1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB
adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan
digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh
terhadap kinerja instansi pemerintah. PMPRB berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam peraturan ini digunakan program-program reformasi
birokrasi sebagai unsurkomponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil.
Model ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program-program yang ditetapkan dalam Road
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan proses yang menjadi pengungkit yang
diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan
yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima.
A. Dasar Hukum PMPRB
1. Peraturan Presiden RI No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010- 2025 [Download]
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25
Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 [Download]
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26
Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaa Reformasi Birokras [Download]
A. Pelaksana PMPRB
1. Administrator dari Inspektorat Kab. Madiun
2. Assesor Pusat terdiri atas Bagian Organisasi, Bagian Hukum dan Inspektorat Kab.
Madiun
3. Assesor Unit terdiri atas OPD-OPD yang telah ditunjuk mengikuti RB

2. 4. TPI (Tim Penilai Internal) dari Inspektorat Kab. Madiun, Bagian Organisasi, dan
Bagian Hukum
5. Ketua RB yaitu Sekretaris Daerah Kab. Madiun
C. Alur Utama Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi
Birokrasi

3. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Madiun
dilaksanakan secara Offline maupun Online.
1. Secara Offline dilaksanakan dengan melakukan penilaian melalui LKE Pusat untuk
Assesor Pusat dan LKE Unit untuk Assesor unit/OPD disertai evidence/bukti dukung.
2. Secara Online dilaksanakan dengan melakukan pengisiian Online melalui
website https://pmprb.menpan.go.id/. Tata Cara Pengisian Secara Online sebagai
berikut :
Penyampaian hasil PMPRB Online kepada Kementerian PANRB/UPRBN oleh Pemerintah
Kabupaten Madiun minimal sekali dalam se-tahun paling lambat pada 31 Mei. Dimana
penilaian tersebut diharapakan masuk dalam kategori Baik atau diatasnya. Adapun katagori-
kategori yang dimaksud yaitu :

4. Untuk menunjang pelaksanaan PMPRB di Kabupaten Kuansing, diharapakan seluruh
perangkat Daerah menerapkan Reformasi dengan tahapan :
1. Merancang Road Map RB tahun 2020-2024
2. Mempelajari ketentuan penyelenggaraan reformasi birokrasi
3. Melakukan internalisasi penyelenggaraan reformasi birokrasi di lingkungan
perangkat daerah masing-masing

5. 4. Membentuk Tim RB di masing-masing perangkat daerah dan menyusun Rencana
penyelenggaraan RB (rencana sesuai/ memperhatikan kertas kerja evaluasi unit)
5. Menyelenggarakan Reformasi sesuai dengan Rencana
6. Untuk perangkat daerah tertentu selain menyelengarakan reformasi birokrasi tingkat
perangkat daerah, juga ikut menjadi pendukung 8 Area perubahan Reformasi birokrasi
baik komponen hasil maupun pengungkit untuk tingkat Instansi/ Kabupaten, dukungan
tersebut dengan menyelengarakan road map (perbup road map) reformasi birokrasi
pada perangkat daerah masing-masing yang sesuai kertas kerja reviu
instansi/pemerintah Kabupaten
Untuk mempermudah penilaian RB di Kabupaten Madiun berikut beberapa contoh pemenuhan
dokumen/buktidukung/evidence RB :
Contoh Pemenuhan Dokumen RB
Catatan:
1. Beberapa contoh dokumen bukan standar hanya berupa contoh, format lain sangat
memungkinkan;
2. Pemenuhan dokumen dengan prinsip konservatif dan dapat ditambah bukti lainnya;
3. Penilaian bukan atas dokumen tetapi juga atas Keyakinan atas Pelaksanaan
(berdasarkan penilaian Tim Inspektorat).
8 kriteria penilaian
1. Manajemen perubahan
2. Deregulasi kebijakan
3. Penataan dan penguatan organisasi
4. Penataan tata laksana
5. Penataan system mnajemen SDM
6. Penguatan akuntabilitas
7. Penguatan pengawasan
8. Peningkatan kualitas pelayanan public
Yang bagus penilaian nya adalah