2. Pokok Bahasan Perencanaan dan Penganggaran
Sesi I : Sistem Penganggaran & Penerapannya
Sesi II : Ketentuan dalam pengalokasian Anggaran
Sesi III: Tata cara Penyusunan & Penelaahan RKA KL
Sesi IV: Tata cara Penyusunan & Pengesahan DIPA
7. 1. Pendekatan Penganggaran
a. Penganggaran Terpadu (unified budget) : pendekatan
penganggaran yang dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh
proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L untuk
menghasilkan dokumen RKA-KL sesuai dengan dengan
klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis
belanja.
b. Penganggaran Berbasis Kinerja (performance based
budgeting) : pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan
keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam
pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
c. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (medium term
expenditure framework) : pendekatan penganggaran
berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang
menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih
dari satu tahun anggaran.
8. a. Penganggaran Terpadu
1. Pengintegrasian seluruh proses perencanaan dan penganggaran
dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan
dana untuk K/L baik yang bersifat investasi maupun untuk
keperluan biaya operasional.
2. Dapat mewujudkan Satker sebagai satu-satunya entitas
akuntansi yang bertanggung jawab terhadap aset dan kewajiban
yang dimilikinya, serta adanya akun yang standar (dahulu
dikenal sebagai MAK) untuk satu jenis belanja.
3. Penyusunan RKA-KL untuk tahun 2011 menggunakan hasil
restrukturisasi program dan kegiatan serta penataan bagian
anggaran dan satker sebagai pengelola anggaran dalam
kaitannya dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi.
9. b. Penganggaran Berbasis Kinerja
1. Penerapan PBK pada dasarnya mengubah pola pengalokasian
anggaran dari semula berbasis input menjadi berbasis output
sehingga fokus pengukuran kinerja thd Program/Kegiatan juga
akan bergeser dari semula didasarkan atas besarnya jumlah
alokasi sumber daya menjadi hasil yang dicapai dari
penggunaan sumber daya.
2. Dalam pengalokasian anggaran untuk sebuah output kegiatan
harus tergambar secara jelas asumsi yang digunakan baik
kuantitas dan kualitas komponen input yang digunakan serta
relevansi masing-masing komponen input sebagai tahapan
dalam rangka pencapaian output kegiatan.
3. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sebuah Program atau
Kegiatan, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan
mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja dapat berupa indikator input, indikator
output atau indikator outcome.
10. c. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
1. Secara umum penyusunan KPJM yang komprehensif memerlukan suatu tahapan proses penyusunan perencanaan jangka
menengah meliputi: penyusunan kerangka asumsi makro,
penetapan target-target fiskal, total resource envelopes,
pendistribusian total pagu belanja masing-masing K/L, dan
penjabaran pengeluaran K/L ke masing-masing Progran dan
Kegiatan.
2. Dalam penghitungan prakiraan maju, proses estimasi seringkali
dipisah antara kebijakan yang sedang berjalan (on going
policies) dan prakiraan atas biaya dari kebijakan baru (new
policies).
3. Dalam rangka penerapan KPJM, maka K/L harus memperhatikan kebutuhan anggaran untuk setiap output yang
dihasilkan serta tetap menjaga keselarasan dengan target
dalam RPJMN dan Renstra K/L dan budget contraint untuk
setiap tahun.
11. 2. Langkah-Langkah Perubahan
1. Alokasi anggaran K/L ditetapkan berdasarkan Program sesuai
hasil restrukturisasi.
2. Kegiatan 0001 (Gaji dan Tunjangan) dan Kegiatan 0002
(Operasional Perkantoran) yang selama ini berdiri sebagai
sebuah Kegiatan, mulai TA 2011 statusnya berubah menjadi
Komponen Input dari sebuah Output Kegiatan.
3. Struktur pengalokasian anggaran dirinci menurut Program,
Kegiatan dan Output.
4. Dalam rangka penerapan KPJM, penghitungan Prakiraan Maju
untuk sebuah Kegiatan dilakukan pada tingkat (level) Output.
5. Penyusunan RKA-KL dan DIPA TA 2011 dilakukan melalui sistem
aplikasi yang terintegrasi.
6. Hasil perhitungan anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah Output dapat ditetapkan menjadi Standar Biaya
Keluaran (SBK) pada tahun berikutnya.
12. 3. Klasifikasi Anggaran
a.
Klasifikasi Menurut Organisasi : merupakan pengelompokan alokasi anggaran belanja sesuai dengan struktur
organisasi Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Yang
dimaksud organisasi adalah K/L yang dibentuk untuk
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UUD 1945
dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.
b. Klasifikasi Menurut Fungsi : merupakan pengelompokan
alokasi anggaran belanja menurut fungsi dan sub fungsi
yang mencerminkan tugas-tugas pemerintahan.
c.
Klasifikasi Menurut Ekonomi : merupakan pengelompokan alokasi anggaran belanja menurut jenis belanja
sesuai dengan karakteristik transaksi dan peruntukannya.
14. 1. Penerapan PBK dalam Penyusunan RKA-KL
a. Keterkaitan antara Kinerja dan Alokasi Anggaran;
b. Struktur Anggaran;
c. Rumusan Output Kegiatan;
d. Standarisasi Output Kegiatan;
e. Program yang Digunakan dalam Penyusunan RKA-KL;
f.
Kegiatan yang Digunakan dalam Penyusunan RKA-KL.
15. a. Keterkaitan Kinerja dan Alokasi Anggaran
LEVEL
NASIONAL
DEP/LEMBAGA
Program
Target Kinerja
Total Rp
PRIORITAS
Outcome
ESELON I
Indikator Kinerja
Nasional
Indikator Kinerja
Target Kinerja
Total Rp
FOKUS
PRIORITAS
Total Rp
ESELON II/SATKER
Indikator Kinerja
Nasional
KEGIATAN
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
Output dan
Volume
Output
Jml Rp
Indikator
Kinerja
• Fungsi dan Sub
Fungsi;
• Prioritas atau Non
Prioritas.
KEGIATAN
TUPOKSI
Output dan
Volume
Output
Jml Rp
Indikator
Kinerja
16. b. Struktur Anggaran
STRUKTUR ANGGARAN
P R OG R AM
OUT C OME
K E G IAT AN
OUT P UTUT
OUT P P UT
OUT
K E G IAT AN
OUT P UTUT
OUT P P UT
OUT
S UB O UT P UT
K OMP ON E N
K OMP ON E N
K OMP ON E N
S UB
K OMP O NE N
S UB
K OMP O NE N
S UB
K OMP O NE N
DE T IL
DE T IL
B E L A NJ A DE T IL
B E L A NJ A
B E L A NJ A
17. c. Rumusan Output Kegiatan
Kriteria Output :
1. Output adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan sebuah
kegiatan untuk mendukung pencapaian outcome program dan/atau
outcome fokus prioritas;
2. Mencerminkan sasaran kinerja Eselon II/Satker sesuai Tugas-fungsi
atau penugasan prioritas pembangunan nasional;
3. Merupakan produk utama/akhir yang dihasilkan oleh Eselon II/Satker
penanggung jawab kegiatan;
4. Bersifat spesifik dan terukur;
5. Untuk Kegiatan Fungsional sebagian besar output yang dihasilkan berupa
regulasi sesuai tugas-fungsi Es. II/Satker;
6. Untuk Kegiatan penugasan (Prioritas Nasional) menghasilkan output
yang mempunyai dampak secara nasional;
7. Setiap Kegiatan bisa menghasilkan output lebih dari satu jenis;
8. Setiap Output didukung oleh komponen input dalam implementasinya;
9. Revisi rumusan output dimungkinkan pada penyusunan RKA-KL dengan
mengacu pada Pagu Sementara/Pagu Definitif.
18. d. Standarisasi Output ….1)
1. Output-output yang digunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar
dan sarana penunjang yang secara umum dibutuhkan oleh
instansi/perkantoran;
2. Output-output sebagai penunjang pelaksanaan tusi dan penunjang
aktifitas-aktifitas perkantoran;
3. Merupakan output yang digunakan hanya untuk memfasilitasi sarana dan
prasarana operasionalisasi perkantoran;
4. Output-output ini bisa digunakan oleh semua Satker pada umumnya,
sedangkan Unit Eselon II (pengelola Kegiatan tetapi bukan satker) yang
memiliki Output jenis ini hanya Unit Eselon II yang melaksanakan fungsi
kesekretariatan atau sejenisnya;
5. Dalam hal unit Eselon I mempunyai 2 (dua) Program, yaitu Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya serta
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, maka : Output
berupa Bangunan/Gedung hanya digunakan pada salah satu Kegiatan
saja dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
6. Dalam hal dilakukan standarisasi output untuk output yang sudah ada
sebelumnya termasuk dalam lingkup perbaikan/penyempurnaan angka
dasar.
18
19. d. Standarisasi Output ....2)
NO
JENIS
OUTPUT
SATUAN
KOMPONEN/SUBOUTPUT
1.
Layanan
Perkantoran
Bulan
Layanan
1.Komponen 001, Pembayaran Gaji dan Tunjangan
2.Komponen 002, Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan
Perkantoran
2.
Kendaraan
Bermotor
Unit
SUBOUTPUT antara lain:
Kendaraan Pejabat Negara; Kendaraan Pejabat Eselon I;
Kendaraan Pejabat Eselon II; Kendaraan Roda 6;
Kendaraan Roda 4; Kendaraan Roda 2
3.
Perangkat
Unit
Pengolah Data
dan
Komunikasi
SUBOUTPUT antara lain:
Laptop; Komputer/PC; Printer/Printer Multiguna
Scanner/ Scanner Multiguna; Server; LCD/Proyektor;Camera/
Handycam/ CCTV; Mesin Fotokopi/ Mesin Fotokopi Multiguna;
Harddisk Eksternal;Pesawat Telepon; Mesin PABX
Mesin FAX; Mesin Handkey
4.
Peralatan
Fasilitas
Perkantoran
Unit
SUBOUTPUT antara lain:
Meubelair; Lift; Genzet; Lemari berkas; Brankas; AC;Mesin
Penghancur Kertas
5.
Gedung/
Bangunan
M2
19
20. e. Kategori Output Kegiatan
Output
Manajemen
merupakan output kegiatan yang
bertujuan untuk mendukung
kelancaran birokrasi secara umum
baik pada Unit Eselon II yang
melaksanakan fungsi
kesekretariatan atau Satker
Output
Teknis
merupakan output kegiatan yang
dihasilkan oleh kegiatan dalam
rangka pelaksanaan fungsi teknis
suatu Unit Eselon II/Satker (core
bussiness) dan/atau penugasan
prioritas pembangunan nasional
OUTPUT
KEGIATAN
21. f. Program yg Digunakan dalam Penyusunan RKA-KL
Program
Teknis
Program yang menghasilkan
pelayanan kepada kelompok
sasaran/masyarakat (eksternal)
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
PROGRAM sesuai
hasil
Restrukturisasi
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program
Generik
Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur
Program Penelitian dan Pengembangan
Program yang mendukung pelayanan
aparatur dan/atau administrasi
pemerintah (internal) dan memiliki
karakteristik sejenis pada setiap K/L
Program Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur
22. g. Kegiatan yg Digunakan dalam Penyusunan RKA-KL
Kegiatan
Generik
Kegiatan yg digunakan oleh
bbrp esl II yg memiliki
karakteristik sejenis
Kegiatan
Prioritas
Nasional
KEGIATAN sesuai
hasil
Restrukturisasi
Kegiatan
Teknis
Output spesifik
dlm rangka
pencapaian
sasaran nasional
Kegiatan
Prioritas K/L
Output spesifik
dlm rangka
pencapaian
kinerja K/L
Kegiatan
Teknis Non
Prioritas
Output spesifik
namun bukan
kategori
prioritas
24. 1. Penerapan KPJM dalam RKA-KL (Sejak 2011)
a. Penerapan KPJM pada
Tingkat Nasional;
b. Penerapan KPJM pada
Tingkat K/L;
c. Rumus Umum Indeksasi.
1) Review thd Kebijakan
Kegiatan Prioritas;
2) Tata Cara Penghitungan
Prakiraan Maju.
1) Review thd Kebijakan
Program/Kegiatan ;
2) Tata Cara Penghitungan
Prakiraan Maju.
1) Parameter Tetap;
2) Parameter Berubah.
25. a. Penerapan KPJM pada Tingkat Nasional
Kerangka Kerja Prioritas Nasional
26. 1) Review thd Kebijakan Kegiatan Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Berlanjut
atau
berhenti
1
Output
Berlanjut
atau
berhenti
2
3
Harga
tetap atau
disesuaikan
6
Hitung Baseline
5
Cek Komponen
Input
Komponen
input
kebijakan
4
Komponen
input
pendukung
kebijakan
Cek Output
Target
tertentu dan
bersifat
terbatas
Demand
driven
27. 2) Tata Cara Penghitungan Prakiraan Maju
AWAL
(Baseline)
Perubahan Kebijakan
PRAKIRAAN
MAJU
PENYESUAIAN
Baseline
Perubahan Kebijakan dan Perubahan
Harga
29. 1) Review thd Kebijakan Program/Kegiatan
Program/
Kegiatan
Berlanjut
atau
berhenti
1
Output
Berlanjut
atau
berhenti
2
3
Harga
tetap atau
disesuaikan
6
Hitung Baseline
5
Cek Komponen
Input
Komponen
input
Langsung
4
Komponen
input Tidak
Langsung
Cek Output
Target
tertentu dan
bersifat
terbatas
Demand
driven
30. 2) Tata Cara Penghitungan Prakiraan Maju
AWAL
(Baseline)
PRAKIRAAN
MAJU
Perubahan Target Layanan
PENYESUAIAN
Baseline
Perubahan Target Layanan dan
Harga Layanan
32. c. Rumus Umum Indeksasi
Harga TETAP
= 1 + (1 x N%)n
N= nilai asumsi yg digunakan
n = thn prakiraan maju yg dihitung
Indeks Prakiraan Maju 1
=
1+ (1x10%)2 = 1.21
Indeks Prakiraan Maju 3
Harga
BERUBAH
1+ (1x10%)1 = 1.10
Indeks Prakiraan Maju 2
INDEKSASI
=
=
1+ (1x10%)3 = 1.33
= 1 + (1 x Nbaru)/1 + (1 x Nlama) n
Nbaru = nilai asumsi baru yg digunakan
Nlama = nilai asumsi lama yg digunakan
n = thn prakiraan maju yg dihitung
Indeks Prakiraan Maju 1
Indeks Prakiraan Maju 2
Indeks Prakiraan Maju 3
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
1 + (1 x Nbaru)/1 + (1 x Nlama) n
1 + (1 x 8%)/1 + (1 x 10%) 1
1,08)/1,101
0.98
1 + (1 x Nbaru)/1 + (1 x Nlama) n
1 + (1 x 8%)/1 + (1 x 10%) 2
1,08)/1,102
0.96
1 + (1 x Nbaru)/1 + (1 x Nlama) n
1 + (1 x 8%)/1 + (1 x 10%) 3
1,08)/1,103
0.95
34. Pokok Bahasan
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
Penghitungan Alokasi Belanja Pegawai pada Satker;
Penerapan Bagan Akun Standar;
Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PHLN;
Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PDN;
Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana HDN;
Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PNBP;
Penyusunan RKA-K/L untuk Satker BLU;
Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan bersama;
Pengalokasian Anggaran Swakelola;
Pengalokasian Anggaran terkait Kontrak Tahun Jamak;
Penerapan standar biaya dalam penyusunan RKA KL
34
35. a. Penghitungan Alokasi Belanja Pegawai pada Satker
1. Dalam rangka menjamin kebutuhan pembayaran gaji dan
tunjangan pegawai yang lebih realistis, maka penghitungan
alokasi gaji dan tunjangan pegawai dilakukan dengan berbasis
data dan menggunakan aplikasi Gaji Pokok Pegawai pada
Output Kegiatan Pelayanan Perkantoran. Perhitungan gaji dan
tunjangan didasarkan atas hitungan dalam aplikasi Gaji Pokok
Pegawai pada masing-masing Kantor/Satuan Kerja.
2. Apabila tidak menggunakan aplikasi GPP, K/L dapat langsung
memasukkan data pegawai yang telah di-update dalam modul
Belanja Pegawai pada aplikasi RKA-K/L.
3. Dalam hal terdapat sisa lebih dibandingkan dengan pagu
anggaran yang dialokasikan untuk sebuah Satker, maka
kelebihan tersebut dialihkan/dikelompokkan dalam Akun
Belanja Pegawai Transito (akun 512412).
35
36. 4. Khusus untuk pengalokasain Gaji Dokter PTT dan Bidan PTT agar
berpedoman pada : SE DJA tanggal 5 Januari 2001 No.SE07/A/2001 perihal Pelaksanaan Pembayaran Penghasilan Dokter
dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) selama masa bakti
dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kesehatan dan
Menteri Keuangan No.1537/Menkes-Kessos/SKB/X/2000 dan
No.410/KMK.03/2000 tanggal 11 Oktober 2000 tentang
Pelaksanaan Penggajian Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak
Tetap Selama Masa Bakti.
5. Akun belanja yang termasuk dalam Belanja Pegawai :
a. Honorarium;
b. Uang lembur merupakan batas tertinggi;
c. Vakasi merupakan batas tertinggi;
d. Belanja pegawai lain-lain;
e. Uang lauk pauk TNI/POLRI;
f. Uang makan PNS;
g. Uang duka wafat/tewas.
36
37. b. Penerapan Bagan Akun Standar
1. Belanja Barang ruang lingkup meliputi : (i) belanja Barang
Operasional, (ii) belanja Barang Non Operasional, (iii) belanja
Barang Lainnya yang secara langsung menunjang kegiatan non
–operasional, (iv) belanja Jasa, (v) belanja Pemeliharaan, dan
(vi) belanja Perjalanan Dinas.
2. Penerapan konsep nilai perolehan (full costing), pada
Belanja Barang dan Belanja Bantuan Sosial.
3. Penerapan konsep kapitalisasi:
• Karakteristik aset tetap,
• Syarat/Kategori belanja modal
• Contoh belanja barang dan modal
37
38. c. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PHLN
1. Pengalokasian anggaran kegiatan yang dananya bersumber dari
PHLN mengacu pada PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan
ketentuan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Pinjaman
Hibah Luar Negeri (NPPHLN) masing-masing.
2. Hal-hal yang harus diperhatikan :
1) Mencantumkan akun belanja sesuai dengan transaksinya.
2) Mencantumkan kode kantor bayar sesuai lokasi dan tata cara
penarikannya.
3) Mencantumkan sumber dana sesuai dengan NPPHLN.
4) Mencantumkan tata cara penarikan PHLN.
5) Mencantumkan kode register PHLN.
6) Mencantumkan persentase/porsi pembiayaan yang dibiayai
lender.
7) Mencantumkan cara menghitung besarnya porsi PHLN yang
dibiayai oleh lender.
38
39. 3. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan:
1) Mencantumkan dana pendamping yang bersumber dari luar APBN.
2) Dalam hal terdapat kegiatan yang dilanjutkan pada tahun berikutnya,
maka penyediaan dana PHLN dan pendampingnya menjadi prioritas
sesuai dengan Annual Work Plan yang ditandatangani oleh
donor/lender.
3) Penyediaan pagu pinjaman luar negeri dan dana pendampingnya,
dalam pengalokasian dananya harus menjadi prioritas.
4. Perhatikan closing date, sisa pagu pinjaman, kategori dan
persentase/ porsi pembiayaan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai
dengan PHLN, untuk menghindari terjadinya penolakan oleh lender
pada saat pengajuan aplikasi penarikan dana
5. Standar Biaya : Pembiayaan output kegiatan yang bersumber dari
PHLN mengacu pada Standar Biaya dan billing rate, atau SPTJM.
6. Kartu Pengawasan Alokasi Pagu PHLN Untuk menghindari
terjadinya kelebihan penarikan pada satu kategori.
7. Pemahaman NPPHLN : Untuk menghindari terjadinya ineligible,
perlu dipahami hal-hal seperti : Isi/materi dari NPPHLN, Staff
Appraisal Report (SAR), Project Administration Memorandum (PAM),
Ketentuan lainnya yang terkait dengan NPPHLN dan pelaksanaan
kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN.
39
40. d. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PDN
1. Pengalokasian anggaran kegiatan yang dananya bersumber dari
PHLN secara umum mengacu pada PP No. 54 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh
Pemerintah.
2. Hal-hal yang harus diperhatikan :
1) Pinjaman Dalam Negeri dilakukan melalui mekanisme APBN dan
dialokasikan untuk membiayai Kegiatan dalam rangka
pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan
infrastruktur;
2) K/L menyusun rencana kegiatan yang dapat dibiayai PDN,
berpedoman pada daftar prioritas Kegiatan yang dapat dibiayai
PDN;
3) Nomenklatur Program/Kegiatan yang dipakai adalah
nomenklatur hasil restrukturisasi program/kegiatan;
4) Mencantumkan akun belanja sesuai dengan ketentuan BAS;
40
41. 5) Mencantumkan sumber dana sesuai dengan NPPDN;
6) Mencantumkan kode register PDN;
7) Dokumen pelengkap RKA-K/L-nya adalah sebagai berikut:
1) Naskah Perjanjian Penerusan PDN, yang ditandatangani oleh
Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Penerima
Penerusan PDN.
2) Naskah Perjanjian Penerusan PDN tersebut memuat paling
sedikit:
a. Jumlah pinjaman;
b. Peruntukan pinjaman;
c. Ketentuan dan persyaratan pinjaman; dan
d. Sanksi kepada Penerima Penerusan PDN yang tidak
memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok, bunga,
dan kewajiban lainnya.
41
42. e. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Hibah DN
1. Pengalokasian kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari
Hibah Dalam Negeri, tata cara penuangannya dalam RKA-K/L
mengikuti ketentuan dalam peraturan perundangan tentang Hibah
Dalam Negeri yang berlaku.
2. Hal-hal yang harus diperhatikan:
1) Dana yang berasal dari Hibah digunakan untuk:
• Mendukung program pembangunan nasional, dan/atau
• Mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan
kemanusiaan;
2) K/L menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Hibah sebagai bagian
dari RKA-K/L untuk dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan
anggaran;
42
43. 3) Perencanaan penerimaan untuk hibah yang direncanakan,
disusun oleh Menteri Perencanaan melalui Rencana Kegiatan
Jangka Menengah dan Tahunan yang bersumber dari hibah
dengan berpedoman pada RPJM. Rencana Kegiatan Jangka
Menengah dan Tahunan tersebut mencakup rencana
pemanfaatan hibah, serta Daftar Rencana Kegiatan Hibah
(dasar mengalokasikan kegiatan K/L dalam RKA-K/L);
4) Nomenklatur Program/Kegiatan yang dipakai adalah
nomenklatur hasil restrukturisasi program/kegiatan;
5) untuk Hibah langsung, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat
menerima hibah langsung dari pemberi hibah, bertanggung
jawab dan mengkonsultasikan rencana penerimaan hibah
langsung pada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, dan
Menteri/Pimpinan Lembaga lainnya sebelum dilakukan
penandatanganan Perjanjian Hibah.
43
44. f. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PNBP
1.
2.
3.
4.
Nomenklatur Kegiatan yang digunakan mengacu pada tabel referensi
Kegiatan dalam Aplikasi RKA-K/L;
Penuangan kegiatan dan besaran anggarannya dalam RKA-K/L mengacu
pada:
a. PP tentang jenis dan tarif PNBP masing-masing K/L;
b. Keputusan Menteri Keuangan/Surat Menteri Keuangan tentang
Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana yang berasal dari PNBP;
c. Pagu penggunaan PNBP; dan
d. Catatan Hasil Pembahasan PNBP antara K/L dan DJA;
Penggunaan dana yang bersumber dari PNBP difokuskan untuk kegiatan
dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan atau
ketentuan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana yang berasal
dari PNBP;
Pembayaran honor pengelola kegiatan PNBP menggunakan akun belanja
barang operasional yaitu honor yang terkait dengan operasional satker
(akun 521115), sedangkan honor kegiatan non-operasional yang
bersumber dari PNBP masuk dalam akun honor yang terkait dengan
output kegiatan (akun 521213).
44
45. g. Penyusunan RKA-KL untuk Satker BLU
1. Penyusunan RKA-K/L untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh
satker BLU, mengacu pada peraturan yang mengatur Rencana Bisnis dan
Anggaran (RBA) serta Pelaksanaan Anggaran BLU.
2. Hal-hal yang harus diperhatikan :
1) Penyusunan RBA:
a. Mengacu pada rencana strategis bisnis BLU yang disertai prakiraan
RBA tahun berikutnya;
b. RBA BLU memuat seluruh program, kegiatan, anggaran
penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/ belanja,
estimasi saldo awal dan estimasi saldo akhir kas BLU;
c. RBA disusun berdasarkan: (i) Basis kinerja dan perhitungan
akuntansi biaya menurut jenis layanannya; (ii) Kebutuhan dan
kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari
layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil
kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya,
penerimaan lainnya yang sah dan penerimaan anggaran dari APBN;
dan (iii) berbasis akrual.
45
46. 2) RBA disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu
persentase ambang batas tertentu (tanpa memperhitungkan saldo
awal kas), dimana persentase ini harus tercantum dalam RKA-K/L
dan DIPA BLU yang dapat berupa keterangan atau catatan yang
memberikan informasi besarannya. Pola anggaran fleksibel tidak
berlaku untuk pendapatan dari APBN.
3) Ikhtisar RBA adalah ringkasan RBA yang berisikan program, kegiatan
dan sumber pendapatan, dan jenis belanja serta pembiayaan sesuai
dengan format RKA-K/L dan format DIPA BLU. Ikhtisar ini digunakan
sebagai bahan untuk menggabungkan RBA ke dalam RKA-K/L.
4) Memindahkan informasi alokasi anggaran biaya dalam RKA-K/L
menggunakan program aplikasi RKA-K/L.
3. Hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKA-K/L BLU:
1) Program/kegiatan yang digunakan merupakan bagian dari program/
kegiatan hasil restrukturisasi program dan kegiatan K/L induk;
2) Output-output yang dibiayai dari PNBP/BLU dicantumkan dalam
output yang sesuai, yang tercantum dalam aplikasi RKA-K/L.
3) Perlunya pencantuman mengenai saldo awal dan penetapan ambang
batas pada KK RKA-K/L satker BLU.
46
47. 4) Penerapan Standar Biaya dan Rincian Biaya
a. Satker BLU yang telah mampu menyusun standar biaya menurut
jenis layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya,
penyusunan RBA-nya mengunakan standar biaya tersebut;
b. Perhitungan akuntansi biaya dimaksud paling kurang meliputi
unsur biaya langsung dan biaya tidak langsung termasuk biaya
variabel dan biaya tetap;
c. Rincian biaya tersebut memberikan informasi mengenai
komponen biaya yang tidak bersifat paket, kecuali untuk biaya
yang bersifat administratif/pendukung;
d. Dalam hal Satker BLU sudah mampu memenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka dapat
menggunakan besaran standar biaya tersebut dengan melampirkan surat pernyataan sudah memenuhi kriteria huruf a, b, dan c;
e. Sedangkan Satker BLU yang belum mampu memenuhi kriteria
huruf a, b, dan c, harus melampirkan Proposal/TOR dan RAB,
serta menggunakan SBM dan SBK. Apabila akan menggunakan
besaran standar biaya yang berbeda dari SBM, maka harus
menggunakan nomenklatur yang berbeda dan harus melampirkan
SPTJM.
47
48. h. Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama
1. Pengalokasian anggaran dalam RKA-K/L untuk kegiatan-kegiatan K/L
yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui
mekanisme DK dan TP, berpedoman pada PMK No.248/PMK.07/2010
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas
Pembantuan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan :
1) Program dan kegiatan yang didanai tertuang dalam RKA-K/L, dan
sepenuhnya dari APBN melalui RKA-K/L/DIPA;
2) Target Kinerja dan besarnya alokasi anggaran yang menjadi
tanggung jawab masing-masing SKPD dituangkan dengan jelas
dalam RKA-K/L;
3) K/L tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendamping;
4) Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai urusan
daerah yang disinergikan dengan program/kegiatan yang akan
didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan;
5) Dana DK dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang
Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur;
48
49. 6) Dana TP dilaksanakan setelah ada penugasan wewenang
Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
7) Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, K/L juga
harus memperhitungkan kebutuhan anggaran: (i)biaya penyusunan
dan pengiriman laporan oleh SKPD; (ii) biaya operasional dan
pemeliharaan atas hasil pelaksanaan kegiatan yang belum
dihibahkan; (iii) honorarium pejabat pengelola keuangan dana
dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan;dan (iv) biaya
lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
8) Pengalokasian dana DK dan TP memperhatikan kemampuan
keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah (besarnya
transfer ke daerah dan kemampuan keuangan daerah), dan
kebutuhan pembangunan di daerah;
9) Karakteristik DK kegiatan non fisik.
10) Karakteristik TP kegiatan fisik.
11) Sebagian kecil dapat dialokasikan untuk dana penunjang.
49
50. Penuangan alokasi anggaran untuk kegiatan Dekonsentrasi dalam
RKA-KL diatur sbb:
a) Komponen Utama yang bersifat non-fisik, antara lain:
sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan
teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey,
pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian. Alokasi
anggarannya menggunakan akun Belanja Barang sesuai
peruntukannya.
b) Komponen Penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif
dan/atau pengadaan input berupa pengadaan barang/jasa dan
penunjang lainnya, dialokasikan dengan menggunakan akun
Belanja Barang sesuai peruntukannya.
c) Dalam hal Komponen Penunjang apabila digunakan untuk
pengadaan barang berupa aset tetap, pengalokasian anggarannya
menggunakan akun Belanja Barang Penunjang Kegiatan
Dekonsentrasi (521311).
50
51. Penuangan alokasi anggaran untuk kegiatan Tugas Pembantuan dalam
RKA-KL diatur sbb:
a) Komponen Utama yang bersifat fisik, antara lain: pengadaan
tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan.
Alokasi anggarannya menggunakan akun Belanja Modal sesuai
peruntukannya.
b) Komponen Utama yang bersifat fisik lain, antara lain: obatobatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk yang akan diserahkan
kepada Pemda. Alokasi anggarannya menggunakan akun Belanja
Barang Fisik Lainnya Tugas Pembantuan (521411).
c) Komponen Penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif
dan/atau pengadaan input berupa pengadaan barang/jasa dan
penunjang lainnya, dialokasikan dengan menggunakan akun Belanja
Barang sesuai peruntukannya.
d) Dalam hal Komponen Penunjang apabila digunakan untuk pengadaan
barang berupa aset tetap, pengalokasian anggarannya menggunakan
akun Belanja Barang Penunjang Kegiatan Tugas Pembantuan
(521321).
51
52. Penuangan alokasi anggaran dalam RKA-KL untuk Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) dalam kerangka Tugas Pembantuan diatur sbb:
a) Komponen Utama antara lain berupa: transport petugas dan
kader dalam rangka melaksanakan kegiatan di luar gedung;
pembiayaan habis pakai (operasional posyandu; makanan tambahan;
dan ATK); biaya pemeliharaan (pemeliharaan coldchain vaksin, dan
pembuatan cincin sumur). Alokasi anggarannya menggunakan akun
Belanja Barang Fisik Lainnya Tugas Pembantuan (521411).
b) Komponen Penunjang antara lain berupa: honor pengelola
keuangan di Puskesmas dan paket kegiatan manajemen. Alokasi
anggarannya menggunakan akun Belanja Barang sesuai
peruntukannya.
52
53. 2. Pengalokasian anggaran dengan mekanisme Urusan Bersama (UB),
mengacu pada PMK Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman
Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk penanggulangan
kemiskinan. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah:
» Pendanaan Urusan Bersama untuk Penanggulangan Kemiskinan dapat
didanai dari APBN, APBD, dan/atau didanai bersama APBN dan APBD;
» Dalam hal Program Penanggulangan Kemiskinan didanai bersama,
pendanaan yang bersumber dari APBN dialokasikan melalui BA K/L
dalam bentuk DUB dan yang bersumber dari APBD dialokasikan
melalui SKPD dalam bentuk DDUB. Pendanaan dilakukan setelah
adanya kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam naskah
perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
» Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk penanggulangan
kemiskinan dalam bentuk DUB dan DDUB hanya berlaku untuk
program PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan yang
disalurkan berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam jenis
belanja bantuan sosial;
» Program/Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang akan didanai dari
APBN wajib mengacu pada RKP dan dituangkan dalam Renja-K/L.
53
54. l. Pengalokasian Anggaran Swakelola
1. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana
pekerjaannnya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi
sendiri oleh K/L sebagai penanggung jawab anggaran, instansi
pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
2. Tata Cara Pelaksanaan Swakelola:
• Dilaksanakan oleh Instansi Sendiri;
• Dilaksanakan oleh Instansi Lain;
• Dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
3. Dalam hal terdapat komponen/output yang dilaksanakan oleh
instansi lain atau kelompok masyarakat, maka pengalokasian
anggarannya dapat menggunakan 1 (satu) akun belanja
(Belanja jasa lainnya (522119)).
54
55. j. Pengalokasian Anggaran terkait Kontrak Tahun Jamak
1. Setiap kontrak tahun jamak atas pekerjaan yang didanai dari APBN
terlebih dahulu harus mendapat persetujuan/penetapan dari Menteri
Keuangan atau Menteri/pimpinan Lembaga bersangkutan.
2. Persetujuan/penetapan kontrak tahun jamak oleh:
• Menteri Keuangan, untuk kegiatan yang nilainya diatas
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau
• Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan, untuk kegiatan yang
nilai kontraknya sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).
3. Kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan persetujuan/
penetapan kontrak tahun jamak adalah: (i) Sumber dana pekerjaan
berasal dari rupiah murni; (ii) Substansi pekerjaannya merupakan satu
kesatuan untuk menghasilkan sebuah output; (iii) Secara teknis,
pekerjaannya tidak dapat dipecah-pecah: (iv) Waktu pelaksanaan
kegiatan pokoknya, secara teknis memerlukan waktu penyelesaian
lebih dari 12 (dua belas) bulan.
55
56. k.
1. Pengertian Standar Biaya;
2. Fungsi Standar Biaya Masukan;
3. Fungsi Standar Biaya Keluaran;
4. Penjelasan Standar Biaya Masukan tahun
anggaran 2013 (sebagai batas tertinggi);
5. Penjelasan Standar Biaya Masukan tahun
anggaran 2013 (sebagai estimasi).
56
57. 1. Pengertian Standar Biaya
Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan
penghitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-K/L
untuk tahun yang direncanakanberupa:
1. Standar Biaya Masukan: satuan biaya berupa harga satuan, tarif,
dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen
masukan kegiatan (komponen sebagai tahapan pencapaian
output).
2. Standar Biaya Keluaran: besaran biaya yang dibutuhkan untuk
menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan
akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
Catatan:
• Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu
tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
• Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu
untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
• Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan
beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen
masukan kegiatan.
57
58. 2. Fungsi Standar Biaya Masukan
1. Dalam rangka perencanaan kegiatan, Standar Biaya Masukan
berfungsi sebagai pedoman bagi K/L dalam menyusun biaya
masukan untuk menghasilkan keluaran kegiatan dalam RKA-K/L
berbasis kinerja;
2. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Masukan dapat
berfungsi sebagai:
a. Batas Tertinggi dimaksudkan bahwa SBM merupakan batas
maksimum dalam pelaksanaan kegiatan;
b. Estimasi dimaksudkan bahwa SBM merupakan acuan atau ancarancar dalam pelaksanaan kegiatan.
58
59. 3. Fungsi Standar Biaya Keluaran
1. Menghitung biaya output kegiatan K/L dalam RKA-K/L berbasis
kinerja, dapat berupa Indeks Biaya Keluaran atau Total Biaya
Keluaran.
2. Dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran
dapat berfungsi sebagai referensi:
a. Penyusunan prakiraan maju; dan/atau
b. Bahan penghitungan pagu indikatif K/L untuk tahun anggaran
yang direncanakan (contohnya, penghitungan pagu indikatif
tahun anggaran 2013, menggunakan Standar Biaya Keluaran
tahun anggaran 2012).
Catatan:
• Indeks Biaya Keluaran merupakan besaran biaya yang diperoleh dari
akumulasi biaya komponen/tahapan dibagi dengan volume keluaran
kegiatan yang berlanjut;
• Total Biaya Keluaran merupakan besaran biaya yang diperoleh dari
akumulasi biaya komponen/tahapan untuk menghasilkan keluaran atas
kegiatan yang berlanjut.
59
61. Penjelasan Standar Biaya Masukan 2013 (Batas Tertinggi)..2)
14. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah;
15. Honorarium Tim Pengelola Website;
16. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada satuan kerja
yang khusus Mengelola Belanja Pegawai;
17. Honorarium Sidang/Konferensi Internasional–(KTM, SOM
Bilateral/Regional/ Multilateral);
18. Honorarium Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan Berskala
Internasional;
19. Satuan Biaya Narasumber Kegiatan di Luar Negeri;
20. Vakasi Penyelenggara Ujian;
21. Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
22. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur
23. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
24. Uang Saku Paket Fullboard Di Luar Kota Dan Uang Saku Paket Fullboard
Serta Fullday/Halfday Di Dalam Kota;
25. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri.
61
62. 5. Penjelasan Standar Biaya Masukan 2013 (Estimasi) …1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan dalam Kota;
Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran;
Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural ;
Satuan Biaya Latihan Prajabatan ;
Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh;
Satuan Biaya Konsumsi Rapat ;
Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan;
Satuan Biaya Konsumsi Tahanan;
Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan untuk Perwakilan
RI di Luar Negeri;
10. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas.
62
63. Penjelasan Standar Biaya Masukan 2013 (Estimasi) …2)
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor;
Satuan Biaya Toga Hakim;
Satuan Biaya Toga Mahasiswa;
Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan;
Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian
Inventaris bagi Pegawai Baru;
Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar / Non-gelar
Dalam Negeri;
Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi;
Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)
Untuk Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi;
Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri;
Satuan Biaya Sewa Gedung.
63
64. Penjelasan Standar Biaya Masukan 2013 (Estimasi) …3)
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Satuan Biaya Sewa Kendaraan;
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat;
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2;
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional dan/atau
Lapangan Roda 4;
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Bus;
Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas dan/atau Pakaian Kerja;
Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor;
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri.
64
66. Pokok Bahasan
A. Tata cara Penyusunan RKA KL
1. Hal-hal yang mendasar
2. Persiapan Penyusunan
3. Mekanisme Penyusunan
4. Yang harus diperhatikan
5. Mekanisme Penyusunan RDP BUN
B. Tata cara Penelaahan RKA KL
1. Proses penelaahan
2. Tindak lanjut
3. Hal-hal khusus
66
67. 1. Hal-hal Mendasar dalam Penyusunan RKA-K/L
Dalam menyusun RKA-KL, Menteri/Pimpinan Lembaga wajib :
1) Mengacu pada Renja K/L, RKP dan, Surat Edaran Menteri
Keuangan tentang Pagu Anggaran K/L tahun anggaran yang
direncanakan,;
2) Mengacu pada Standar Biaya tahun anggaran yang direncanakan;
3) Menggunakan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah, Penganggaran Terpadu dan Penganggaran Berbasis
Kinerja;
4) Menyusun RKA-K/L secara terstruktur dan dirinci menurut
Klasifikasi Anggaran, meliputi klasifikasi organisasi, fungsi, dan
jenis belanja;
5) Mencantumkan perhitungan Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun
kedepan;
6) Melampirkan dokumen pendukung terkait;
7) Melampirkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) untuk satker Badan
Layanan Umum (BLU).
67
68. 2. Persiapan Penyusunan RKA-K/L oleh K/L …1)
1. K/L dan Unit Eselon I mempersiapkan data/dokumen yang
menjadi dasar pencantuman sasaran kinerja dan kebutuhan
anggaran masing-masing program;
a. Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif
tahun berkenaan;
b. Dokumen RKP tahun berkenaan;
c. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun
berjalan.
2. K/L melakukan:
a. Sinkronisasi kebijakan K/L dengan prioritas nasional
dan/atau prioritas bidang;
b. Koordinasi dengan unit Eselom I dalam hal penetapan
sasaran kinerja dan kebutuhan anggaran berdasarkan
arahan/kebijakan Presiden dan dokumen perencanaan RKP
dan/atau Renja K/L) yang ditetapkan sebelumnya.
68
69. 2. Persiapan Penyusunan RKA-K/L oleh Unit Eselon 1 …2)
a. Meneliti dan memastikan pagu anggaran per program
berdasarkan Pagu Anggaran K/L;
b. Penetapan sasaran kinerja untuk masing-masing Satker:
1) Volume output kegiatan dalam kerangka Angka Dasar; dan
2) Volume output kegiatan dalam kerangka Inisiatif Baru.
c. Penetapan alokasi anggaran masing-masing Satker:
1) Alokasi anggaran dalam kerangka Angka Dasar; dan
2) Alokasi anggaran dalam kerangka Inisiatif Baru.
d. Menyiapkan Proposal Inisiatif Baru dan RAB yang telah disetujui
Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan untuk
tahun yang direncanakan.
69
70. 3. Persiapan Penyusunan RKA-K/L oleh Satker …3)
a.
Penyiapan dokumen yang menjadi dasar pencantuman sasaran kinerja
kegiatan dan alokasi anggarannya pada tingkat output kegiatan
(termasuk sumber dana) sesuai kebijakan Unit Eselon I. Informasi
kinerja tersebut terbagi dalam alokasi anggaran jenis Angka Dasar
dan/atau Inisiatif Baru;
1) Informasi mengenai sasaran kinerja (sampai dengan tingkat
output) dan alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan
(termasuk sumber dana) sesuai kebijakan Unit Eselon I. Informasi
kinerja tersebut terbagi dalam alokasi anggaran jenis Angka Dasar
dan/atau Inisiatif Baru;
2) Peraturan perudangan mengenai struktur organisasi K/L dan tugasfungsinya;
3) Dokumen Renja K/L dan RKP tahun berkenaan;
4) Petunjuk penyusunan RKA-K/L;
5) Standar Biaya tahun berkenaan
b.
Penelitian dan memastikan alokasi anggaran Satker dalam kerangka
Angka Dasar dan/atau Inisiatif Baru mengacu proposal anggaran dan
RAB yang telah disetujui.
70
71. 3. Mekanisme Penyusunan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L
TINGKAT SATKER :
a. Penyusunan anggaran belanja (format Bagian A, B,dan D) dengan
Menuangkan Angka Dasar dan Menuangkan Alokasi Anggaran
Inisiatif Baru;
b. Penyusunan anggaran pendapatan (format Bagian C dan D) dengan
Menuangkan Target pendapatan setiap kegiatan yang dilaksanakan
oleh Satker dan Menuangkan angka prakiraan maju setaip kegiatan
dan setiap jenis penerimaan (PNBP dan/atau penerimaan
fungsional);
c. Menyampaikan/melengkapi data dukung RKA-K/L;
d. Menyampaikan KK RKA-K/L yang telah ditandatangani KPA berserta
data pendukung terkait kepada Unit Eselon I.
71
72. TINGKAT UNIT ESELON I :
a. Menghimpun/kompilasi KK RKA-K/L dalam lingkup Unit Eselon I
berkenaan;
b. Menyusun RKA-K/L Unit Eselon I berdasarkan KK RKA-K/L;
c. Memvalidasi kinerja dan anggaran program yang menjadi tanggung jawab
unit Eselon I berkenaan dengan total pagu anggaran, sumber dana dan
sasaran kinerja (jenis barang/jasa dan volume output);
d. Meneliti dan menyaring relevansi Komponen dengan Output kegiatan pada
masing-masing KK RKA-K/L;
e. Apabila terdapat ketidaksesuaian program sebagaimana pada butir c dan
relevansi komponen-output sebagaimana butir d, Unit Eselon I melakukan
koordinasi dengan Satker untuk perbaikan pada KK RKA-K/L;
f. Mengisi informasi pada bagian L. formulir 2 RKA-K/L, tentang Strategi
Pencapaian Hasil;
g. Mengisi Bagian I, Formulir 3 RKA-K/L tentang Operasionalisasi Kegiatan;
h. RKA-K/L Unit Eselon I ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau setingkat
Eselon I, selaku KPA sebagai penanggungjawab Program;
i. Menyampaikan RKA-K/L Unit Eselon I dan data dukung kepada K/L.
72
73. TINGKAT K/L :
a. Menghimpun/kompilasi RKA-K/L Unit Eselon I dalam lingkup K/L;
b. Menyusun RKA-K/L secara utuh untuk lingkup K/Lberdasarkan RkaK/L Unit Eselon I;
c. Memvalidasi alokasi anggaran K/L meliputi: total pagu anggaran;
sumber dana dan sasaran kinerja;
d. Apabila terdapat ketidaksesaian atas alokasi anggaran K/L
sebagaimana butir c, K/L melakukan koordinasi dengan Unit
Eselon I untuk perbaikan pada RKA-K/L Unit Eselon I berlkenaan;
e. Mengisi informasi pada Bagian J, Formulir 1 RKA-K/L, tentang
Strategi Pencapaian Sasaran Strategis;
f.
RKA-K/L (yang telah disusun) diteliti kembali kesesuaiannya
dengan Pagu Anggaran K/L;
g. Menyampaikan RKA-K/L beserta data dukung terkait kepada
Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Anggaran dan Kementeriaan
Perencanaan.
73
74. PENUANGAN ANGKA DASAR :
Ruang lingkup perbaikan dan penyesuaian penetapan angka dasar :
1. Penyesuaian anggaran terhadap parameter ekonomi antara lain
berupa penyesuaian terhadap inflasi, kurs;
2. Penyesuaian anggaran terhadap parameter non-ekonomi, seperti
perubahan SBM dan SBK selama tidak merubah total pagu K/L dan
tetap menjaga output dan outcome yang sudah ditetapkan;
3. Perubahan target tanpa mengubah anggaran yang telah
ditetapkan (diluar prioritas nasional, prioritas bidang dan
prioritas K/L), seperti perubahan target program dan kegiatan
non-prioritas;
4. Penambahan target yang disebabkan tidak tercapainya target
tahun sebelumnya, sehingga target tahun ini ditambahkan, tapi
total pagu anggaran unit kerja tidak berubah, seperti Lanjutan
(carried over) target yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya;
5. Jenis-jenis perubahan kebijakan/anggaran Lainnya.
74
75. PENUANGAN INISIATIF BARU :
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengalokasian Inisiatif Baru :
1. Alokasi anggaran Inisiatif baru berdasarkan proposal anggaran Inisiatif
baru yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan dan
Kementerian Perencanaan;
2. Mengacu pada tujuan dari proposal yang diajukan. Tujuan yang
terdapat dalam proposal mengacu atau harus sesuai dengan Arah
Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan
Presiden (di awal tahun berjalan). Tujuan tersebut juga
menginformasikan mengenai rincian informasi kinerja dan rincian
anggaran secara jelas, spesifik, dan terukur;
3. Menetapkan Output mana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan
dan jumlah volumenya;
4. Menetapkan Output mana yang bersifat on-going/non-on-going;
5. Menetapkan Komponen mana yang dibutuhkan untuk menghasilkan
output;
6. Menetapkan Komponen mana yang bersifat on-going/non-on-going.
75
76. 4. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan dalam Penyusunan KK RKA-K/L
1. Mengetahui dasar alokasi anggaran Satker berdasarkan Daftar
Alokasi Per Satker;
2. Kegiatan yang dilaksanakan beserta Output kegiatan yang
dihasilkan (sesuai dengan karakteristik Satker);
3. Peruntukan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas sebagaimana
diuraikan sebelumnya;
4. Mendukung pelaksaan Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009
tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
5. Untuk K/L yang telah mendapatkan surat penetapan sebagai K/L
yang pegawainya berseragam dinas dari Menteri PAN dan dan RB,
tidak perlu mengajukan penetapan tiap tahun;
6. Rincian biaya dalam rangka pencapaian Output kegiatan yang
dibatasi dalam hal Iklan layanan masyarakat.
76
77. 7. Rincian biaya dalam rangka pencapaian output kegiatan yang
dibatasi dan tidak diperbolehkan secara substansi masih
mengacu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden
No.42 tahun 2002 Pasal 13 ayat (1) dan (2);
8. Untuk biaya masukan/output yang belum tercantum dalam PMK
tentang Standar Biaya maka PA/KPA yang bertanggung jawab
atas suatu kegiatan wajib membuat SPTJM;
9. Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan, Perincian biaya dalam
rangka pencapaian output dalam KK RKA-K/L meliputi penyajian
informasi mengenai item biaya yang akan dibelanjakan.
77
78. 5. Mekanisme Penyusunan RDP-BUN
1. Berdasarkan penetapan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan, PPA menyusun RDP-BUN setelah berkoordinasi dengan satuan
kerja (Kuasa Pengguna Anggaran) yang memperoleh alokasi anggaran;
2. KPA menuangkan alokasi anggaran berdasarkan pagu yang disampaikan oleh
PPA. Penuangan alokasi anggaran tersebut menggunakan formulir KK RDPBUN dengan langkah sebagai berikut:
a. Mengusulkan output apabila belum dirumuskan kepada Kementerian
Keuangan c.q Ditjen Anggaran terlebih dahulu untuk menjadi referensi
dalam program aplikasi RKA-K/L;
b. Entry data biaya pada masing-masing komponen dengan mengacu pada
standar biaya yang berlaku pada tahun yang direncanakan atau kepatutan
dan kewajaran harga (disertai dengan SPTJM);
c. Meneliti kembali jumlah alokasi anggaran tersebut apakah sesuai dengan
jumlah alokasi anggaran untuk masing-masing Satker (KPA) yang telah
disetujui;
d. Hasil penuangan alokasi anggaran Satker (KPA) terdapat dalam form B,
KKRDP-BUN.
78
80. Pokok Bahasan
1. Persiapan Penelaahan RKA-K/L;
2. Proses Penelaahan;
3. Tindak Lanjut Hasil Penelaahan RKA-K/L;
4. Hal-hal Khusus.
80
81. 1. Persiapan Penelaahan RKA-K/L …1)
Pasal 10 Ayat (1) PP No. 90 tahun 2010 tentang
Penyusunan RKA-K/L menyatakan bahwa RKA-K/L
sebagai bahan penyusunan RUU tentang APBN
setelah terlebih dahulu ditelaah dalam forum
penelaahan antara K/L dengan Kementerian
Keuangan dan Kementerian Perencanaan.
81
82. Persiapan Penelaahan RKA-K/L...2)
1. Kementerian Keuangan c.q DJA menyiapkan:
a. Penyusunan jadwal penelaahan dan undangan penelaahan.
b. Penyiapan dokumen dan instrumen penelaahan RKA-K/L
berupa:
1) KMK tentang Pagu Anggaran K/L;
2) Standar Biaya;
3) Bagan Akun Standar;
4) Catatan Hasil Pembahasan PNBP;
5) Peraturan-peraturan terkait pengalokasian anggaran;
6) Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan.
82
83. Persiapan Penelaahan RKA-K/L...3)
2.
Kementerian Perencanaan menyiapkan:
a. Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan;
b. Hasil kesepakatan trilateral meeting berkenaan dengan
kegiatan prioritas nasional dan prioritas bidang I;
c. Hasil pembahasan proposal anggaran Inisiatif Baru yang
disetujui.
3.
K/L mempersiapkan dokumen/data pendukung yang nantinya
disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat
Jenderal Anggaran berupa:
a. Dokumen Pokok:
1) RKA-K/L yang ditandatangani oleh eselon I selaku KPA
atas nama Pengguna Anggaran;
2) RKA-Satker yang ditandatangani oleh kepala satker
selaku KPA;
83
84. Persiapan Penelaahan RKA-K/L...4)
b. Dokumen / data pendukung sekurang-kurangnya:
1) Arsip data Komputer (ADK);
2) Proposal Inisiatif Baru beserta RAB yang telah disetujui atau
TOR (apabila ada perubahan dari Proposal Inisiatif Baru);
3) Gender Budget Statement (GBS) berkenaan dengan ARG.
4) SPTJM yang ditandatangani oleh KPA apabila satuan biaya
yang tercantum dalam RKA-Satker tidak terdapat dalam
Standar Biaya, (khusus untuk jenis alokasi anggaran Inisiatif
Baru);
5) Hasil kesepakatan dengan DPR (dalam rangka penetapan
Pagu Alokasi Anggaran K/L);
6) Daftar alokasi pagu anggaran masing-masing Unit Eselon I
yang dirinci per Program, Sumber Pendanaan, dan Satker;
7) RBA BLU berkenaan dengan Satuan Kerja BLU.
84
85. 2. Proses Penelaahan…1)
Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Penelaahan:
a. Kriteria Administratif :
1) Legalitas dokumen yang diterima dari RKA-K/L;
2) Surat pengantar penyampaian RKA-K/L;
3) Surat tugas sebagai penelaah RKA-K/L;
4) Kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung;
5) Penggunaan format baku;
6) Arsip Data Komputer (ADK).
85
86. Proses Penelaahan....2)
b. Kriteria Substantif :
1) Kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja
yang direncanakan
a. Meneliti jenis alokasi anggaran (Angka Dasar atau
Inisiatif Baru);
b. Relevansi Suboutput (apabila ada) dengan Output.
c. Relevansi Komponen dengan Output;
d. Menilai keberlangsungan Output dan Komponen
berkaitan dengan perhitungan biaya prakiraan maju;
e. Memastikan jenis Komponen (Utama atau Pendukung);
f. Kesesuaian item biaya dengan Komponen (untuk Inisiatif
Baru);
g. Kesesuaian item biaya dengan standar biaya (utk Inisiatif
Baru).
86
87. Proses Penelaahan....3)
2) Konsistensi sasaran kinerja K/L dengan Renja K/L dan RKP
a) Meneliti kategori kegiatan (kegiatan prioritas nasional/
prioritas bidang/prioritas K/L);
b) Meneliti konsistensi Output dalam RKA-K/L dengan Renja
K/L dan RKP;
c) Meneliti konsistensi Volume Output dalam RKA-K/L
dengan dokumen Renja K/L dan RKP tahun yang
direncanakan;
d) Meneliti konsistensi rumusan Output dengan IKK-nya
(dalam RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP).
87
88. Proses Penelaahan....4)
Langkah-langkah Penelaahan:
a.
Pejabat dan petugas penelaah Kementerian Keuangan c.q DJA dan
Kementerian Perencanaan melakukan penelaahan RKA-K/L dengan
petugas penelaah pada K/L.
b.
Kementerian Keuangan c.q DJA utamanya meneliti kriteria substantif
berupa kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang
direncanakan, yaitu :
1) Memeriksa Formulir RKA-K/L meliputi:
a) Memeriksa
legalitas
pembahasan/kesepakatan
RKA-K/L
dan/atau
dengan DPR.
hasil
b) Meneliti kesesuaian RKA-K/L dengan besaran alokasi Pagu
Anggaran K/L, meliputi:
- Meneliti kesesuaian alokasi pagu dana per program
- Meneliti kesesuaian alokasi pagu dana berdasarkan sumber
pendanaannya.
c)
Memeriksa kelengkapan ADK RKA-K/L.
88
89. Proses Penelaahan....5)
2) Memeriksa KK RKA-K/L meliputi:
a) Memeriksa legalitas KK RKA-K/L;
b) Meneliti alokasi anggaran Satker dengan Daftar alokasi Pagu
masing-masing Unit Eselon I yang dirinci berdasarkan Program,
Satker, dan Sumber Pendanaan;
c) Meneliti alokasi anggaran yang termasuk dalam jenis Angka Dasar
dan/atau Inisiatif Baru;
d) Meneliti alokasi anggaran jenis Angka Dasar sebagaimana
Formulir D, KK RKA-K/L meliputi:
• Memastikan relevansi Suboutput dengan Output (apabila ada).
• Memastikan relevansi penggunaan Komponen dengan
• Output- nya.
89
90. Proses Penelaahan....6)
Memastikan angka Prakiraan Maju, meliputi:
• Keberlanjutan/berhenti suatu Output:
jika berhenti, hasil perhitungan pada Output harus
nol (Keluaran dihapus);
jika berlanjut maka harus terdapat angka prakiraan
maju (volume Output dan alokasi anggaran).
• Keberlanjutan/berhenti suatu Komponen:
jika berhenti, hasil perhitungan pada Komponen
harus nol (Komponen dihapus);
jika berlanjut maka harus terdapat angka (alokasi
anggaran).
90
91. Proses Penelaahan....7)
• Komponen sebagai Biaya Utama atau Biaya Pendukung:
Apabila sebagai biaya utama maka perlu diteliti: apakah berharga
tetap atau dapat disesuaikan harganya berdasarkan kebijakan
(ada dokumen berupa keputusan pemerintah/keputusan menteri
atau pimpinan lembaga). Cek dokumen terkait seperti RKP.
Apabila sebagai biaya pendukung maka angka prakiraan maju
Komponen pendukung berasal dari perkalian dengan parameter
ekonomi (dalam hal ini berupa indeks inflasi kumulatif).
Parameter ekonomi yang digunakan adalah asumsi tingkat inflasi
APBN untuk tahun yang direncanakan.
3) Meneliti alokasi anggaran jenis Inisiatif Baru sebagaimana Formulir B
dan D, KK RKA-K/L meliputi:
a) Meneliti relevansi Suboutput (apabila ada) dengan Output.
b) Meneliti kesesuaian Komponen dan Output dalam dokumen KK RKAK/L dengan dokumen proposal Inisiatif baru beserta RAB yang telah
disetujui atau TOR beserta RAB apabila terdapat perubahan
substansi dalam proposal Inisiatif baru.
91
92. Proses Penelaahan....8)
c) Meneliti relevansi penggunaan Komponen dengan Output-nya;
d) Meneliti item biaya masing-masing Komponen dengan standar
biaya;
e) Meneliti kesesuaian penerapan jenis belanja (sebatas dua digit)
pada masing-masing item biaya;
f) Meneliti angka Prakiraan Maju suatu Output;
c.
Kementerian Perencanaan utamanya meneliti kriteria substantif
berupa konsistensi sasaran kinerja dengan Renja K/L dan RKP, yaitu :
1) Meneliti kategori kegiatan apakah kegiatan prioritas nasional,
prioritas bidang, atau prioritas K/L.
2) Meneliti konsistensi rumusan Output dalam dokumen RKA-K/L
dengan Output yang terdapat dalam dokumen Renja K/L dan RKP.
3) Meneliti konsistensi Volume Output dalam dokumen RKA-K/L dengan
dokumen Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan.
4) Meneliti konsistensi Output dengan indikator kinerja kegiatannya
(dalam dokumen RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP).
92
93. Proses Penelaahan....9)
Penelaahan pada Satker BLU diutamakan pada hal-hal:
a.
Meneliti program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satker BLU.
b.
Meneliti kesesuaian pagu dalam KK RKA K/L Satker BLU dengan pagu
Kegiatan RKA-K/L, khususnya berkenaan dengan sumber dana (PNBP
dan rupiah Murni).
c.
Meneliti kesesuaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dalam rangka penyelenggaraan
kegiatan pelayanan kepada masyarakat dengan ikhtisar RBA.
d.
Keluaran yang tercantum dalam KK RKA-K/L Satker BLU mengacu pada
tabel referensi program aplikasi RKA-K/L.
e.
Meneliti alokasi anggaran angka dasar sama halnya dengan satker non
BLU.
93
94. Proses Penelaahan....10)
f.
Meneliti penerapan Standar Biaya dan Rincian Biaya, khususnya untuk
jenis alokasi anggaran inisiatif baru, meliputi:
1) Satker BLU yang mampu menyusun standar biaya menurut jenis
layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya maka
penyusunan RBA-nya menggunakan standar biaya tersebut.
2) Perhitungan akuntansi biaya dimaksud paling kurang meliputi unsur
biaya langsung dan biaya tidak langsung termasuk biaya variabel
dan biaya tetap. Sedangkan untuk Satker BLU pengelola dana
setidaknya terdapat perhitungan imbal hasil pengembalian/hasil
per-investasi dana.
3) Rincian biaya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya tersebut
memberikan informasi mengenai komponen biaya yang tidak
bersifat
paket,
kecuali
untuk
biaya
yang
bersifat
administratif/pendukung.
94
95. Proses Penelaahan....11)
3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam butir 1), 2), dan 3)
terpenuhi, maka Satker BLU tidak perlu melampirkan TOR dan RAB,
dan dapat menggunakan besaran standar biaya yang berbeda dari
SBM dan SBK dengan melampirkan SPTJM.
4) Dalam hal RBA BLU tidak memenuhi kriteria butir 1), 2), dan 3),
harus melampirkan TOR dan RAB, serta menggunakan SBM dan SBK.
Apabila akan menggunakan besaran standar biaya yang berbeda
dari SBM dan SBK, harus menggunakan nomenklatur yang berbeda
serta harus melampirkan SPTJM.
g.
Dalam proses penelaahan RBA, Direktorat Jenderal Anggaran dapat
mengikutsertakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
95
96. Proses Penelaahan....12)
Penelitian Angka Dasar & Inisiatif Baru dalam rangka kegiatan yang
bersumber dana PNBP:
a.
Meneliti secara umum sebagaimana diuraikan pada bagian Langkahlangkah Penelaahan.
b.
Meneliti acuan peraturan perundangan yang ada meliputi:
1)
2)
KMK/Surat MenKeu tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana
yang berasal dari PNBP.
3)
c.
PP tentang jenis dan tarif PNBP masing-masing K/L
Pagu penggunaan PNBP dalam Pagu Sementara
Meneliti kesesuaian dengan Catatan Hasil Pembahasan PNBP antara K/L
dengan Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat PNBP dengan fokus
pada: target PNBP; dan % pagu penggunaan sebagian dana yang
bersumber dari PNBP.
96
97. 3. Tindak Lanjut Hasil Penelaahan RKA-K/L ....1)
1.
DJA menghimpun dan mengkompilasi seluruh RKA-K/L hasil penelaahan
untuk digunakan sebagai:
a. Bahan penyusunan NK, RAPBN, dan RUU tentang APBN; dan
b. Dokumen pendukung pembahasan Rancangan APBN.
2.
NK, RAPBN, dan RUU APBN dibahas dalam sidang kabinet. Hasil sidang
tersebut disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR pada bulan Agustus.
3.
Pemerintah menyelesaikan pembahasan RPBN dan RUU tentang APBN
dengan DPR paling lambat akhir bulan Oktober.
4.
Dalam hal pembahasan RAPBN dan RUU tentang APBN menghasilkan
optimalisasi pagu anggaran, optimalisasi pagu anggaran tersebut
digunakan oleh Pemerintah sesuai dengan Arah Kebijakan yang telah
ditetapkan oleh Presiden.
5.
Hasil pembahasan RAPBN dan RUU tentang APBN dituangkan dalam
berita acara hasil kesepakatan pembahasan RAPBN dan RUU tentang
APBN dan bersifat final.
97
98. Tindak Lanjut Hasil Penelaahan RKA-K/L ....2)
6.
Berita acara hasil kesepakatan pembahasan disampaikan oleh Menteri
Keuangan kepada K/L.
7.
Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penyesuaian RKA-K/L dengan
berita acara kesepakatan hasil pembahasan, meliputi:
a. Dalam hal besaran Pagu Alokasi Anggaran K/L tidak mengalami
perubahan, K/L menyampaikan RKA-K/L dan dokumen pendukung
beserta ADK RKA-K/L sebagai dasar penelaahan. Hasil penelaahan
RKA-K/L dimaksud dijadikan sebagai dasar penetapan RKA-K/L oleh
Direktur Jenderal Anggaran dan sebagai bahan untuk penyusunan
Keppres tentang RABPP beserta lampirannya.
b. Dalam hal besaran Pagu Alokasi Anggaran K/L mengalami
perubahan baik penambahan maupun pengurangan, K/L
menyampaikan RKA-K/L dan dokumen pendukung beserta ADK RKAKL untuk dilakukan penelaahan kembali dalam rangka penyesuaian
RKA-K/L dengan Pagu Alokasi Anggaran K/L.
98
99. Tindak Lanjut Hasil Penelaahan RKA-K/L ....3)
c. Berkenaan dengan besaran Pagu Alokasi Anggaran K/L dimaksud
lebih besar dari Pagu Anggaran K/L, penelaahan dilakukan dengan
meneliti RKA-Satker dengan kesesuaian tambahan pagu yang
difokuskan pada:
1) Penambahan jenis Keluaran, sehingga jenis dan volumenya
bertambah;
2) Penambahan Komponen untuk menghasilkan Keluaran;
3) Penambahan item-item belanja pada Komponen.
d. Berkenaan dengan besaran Pagu Alokasi Anggaran K/L lebih kecil
dari Pagu Anggaran K/L maka penelahaan dilakukan dengan
meneliti RKA-Satker dengan kesesuaian pengurangan pagu yang
difokuskan pada:
1) Pengurangan Komponen untuk menghasilkan Keluaran yang
sudah ada selain Komponen Gaji dan Komponen Operasional
Perkantoran;
2) Pengurangan item-item belanja pada Komponen;
3) Pengurangan Keluaran selain Keluaran dalam rangka penugasan,
sehingga jenis dan volumenya berkurang.
99
100. Tindak Lanjut Hasil Penelaahan RKA-K/L .....4)
e.
Dalam hal hasil penelaahan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L
atau Pagu Alokasi Anggaran K/L mengakibatkan perubahan rumusan
kinerja, perubahan dimaksud dapat dilakukan dengan kriteria sebagai
berikut:
1) Perubahan yang berkaitan dengan rumusan Keluaran (Jenis dan
Satuan), pada prinsipnya dapat dilakukan sepanjang:
a) Telah disepakati dalam proses penelaahan;
b) Tidak mengubah Keluaran yang merupakan Keluaran Kegiatan
Prioritas Nasional;
c) Relevan dengan Kegiatan dan IKK-nya yang ditetapkan;
d) Adanya perubahan tugas dan fungsi pada unit yang
bersangkutan;
e) Adanya tambahan penugasan.
100
101. Tindak Lanjut Hasil Penelaahan RKA-K/L .....5)
2) Perubahan yang berkaitan dengan rumusan diluar Output, apabila
dibutuhkan dapat dilakukan sepanjang merupakan akibat dari:
a) Adanya reorganisasi yang mengakibatkan perubahan tugas dan
fungsi serta struktur organisasi;
b) Reorganisasi tersebut sudah memiliki dasar hukum yang pasti
(Perpres,
Persetujuan
Menpan
dan
RB,
Keputusan
Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan);
c) Perubahan yang diusulkan telah disepakati dalam trilateral
meeting;
d) Telah mendapat persetujuan dari komisi terkait di DPR.
f.
Berdasarkan hasil penelaahan, apabila terdapat alokasi anggaran yang
belum ditetapkan penggunaannya (berasal dari efisiensi dan/atau
Komponen yang tidak relevan dengan output) maka alokasi anggaran
tersebut dimasukkan dalam Output Cadangan pada kegiatan/jenis
belanja yang sama namun diblokir.
101
102. Tindak Lanjut Hasil Penelaahan RKA-K/L .....6)
8.
Presiden menetapkan alokasi anggaran K/L dan Kementerian
Keuangan selaku BUN. Alokasi anggaran K/L dirinci menurut klasifikasi
anggaran. Alokasi anggaran Kementerian Keuangan selaku BUN dirinci
menurut:
1) kebutuhan Pemerintah Pusat; dan
2) transfer kepada daerah.
9.
Alokasi anggaran ditetapkan dengan Keppres paling lambat tanggal 30
November.
10. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun dokumen pelaksanaan
anggaran dengan berpedoman pada alokasi anggaran yang ditetapkan
dalam Keputusan Presiden.
11. Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran
paling lambat tanggal 31 Desember.
102
103. 4. Hal-hal Khusus .....1)
1.
Pemblokiran
a. Pemblokiran adalah pencantuman tanda bintang (*) pada seluruh
atau sebagian alokasi anggaran dalam RKA-K/L Penetapan
(Apropriasi Anggaran) sebagai akibat pada saat penelaahan belum
memenuhi satu atau lebih persyaratan alokasi anggaran.
b. Alasan
1) Kegiatan yang dibiayai dari PHLN maupun PDN yang belum
diterbitkan NPPHLN atau NPPDN-nya
2) Kegiatan yang belum dilengkapi data pendukung, antara lain:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
TOR (sepanjang ada perubahan substansi dari Proposal
Anggaran Inisiatif Baru) dan RAB;
SPTJM;
Hasil kesepakatan dengan DPR;
Gender Budget Statement (GBS) apabila berkenaan dengan
ARG;
RBA BLU apabila berkenaan dengan Satuan Kerja BLU;
Database pegawai hasil validasi.
103
104. Hal-hal Khusus ...(2)
3) Dalam hal satker belum dapat memenuhi data pegawai, maka
anggaran untuk keperluan sehari-hari perkantoran, penggantian
inventaris lama dan atau pembelian inventaris untuk pegawai baru,
dan pemeliharaan inventaris kantor per pegawai diblokir sebesar
70% (tujuh puluh persen) (dari hasil penghitungan jumlah pegawai
satker dikalikan standar biaya umum).
4) Anggaran untuk satker baru. Kegiatan yang menampung alokasi
anggaran untuk keperluan biaya operasional satker baru yang
belum mendapat persetujuan Menteri PAN dan RB, untuk
sementara diblokir (dibintang) dan pencairannya dapat dilakukan
setelah data pendukung dilengkapi atau setelah ada surat
persetujuan dari Menteri PAN dan RB.
5) Belum ada persetujuan dari DPR terhadap rincian penggunaan
dana yang dituangkan dalam RKA-K/L.
6) Alokasi anggaran dalam rangka Dekon dan TP yang belum
didistribusikan ke SKPD.
7) Sisa dana yang belum ditetapkan penggunaannya yang berasal dari
hasil penelaahan berdasarkan pagu APBN.
104
105. Hal-hal Khusus ...(3)
8)
Alokasi anggaran yang belum ada dasar hukumnya pada saat
penyusunan RKA-K/L.
9)
Terdapat ketidaksesuaian antara IKK dengan Output yang dihasilkan,
atau kurangnya relevansi antara Output dengan Suboutput/
komponen/subkomponen. Apabila alasan pemblokiran dikarenakan hal
seperti ini maka petugas penelaah dari Kementerian Keuangan c.q DJA
memindahkan alokasi anggaran pada Output/Suboutput/Komponen/
Subkomponen yang tidak sesuai tersebut ke ‘Output Cadangan’.
c. Penghapusan blokir/tanda bintang (*)
Penghapusan blokir/tanda bintang (*) mengikuti ketentuan dalam PMK
tentang tata cara revisi anggaran yang berlaku.
105
106. Hal-hal Khusus ...(4)
2.
Perubahan dokumen RKA-K/L Penetapan (Apropriasi Anggaran)
Dalam pelaksanaan APBN dimungkinkan terjadi perubahan yang
disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan pemerintah atau karena
faktor-faktor lain yang akhirnya mengakibatkan perlunya dilakukan
perubahan dokumen RKA-K/L Penetapan (Apropriasi Anggaran).
3.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi mengenai
penggunaan anggaran yang bersifat strategis, aplikasi RKA-K/L juga
mempunyai fasilitas pencantuman kode/atribut sesuai dengan tematema pembangunan atau hal khusus lainnya seperti: dalam rangka
MDG’s, infrastruktur, pendidikan dan penanggulangan kemiskinan.
106
108. Pokok Bahasan
1. Dasar Hukum
2. Pertimbangan Perubahan
3. Jenis DIPA
4. DIPA Induk dan DIPA Petikan
5. Informasi per Halaman DIPA Induk dan Petikan
6. Disclaimer DIPA Induk dan Petikan
7. Format DIPA
8. Rincian Jenis DIPA
9. Penandatanganan DIPA
10. DIPA Lama dan DIPA Baru
108
109. 1. Dasar Hukum
1. Keputusan Menteri Keuangan No. 293/KMK.01/2012 tentang
Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Kepada Direktur
Jenderal Anggaran untuk dan atas nama Menteri Keuangan untuk
Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, tanggal 24 Agustus
2012;
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 160/PMK.02/2012 tentang
Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA), tanggal 19 Oktober 2012.
109
110. 2. Beberapa Yang Menjadi Pertimbangan
Pertimbangan yang menjadi acuan dalam melakukan perubahan
ketentuan terkait pengaturan DIPA antara lain :
1. Memantapkan penerapan Penganggaran Terpadu, Penganggaran
Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
(KPJM), maksudnya bahwa DIPA merupakan satu kesatuan dokumen
secara integral yang mencerminkan pelaksanaan dari RKP dan RKAK/L.
2. Menyempurnakan ketentuan terkait tata cara penyusunan dan
pengesahan DIPA, sejalan dengan adanya pengalihan kewenangan
pengesahan DIPA dari semula dilaksanakan oleh Ditjen
Perbendaharaan menjadi Ditjen Anggaran.
3. Menyederhanakan proses dalam pengurusan RKA-K/L dan DIPA
termasuk penyelesaian revisi anggaran, dalam rangka meningkatkan
kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada stakeholders.
4. Menjamin tersedianya integritas dan validitas data anggaran.
110
111. 3. Jenis DIPA
Berdasarkan pembagian anggaran dalam APBN, DIPA dikelompokkan atas DIPA
K/L dan DIPA BUN. Mulai TA 2013, masing-masing kelompok dibedakan dalam
2 jenis DIPA yaitu DIPA Induk dan DIPA Petikan.
1. DIPA Induk yaitu DIPA yang merupakan akumulasi dari DIPA per Satker
yang disusun oleh PA menurut Unit Eselon I Kementerian Negara/Lembaga,
dan disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan.
Dalam hal Unit Eselon I mengelola lebih dari satu Program, maka DIPA
Induk yang disusun memuat seluruh Program yang menjadi tanggung
jawabnya.
2. DIPA Petikan yaitu DIPA yang memuat alokasi anggaran untuk masingmasing Satuan Kerja dan merupakan penjabaran dari DIPA Induk.
Dalam hal Satker mengelola lebih dari satu Program dan berasal dari
satu unit Eselon I, maka DIPA Petikan memuat seluruh Program yang
menjadi tanggung jawabnya, dan
Dalam hal sebuah Satker mendapat alokasi anggaran yang berasal dari
beberapa Unit Eselon I K/L, maka Satker mengelola beberapa DIPA
Petikan.
111
112. 4. DIPA Induk dan DIPA Petikan
1) DIPA Induk terdiri atas 4 (empat) bagian yaiu :
a.
b.
c.
d.
Lembar Surat Pengesahan DIPA Induk (SP DIPA Induk);
Halaman I memuat Informasi Kinerja dan Anggaran Program;
Halaman II memuat Rincian Alokasi Anggaran per Satker;
Halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan
Penerimaan.
2) DIPA Petikan terdiri atas 5 (lima) bagian yaitu :
a. Lembar Surat Pengesahan DIPA Petikan (SP DIPA Petikan );
b. Halaman I memuat Informasi Kinerja dan Sumber Dana :
Halaman I A mengenai Informasi Kinerja;
Halaman I B mengenai Sumber Dana;
c. Halaman II memuat Rincian Pengeluaran;
d. Halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan
Penerimaan;
e. Halaman IV memuat Catatan.
Catatan : secara prinsip format untuk DIPA Petikan sama dengan format DIPA
Satker yg digunakan saat ini..
112
113. 5. Informasi Per Halaman DIPA Induk…1)
1) Lembar Surat Pengesahan DIPA Induk (SP DIPA Induk)
memuat uraian antara lain :
dasar hukum penerbitan DIPA Induk;
identitas unit dan pagu DIPA;
pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer);
tanda tangan Direktur Jenderal Anggaran; dan
kode pengaman berupa “digital stamp”.
2) Halaman I, Halaman II, dan Halaman III DIPA Induk, memuat
uraian tentang informasi kinerja dan anggaran program, rincian
alokasi anggaran per satker, dan rencana penarikan dana dan
perkiraan penerimaan yang dilengkapi dengan:
tanda tangan sekretaris jenderal/sekretaris
utama/sekretaris/pejabat eselon I selaku penanggung jawab
program; dan
kode pengaman berupa “digital stamp”.
113
114. Informasi per Halaman DIPA Petikan…2)
1) Lembar Surat Pengesahan DIPA Petikan (SP DIPA Petikan)
memuat uraian antara lain :
dasar hukum penerbitan DIPA Petikan;
identitas unit dan pagu Satker;
pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer);
Kode pengaman berupa “digital stamp”.
2) Halaman I, Halaman II, Halaman III, dan Halaman IV DIPA
Petikan, memuat uraian tentang informasi kinerja, sumber dana,
rincian pengeluaran, rencana penarikan dana, perkiraan
penerimaan dan catatan, yang dilengkapi dengan kode pengaman
berupa “digital stamp”.
114
115. 6. Disclaimer pada DIPA Induk
1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan dalam DIPA
Petikan.
2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
3. DIPA Petikan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan
pencairan dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN yang merupakan kesatuan
yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk.
4. DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan
kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan
pengesahan (otentifikasi);
5. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan
Pejabat Penanda tangan SPM untuk tiap-tiap Satker terdapat pada DIPA
Petikan.
6. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam
Halaman III DIPA Induk diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
7. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA
Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran.
8. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31
Desember 2013.
115
116. Disclaimer pada DIPA Petikan..2)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk
(Unit Eselon I dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan
kode pengaman berupa “digital stamp” sebagai pengganti tanda tangan
pengesahan.
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan
pencairan dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam
Halaman III DIPA Petikan diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA
Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database
RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan, yang berlaku adalah data yang
terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan
berdasarkan bukti-bukti yang ada.
7. DIPA Petikan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31
Desember 2013.
116
117. 7. Perubahan Format DIPA
Beberapa pertimbangan yang mendasari perlunya dilakukan perubahan jenis
DIPA dari semula DIPA Satker menjadi DIPA Induk dan DIPA Petikan antara lain:
1) Menjaga konsistensi penerapan penganggaran berbasis kinerja, mulai dari
penetapan prioritas pembangunan dalam RKP, penyusunan RKA-K/L dan
pengesahan DIPA.
2) Memberikan fleksibilitas kepada Pengguna Anggaran dalam hal
diperlukan adanya pergeseran anggaran antar Satker dalam satu Unit
Eselon I dan satu Program, sepanjang pagu anggaran dan target kinerja
tidak berubah sehingga dapat menyederhanakan proses revisi anggaran.
3) Meningkatkan akuntabilitas K/L sebagai penanggung jawab pelaksanaan
Program dan target kinerja yang harus dicapai termasuk koordinasi
terhadap Satker-Satker yang berada di bawah Program yang bersangkutan.
4) Mengurangi beban Direktur Jenderal Anggaran dalam penandatanganan
DIPA karena cukup DIPA per Unit Eselon I (+287 DIPA), tidak harus DIPA
untuk seluruh Satker (+24.000 Satker), namun secara legal DIPA untuk
seluruh Satker tetap sah sebagai dasar pembayaran/pencairan dana.
117
118. 8. Rincian Jenis DIPA
DIPA
DIPA K/L
1. DIPA Induk :
Per unit eselon I dan Program.
2. DIPA Petikan :
DIPA Satker Pusat/Kantor
Pusat (KP), termasuk BLU pd
Kantor Pusat dan SNVT;
DIPA Satker Vertikal/Kantor
Daerah (KD);
DIPA Dana Dekonsentrasi (DK);
DIPA Tugas Pembantuan (TP);
DIPA Urusan Bersama (UB).
DIPA BUN
1. DIPA Induk :
Pengelolaan Utang Pemerintah (999.01);
Pengelolaan Hibah (999.02);
Pengelolaan Investasi Pemerintah (999.03);
Pengelolaan Penerusan Pinjaman (999.04);
Pengelolaan Transfer ke Daerah (999.05);
Pengelolaan Belanja Subsidi (999.07);
Pengelolaan Belanja Lainnya (999.08);
Pengelolaan Transaksi Khusus (999.99).
2. DIPA Petikan :
DIPA Utang dan Belanja Hibah.
DIPA Investasi Pemerintah dan Penerusan
Pinjaman.
DIPA Transfer ke Daerah.
DIPA Subsidi dan Pengelolaan Belanja
Lainnya.
DIPA Pengelolaan Transaksi Khusus.
118
119. 9. Penandatangan DIPA
Sejalan dengan adanya perubahan jenis DIPA, maka pejabat penanda tangan DIPA
juga mengalami perubahan dari semula DIPA ditandatangani oleh KPA masingmasing Satuan Kerja diubah dengan rincian sebagai berikut :
1) Untuk DIPA Induk, yang menandatangani adalah Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Utama/Sekretaris/pejabat eselon I sebagai penanggung jawab Program dan
memiliki portofolio pada Bagian Anggaran K/L, atas nama Menteri/Pimpinan
Lembaga.
2) Untuk DIPA Petikan, secara formal tidak ditandatangani. Sebagai pengganti
fungsi pengesahan, setiap DIPA Petikan diberi kode pengaman berupa “digital
stamp” sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
Sementara itu, dalam rangka pengesahan DIPA juga terdapat perubahan dari semula
SP DIPA ditandatangani oleh Dirjen Perbendaharaan/Direktur Pelaksanaan
Anggaran/ Kepala Kanwil DJPBN diubah menjadi :
1) SP DIPA Induk, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran.
2) SP DIPA Petikan, secara formal tidak ditandatangani. Sebagai pengganti fungsi
pengesahan, setiap SP DIPA Petikan diberi kode pengaman berupa “digital stamp”
sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
119
120. 10. Perbedaan DIPA Saat Ini dengan DIPA Baru..(1/2)
No.
Uraian
Perbedaan
DIPA Saat Ini
DIPA Yang Baru
1.
Jenis DIPA
DIPA Satker;
1.
2.
DIPA Induk (akumulasi Satker);
DIPA Petikan (tiap Satker);
2.
Jumlah Bagian
DIPA Satker tdr dari 5 bagian :
a. Lembar Surat Pengesahan DIPA (SP
DIPA);
b. Hal. I memuat Informasi Kinerja dan
Sumber Dana :
Hal. I A mengenai Informasi Kinerja;
Hal. I B mengenai Sumber Dana;
c. Hal. II memuat Rincian Pengeluaran;
d. Hal. III memuat Rencana Penarikan Dana
dan Perkiraan Penerimaan;
e. Hal. IV memuat Catatan.
DIPA Induk tdr dr 4 bagian :
a. Lembar Surat Pengesahan DIPA
Induk (SP DIPA Induk);
b. Hal. I memuat Informasi Kinerja
dan Anggaran Program;
c. Hal. II memuat Rincian Alokasi
Anggaran per Satker;
d. Hal. III memuat Rencana Penarikan
Dana dan Perkiraan Penerimaan.
DIPA Petikan tdr dr 5 bagian, sama spt
DIPA Satker.
3.
Kode pengaman
dan disclaimer
Kode pengaman menggunakan Kode
Validasi;
Disclaimer khusus terkait tanggung jawab
KPA atas penggunan anggaran.
Kode pengaman menggunakan
Digital Stamp dan time stamp;
Disclaimer multi fungsi dan
memayungi hubungan antara DIPA
Induk dan DIPA Petikan.
120
121. Perbedaan DIPA Saat Ini dengan DIPA Baru….(2/2)
No.
4.
Uraian
Perbedaan
Pejabat
Penandatangan:
Lembar DIPA;
SP DIPA
DIPA Saat Ini
Lembar DIPA : Ditandatangani oleh
masing-masing KPA Satker.
SP DIPA : Dirjen Perbendaharaan/
Direktur PA/Kepala Kanwil DJPBN.
DIPA Yang Baru
DIPA Induk :
Lembar DIPA : Ditandatangani oleh
Sekjen/Sestama/Pejabat Esl I
penanggung jawab Program.
SP DIPA : Dirjen Anggaran.
DIPA Petikan :
Lembar DIPA : tidak ditandatangani;
SP DIPA : tidak ditandatangani.
5.
Mekanisme
Penyusunan
DIPA disusun berdasarkan RKA-K/L atau
RKA-BUN yg telah ditetapkn dlm SP RKAK/L atau Keppres Rincian Anggaran
Belanja Pemerintah Pusat.
DIPA Induk disusun berdasarkn
RKA-K/L atau RDP BUN yg telah
ditetapkan dlm Keppres RABPP
atau DHP RDP BUN.
DIPA Petikan secara prinsip tidak
disusun, langsung dicetak dari
sistem brdsrkn RKA Satker atau
RDP BUN.
6.
Mekanisme
Pengesahan
DIPA diajukan ke KP DJPBN atau Kanwil
DJPBN sesuai lokasi dan status Satker.
DIPA disahkan oleh Dirjen
Perbendaharaan/Direktur PA/Kepala
Kanwil DJPBN.
DIPA Induk diajukan ke DJA;
DIPA Induk disahkan oleh Dirjen
Anggaran.
DIPA Petikan disahkan melalui
digital stamp.
121
