M anajemen asn & deeselonisasi pemda
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•59 views
Dokumen tersebut membahas tiga hal utama: (1) rencana pembangunan aparatur sipil negara Indonesia dari tahun 2005-2024 untuk membangun birokrasi yang profesional, efektif, dan akuntabel, (2) delapan bidang perubahan reformasi birokrasi, dan (3) langkah-langkah strategis penyederhanaan birokrasi seperti identifikasi unit kerja, memetakan kesetaraan jabatan, dan sosialisasi.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to M anajemen asn & deeselonisasi pemda
Similar to M anajemen asn & deeselonisasi pemda (20)
More from National Research and Innovation Agency
More from National Research and Innovation Agency (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (13)
M anajemen asn & deeselonisasi pemda
- 1. S U R I P T O Agile Bureaucracy U R G E N S I J A B ATA N F U N G S I O N A L U N T U K V I S I P E M DA S U R I P T O L o m b o k , 8 F e b r u a r i 2 0 2 0
- 2. RPJM 1 - 2005-2009 GOOD GOVERNANCE RPJM 2 – 2010 - 2014 REFORMASI BIROKRASI RPJM 3 – 2015 - 2019 ASN SISTEM MERIT RPJM 4 – 2020 - 2024 WORLD CLASS GOVERNMENT SMART ASN Nasionalisme Integritas Hospitality Networking Teknologi Informasi Bahasa Asing Entrepreneurship GRAND DESIGN PEMBANGUNAN ASN 2005 -2024
- 3. REFORMASI BIROKRASI “untuk menjadikan aparatur sipil negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik”
- 4. ORGANISASI TATALAKSANA PERATURAN PER-UU-AN SDM APARATUR PENGAWASAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK POLA PIKIR & BUDAYA KERJA 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI TATALAKSANAORGANISASI
- 5. 1. Pembangunan SDM Bangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai IPTEK. Undang talenta- talenta global bekerja sama dengan kita 2. Pembangunan Infrastruktur Hubungkan kawasan produksi dan distribusi, permudah akses ke kawasan wisata, dongkrak lapangan kerja baru dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat 3 Penyederhanan Regulasi Ciptakan omnibus law untuk merevisi beberapa UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM 4. Penyederhanaan Birokrasi Prosedur yang panjang harus dipotong, birokrasi yang panjang harus dipangkas, eselonisasi harus disederhanakan dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi 5. Transformasi Ekonomi Beralih dari ketergantungan pada SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadlian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Lima Prioritas
- 6. 6
- 7. 7
- 8. URGENSI PENYEDERHANAAN BIROKRASI Profesionalitas01 Membangun profesionalitas birokrasi Akuntabilitas02 Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah Simplifikasi03 Memperpendek proses pengambilan keputusan Dinamis04 Menciptakan birokrasi yang lincah dan adaptif Budaya Unggul05 Membangun budaya unggul yang berorientasi pada kinerja dan integritas Optimalisasi06 Peran Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional semakin dioptimalkan Pelayanan07 Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 9. Sumber: KEMENPANRB (2019) Penyebaran Jabatan ASN Nasional
- 10. Distribusi Jabatan Struktural JPT U/M 615 JP – E5 14.430 JP 327.771 JA 98.947 JPT P 19.537 PNS Indonesia : 4.285.576 (per 11 Juni 2019) 10,76% Jabatan Struktural Sumber: KemenPANRB, November 2019
- 11. Penyebaran JF Sektor Unggulan
- 14. Langkah Strategis Penyederhanaan Birokrasi * SE Men-PANRB No. 384 Tahun 2019 Ttg Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi Identifikasi unit kerja yang dapat disederhanakan / dialih jabatan Memetakan Kesetaraan Jabatan Fungsional dengan jabatan struktural Memetakan Jabatan Fungsional untuk menampung peralihan Penyelarasan Kebutuhan Anggaran terkait dengan penghasilan pada jabatan Sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai
- 15. Identifikasi unit kerja Evaluasi Kelembagaan OPD berdasarkan SE Men-PANRB No. 384 Tahun 2019 : Pertemuan I Memetakan Kesetaraan Jabatan Memetakan Jabatan Fungsional PerMenPAN tentang Jabatan Fungsional & Profil JF BKN / Protas Daerah Pertemuan II Penyelaran Kebutuhan Anggaran Pertemuan III Sosialisasi Pertemuan IV Ruang Lingkup Kerja Pertemuan Bagor-Setda, Bappeda / Litbangda / BPSDMD / Inspektorat / DPPKAD Peta OPD, Unit yang disederhanakan dan JS yang dialihkan JF (Model Kelembagaan baru) Peta kebutuhan JF Simulasi kebutuhan Anggaran
- 16. Struktur Dinas
- 17. Mintzberg’s Structure JF CORE BISNIS ( PENYULUH ) JF TEKNO PERENCANA ANALIS JF SUPP ARSIPARIS, ANAKEP BENDAHARA KEPALA
- 18. TERIMA Kasih 0813 8558 6665 0815 1464 0497 suriptox3@gmail.com Suripto Asli Wong Kebumen www.slideshare.net/suripto3x
Editor's Notes
- Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.
- Hasil yang diharapkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governmance
- Hasil Identifikasi diserahkan ke MenPANRB M-4 Desember 2019 Proses Tranformasi Jabatan paling lambat M-4 Juni 2020 Point 1-7 dilaksanakan secara Profesional , bersih dari korupsi, serta tidak ada konflik Diatur dalam PermenPAN tetang penangkatan inpasing ke JF secara khusus
- https://pixabay.com/en/new-york-city-tribute-in-lights-sky-78181/