Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020

2. DESA RAMAH PEREMPUAN

3. • Hingga sekolah menengah atas,
kesempatan sekolah cenderung
diperolah perempuan daripada laki-
laki
• Artinya, pada awalnya perempuan
cenderung siap memasuki dunia riil
3
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMA DAN SEDERAJAT
82.49
80.33
82.03
83.2
81.04
86.06
80
81
82
83
84
85
86
87
2017 2018 2019
Laki-laki Perempuan
Sumber: bps.go.id

4. • Proporsi perempuan yang biasa
menggunakan telepon genggam
cenderung lebih rendah daripada
laki-laki
• Artinya, jaringan komunikasi dan
peluang memperoleh pengetahuan
secara mandiri bagi perempuan
lebih rendah daripada laki-laki
4
PROPORSI INDIVIDU YANG MENGGUNAKAN TELEPON GENGGAM
65.34
67.59
72.34
53.8
57.19
24.85
20
30
40
50
60
70
80
2017 2018 2019
Laki-laki Perempuan
Sumber: bps.go.id

5. • Meskipun cenderung meningkat,
proporsi jabatan manager untuk
perempuan cenderung jauh lebih
rendah daripada laki-laki
• Artinya, memang ada peningkatan
posisi pekerjaan kelas menengah bagi
perempuan, namun proporsinya masih
jauh lebih rendah daripada laki-laki
• Belum terwujud kesetaraan gender
untuk mendapatkan pekerjaan yang
layak
5
DISTRIBUSI JABATAN MANAGER
73.37
71.03
69.37
26.63
28.97
30.63
20
30
40
50
60
70
80
2017 2018 2019
Laki-laki Perempuan
Sumber: bps.go.id

6. • Kursi parlemen yang diduduki
perempuan cenderung jauh lebih
rendah daripada laki-laki
• Kursi parlemen di daerah yang
diduduki perempuan lebih tinggi
daripada parlemen pusat
• Artinya, posisi perempuan dalam
ruang publik dan penentuan arah
pembangunan masyarakat masih
rendah
• Belum ada kesetaraan gender
dalam ruang publik
6
PERSENTASE KURSI PARLEMEN YANG DIDUDUKI PEREMPUAN
17.86
17.32
26.52
25.76
15
17
19
21
23
25
27
29
2009 2014
DPR DPRD
Sumber: bps.go.id

7. • Kekerasan seksual yang dialami
perempuan di kota lebih tinggi
daripada di desa
• Namun, kekerasan di desa
cenderung pada pemerkosaan
(seksual kontak), sementara di kota
cenderung pada pelecehan (tanpa
kontak seksual)
• Dibutuhkan kebijakan represif bagi
pelaku dan kebijakan rehabilitatif
bagi korban (perempuan muda)
7
PROPORSI PEREMPUAN MUDA (18-24 TAHUN) YANG
MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL SEBELUM UMUR 18 TAHUN,
2018
9.8
10.7
6.8
3.7
0
2
4
6
8
10
12
Kota Desa
Seksual Kontak Seksual Non Kontak
Sumber: bps.go.id

8. • Angka kelahiran dari perempuan
usia muda (15-19 tahun) cenderung
menurun, namun di desa masih jauh
lebih tinggi daripada di kota
• Artinya, peluang remaja desa untuk
lebih sehat dan lebih berkenbang
masih jauh lebih rendah daripada di
kota
8
ANGKA KELAHIRAN PADA PEREMPUAN MUDA (15-19 TAHUN)
PER 1000 KELAHIRAN
32
24
69
51
20
30
40
50
60
70
80
2012 2017
Perkotaan Perdesaan
Sumber: bps.go.id

9. • Ketidaksetaraan gender yang masih terjadi lebih bersifat struktural,
sehingga membutuhkan kebijakan yang memihak perempuan
• Arah kebijakan
• meningkatkan partisipasi perempuan
• melindungi perempuan dalam ranah domestik
• Meningkatkan akses perempuan dalam ranah publik
9
KEBUTUHAN KEBIJAKAN YANG MEMIHAK PEREMPUAN

10. 1. Perdes/SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan
minimal 30%, dan menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi,
dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
2. APK SMA/SMK/MA/sederajat mencapai 100%
3. Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan
perangkat desa minimal 30%, dan persentase jumlah perempuan yang menghadiri
musdes dan berpartisipasi dalam pembangunan desa minimal 30%
4. Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 0%
5. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif
mencapai 100%
6. Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas
18 tahun, dan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility
rate/ASFR) mencapai 0%
7. Unmeet need kebutuhan ber-KB mencapai 0%, dan Pasangan Usia Subur (PUS)
memahami metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis
10
DESA RAMAH PEREMPUAN

11. MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
MENDUKUNG KEBIJAKAN DESA YANG RESPONSIF GENDER
• Menyusun Perdes/SK Kades tentang pemberdayaan perempuan
• Program pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis rumah tangga
• Bantuan permodalan usaha bagi perempuan
• Pelatihan wirausaha mandiri untuk perempuan
• Pembentukan dan pelatihan bagi kader desa tentang gender
• Pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender bagi fasilitator
desa
11

12. MENINGKATKAN PELAYANAN DAN KEMUDAHAN
AKSESIBILITAS REMAJA DALAM MENDAPATKAN PENDIDIKAN
• Memfasilitasi remaja (15-19 tahun) yang tidak bersekolah untuk
mengikuti PKBM di desa
• Memfasilitasi remaja (15-19 tahun) yang tidak bersekolah untuk
mengikuti pelatihan ketrampilan di desa
12

13. MENINGKATKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM
KEPEMIMPINAN DAN PROSES PERENCANAAN DI DESA
• Memberikan ruang partisipasi perempuan dalam pemerintahan
desa dan BPD
• Memberikan kuota untuk perempuan terlibat dalam Musyawarah
Desa
• Menguatkan peran PKK atau lembaga kemasyarakatan perempuan
lain dalam menjaring usulan dan advokasi dalam penyusunan
kebijakan di desa
• Pelatihan kepemimpinan perempuan
13

14. MEMPERKUAT JARING SOSIAL PENGAMANAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK
SERTA MENURUNKAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
• Menyusun peraturan desa tentang pendampingan dan perlindungan kepada
korban kekerasan terhadap anak dan perempuan
• Sosialisasi tentang perlindungan dini dari kekerasan terhadap perempuan dan
anak
• Memfasilitasi laporan tindak kekerasan seksual, human trafficking dan
kekerasan terhadap perempuan
• Pelatihan dan penyebaran informasi tentang pencegahan dan penanganan
kekerasa pada perempuan dan anak termasuk human trafficking
14

15. MENINGKATKAN PELAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN
KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
• Mendirikan Lembaga/pos pengaduan kekerasan terhadap anak dan
perempuan
• Memfasilitasi dan memberikan pendampingan kepada korban untuk
mendapatkan layanan lebih lanjut atas tindak kekerasan
• Memfasilitasi perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak
• Sosialisasi tentang perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak
15

16. MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DINI
DAN MEMBERIKAN EDUKASI PARENTING
• Menyusun regulasi desa tentang batas usia pernikahan dalam rangka pencegahan
pernikahan dini
• Memberikan edukasi kepada remaja (15-19 tahun) tentang reproduksi dan keluarga
• Menguatkan peran karang taruna untuk berkampanye tentang kesehatan reproduksi
• Mengoptimalkan peran karang taruna untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan remaja di
desa
• Kampanye dan promosi hak anak, perlindungan anak dan pencegahan perkawinan
anak
• Pelatihan dan edukasi tentang pencegahan perkawinan anak
16

17. MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI,
KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN KELUARGA
• Melakukan kolaborasi dengan Puskesmas untuk memberikan layanan
KB secara periodik
• Menguatkan peran posyandu untuk melakukan pemantauan terhadap
pasangan muda dan konsultasi tentang kontrasepsi
• Posyandu keliling (pemberian layanan KB dan Kesehatan Keluarga)
• Membentuk Pojok KB di Desa sebagai tempat konsultasi dan pemberian
informasi tentang layanan KB
• Memberikan jaminan layanan KB dan Kesehatan reproduksi bagi
perempuan
• Pembentukan dan pelatihan kader kependudukan, keluarga dan KB
17

18. DESA PEDULI ANAK

19. URGENSI DESA PEDULI ANAK
• Perkembangan anak adalah ukuran kemajuan masyarakat yang paling
presisi
• Anak yang berumur setahun dan di bawah lima tahun sangat rentan
terhadap kondisi buruk lingkungannya, sehingga kesuksesan anak
melewati masanya hakikatnya mengabarkan keberhasilan masyarakat.
• Manfaat desa peduli anak baru dirasakan masyarakat belasan tahun
kemudian ketika anak menjadi dewasa, sehingga kondisi anak desa saat
ini meramalkan keberlanjutan masyarakatnya desa kelak
• Kepedulian desa terhadap anak terangkum dalam tujuan-tujuan SDGs
Desa
19

20. • Kesehatan anak-anak keluarga
miskin telah rentan sejak awal
kehidupannya
• Kondisi kesehatan anak-anak miskin
di desa mirip dengan di kota
20
IMUNISASI LENGKAP ANAK DARI KELUARGA
GOLONGAN 40% TERBAWAH YANG BERUMUR 1-2 TAHUN
53.77
51.81
0
10
20
30
40
50
60
Kota Desa
%
Sumber: bps.go.id

21. • Pemberian ASI eksklusif tidak
berbeda antara bayi laki-laki dan
perempuan
• Pemberian ASI eksklusif masih
tergolong kurang
21
PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI KOTA DAN DESA
66.19 67.19
0
10
20
30
40
50
60
70
Bayi laki-laki Bayi perempuan
%
Sumber: bps.go.id

22. • Penanda kurang gizi itu terus
menguat menjadi balita pendek
dan sangat pendek (stunting),
yang mencapai 30 persen pada
2018
22
BADUTA DAN BALITA KURANG GIZI SERTA
KONSEKUENSI STUNTING, 2018
11.4
13.9
30
0
5
10
15
20
25
30
35
Baduta kurang gizi Balita kurang gizi Stunting
%
Sumber: bps.go.id

23. • Angka kematian bayi di desa
berhasil turun lebih rendah
daripada kota
23
PEMBANGUNAN DESA MEMPERCEPAT PENURUNAN
ANGKA KEMATIAN BAYI DI DESA
26
24
40
23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2012 2017
Kota (per mil) Desa (per mil)
Sumber: bps.go.id

24. • Angka kematian neonatal di desa
berhasil turun lebih rendah
daripada kota
24
PEMBANGUNAN DESA MEMPERCEPAT PENURUNAN
ANGKA KEMATIAN NEONATAL DI DESA (BAYI BARU LAHIR)
15
16
24
15
0
5
10
15
20
25
30
2012 2017
Kota (per mil) Desa (per mil)
Sumber: bps.go.id

25. • Angka kematian balita di desa
berhasil anjlok drastis sehingga
sudah mendekati kota
25
PEMBANGUNAN DESA MEMPERCEPAT PENURUNAN
ANGKA KEMATIAN BALITA DI DESA
34
31
52
33
0
10
20
30
40
50
60
2012 2017
Kota (per mil) Desa (per mil)
Sumber: bps.go.id

26. • Angka partisipasi murni (APM)
sekolah dasar di desa relatif telah
serupa dengan kota.
• Kesenjangan mulai muncul pada
jenjang sekolah menengah.
• Anak-anak desa masih harus
mengejar pendidikan lebih tinggi
lagi.
• Dengan angka yang masih rendah
itu, anak-anak di kota juga masih
perlu dipacu bersekolah.
26
ANGKA PARTISIPASI MURNI DI DESA DAN KOTA, 2019
98.18
81.89
59.3
97
74.98
49.6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
SD SEDERAJAT SMP SEDERAJAT SMA SEDERAJAT
% KOTA % DESA
Sumber: bps.go.id

27. • Dana desa dapat dibelanjakan guna perbaikan balai pengobatan dan
persalinan
• Pengadaan alat kesehatan, obat-obatan, dan sebagainya
• Dana desa untuk membiayai dana operasional bidan dan kader kesehatan
ketika melakukan kunjungan dan cek kesehatan ke rumah-rumah warga
berpendapatan rendah.
• Kampanye imunisasi, yang diikuti dengan penyuluhan dan pemberian
imunisasi anak oleh petugas kesehatan.
• Penyuluhan terkait tumbuh-kembang anak, peran ayah dalam pengasuhan,
dan sebagainya.
27
KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK MENURUNKAN
TINGKAT KEMATIAN BAYI, NEONATAL, DAN BALITA

28. • Desa melakukan sensus daftar anak sekolah, anak putus sekolah, dan anak tidak
sekolah
• Menyalurkan bantuan biaya sekolah bagi anak tidak sekolah atau putus sekolah
karena ketidakmampuan ekonomi.
• Menyalurkan peralatan persiapan untuk masuk sekolah bagi keluarga miskin, diikuti
dengan penyediaan bantuan biaya pendidikan (transportasi, uang buku, seragam)
hingga jenjang pendidikan menengah pertama dan atas.
• Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus juga perlu
disiapkan.
• Penyediaan smartphone dan langganan internet bersama bagi anak-anak dari
keluarga tidak mampu
• Desa dapat membiayai operasionalisasi pelatihan anak-anak-anak di luar jam sekolah.
28
KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
UNTUK MENINGKATKAN PENDIDIKAN ANAK DESA

30. DASAR HUKUM
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
• Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
• Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
• Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
30

31. Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan Berkualitas dan
Berkeadilan
1
Pengembangan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan
2
SDM Berkualitas dan Berdaya
Saing
3
Revolusi Mental dan
Pembangunan
Kebudayaan
4
Infrastruktur untuk Ekonomi dan
Pelayanan Dasar5
Lingkungan Hidup, Ketahanan
Bencana, dan Perubahan Iklim
6
Stabilitas Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan
Publik
7
VISI-MISI PRESIDEN ARAHAN PRESIDEN 7 AGENDA PEMBANGUNAN
1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2
Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri,
dan Berdaya Saing
3
Pembangunan yang Merata dan
Berkeadilan
4
Mencapai Lingkungan Hidup yang
Berkelanjutan
5
Kemajuan Budaya yang Mencerminkan
Kepribadian Bangsa
6
Penegakan Sistem Hukum yang Bebas
Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7
Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan
Memberikan Rasa Aman pada Seluruh
Warga
8
Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih,
Efektif, dan Terpercaya
9
Sinergi Pemerintah Daerah dalam
Kerangka Negara Kesatuan
3 Pembangunan
SDM
4 Pembangunan
Infrastruktur
1 Penyederhanaan
Regulasi
5 Transformasi
Ekonomi
2 Penyederhanaan
Birokrasi
IndonesiaMajuyangBerdaulat,Mandiri,dan
berkepribadianberdasarkanGotongRoyong VISI DAN MISI PRESIDEN SERTA ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020-2024
331

32. ARAHAN PRESIDEN PADA 22 OKTOBER 2019
32
“NO ONE LEFT BEHIND”
Dana desa harus dirasakan seluruh warga desa,
terutama golongan terbawah
Dana desa harus berdampak pada
peningkatan ekonomi dan SDM desa

33. 33

34. MEMBUMIKAN SDGs GLOBAL
MENJADI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
•Implementasi SDGs Global di Indonesia dituangkan
dalam Perpres 59/2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
•Merujuk Perpres 59/2017, maka disusun SDGs Desa
•SDGs Desa berkontribusi sebesar 74% terhadap
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
34

35. • SDGs Desa adalah pembangunan total atas desa.
• Seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya
oleh warga desa tanpa ada yang terlewat (no one left
behind).
• Pembangunan desa mengarah pada 18 tujuan
pembangunan berkelanjutan.
• Generasi mendatang tetap menjadi bagian dari pelaksanaan
dan pemanfaatan pembangunan
35

36. SDGs Desa
36

37. SDGs 18: KELEMBAGAAN DESA DINAMIS
DAN BUDAYA DESA ADAPTIF
Dasar pemikiran munculnya SDGs 18
• Menghargai keberadaan bangsa Indonesia yang sangat
beragam dalam agama, budaya, bahasa, adat istiadat, dll.
• Menampung kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan
desa yang produktif agar bertahan, bahkan berkembang
37

38. TIPE DESA SESUAI SDGs DESA (1)
DESA TANPA
KEMISKINAN &
KELAPARAN
DESA PEDULI
KESEHATAN
38
DESA PEDULI
PENDIDIKAN
DESA RAMAH
PEREMPUAN

39. TIPE DESA SESUAI SDGs DESA (2)
DESA EKONOMI
TUMBUH MERATA
DESA PEDULI
LINGKUNGAN
39
DESA BERJEJARING
DESA TANGGAP
BUDAYA

40. 40
CONTOH PENERAPAN SDGs DESA 1:
DESA TANPA KEMISKINAN
SASARAN DESA TAHUN
2030
PENGUKURAN INDIKATOR
KK/ INDIVIDU
PERTANYAAN KUESIONER CONTOH KEGIATAN DALAM
RKPDES/APBDES
1.1 Tingkat kemiskinan
mencapai 0%
Tingkat kemiskinan desa
Persentase penduduk di
bawah garis kemiskinan
desa
Persentase keluarga yang
memilki aset keluarga
 Kondisi rumah
 Belanja di bawah
garis kemiskinan
 Total pendapatan
keluarga sebulan
terakhir
 Bagaimana struktur rumah
(dinding, atap, lantai, dll)
(bambu, kayu, tembok, tanah,
genteng, semen, keramik, dll)
 Berapa belanja makanan
sebulan terakhir dan non
makanan setahun terakhir
 Berapa penghasilan dalam 1
bulan terakhir
 Padat karya tunai desa
 Peningkatan kesempatan
kerja dalam unit usaha
Bumdes
 Peningkatan modal Bumdes
untuk investasi usaha warga
desa
 Bedah rumah
2.1 Persentase penduduk
yang menjadi peserta
jaminan kesehatan melalui
SJSN Bidang Kesehatan
mencapai 100%
Persentase peserta SJSN
di desa
 Kepesertaan BPJS
atau kartu
kesehatan
 Berapa jumlah keluarga yang
menjadi peserta BPJS atau
asuransi kesehatan lainnya?
 Pengusulan Kartu Jaminan
Kesehatan bagi masyarakat
desa yang membutuhkan
2.3 Keluarga miskin yang
berhak mendapatkan
bantuan tunai bersyarat
meningkat dari tahun ke
tahun sampai 100%
Perubahan persentase
keluarga sangat miskin
yang mendapatkan
bantuan tunai bersyarat
dari tahun ke tahun
 Tergolong keluarga
miskin
 Penerima bantuan
sosial
 Apakah ada anggota keluarga
yang menerima bantuan sosial
dari pemerintah?(PKH, KIP,
Bansos, BLT, dll)
 Pendataan keluarga miskin
 Pemberian BLT Dana Desa
 Pengusulan Bantuan Sosial
kepada Pemda dan Pempus

41. 41

42. 42

43. KEBIJAKAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020
DESA
TANGGAP
COVID-19
BLT
DANA DESA
PADAT KARYA
TUNAI DESA
43

44. PENGGUNAAN DANA DESA PER 10 NOVEMBER 2020
Penggunaan dana desa :
1. Desa Tanggap Covid-19: Rp 3.170.295.090.907
2. Padat Karya Tunai Desa: Rp 10.546.404.905.108
3. Pembangunan infrastruktur lainnya: Rp 5.295.061.949.105
4. Dana Desa untuk BLT Dana Desa : Rp 18.493.069.800.000
Total Dana Desa yang telah dipergunakan: Rp 37.504.831.745.120
Dana Desa dalam APBN TA 2020: Rp 71.190.000.000.000
Dana Desa telah digunakan: Rp 37.504.831.745.120
Sisa Dana Desa: Rp 33.685.168.254.880
Akan digunakan untuk
- BLT Dana Desa sampai Desember 2020: Rp 9.968.500.200.000
- PKTD sampai Desember 2020: Rp 23.716.668.054.880
44

45. DANA DESA UNTUK PENGUATAN KEBANGKITAN EKONOMI DESA
MELALUI PKTD DAN BUMDES/MA
45
Total Dana Desa dapat segera dibelanjakan Nov-Des 2020 untuk PKTD =
Rp 23.716.668.054.880
Minimal 55% sisa dana desa digunakan untuk upah PKTD=
Rp 13.044.167.430.184
Jumlah HOK = 130.441.674 HOK
1 orang bekerja 8 hari/ bulan = 16 hari (2 bulan)
Sehingga PKTD menyerap = 8.152.605 pekerja
Pelaksanaan PKTD dapat melalui Bumdes/ma

46. PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD)
PER 10 November 2020
46
No Uraian Alokasi Satuan %
1 Jumlah DD Cair 60.085.282.399.496 rupiah 100%
Alokasi DD untuk PKTD 10.546.404.905.108 rupiah 18%
2 Besaran Upah 2.695.920.443.429 rupiah 26%
Besaran Non Upah 7.850.484.461.679 rupiah 74%
3 Jumlah Pekerja 2.207.508 jiwa 100%
Pekerja Laki-laki 2.039.962 jiwa 92%
Pekerja Perempuan 167.546 jiwa 8%
Anggota Rumah Tangga Miskin (RTM) 1.088.673 jiwa 49%
Penganggur 471.825 jiwa 21%
Setengah penganggur 478.911 jiwa 22%
Kelompok marjinal Lain 14.040 jiwa 1%

47. PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK DESA TANGGAP COVID-19 PER 10 November 2020
47
No Uraian Alokasi Satuan
1 Jumlah DD Salur 60.085.282.399.496 rupiah
2 Alokasi untuk Covid-19 3.170.295.090.907 rupiah
3 Sosialisasi hidup sehat/lawan covid-19 59.125 desa
4 Penyediaan tempat cuci tangan di tempat-tempat publik 56.056 desa
5 Penyemprotan disinfektan 57.154 desa
6 Pendirian Pos Relawan Desa Lawan Covid-19 56.436 desa
7 Jumlah tempat tidur yang tersedia 85.168 unit
8 ODP di ruang isolasi 191.610 orang
9 Jumlah Pemudik/ Pendatang 1.044.558 orang
10 Jumlah masyarakat rentan sakit 119.860 orang
11 Pengadaan masker bagi warga 39.683 desa
12 Jumlah Relawan 1.880.174 orang

48. 48
5. Referensi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
PENYALURAN BLT DANA DESA
PER 10 NOVEMBER 2020
48
Termin Bulan Desa Salur KPM Rp.
1 Bulan 1 74.188 8.005.274 4.803.164.400.000
2 Bulan 2 73.328 7.794.910 4.676.946.000.000
3 Bulan 3 72.878 7.726.315 4.635.789.000.000
4 Bulan 4 57.380 5.629.902 1.688.970.600.000
5 Bulan 5 51.831 4.945.340 1.483.602.000.000
6 Bulan 6 42.167 3.885.913 1.165.773.900.000
7 Bulan 7 2.054 129.413 38.823.900.000
Jumlah 74.188 8.005.274 18.493.069.800.000

49. 49
5. Referensi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
KEPALA KELUARGA PENERIMA BLT DANA DESA
10 NOVEMBER 2020
49
No Pekerjaan Jumlah %
1 Petani dan buruh tani 7.044.641 88%
2 Nelayan dan buruh nelayan 323.703 4%
3 Buruh pabrik 163.398 2%
4 Guru 68.780 1%
5 Pedagang dan UMKM 404.752 5%
Jumlah 8.005.274 100%
• Keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Dana Desa: 8.005.274
• antara lain meliputi:
• 2.481.635 KPM adalah perempuan kepala keluarga (PEKKA)
• 286.163 KPM yang anggotanya menderita penyakit kronis dan menahun 49

50. MELANGKAH KE DEPAN
Cakupan data sosial (DTKS) yang mencatat kelompok 40%terbawah belum
cukup. Indonesia memerlukan social registry yang mencakup setidaknya
kelompok 60%terbawah demi fleksibilitas desain dan penyasaran
program.Inovasi seperti BLT Dana Desa melalui community targeting,
subsidi listrik sesuai daya, dan sistem on-demand Pra-Kerja merupakan
langkah yang baik.
Jenis dan cakupan program bantuan sosial saat ini sudah cukup baik dalam
meningkatkan pendapatan namun belum bisa menjaga ataupun
meningkatkan produktivitas penerimanya. Kedepannya, dibutuhkan program
yang bisa meningkatkan produktivitas pekerja semi formal dan informal agar
manfaat bantuan lebih berkelanjutan (light conditionality).
01
02
ELANGKAH KEDEPAN
Cakupan data sosial (DTKS)yang mencatat kelompok 40%terbawah belum
cukup.Indonesia memerlukan social registry yang mencakup setidaknya
kelompok 60%terbawah demi fleksibilitas desain dan penyasaran
program.Inovasi seperti BLT Dana Desa melalui community targeting,
subsidi listrik sesuai daya,dan sistem on-demand Pra-Kerja merupakan
langkah yang baik.
Jenis dan cakupan program bantuan sosial saat ini sudah cukup baik dalam
meningkatkan pendapatan namun belum bisa menjaga ataupun
meningkatkan produktivitaspenerimanya. Kedepannya,dibutuhkan program
yang bisa meningkatkan produktivitas pekerja semi formal dan informal agar
manfaat bantuan lebih berkelanjutan (light conditionality).
1
2
50

51. KENAIKAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
DI DESA JAUH LEBIH RENDAH DARIPADA DI KOTA
(HASIL SURVAI ANGKATAN KERJA NASIONAL/SAKERNAS BPS, AGUSTUS 2020)
51
69
0.79
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Kota Desa
%
2,063,879
606,121
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
Kota Desa
Jiwa

52. KEGIATAN PADAT KARYA MEMENUHI KESEMPATAN KERJA
BAGI 97% PENGANGGUR
(HASIL SURVAI ANGKATAN KERJA NASIONAL/SAKERNAS BPS, AGUSTUS 2020)
52
4.32
9.46
4.83
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
Kesempatan kerja
padat karya
Tingkat Pengangguran
Terbuka
Pekerja Paruh Waktu Setengah Penganggur

53. 5353