1. PENETAPAN ASAS DISKRESI DALAM
PEMBUATAN KEPUTUSAN TATA USAHA
NEGARA (ASAS DISKRESI DAN BATASAN
ASAS DISKRESI DALAM PUTUSAN TATA
USAHA NEGARA)

2. DISUSUN OLEH KELOMPOK 5:
1. Aditya Renaldy Madima
2. Eva Rahmawati
3. Gusti Silva Amelia S.
4. Frisca Febi Yuliana
5 Dio Pratama Putra
6. Sayed Muhsin
7. Ferda De Cholina

3. Latar belakang
Asas diskresi adalah peraturan umum
yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan berkenaan dengan wewenang untuk
melaksanakan tugas pemerintah terhadap warga negara maupun instansi
pemerintahan lainnya. Penetapan asas tersebut dalam pembuatan putusan Tata
Usaha Negara dikarenakan
luas dan kompleksnya permasalahan di masyarakat khususnya diantara pejabat
pemerintah dengan orang atau badan hukum privat, namun tidak semua
tindakan atau keputusan yang akan dilakukan oleh Pejabat Pemerintah dalam
menyelesaikan suatu masalah tersedia aturannya. Oleh Karena itu
timbul konsekuensi khusus dimana pejabat pemerintah memerlukan kewenangan
dalam bertindak memberi keputusan atas inisiatif sendiri berupa peraturan dalam
menyelesaikan masalah-masalah
genting dan penting. Peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam
Undang-Undang Dasar, sehingga peraturan tersebut tidak mengikat secara umum.
Sehingga pelaksanaan penerapan asas diskresi terhadap putusan Tata Usaha negara
diperlukan sebuah batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk menjamin kepastian
hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam memberi keputusan dan
atau tindakan oleh Pejabat Pemerintahan.

4. Rumusan masalah
1. Bagaimana penerapan asas diskresi dalam putusan dalam Tata
Usaha Negara?
2. Bagaimana batasan asas diskresi dalam putusan Tata Usaha
Negara?
Tujuan
1. Ingin mengetahui penerapan asas diskresi dalam putusan Tata
Usaha Negara
2. Ingin mengetahui batasan asas diskresi dalam putusan Tata
Usaha

5. A .Penerapan asas diskresi dalam putusan Tata Usaha Negara
Menurut Prof. Benyamin, diskresi didefinisikan sebagai kebebasan
atau kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintah dalam
mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri. Asas
diskresi diberlakukan dalam membuat putusan sengketa tata usaha
negara. Dasar diterbitkannya keputusan diskresi adalah adanya
keadaan mendesak dan pengujian terhadap keputusan diskresi oleh
Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan tidak dengan menggunakan
peraturan perundang- undangan yang berlaku, melainkan dengan
asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Asas diskresi
merupakan bagian kewenangan pejabat pemerintah untuk mengisi
kekosongan hukum dengan tujuan memberikan kepastian hukum
kepada warga negara Indonesia.

6. Dasar hukum asas diskresi dalam putusan Tata Usaha negara
1. Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (BLOD) tentang Administrasi
Pemerintahan, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh
pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang
memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya
stagnasi pemerintahan.
2. Pasal 6 ayat (2) huruf e jo ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 (BLOD) Pejabat
Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di
lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Diskresi yang ada di
Indonesia muncul bersamaan dengan adanya pemberian tugas bagi pemerintah untuk
melaksanakan dan merealisasikan tujuan negara Indonesia. Situasi darurat dapat
dipahami sebagai daya paksa yang terdapat di dalam Pasal 48 KUHPidana “barangsiapa
melakukan perbuatan karena daya paksa, tidak dipidana.”
3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal
22 ayat (1) memberi batasan terhadap diskresi yaitu “Diskresi hanya dapat dilakukan
oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.”

7. PEMBAGIAN ASAS DISKRESI
1. Diskresi bebas
Yaitu Undang-Undang hanya menetapkan batas-
batas dan administrasi negara bebas mengambil
keputusan apa saja asalkan tidak melampaui atau
melanggar batas-batas tersebut.
2. Diskresi terikat
Yaitu Undang-Undang menetapkan beberapa
alternatif keputusan dan administrasi negara bebas
memilih salah satu alternatif keputusan yang
disediakan oleh Undang-Undang.

8. Menurut Marcus Lukman, 1996;205 freies Etmessen
diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang
bergerak bagi pejabat pemerintah untuk melakukan
tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-
undang. Penerapan asas ini sebagai alternatif untuk mengisi
kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas
legalitas guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Asas
diskresi memberi kewenangan kepada pejabat pemerintah
disaat keadaan mendesak atau memaksa untuk mengambil
keputusan karena peraturan perundang-undangan tidak
lengkap atau tidak jelas, namun harus dilakukan sesuai
dengan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan.

9. B.Batasan-batasan penerapan asas diskresi dalam putusan Tata Usaha
Negara
Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan dalam Pasal 22 ayat (1) memberi batasan terhadap
diskresi yaitu “Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat
Pemerintahan yang berwenang.”
Dalam pratek penyelenggaraan pemerintahan asas diskresi dilakukan
pejabat pemerintah dalam hal-hal sebagai berikut:
1. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
penyelesaian konkrit terhadap suatu masalah tertentu, namun
masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera
2. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi aparat
pemerintah untuk diberikan kebebasan sepenuhnya
3. Adanya delegasi perundang-undangan yaitu aparat pemerintah
diberi keleluasaan untuk mengatur sendiri yang sebenarnya kekuasaan
itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi tingkatannya

10. Diperlukannya sebuah batasan-batasan terhadap asas
deskresi sebagai penerapan putusan TUN untuk
menjamin kepastian hukum dan mencegah
penyalahgunaan wewenang dalam keputusan
dan/atau tindakan oleh Pejabat Pemerintahan guna
memperkuat konsep dan implementasi reformasi
birokrasi demi terwujudnya penyelenggaraan
administrasi pemerintahan yang baik. Sehingga
batasan penerapan asas diskresi adalah:
1. Penerapan asas diskresi tidak boleh bertentangan
dengan sistem hukum yang berlaku
2. Penggunaan asas diskresi hanya ditujukan demi
kepentingan umum

11. 3.Pelaksanaan asas tersebut harus dapat
dipertanggungjawabkan "Secara moral kepada
Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat
dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran
dan keadilan mengutamakan persatuan dan
kesatuan, demi kepentingan bersama"
4.Wewenang asas ini diberikan hanya kepada
pejabat pemerintah dalam untuk melakukan
tindakan-tindakan biasa maupun tindakan hukum
sebagai peraturan kebijaksanaan.

12. Adapun ruang lingkup asas diskresi dalam penerapan putusan
TUN:
1. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan
suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan
2. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena
peraturan perundang-undangan tidak mengatur
3. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena
peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas
4. Pengembalian Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya
stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas

13. TERIMAKASIH