Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Indonesia. Poin utama yang disinggung adalah bahwa basis akuntansi akrual wajib diterapkan pemerintah pusat pada tahun 2015, manfaat penerapan basis akrual meliputi pengukuran kinerja yang lebih baik dan pelaporan hak serta kewajiban yang lebih tepat, serta Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat digunakan untuk menghasilkan Laporan
3. DASAR HUKUM AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL
Pasal 1 UU
17/2003
Pendapatan
negara/daerah
adalah hak
pemerintah pusat/
daerah yang diakui
sebagai penambah
nilai kekayaan bersih
Belanja
negara/daerah
adalah kewajiban
pemerintah
pusat/daerah yang
diakui sebagai
pengurang nilai
kekayaan bersih
Pasal 36 ayat
(1) UU 17/2003
Pengakuan dan
pengukuran
pendapatan dan
belanja berbasis
akrual dilaksanakan
selambat-lambatnya
dalam 5 (lima) tahun
Pasal 70 ayat
(2) UU 1/2004
Pengakuan dan
pengukuran
pendapatan dan
belanja berbasis
akrual dilaksanakan
selambat-lambatnya
tahun anggaran 2008
Penerapan penuh Basis Akrual: 2015
4. PENGERTIAN AKUNTANSI
• …merupakan kegiatan
mencatat,
menggolongkan dan
meringkas transaksi-
transaksi
• … serta melaporkan hasil-
hasilnya ke dalam laporan
keuangan
• Kegiatan ini dilakukan oleh
suatu entitas/ organisasi.
(Definisi dari Segi Proses).
• …merupakan kegiatan jasa
yg menyajikan informasi
kuantitatif ,terutama yang
bersifat keuangan
• ... untuk dijadikan dasar
dalam mengambil
keputusan-keputusan
ekonomi
• Kegiatan ini dilakukan oleh
suatu entitas/ organisasi.
(Definisi dari Segi Fungsi).
5. BASIS AKUNTANSI
Prinsip yang
menetapkan KAPAN
suatu transaksi atau
kejadian harus
diangap telah terjadi
(diakui) dalam rangka
penyusunan laporan
keuangan
Basis
Kas
Basis
Akrual
Basis
Lainnya
Kata kunci
BASIS AKUNTANSI
Kapan
Diakui
6. BASIS AKUNTANSI
Kapan
•Kata kunci KAPAN
mencerminkan periode/tahun
buku laporan keuangan (bukan
mencerminkan saat/tanggal
harus dicatat).
• Dalam tehnik / praktik
pencatatan, bisa saja suatu
transaksi dicatat mendahului
atau melampaui tanggal
kejadian sebenarnya.
• Namun demikian, dalam
proses penyajian laporan
keuangan, transaksi tersebut
harus masuk ke tahun buku /
tahun anggaran yang
sebenarnya/seharusnya.
Diakui
• Kata kunci DIAKUI mengandung arti
“dianggap telah terjadi dan
mempengaruhi pos-pos laporan
keuangan”.
• Dalam Basis Kas, pendapatan dan
belanja negara dianggap terjadi jika
uang telah masuk/keluar dari kas
negara.
• Dalam Basis Akrual,
• pendapatan dianggap telah
terjadi jika telah timbul hak
menagih dan jumlahnya dapat
ditentukan secara meyakinkan.
• beban dianggap telah terjadi jika
suatu sumberdaya telah
digunakan yang berakibat timbul
kewajiban membayar atau
menyebabkan aset organisasi
berkurang karena penggunaan
tsb.
7. MANFAAT PENERAPAN BASIS AKRUAL
1. Pengukuran kinerja menjadi lebih baik.
2. Hak dan Kewajiban dicatat dan
dilaporkan secara lebih tepat.
3. Biaya penyelenggaraan pemerintahan
dapat dianalisis dan dievaluasi secara
lebih baik.
8. KESIMPULAN
• Azas Akrual harus dilaksanakan 2015
• Kata Kunci Pengertian Basis Akuntansi:
• KAPAN
• DIAKUI
• Manfaat penerapan Basis Akrual:
• Pengukuran kinerja menjadi lebih baik
• Hak dan Kewajiban dicatat dan dilaporkan secara lebih
tepat
• Biaya penyelenggaraan pemerintahan dapat dianalisis
dan dievaluasi secara lebih baik
• Basis Akuntansi yang diterapkan di Indonesia mulai 2015:
• Menerapkan basis Akrual untuk kelompok laporan
tertentu, dan
• Basis Kas untuk kelompok laporan tertentu lainnya
PPAKP 2014
8
11. TUJUAN SAPP
Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya
Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu
tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah
Pusat untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi
anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas
Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang
posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat
secara keseluruhan
Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan
dan keuangan pemerintah secara efisien
1
2
3
4
13. KERANGKA UMUM SAPP – SUBSISTEM SAI
SAI
Unit Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Unit Akuntansi dan
Pelaporan Barang
Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan /
Barang dibuat secara berjenjang dengan unsur vertikal
dan dapat disesuaikan dengan karakteristik entitas
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
14. GAMBARAN PROSES AKUNTANSI
PADA ENTITAS AKUNTANSI
14
SISTEM AKUNTANSI
Dokumen
Sumber
Transaksi
Proses Akuntansi
- Analisis Transaksi
- Jurnal / Entries
- Posting
- LRA
- LO
- LPE
- Neraca
- CaLK
-Relevan
-Andal
-Dpt dibandingkan
-Dpt dipahami
Input Process Output
Formulasi
Prosedur
Transaksi
Bagan
Akun
Standar
Pengaturan
Kelembagaan
Hardware
Dan
Software
Personil
Terampil
Standar Akuntansi
15. KESIMPULAN
• SAPP menerapkan akuntansi basis akrual.
• SAPP menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP) yang merupakan konsolidasi dari proses
yang dihasilkan dari SA BUN dan SAI.
• Komponen LKPP terdiri dari LRA, LO, LPE, Neraca, LAK,
LPSAL dan CaLK.
• Komponen LK SAI terdiri dari LRA, LO, LPE, Neraca, dan
CaLK
• Desentralisasi/penjenjangan penyusunan laporan
keuangan.
• Sanksi administratif atas kelalaian dalam
melaksanakan kegiatan rekonsiliasi data dan
penyampaian laporan keuangan
17. DEFINISI BAGAN AKUN
STANDAR
Daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi
keuangan yang disusun secara sistematis
sebagai pedoman dalam perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan
pelaporan keuangan pemerintah.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
18. HUBUNGAN SAPP DENGAN BAS
APBN
Penganggaran
SAPP
Pelaksanaan
Anggaran
Pengawasan
Pertanggungj
awaban
Anggaran
BAS
BAS
BAS
BAS
RKA
-K/L
DIPA
SPM
SP2D
MPN
SIMAK
BMN
SAIBA
SA-
BUN
E-
AUDIT
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
19. TUJUAN BAGAN AKUN
STANDAR
• Memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi
dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang
sama;
• Meningkatkan kualitas informasi keuangan;
• Memudahkan pengawasan keuangan.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
20. 20
Perluasan definisi BAS dari akun menjadi 12
kode yang membentuk struktur BAS
Menggunakan satu BAS untuk pencatatan
akrual dan kas (Accrual Ledger dan Cash
Ledger)
Mengakomodir Penganggaran Berbasis
Kinerja dengan adanya kode Output
Penyesuaian dengan aplikasi SPAN, SAIBA
- Terdapat pemisahan antara struktur dan atribut
pelaporan
Penyempurnaan akun untuk implementasi
akuntansi berbasis akrual
a
b
d
c
e
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
21. TAMPILAN BAS PADA SPAN
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
22. ISI STRUKTUR BAS
22
No KLASIFIKASI DIGIT PENJELASAN ATRIBUT PELAPORAN
1 SATKER 6 Kode satker BA, Eselon1, Konsolidasi Satker
2 KPPN 3 Kode KPPN Kode Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
3 AKUN 6 Kode Akun
4 PROGRAM 3+2+2 Kode BA, Eselon I, Program
5 OUTPUT 4+3 Kode Kegiatan, Output Kegiatan, Fungsi, Subfungsi,
Satuan
6 DANA 1+1+8 Kode Sumber Dana, Cara Tarik, No.
Register
No Register
7 Bank 1+4 Kode Tipe Rekening, No. Rekening,
Bank
Kode KPPN
8 Kewenangan 1 Kode Kewenangan
9 Lokasi 2+2 Kode Propinsi, Kab/Kota
10 Tipe Anggaran 1 Kode Tipe Anggaran
11 Antar entitas 6 Kode Antar Entitas
12 Cadangan 6 Kode Cadangan Belum digunakan
Jumlah (minus
cadangan)
56
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
23. KLASIFIKASI AKUN DALAM SEGMEN AKUN DI
BAS
KODE AKUN NAMA AKUN
1 ASET
2 KEWAJIBAN
3 EKUITAS
4 PENDAPATAN
5 BELANJA
6 TRANSFER KE DAERAH
7 PEMBIAYAAN
8 TRANSITORIS
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
24. AKUN DALAM AKRUAL
Kas Menuju Akrual Akrual
Kode Uraian Kode Uraian
1xxxxx ASET 1xxxxx ASET
2xxxxx KEWAJIBAN 2xxxxx KEWAJIBAN
3xxxxx EKUITAS 39xxxx EKUITAS
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
25. AKUN TRANSAKSI LRA VS LO
Kas Menuju Akrual Akrual
Kode Uraian Kode Uraian
4xxxx
x
PENDAPATAN-LRA 4xxxxx PENDAPATAN-
LO
49xxxx PENDAPATAN
PENYESUAIAN
5xxxx
x
BELANJA 5xxxxx BEBAN
59xxxx BEBAN
PENYESUAIAN
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
26. AKUN TRANSAKSI
BEBAN PENYESUAIAN (59XXXX)
• Akun ini digunakan untuk mencatat:
• Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi;
• Konsumsi Barang Persediaan;
• Penyisihan Piutang Pajak;
• Tidak tertagihnya Dana Bergulir;
• Reklasifikasi Aset
• Beban dari Kegiatan Non Operasional
• Selisih Belanja antara Kementerian/ Lembaga dengan BUN
yang masih menunggu penelusuran kebenaran datanya
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
27. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Pendapatan
- Pajak XXXX
- PNBP XXXX
Belanja
- Belanja Barang XXXX
- Belanja Modal XXXX
- Belanja Bansos XXXX
NERACA
Aset Lancar Kewajiban
- Persediaan
Aset Tetap
- Tanah, Gedung,
- Peralatan dll.
Ekuitas
Aset Lainnya
Total Aset Total Kewajiban+
Ekuitas
Belanja
Barang
Belanja
Modal
Belanja
Bansos
berupa barang
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
28. KONSEP DAN DEFINISI JURNAL
STANDAR
• Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu proses identifikasi,
pencatatan pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran
transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta
penginterpretasian atas hasilnya.
• Setiap transaksi yang terjadi dijurnal dengan suatu metode
tertentu yang telah ditetapkan secara konsisten.
• Penjurnalan adalah suatu tahap dalam suatu siklus akuntansi
yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mencatat
dampak ekonomi suatu transaksi terhadap suatu entitas
akuntansi sedemikian rupa menggunakan Bagan Akun
Standar.
• Jurnal Standar adalah media pencatatan atas transaksi
keuangan yang tersusun secara sistematis yang menggunakan
klasifikasi kelompok akun dalam Bagan Akun Standar dalam
rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah.
28
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
29. JURNAL STANDAR
ANGGARAN
Jurnal Standar Anggaran
29
Jurnal Standar Anggaran dilakukan pada saat diterbitkannya UU APBN
atau UU APBN-P dan DIPA. Jurnal Standar Anggaran terdiri dari Jurnal
Standar APBN dan Jurnal Standar DIPA
Pada saat diterbitkannya UU
APBN atau UU APBN-P
Oleh Menkeu selaku Pengelola
Fiskal c.q. DJPB q.q. Dit. APK
Mencatat estimasi
pendapatan, apropriasi
belanja/transfer, estimasi
penerimaan pembiayaan dan
apropriasi pengeluaran
pembiayaan
Dicatat dalam Buku Besar
Akrual
Pada saat diterimanya DIPA
Oleh setiap satker selaku entitas
akuntansi yang menerima DIPA
Mencatat estimasi pendapatan
yang dialokasikan, allotment
belanja/transfer, estimasi
penerimaan pembiayaan yang
dialokasikan, dan allotment
pengeluaran pembiayaan
dicatat dalam Buku Besar Akrual
Jurnal Standar APBN Jurnal Standar DIPA
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
30. JURNAL STANDAR DIPA
30
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
K Estimasi Pendapatan Pajak yang Dialokasikan
K Estimasi Pendapatan Bukan Pajak yang Dialokasikan
K Estimasi Pendapatan Hibah yang Dialokasikan
D Allotment Belanja Pegawai
D Allotment Belanja Barang
D Allotment Belanja Modal
D Allotment Belanja Pembayaran Bunga Utang
D Allotment Belanja Subsidi
D Allotment Belanja Hibah
D Allotment Belanja Bantuan Sosial
D Allotment Belanja Lain-lain
D Allotment Transfer ke Daerah
K Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri yang Dialokasikan
K Estimasi Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri yang Dialokasikan
D Allotment Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri
D Allotment Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri
Digunakan untuk mencatat anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan berdasarkan DIPA.
JURNAL STANDAR DIPA
31. JURNAL STANDAR SALDO AWAL
31
Jurnal Standar Saldo Awal dilakukan pada saat penyusunan neraca
untuk pertama kali. Jurnal Standar Saldo Awal dicatat dalam Buku Besar
Akrual oleh satuan kerja, dan Buku Besar Kas oleh Kuasa BUN.
Jurnal Standar Saldo Awal
untuk Buku Besar Akrual
dilakukan oleh satuan kerja
Digunakan untuk mencatat
saldo awal seluruh jenis Aset.
Digunakan untuk mencatat
saldo awal Aset yang
mempunyai akun lawan
Kewajiban.
Digunakan untuk mencatat
saldo awal seluruh jenis
Kewajiban.
Jurnal Standar Saldo Awal untuk
Buku Besar Kas dilakukan oleh
Kuasa BUN untuk menghasilkan
Neraca Kas Umum Negara.
Digunakan untuk mencatat
saldo awal Kas pada Neraca
Kas Umum Negara.
Buku Besar Akrual Buku Besar Kas
32. JURNAL STANDAR
KOMITMEN
Perolehan
Aset Tetap
Penjualan Investasi
(Sekuritas)
32
Jurnal Standar Komitmen dilakukan pada saat
terjadinya komitmen pengeluaran negara.
Jurnal Standar Komitmen dicatat oleh setiap satuan
kerja selaku entitas akuntansi.
Jurnal Standar Komitmen terdiri dari Jurnal Standar
Komitmen Belanja/Transfer dan Jurnal Standar
Komitmen Pengeluaran Pembiayaan.
Jurnal Standar Komitmen dicatat dalam Buku Besar
Akrual.
Jurnal Standar Komitmen tidak digunakan dalam
rangka penyusunan laporan keuangan, melainkan
untuk tujuan manajemen anggaran.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
33. Perolehan
Aset Tetap
Penjualan Investasi
(Sekuritas)
33
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Belanja/Transfer
K Dicadangkan untuk Belanja/Transfer
Digunakan untuk mencatat transaksi komitmen belanja/transfer sesuai dengan jenis belanja/transfer.
Jurnal Standar Komitmen Belanja/Transfer
Jurnal Standar Komitmen Pengeluaran Pembiayaan
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri
K Dicadangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri
Digunakan untuk mencatat transaksi komitmen Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri.
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri
K Dicadangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri
Digunakan untuk mencatat transaksi komitmen Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri.
Jurnal Standar Komitmen atas Belanja/Transfer, Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri,
dan Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri akan dibalik pada saat Resume Tagihan.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
34. JURNAL STANDAR REALISASI
Jurnal Standar Realisasi dilakukan oleh satuan kerja dan Kuasa
BUN.
Jurnal Standar Realisasi dilakukan pada saat terjadinya Berita
Acara Serah Terima (BAST) atau perolehan Persediaan atau
Aset Tetap, resume tagihan, piutang, pendapatan,
penerimaan pembiayaan, belanja, pengeluaran pembiayaan,
pemakaian persediaan, penyediaan/pengembalian Uang
Persediaan, penerimaan/pengeluaran PFK, dan
penerimaan/pengeluaran pemindahbukuan/Kiriman Uang.
Jurnal Standar Realisasi terdiri atas Jurnal Standar BAST, Jurnal
Standar Resume Tagihan, Jurnal Standar Piutang Pendapatan,
Jurnal Standar Realisasi Pendapatan, Jurnal Standar Realisasi
Belanja, Jurnal Standar Realisasi Penerimaan Pembiayaan,
Jurnal Standar Realisasi Pengeluaran Pembiayaan, Jurnal
Standar Pemakaian Persediaan, dan Jurnal Standar Transitoris.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
35. BAST PEROLEHAN ASET TETAP / PERSEDIAAN
Kiriman Uang
35
Jurnal Standar BAST/Perolehan Aset Tetap dan Persediaan
(hanya dicatat dalam Buku Besar Akrual dan dilakukan oleh
satuan kerja)
• BAST/Perolehan Aset Tetap
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Aset Tetap yang Belum Diregister
K Utang yang Belum Diterima Tagihannya
Digunakan untuk mencatat transaksi perolehan Aset Tetap baik yang berdasarkan BAST maupun
yang tidak melalui BAST yang belum dilakukan verifikasi.
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Aset Tetap
K Aset Tetap yang Belum Diregister
Digunakan untuk mencatat transaksi perolehan Aset Tetap baik yang berdasarkan BAST maupun
yang tidak melalui BAST setelah dilakukan verifikasi.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
36. JURNAL STANDAR
PIUTANG PENDAPATAN
Jurnal Standar Piutang Pendapatan (hanya dicatat dalam Buku
Besar Akrual dan dilakukan oleh satuan kerja)
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Piutang Pendapatan
K Pendapatan
Digunakan untuk mencatat terjadinya Piutang dan Pendapatan baik Perpajakan, PNBP, dan Hibah.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
37. JURNAL STANDAR REALISASI PENDAPATAN
Jurnal Standar Realisasi Pendapatan (dicatat dalam Buku
Besar Akrual dan Buku Besar Kas)
Buku Besar Akrual
37
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Diterima dari Entitas Lain
K Piutang Pendapatan
Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas yang berasal dari pelunasan Piutang
Perpajakan/PNBP/Hibah.
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Diterima dari Entitas Lain
K Pendapatan
Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas dari Pendapatan Perpajakan/PNBP/Hibah, tanpa
didahului adanya Piutang.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
38. JURNAL STANDAR REALISASI BELANJA
Jurnal Standar Realisasi Belanja (dicatat dalam Buku Besar
Akrual dan Buku Besar Kas)
a) Buku Besar Akrual
b) Buku Besar Kas
38
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Belanja/Transfer yang Masih Harus Dibayar
K Ditagihkan ke Entitas Lain
Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja/transfer, sesuai dengan jenis belanja/transfer.
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Belanja/Transfer
K Ditagihkan ke Entitas Lain
Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja/transfer, sesuai dengan jenis
belanja/transfer.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
39. JURNAL STANDAR TRANSITORIS
Digunakan untuk mencatat transaksi Perhitungan Fihak
Ketiga, pemindahbukuan/Kiriman Uang, dan Transito
(Uang Persediaan)
Dilakukan oleh Kuasa BUN, kecuali untuk Uang
Persediaan yang dilaksanakan oleh Kuasa BUN dan
satuan kerja
Penerimaan/Pengeluaran Transito (Uang Persediaan)
dilakukan oleh satuan kerja dalam Buku Besar Akrual
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
40. JURNAL STANDAR PENYESUAIAN
• digunakan pada saat akhir periode pelaporan
keuangan untuk menyesuaikan pos-pos dalam
laporan keuangan
• dilakukan oleh satuan kerja
• terdiri dari Jurnal Standar Penyusutan Aset Tetap,
Jurnal Standar Amortisasi Aset Tak Berwujud, Jurnal
Standar Amortisasi Pemium/Diskonto, Jurnal
Standar Beban Persediaan, Belanja Yang Masih
Harus Dibayar, Jurnal Standar Belanja Dibayar di
Muka, dan Jurnal Standar Pendapatan Diterima di
Muka
• dicatat dalam Buku Besar Akrual
40
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
41. PPAKP 2014Kementerian Keuangan
41
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Beban
K Beban Dibayar Dimuka
Digunakan untuk mencatat Beban dan untuk menyesuaikan jumlah Beban Dibayar Dimuka yang telah
menjadi kewajiban sampai dengan akhir periode pelaporan. Jurnal ini digunakan untuk
metode/pendekatan Aset dalam pencatatan Beban Dibayar di Muka.
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Beban Dibayar di Muka
K Beban
Digunakan untuk mencatat Beban Dibayar di Muka dan untuk menyesuaikan jumlah Beban yang belum
menjadi kewajiban sampai dengan akhir periode pelaporan. Jurnal ini digunakan untuk
metode/pendekatan beban dalam pencatatan Beban Dibayar di Muka.
Jurnal Standar Belanja Dibayar di Muka
42. JURNAL STANDAR PENGEMBALIAN42
dilakukan pada saat terjadinya pengembalian pendapatan,
belanja, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan
dilakukan oleh satuan kerja dan Kuasa BUN
Untuk setiap pengembalian tersebut, dibedakan atas
pengembalian atas transaksi tahun anggaran berjalan dan
pengembalian atas transaksi tahun anggaran sebelumnya
terdiri dari Jurnal Standar Pengembalian Pendapatan, Jurnal
Standar Pengembalian Belanja, dan Jurnal Standar Pengembalian
Pembiayaan
dicatat dalam Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
43. Pengembalian Tahun Anggaran Berjalan
Buku Besar Akrual
Buku Besar Kas
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Pendapatan
K Diterima dari Entitas Lain
Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun berjalan
JURNAL STANDAR PENGEMBALIAN PENDAPATAN
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Pendapatan
K Diterima dari Entitas Lain
Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun berjalan
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
44. JURNAL STANDAR PENUTUP44
Dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan
Dilakukan oleh satuan kerja dan Kuasa BUN
Terdiri dari Jurnal Standar Penutup Pendapatan, Jurnal Standar
Penutup Belanja/Transfer dan Beban, Jurnal Standar Penutup
Penerimaan Pembiayaan, Jurnal Standar Penutup Pengeluaran
Pembiayaan, Jurnal Standar Penutup Surplus /Defisit LRA, Jurnal
Standar Penutup Surplus/Defisit-LO, Jurnal Penutup Transaksi
Transitoris
Dicatat dalam Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
45. Buku Besar Akrual
45
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Pendapatan
K Surplus/Defisit-LO
Digunakan untuk mencatat penutupan Pendapatan ke Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO)
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Pendapatan
K Surplus/Defisit-LRA
Digunakan untuk mencatat penutupan Pendapatan ke Surplus/Defisit Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
JURNAL STANDAR PENUTUP PENDAPATAN
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Buku Besar Kas
46. Dilakukan oleh satuan kerja dalam Buku Besar Kas
• Dalam hal terjadi Surplus LRA
• Dalam hal terjadi Defisit LRA
46
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Surplus-LRA
K SiLPA/SiKPA
Digunakan untuk mencatat penutupan Surplus-LRA ke SiLPA/SiKPA
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D SiLPA/SiKPA
K Defisit-LRA
Digunakan untuk mencatat penutupan Defisit-LRA ke SiLPA/SiKPA
Jurnal Standar Penutup
Surplus/Defisit-LRA
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
47. Buku Besar Akrual
• Dalam hal terjadi Surplus LO
• Dalam hal terjadi Defisit LO
47
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Surplus LO
K Ekuitas
Digunakan untuk mencatat penutupan Surplus-LO ke Ekuitas
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Ekuitas
K Defisit LO
Digunakan untuk mencatat penutupan Defisit-LO ke Ekuitas
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Jurnal Standar Penutup
Surplus/Defisit-LO
48. PROSES BISNIS SAIBA
Standar dan Sistem Akuntansi
Dokumen
Sumber
Transaksi
Proses
Akuntansi
- Analisa
Transaksi
- Jurnal / Entries
- Posting
-LRA
-LO
- Neraca
- LAK
- CaLK
-Relevan
-Andal
-Dpt
dibandingkan
-Dpt dipahami
Input Proces
s
Outpu
t
Saldo Awal
Transaksi
Akrual
Transaksi
Anggaran
Transaksi
Lainnya
Transaksi
Berjalan
49. MIGRASI SALDO AWAL
No Akun CTA Mapping Akun Akrual
1. Aset Aset
2. Kewajiban
(kecuali akun Pendapatan Ditangguhkan)
Kewajiban
3. Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Investasi
Ekuitas Dana Lainnya
Ekuitas
50. SISTEM JURNAL KOROLARI DARI BUKU BESAR KAS KE
BUKU BESAR AKRUAL UNTUK TRANSAKSI ANGGARAN
Transaksi Buku Besar Kas Buku Besar Akrual
Uraian Dr Cr Uraian Dr Cr
Pendapatan Utang kepada KUN X Diterima DEL X
Pendapatan Pajak
Pendapatan PNBP
Pendapatan Hibah
X
X
X
Pendapatan Pajak
Pendapatan PNBP
Pendapatan Hibah
X
X
X
Belanja/
Beban
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Bunga Utang
Belanja Subsidi
Bantuan Sosial
Belanja Hibah
Belanja lain-Lain
X
X
X
X
X
X
X
Beban Pegawai
Beban Persediaan
Beban Jasa
Beban Pemeliharaan
Beban Perjalanan
Beban Brg. Diserahkan
Kepada Masyarakat
Beban Bunga Utang
Beban Subsidi
Bantuan Sosial
Beban Hibah
Beban lain-Lain
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Piutang dari KUN X Ditagihkan KEL X
51. Belanja Modal Belanja Modal XXX X Aset Tetap Sbl Diregister
Aset Lainnya Sbl
Diregister
X
X
Piutang dari KUN X Ditagihkan KEL X
Uang
Persediaan
Kas di Bendahara
Pengeluaran
X
Uang Muka dari KPPN X
Pengembalian
Uang
Persediaan
Uang Muka dari KPPN X
Kas di Bendahara
Pengeluaran
X
Pengembalian
Pendapatan
Pendapatan PNBP Pendapatan PNBP X
Utang Kepada KUN Diterima DEL X
Pengembalian
Belanja
Piutang dari KUN Ditagihkan KEL X
Belanja Beban X
Transaksi Buku Besar Kas Buku Besar Akrual
SISTEM JURNAL KOROLARI DARI BUKU BESAR KAS KE
BUKU BESAR AKRUAL UNTUK TRANSAKSI ANGGARAN
52. FORMULA DAN TAMPILAN LO
Surplus/Defisit LO pada LO diperoleh dari perhitungan realisasi
pendapatan dan beban, sementara itu pos Surplus/Defisit LO pada
LPE diperoleh dari perhitungan jurnal tutupan akun-akun pendapatan
dan beban, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu mekanisme
check and balance pada masing-masing laporan;
Beban Barang dilebur ke dalam Beban Persediaan, Beban Jasa,
Beban Pemeliharaan, dan Beban Lain-lain sesuai peruntukannya.
Penyajian persediaan menggunakan pendekatan beban, sehingga
belanja-belanja yang berpotensi menghasilkan persediaan langsung
dimapping ke beban persediaan, dan pada akhir periode dilakukan
penyesuaian atas nilai persediaan pelaporan. Selain itu, persediaan
yang berasal dari transfer, pengakuan bebannya terdapat pada
entitas yang menerima persediaan.
Ditambahkan pos Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada LPE
untuk menampung transaksi koreksi nilai aset tetap yang tidak
berasal dari kegiatan revaluasi;
Terdapat penambahan beberapa akun baru guna mengakomodasi
penyajian pada LO dan LPE.
55. IMPLEMENTASI BASIS AKRUAL PERTAMA KALI
Pencatatan Saldo Akhir akun
neraca menurut basis kas
menuju akrual (CTA) menjadi
saldo awal untuk neraca
menurut basis akrual;
60. TRANSAKSI TAHUN BERJALAN
Tanggal Transaksi
6 Januari 2015 Dibuat SPP/SPM Permintaan Uang Persediaan sebesar Rp 10 juta. Pada hari itu
juga diterbitkan SP2D UP. (Jurnal huruf a)
8 Januari 2015 Ditandatangani kontrak pengadaan ATK dan Bibit Tanaman untuk diserahkan
kepada Masyarakat Nilai kontrak sebesar Rp 150 juta. (jurnal Komitmen)
12 Januari 2015 Diserahterimakan ATK dan Bibit Tanaman dengan BAST. (jurnal BAST)
13 Januari 2015 Diajukan SPP/SPM ke KPPN untuk pengadaan ATK dengan akun 521111
sebesar Rp 50.000.000 dan Bibit Tanaman dengan akun 526115 sebesar
Rp 100.000.000. (jurnal huruf b)
14 Januari 2015 Diterbitkan SP2D atas SPM ATK dan Bibit Tanaman (jurnal huruf c)
15 Januari 2015 Diterbitkan SPP/SPM pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Februari 2015
sebesar Rp. 150 juta. (belum dijurnal)
16 Januari 2015 Ditandatangani perjanjian sewa ruangan untuk pembukaan gerai ATM bank
BTN sebesar Rp 120 juta untuk jangka waktu 5 tahun. Pada hari itu juga
diterima pembayaran sewa ruangan untuk ATM dari bank BTN sebesar Rp 120
juta dan langsung disetor ke kas Negara melalui bank persepsi. (Jurnal huruf
d&e)
61. TRANSAKSI TAHUN BERJALAN
Tanggal Transaksi
19 Januari 2015 Bendahara pengeluaran membayar dengan UP biaya-biaya:
- Penggandaan dokumen sebesar Rp 4 juta (521219);
- Service rutin motor dan mobil sebesar Rp 3 juta (523121);
- Pengiriman surat-surat dinas sebesar Rp 1 juta (521114).
20 Januari 2015 Dibuat SPP/SPM GU sebesar Rp 8 juta dan SP2D-nya terbit pada hari yang sama. (jurnal f &
g)
30 Januari 2015 Digunakan persediaan senilai Rp 17 juta (jurnal Persediaan)
1 Februari 2015 Diterbitkan SP2D Gaji dan Tunjangan PNS bulan Februari 2015. Pada potongan SP2D gaji
tersebut terdapat pendapatan PNBP (potongan sewa rumah dinas) sebesar Rp350.045,-.
(jurnal (h & i)
1 April 2015 Diterima penyerahan laptop dari pihak ketiga (dibuatkan BAST). Hari itu juga dibuat
SPP/SPM LS Belanja Modal (532111) sebesar Rp.7.500.000 dan SP2D-nya terbit pada hari
yang sama. (jurnal l & m)
5 Desember 2015 Dibuat SPP/SPM LS Belanja Uang Makan (511129) sebesar Rp. 8.200.000 dan SP2D-nya terbit
pada hari yang sama.
21 Desember
2015
Dibuat SPP/SPM GU Nihil belanja jasa pemeliharaan (523111) sebesar Rp 9 juta dan SP2D-
nya terbit pada hari yang sama.
22 Desember
2015
Disetorkan sisa UP sebesar Rp 1 juta ke kas Negara.
24 Desember
2015
Disetorkan Pengembalian Uang Makan bulan November 2015 sebesar Rp 100.000 ke Kas
Negara.
Jurnal Pengeluaran
Transito
62. JURNAL PENYESUAIAN
Tanggal Transaksi
31
Desember
2015
1. Jurnal Beban Penyusutan (metode garis lurus tanpa nilai sisa):
a. Peralatan dan Mesin, masa manfaat:
Mobil Rp210.000.000/7 tahun = 30.000.000
Laptop 7.500.000/4 tahun = 1.875.000
Jumlah = 31.875.000
b. Gedung dan Bangunan Rp450.000.000/50 tahun = 9.000.000
c. Jalan, irigasi dan jaringan Rp267.000.000/10 tahun = 26.700.000
Pendapatan diterima dimuka yang sudah dapat diakui sebagai pendapatan sewa adalah 12 bulan.
Pendapatan sewa ruangan untuk ATM transaksi ke-7, jumlah pendapatan tahun 2015 menjadi
Rp120.000.000/5 tahun =Rp24.000.000
Saldo awal belanja dibayar dimuka sebesar Rp 20 juta merupakan sewa rumah pejabat untuk masa 2015
sampai dengan 2018. Beban sewa untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp20.000.000/4 tahun= 5.000.000.
Diterima SK Kenaikan Pangkat pegawai, TMT 1 Oktober 2015.Jumlah kekurangan gaji yang belum dibayar
adalah Rp 1 juta.
Terdapat keterlambatan serah terima pekerjaan barang (Sesuai dengan BAST no 21) sehingga perlu
dikenakan denda keterlambatan senilai Rp. 1,2 juta (berdasarkan surat PPK no S- 21/PPK/PP.52/2015).
Akan dilunasi tanggal 5 Januari 2016 dengan Akun 423752.
Dilakukan penyisihan piutang PNBP atas transaksi sebelumnya dengan akun 594211 senilai Rp1.200.000 x
5 per mil = Rp6.000
Nilai Persediaan pada akhir Tahun 2015 Rp 132 juta; terdiri dari Persediaan dari 526111 Rp. 100 jt dan
persediaan yang berasal dari akun 521111 32 jt;
Diterima kas yang belum disetorkan ke kas Negara dari PNBP sebesar Rp2.300.000,-;
Terdapat pendapatan jasa giro yang belum disetor sebesar Rp300.000,-
Terdapat uang makan atas SP2D yang terbit tanggal 5 Desember 2015 sebesar Rp1.000.000,- yang belum
diserahkan kepada yang Berhak
63. Pendapatan-LO-satker
Ditagihkan ke entitas lainBeban LO
Beban Ymh. Dibayar
Piutang pendapatan
Kas di Bend. Penerimaan
Hubungan Antar Akun dalam basis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga termasuk satker
Uang Muka dr BUN/KPPN
Diterima dari entitas lain
c) 150.000 b) 150.000
b) 150.000 c) 150.000
d) 120.000 d) 120.000 e) 120.000e) 120.000
f) 8.000
f) 8.000 g) 8.000
g) 8.000q) 9.000
Kas Di Bend. Pengeluaran
a) 10.000a) 10.000 q) 9.000
h) 150.000i) 150.000
h) 150.000
j) 350
j) 350
i) 150.000
k) 350 k) 350
l) 7.500 m) 7.500
l) 7.500
o) 9.000 p) 9.000
o) 9.000
p) 9.000
r) 1.000r) 1.000
t) 67.575
u) 96.000
v) 5.000
w) 1.000
x) 1.200
x) 1.200
y) 2.300
y) 2.300
Aset tetap belum diregister Aset Tetap
m) 7.500
n) 8.200
n) 8.200
n) 8.200 n) 8.200
s) 100 s) 100
AK. Penyusutan
t) 67.575
u) 96.000
Pendapatan DTM Sewa dibayar di muka
Saldo awal
20.000
Persediaan
SA. 117.000v) 5.000
w) 1.000
b) 154.000
z) 15.000
z) 139.000
aa) 300
aa) 300
bb) 1000 bb) 1.000
64. Laporan Operasional
Pendapatan 28.150
Beban-LO (383.675)
Surplus/Defisit LO (355.525)
(C) Fauzi Syafriel, Kasi Verifikasi akuntansi KPPN Gorontalo
Lap. Perubahan Ekuitas
Ekuitas Awal 1.390.100
Surplus/Defisit LO (355.525)
Transaksi Antar Entitas 212.250
Ekuitas Akhir 1.246.825
KDBPG 1.300
PDDM 96.000
UKPH3 244.500
Piutang 1.200
Total 1.587.325
Ekuitas 1.246.825
Total 1.587.325
Neraca
KDBPN 2.300
SDBD 15.000
Perdiaan 132.000
AT 1.634.500
AK P (198.975)
Editor's Notes
Kata kunci dari BASIS AKUNTANSI adalah:
1. KAPAN
2. DIAKUI
Kata kunci KAPAN mencerminkan periode/tahun buku laporan keuangan (bukan mencerminkan saat/tanggal harus dicatat).
Dalam tehnik / praktik pencatatan, bisa saja suatu transaksi dicatat mendahului atau melampaui tanggal kejadian sebenarnya. Namun demikian, dalam proses penyajian laporan keuangan, transaksi tersebut harus masuk ke tahun buku / tahun anggaran yang sebenarnya/seharusnya.
Kata kunci DIAKUI mengandung arti “dianggap telah terjadi dan mempengaruhi pos-pos lapoan keuangan”.
Contoh:
Dalam Basis Kas, pendapatan dan belanja negara dianggap terjadi jika uang telah masuk/keluar dari kas negara.
Dalam Basis Akrual, pendapatan dianggap telah terjadi jika telah timbul hak menagih dan jumlahnya dapat ditentukan secara meyakinkan.
Dalam Basis Akrual, beban dianggap telah terjadi jika suatu sumberdaya telah digunakan yang berakibat timbul kewajiban membayar atau menyebabkan aset organisasi berkurang karena digunakan.
LKPP = LRA, LP-SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, CaLK
RKA-K/L adalah Aplikasi komputer yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Kemeterian Negara/Lembaga
DIPA adalah Aplikasi komputer yang digunakan untuk menghasilkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
SPM adalah Aplikasi komputer yang digunakan untuk membuat Surat Perintah Membayar
SP2D adalah Aplikasi komputer yang digunakan KPPN non SPAN untuk menghasilkan Surat Perintah Pencairan Dana
MPN adalah Modul pada Aplikasi komputer perbankan yang digunakan untuk merekan transaksi Surat Setoran Bukan Pajak, Surat Setoran Pengembalian Belanja, dan Surat Setoran Pajak, dan Surat Setoran lainnya yang ditujukan ke rekening Kas Umum Negara.
SIMAK BMN
SAIBA
SA-BUN
E-AUDIT
PENGGANTIAN PMK No. 91/PMK.05/2007 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR (BAS)
BAS untuk Akuntansi Berbasis Kas menuju Akrual ditetapkan dalam PMK Nomor 91/PMK.05/2007 tentang BAS yang mengatur mengenai Kodefikasi yang digunakan dalam siklus APBN yaitu:
1. Kode dan Uraian Fungsi/Sub Fungsi dan Program;
2. Kode dan Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan;
3. Kode dan Uraian Bagian Anggaran/Unit/Satuan Kerja; dan
4. Kode Akun
Penggantian disebabkan:
Perluasan Definisi Bagan Akun Standar
Menggunakan satu Bagan Akun Standar untuk pencatatan akrual dan kas (mengakomodir pencatatan ke Buku Besar Kas maupun Buku Besar Akrual)
Mengakomodir penganggaran berbasis kinerja melalui penggunaan kode output dilekatkan pada struktur Bagan Akun Standar
Penyesuaian dengan Aplikasi SPAN, yakni dengan terdapatnya pemisahan antara struktur dan atribut pelaporan
Penyempurnaan akun untuk implementasi akuntansi berbasis akrual
SEGMEN SATKER
Mencerminkan adanya unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan transaksi;
Sebagai Balancing Segment:
mengacu dimana letak pembebanannya (satker sebagai cost center).
Rumusan akuntansi Aset = Utang + Ekuitas atau keseimbangan akuntansi (balance) terjadi di level satker.
Satker dapat menghasilkan laporan keuangan, baik laporan keuangan sebagai entitas satker maupun sebagai bahan laporan keuangan konsolidasi
Memiliki keterkaitan dengan kodefikasi Bagian Anggaran dan Eselon I ybs.
Kodefikasi: 6 digit
SEGMEN KPPN
Menunjukan fungsi tempat pemrosesan pembayaran melalui KPPN;
Berfungsi:
menghasilkan LAK per KPPN sebagai pengelola kas,
menyusun laporan gabungan satker yang ada pada masing-masing KPPN.
Memiliki keterkaitan dengan kodefikasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
Kodefikasi: 3 digit
SEGMEN AKUN
Merupakan segmen yang berisikan kode akun untuk setiap transaksi dan pos yang disajikan dalam laporan keuangan
SEGMEN PROGRAM
Merupakan penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga yang terdiri atas beberapa kegiatan.
Klasifikasi program adalah bentuk rumusan yang mengidentifikasikan kebijakan dengan sasaran dan kinerja yang jelas dan terukur sehingga setiap program merupakan gambaran setiap unit Eselon 1 di Kementerian negara/Lembaga.
Terdiri dari 3 digit kode Bagian Anggaran, 2 digit kode Eselon 1 dan 2 digit kode Program
Terdiri atas Program Teknis dan Program Generik
SEGMEN OUTPUT
Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh beberapa Satker sebagai bagian dari pencapaian suatu program.
Kegiatan bersifat spesifik terhadap suatu Satker sehingga memiliki sasaran dan keluaran yang jelas untuk setiap kegiatan.
Segmen Output melekat pada pelaksanaan dan pencapaian suatu kegiatan.
Merupakan kombinasi dari kode kegiatan dan kode output, dengan atribut berupa kode fungsi, subfungsi, prioritas, dan satuan volume output.
Kodefikasi: 7 digit, terdiri dari 4 digit kode kegiatan dan 3 digit kode Output.
SEGMEN DANA
Mencerminkan adanya alokasi pelaksanaan anggaran yang berasal dari sumber dana tertentu dan memiliki cara penarikan dana yang sesuai dengan sumber dana tersebut.
Merupakan kombinasi dari 1 digit kode sumber dana, 1 digit kode cara penarikan, dan 8 digit kode nomor register utang pemerintah dan/atau hibah.
SEGMEN BANK
Mencerminkan penggunaan rekening bank berbeda dalam pengelolaan anggaran oleh pemegang kas pemerintah yaitu Kuasa BUN yang dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa BUN Pusat, dan KPPN selaku Kuasa BUN Daerah.
Dikelompokkan menjadi tiga yaitu:
Rekening BUN yang dibuka di Bank Indonesia/Bank Umum/Pos;
Rekening pengesahan, yang Rekening pengesahan merupakan rekening dummy yang ditetapkan oleh KPPN dalam rangka pengesahan transaksi melalui sistem aplikasi terintegrasi; dan
Rekening transito, yang merupakan rekening dummy yang ditetapkan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara/KPPN dalam rangka penyelesaian transaksi transito melalui sistem aplikasi terintegrasi
SEGMEN KEWENANGAN
Mencerminkan kewenangan yang berbeda dalam pelaksanaan anggaran suatu satuan kerja yaitu: KP (Kantor Pusat), KD (Kantor Daerah), DK (Dekonsentrasi), TP (Tugas Perbantuan), DS (Desentralisasi), UB (Urusan Bersama)
SEGMEN LOKASI
Bagian dari Budget Control;
Mencerminkan tempat pelaksanaan kegiatan bersifat independen;
Untuk penerusan pinjaman juga sebagai informasi kode penerima penerusan pinjaman (Debitur).
SEGMEN ANGGARAN
Mencerminkan tahapan pengelolaan APBN sebagai berikut: APBN, DIPA (Alotmen; Komitmen; Realisasi), Pengembalian Realisasi, Penyesuaian Akrual
SEGEMEN ANTAR ENTITAS
Segmen yang berisi Ditagihkan Kepada Entitas Lain (Due to) dan Diterima Dari Entitas Lain (Due From) sebagai lawan dari kode satker untuk transaksi antar entitas. Transaksi antar entitas terjadi ketika pada suatu transaksi berisi hubungan relasi antara dua kode satker yang berbeda, sehingga terdapat beda kepemilikan dalam satu transaksi.
Kodefikasi: 6 digit
SEGEMEN CADANGAN
Kode Cadangan saat ini belum digunakan.
Kode ini disediakan jika nantinya dalam pengembangan BAS ke depan akan membutuhkan segmen baru yang belum tertampung dalam segmen kodefikasi BAS saat ini.