SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
PENDAFTARAN BADAN HUKUM
102 BUM Desa/BUM Desa Bersama telah diverifikasi, dengan
status
1. 5 BUMDesa Diterima/Terverifikasi
2. 97 BUM Desa di TOLAK
Faktor Penolakan
1. Tanggal Musdes / MAD sebelum
persetujuan nama
2. Substansi AD, ART & Program
Kerja tidak sesuai dengan PP 11
3. Tidak mengisi pilihan KBLI
Pasal 8
(1) Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan
oleh Pemerintah Desa kepada Menteri melalui Sistem
Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem
administrasi badan hukum kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia.
(2) Pemerintah Desa diwakili oleh pendaftar yang terdiri
atas :
a. kepala Desa untuk BUM Desa; atau
b. kepala Desa yang diberi kuasa oleh para kepala Desa dari
Desa pendiri untuk BUM Desa bersama
Pasal 9
1) Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan secara
elektronik dengan mengisi formulir isian pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama.
2) Formulir isian pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a) nomor pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah didapatkan pada proses
pendaftaran nama;
b) nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah disetujui oleh Menteri;
c) jenis BUM Desa:
1. BUM Desa; atau
2. BUM Desa bersama.
d) nama administratif Desa pendiri;
e) alamat BUM Desa/BUM Desa bersama;
f) modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama;
g) identitas pendiri; dan
h) bidang usaha.
3) Ketentuan mengenai nama administratif Desa pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat
disesuaikan pada saat pendaftaran BUM Desa bersama.
4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua
puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama
Kepala Desa mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.
5) Dalam hal pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), pendaftar mengulang proses pendaftaran mulai dari pendaftaran nama BUM Desa/BUM
Desa bersama.
Berkaitan dengan Berita Acara Musyawarah
Desa/ Musyawarah Antar Desa
Bagi BUM Desa/BUM Desa bersama yang akan
terbentuk,
• Berita acara Musyawarah Desa/Musyawarah Antar
Desa tentang pendirian BUM Desa/BUM Desa
bersama, wajib upload
Bagi BUM Desa/BUM Desa bersama yang sudah
terbentuk
• Berita acara Musyawarah Desa/Musyawarah Antar
Desa tentang perubahan BUM Desa/BUM Desa
bersama, wajib upload
Berkaitan dengan Peraturan Desa atau Peraturan
Bersama Kepala Desa
Bagi BUM Desa/BUM Desa bersama yang akan terbentuk,
 Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama dan pengesahan Anggaran Dasar
BUM Desa/BUM Desa bersama, wajib upload
Bagi BUM Desa/BUM Desa bersama yang sudah terbentuk
 Peraturan Desa tentang perubahan Peraturan Desa Nomor …… tentang pendirian BUM Desa/BUM
Desa bersama, wajib upload
Peraturan Desa tentang perubahan Peraturan Desa Nomor …… tentang Anggaran Dasar pendirian
BUM Desa/BUM Desa bersama, wajib upload
Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama paling sedikit memuat:
nama;
1) tempat kedudukan;
2) maksud dan tujuan pendirian;
3) modal;
4) jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
5) nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
6) hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan,
penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
7) ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil
usaha.
Berkaitan dengan Anggaran Rumah Tangga
BUM Desa/BUM Desa bersama
 Berita Acara pembahasan Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa
bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. wajib upload
 Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Anggaran
rumah tangga BUM Desa/ BUM Desa. wajib upload
 Lampiran Peraturan Kepada Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang
Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa. wajib upload
Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama paling sedikit memuat:
1) hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
2) tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa/BUM Desa
bersama;
3) sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
4) tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
5) penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
Berkaitan dengan Rencana Program kerja BUM
Desa/BUM Desa bersama
 Berita Acara Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tentang rencana
program kerja BUM Desa/ BUM Desa bersama wajib upload
 Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang rencana
program kerja BUM Desa/ BUM Desa bersama wajib upload
 Lampiran Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang
rencana program kerja BUM Desa/ BUM Desa bersama wajib upload
Rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama paling sedikit
memuat:
1) sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan
BUM Desa/BUM Desa bersama;
2) anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama yang dirinci atas setiap
anggaran program kerja/kegiatan; dan
3) hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah
Antar Desa.

More Related Content

What's hot

PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
Strobillus Found
 
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
Yudhi Aldriand
 

What's hot (20)

Bumdes adart
Bumdes adartBumdes adart
Bumdes adart
 
Program kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboroProgram kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboro
 
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.okAnggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
 
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
 
PokokPokok Substansi RUU BUMDes | KADES Iwan #01
PokokPokok Substansi RUU BUMDes  | KADES Iwan #01 PokokPokok Substansi RUU BUMDes  | KADES Iwan #01
PokokPokok Substansi RUU BUMDes | KADES Iwan #01
 
Sk no. 14 tahun 2019 bumdes
Sk no. 14  tahun 2019 bumdesSk no. 14  tahun 2019 bumdes
Sk no. 14 tahun 2019 bumdes
 
Sk no. 14 tahun 2018 bumdes
Sk no. 14  tahun 2018 bumdesSk no. 14  tahun 2018 bumdes
Sk no. 14 tahun 2018 bumdes
 
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6  ttg artbumdesPerkades seboro no. 6  ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdes
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
 
Peraturan Komisi Informasi Pusat slip desa
Peraturan Komisi Informasi Pusat slip desaPeraturan Komisi Informasi Pusat slip desa
Peraturan Komisi Informasi Pusat slip desa
 
Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif
 
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdesSk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
 
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desaSk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
 
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desaBpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
 
Perdes no. 3 sotk ok(4)
Perdes no. 3 sotk   ok(4)Perdes no. 3 sotk   ok(4)
Perdes no. 3 sotk ok(4)
 
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
 
Pointer Siskeudes dan Sipades | Malming Desa #015
Pointer Siskeudes dan Sipades | Malming Desa #015Pointer Siskeudes dan Sipades | Malming Desa #015
Pointer Siskeudes dan Sipades | Malming Desa #015
 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
 
Anggaran dasar bumdes
Anggaran dasar bumdesAnggaran dasar bumdes
Anggaran dasar bumdes
 
Perdes 2 2016 bumdesa ok
Perdes  2 2016 bumdesa okPerdes  2 2016 bumdesa ok
Perdes 2 2016 bumdesa ok
 

Similar to PENDAFTARAN BADAN HUKUM BUMDES

Permendes nomor 3_tahun-2021-tentang-pendaftaran-pendataan_bumdes_dan_bumdes_...
Permendes nomor 3_tahun-2021-tentang-pendaftaran-pendataan_bumdes_dan_bumdes_...Permendes nomor 3_tahun-2021-tentang-pendaftaran-pendataan_bumdes_dan_bumdes_...
Permendes nomor 3_tahun-2021-tentang-pendaftaran-pendataan_bumdes_dan_bumdes_...
nurhadi471133
 
6.Penyesuaian Administrasi Desa dan BUM Desa Bersama.pptx
6.Penyesuaian Administrasi Desa dan BUM Desa Bersama.pptx6.Penyesuaian Administrasi Desa dan BUM Desa Bersama.pptx
6.Penyesuaian Administrasi Desa dan BUM Desa Bersama.pptx
cahgunung3
 
Permendes No 3 Tahun 2021.pptx
Permendes No 3 Tahun 2021.pptxPermendes No 3 Tahun 2021.pptx
Permendes No 3 Tahun 2021.pptx
Asepcandra1
 
Spb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desa
Spb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desaSpb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desa
Spb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desa
athursaja
 
373288338-Materi-Tahapan-Tras-Upk-Bumdes.pptx
373288338-Materi-Tahapan-Tras-Upk-Bumdes.pptx373288338-Materi-Tahapan-Tras-Upk-Bumdes.pptx
373288338-Materi-Tahapan-Tras-Upk-Bumdes.pptx
dwiinggi929
 

Similar to PENDAFTARAN BADAN HUKUM BUMDES (20)

Tata Cara Pendaftaran BUM Desa dan BUM Desa Bersama.pdf
Tata Cara Pendaftaran BUM Desa dan BUM Desa Bersama.pdfTata Cara Pendaftaran BUM Desa dan BUM Desa Bersama.pdf
Tata Cara Pendaftaran BUM Desa dan BUM Desa Bersama.pdf
 
Permendes nomor 3_tahun-2021-tentang-pendaftaran-pendataan_bumdes_dan_bumdes_...
Permendes nomor 3_tahun-2021-tentang-pendaftaran-pendataan_bumdes_dan_bumdes_...Permendes nomor 3_tahun-2021-tentang-pendaftaran-pendataan_bumdes_dan_bumdes_...
Permendes nomor 3_tahun-2021-tentang-pendaftaran-pendataan_bumdes_dan_bumdes_...
 
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMATATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
 
PENDAFTARAN BUM DESA ok.pptx
PENDAFTARAN BUM DESA ok.pptxPENDAFTARAN BUM DESA ok.pptx
PENDAFTARAN BUM DESA ok.pptx
 
PENDAFTARAN BUM DESA.pdf
PENDAFTARAN BUM DESA.pdfPENDAFTARAN BUM DESA.pdf
PENDAFTARAN BUM DESA.pdf
 
26.05 Lembar Evaluasi.pdf
26.05 Lembar Evaluasi.pdf26.05 Lembar Evaluasi.pdf
26.05 Lembar Evaluasi.pdf
 
6.Penyesuaian Administrasi Desa dan BUM Desa Bersama.pptx
6.Penyesuaian Administrasi Desa dan BUM Desa Bersama.pptx6.Penyesuaian Administrasi Desa dan BUM Desa Bersama.pptx
6.Penyesuaian Administrasi Desa dan BUM Desa Bersama.pptx
 
Permendes No 3 Tahun 2021.pptx
Permendes No 3 Tahun 2021.pptxPermendes No 3 Tahun 2021.pptx
Permendes No 3 Tahun 2021.pptx
 
lembar evaluasi mandalasena.pdf
lembar evaluasi mandalasena.pdflembar evaluasi mandalasena.pdf
lembar evaluasi mandalasena.pdf
 
Spb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desa
Spb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desaSpb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desa
Spb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desa
 
lembar evaluasi aek sabaon.pdf
lembar evaluasi aek sabaon.pdflembar evaluasi aek sabaon.pdf
lembar evaluasi aek sabaon.pdf
 
SPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptx
SPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptxSPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptx
SPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptx
 
Persyaratan Pengajuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) - DPP APKASINDO
Persyaratan Pengajuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) - DPP APKASINDOPersyaratan Pengajuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) - DPP APKASINDO
Persyaratan Pengajuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) - DPP APKASINDO
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
373288338-Materi-Tahapan-Tras-Upk-Bumdes.pptx
373288338-Materi-Tahapan-Tras-Upk-Bumdes.pptx373288338-Materi-Tahapan-Tras-Upk-Bumdes.pptx
373288338-Materi-Tahapan-Tras-Upk-Bumdes.pptx
 
Pengelolaan hasil usaha, kepailitan dan kerjasama bumdes
Pengelolaan hasil usaha, kepailitan dan kerjasama bumdes Pengelolaan hasil usaha, kepailitan dan kerjasama bumdes
Pengelolaan hasil usaha, kepailitan dan kerjasama bumdes
 
09. pendirian bum desa
09. pendirian bum desa09. pendirian bum desa
09. pendirian bum desa
 
09. pendirian-bum desa
09. pendirian-bum desa09. pendirian-bum desa
09. pendirian-bum desa
 
Badan usaha milik_desa
Badan usaha milik_desaBadan usaha milik_desa
Badan usaha milik_desa
 
PTT BUMDes.pptx
PTT BUMDes.pptxPTT BUMDes.pptx
PTT BUMDes.pptx
 

More from Teguh Kristyanto

PANDUAN SINGKAT PENDAFTARAN BUMDES
PANDUAN SINGKAT PENDAFTARAN BUMDESPANDUAN SINGKAT PENDAFTARAN BUMDES
PANDUAN SINGKAT PENDAFTARAN BUMDES
Teguh Kristyanto
 

More from Teguh Kristyanto (12)

POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS  PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021POKOK KEBIJAKAN TEKNIS  PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
 
PERAN TEKNOLOGI DIGITAL DAN MILENIAL KAMPUS DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DESA
PERAN TEKNOLOGI DIGITAL DAN MILENIAL KAMPUS DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DESAPERAN TEKNOLOGI DIGITAL DAN MILENIAL KAMPUS DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DESA
PERAN TEKNOLOGI DIGITAL DAN MILENIAL KAMPUS DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DESA
 
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESAPENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
 
SINERGITAS UKM BUMDES NEW
SINERGITAS UKM BUMDES NEWSINERGITAS UKM BUMDES NEW
SINERGITAS UKM BUMDES NEW
 
PANDUAN SINGKAT PENDAFTARAN BUMDES
PANDUAN SINGKAT PENDAFTARAN BUMDESPANDUAN SINGKAT PENDAFTARAN BUMDES
PANDUAN SINGKAT PENDAFTARAN BUMDES
 
Keterampilan Dasar Pendamping
Keterampilan Dasar PendampingKeterampilan Dasar Pendamping
Keterampilan Dasar Pendamping
 
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]Desa & Kota [sebuah kolaborasi]
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]
 
MATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMDMATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMD
 
1000 lebih tempat iklan gratis
1000 lebih tempat iklan gratis1000 lebih tempat iklan gratis
1000 lebih tempat iklan gratis
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desa
 
Pelaksanaan pembangunan desa
Pelaksanaan pembangunan desaPelaksanaan pembangunan desa
Pelaksanaan pembangunan desa
 
Rencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desaRencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desa
 

Recently uploaded

Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
IvvatulAini
 
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docxKISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
DewiUmbar
 
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 20241. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
DessyArliani
 
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
furqanridha
 
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptxPPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
MaskuratulMunawaroh
 

Recently uploaded (20)

AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptxPrakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
 
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docxKISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 20241. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
 
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
 
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptxPPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
 
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusiaKonseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
 

PENDAFTARAN BADAN HUKUM BUMDES

  • 2. 102 BUM Desa/BUM Desa Bersama telah diverifikasi, dengan status 1. 5 BUMDesa Diterima/Terverifikasi 2. 97 BUM Desa di TOLAK Faktor Penolakan 1. Tanggal Musdes / MAD sebelum persetujuan nama 2. Substansi AD, ART & Program Kerja tidak sesuai dengan PP 11 3. Tidak mengisi pilihan KBLI
  • 3. Pasal 8 (1) Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. (2) Pemerintah Desa diwakili oleh pendaftar yang terdiri atas : a. kepala Desa untuk BUM Desa; atau b. kepala Desa yang diberi kuasa oleh para kepala Desa dari Desa pendiri untuk BUM Desa bersama
  • 4. Pasal 9 1) Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan secara elektronik dengan mengisi formulir isian pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama. 2) Formulir isian pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a) nomor pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah didapatkan pada proses pendaftaran nama; b) nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah disetujui oleh Menteri; c) jenis BUM Desa: 1. BUM Desa; atau 2. BUM Desa bersama. d) nama administratif Desa pendiri; e) alamat BUM Desa/BUM Desa bersama; f) modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama; g) identitas pendiri; dan h) bidang usaha. 3) Ketentuan mengenai nama administratif Desa pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat disesuaikan pada saat pendaftaran BUM Desa bersama. 4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama. 5) Dalam hal pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pendaftar mengulang proses pendaftaran mulai dari pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama.
  • 5. Berkaitan dengan Berita Acara Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa Bagi BUM Desa/BUM Desa bersama yang akan terbentuk, • Berita acara Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tentang pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, wajib upload Bagi BUM Desa/BUM Desa bersama yang sudah terbentuk • Berita acara Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tentang perubahan BUM Desa/BUM Desa bersama, wajib upload
  • 6. Berkaitan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa Bagi BUM Desa/BUM Desa bersama yang akan terbentuk,  Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama dan pengesahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama, wajib upload Bagi BUM Desa/BUM Desa bersama yang sudah terbentuk  Peraturan Desa tentang perubahan Peraturan Desa Nomor …… tentang pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, wajib upload Peraturan Desa tentang perubahan Peraturan Desa Nomor …… tentang Anggaran Dasar pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, wajib upload Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama paling sedikit memuat: nama; 1) tempat kedudukan; 2) maksud dan tujuan pendirian; 3) modal; 4) jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum; 5) nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas; 6) hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan 7) ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
  • 7. Berkaitan dengan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama  Berita Acara pembahasan Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. wajib upload  Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Anggaran rumah tangga BUM Desa/ BUM Desa. wajib upload  Lampiran Peraturan Kepada Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa. wajib upload Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama paling sedikit memuat: 1) hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama; 2) tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama; 3) sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama; 4) tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan 5) penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
  • 8. Berkaitan dengan Rencana Program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama  Berita Acara Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tentang rencana program kerja BUM Desa/ BUM Desa bersama wajib upload  Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang rencana program kerja BUM Desa/ BUM Desa bersama wajib upload  Lampiran Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang rencana program kerja BUM Desa/ BUM Desa bersama wajib upload Rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama paling sedikit memuat: 1) sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama; 2) anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan 3) hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.