
surat keterangan
dari ahli.
Sebagaimana kejahatan lainnya, kasus megakorupsi E-KTP meninggalkan
berbagai bukti. Bukti-bukti fraud yang dibawa ke pengadilan adalah sebagai
berikut:
01 02
Bukti-Bukti Fraud dalam Kasus E-KTP
Circumstatial
Evidence
15. Bukti-Bukti Fraud dalam Kasus E-KTP
Direct Evidence
Rekaman video berdurasi 8
menit dari total durasi selama
1,5 jam tersebut, berisi sejumlah
pengakuan terdakwa
Jam tangan seharga Rp 1,3
miliar sebagai bukti keterlibatan
Surat kontrak pada 1 Juli 2011,
surat jaminan penerimaan uang
Rp 50 juta dan tiga orang saksi
sebagai bukti kecurangan
Bukti-bukti aliran dana dan
penerimaan uang yang dimiliki
oleh KPK
Uang senilai Rp 150 miliar
untuk Partai Golkar, Rp 150
miliar untuk Partai
Keterangan para tersangka
yang ditanyai
16. Pencegahan Froud
Berdasarkan kasus
proyek E-KTP, salah cara
terbaik untuk
pencegahan fraud tindak
pidana kriminal korupsi
sehingga tidak terjadi hal
yang serupa dikemudian
hari yaitu meningkatkan
persepsi deteksi atau
“takut ketahuan”
Pada pencegahan penyuapan dan korupsi
dapat dilakukan dengan pengawasan yang
tepat atas fungsi suatu kontrak pengadaan
barang dan jasa
A
Budaya organisasi yang baik akan kejujuran
dan pemahaman tentang bahayanya
penyuapan dan korupsi yang berdampak
bukan hanya pada perusahaan melainkan
kepada pelaku yang berangkutan.
B
Menggunakan e-budgeting. Bila
menggunakan e-budgeting ini akan ada suatu
sistem yang saling mengawasi, sehingga
dapat tercipta transparansi anggaran.
C
