2. Sistem
Suatu kesatuan yang mengandung unsur-
unsur atau elemen-elemen atau bagian-
bagian yang terikat dalam satu kesatuan
dan saling bergantung
Almond & powell, 1966:19
3. Politik
Politik:
Proses pembuatan kebijakan
pemerintah (publik policy)
Austin Ranney
Proses interaksi antara pemerintah
dengan masyarakat untuk menentukan
kebaikan bersama bagi masyarakat
yang tinggal dalam satu wilayah
tertentu
Ramlan Surbakti
4. Sistem Politik
Mekanisme seperangkat fungsi atau
peranan dalam struktur politik dalam
hubungan satu sama lain yang
menunjukkan suatu proses yang langgeng
Rusandi Sumintapura
5. BAGAN SISTEM POLITIK
TUNTUTAN
DUKUNGAN
SIKAP APATIS
SERANGKAIAN
TINDAKAN
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN
OLEH LEMBAGA
POLITIK
SESUAI FUNGSI
MASING-MASING
YANG MEMBENTUK
STRUKTUR POLITIK
PEMENUHAN
ATAU
PENOLAKAN
ASPIRASI
PROSES
INPUT OUTPUT
FEEDBACK
6. TUNTUTAN
Keinginan warga masyarakat yang
pemenuhannya harus
diperjuangkan melalui cara-cara
dan menggunakan sarana politik.
Contoh :
tuntutan kenaikan gaji PNS
pembatalan kenaikan harga BBM
7. Dukungan
Setiap perbuatan, sikap, dan pemikiran
warga masyarakat yang mendorong
pencapaian tujuan, kepentingan dan
tindakan pemerintah
Contoh:
Memberikan suara dalam pemilu
Mematuhi aturan hukum yang berlaku
Memepertahan keputusan pejabat
yang berwenang
Kesetiaan kepada negara
8. Sikap apatis
Sikap tidak peduli warga negara terhadap
kehidupan politik yang mengindikasikan
adanya persolan yang harus dipecahkan
9. Struktur Politik
Keseluruhan bagian atau
komponen yang berupa lembaga-
lembaga dalam suatu sistem politik
yang menjalankan fungsi atau
tugas tertentu
Terdiri dari :
Suprastruktur Politik dan
Infrastruktur Politik
10. Fungsi Politik
1. Merumuskan Kepent ingan
2. Pemaduan Kepent ingan
3. Pembuat an kebij akan Umum
4. Penerapan Kebij akan
5. Pengawasan Pelaksanaan Kebij akan
6. Komunikasi Polit ik
7. Sosialisasi Polit ik
8. Rekrut men Polit ik
11. Fungsi merumuskan kepentingan
Fungsi menyusun dan mengungkapkanFungsi menyusun dan mengungkapkan
tuntutan politik dalam satu negaratuntutan politik dalam satu negara
Fungsi ini terutama dijalankan oleh LSMFungsi ini terutama dijalankan oleh LSM
((Lembaga Swadaya Masyarakat) atauLembaga Swadaya Masyarakat) atau
Kelompok Kepentingan (Kelompok Kepentingan (Interest Group)Interest Group)
12. Fungsi Pemaduan Kepentingan
Fungsi menyatupadukan tuntutan-
tuntutan politik dari berbagai pihak
dalam suatu negara dan
mewujudnyatakan ke dalam berbagai
alternatif kebijakan
Pihak yang paling bertanggungjawab
adalan Partai Politik
13. Fungsi Pembuat an Kebij akan
Umum
Fungsi unt uk memeprt imbangkan berbagai
alt ernat if kebij akan yang diusulkan oleh
part ai-part ai polit ik dan pihak lain, unt uk
dipilh salah sat u di ant aranya sebagai
sat u kebij akan pemerint ah
Pelaku f ungsi ini adalah lembaga
legeslat is dan eksekut if
14. Fungsi Penerapan kebijakan
Fungsi melaksanakan kebijakan yangFungsi melaksanakan kebijakan yang
telah ditetapkan oleh pihak yangtelah ditetapkan oleh pihak yang
berwenangberwenang
Pelaksana kebijakan ini adalahPelaksana kebijakan ini adalah aparataparat
birokrasi pemerintah atau PNSbirokrasi pemerintah atau PNS
15. Fungsi pengawasan pelaksanaan
kebijakan
Fungsi menyelaraskan perilaku masyarakat
dan pejabat publik yang menentang atau
menyeleweng dari kebijakan pemerintah,
dengan norma-norma yang berlaku
Fungsi ini dilakukan oleh lembaga
peradilan
16. Fungsi komunikasi politik
Proses penyampaian informasiProses penyampaian informasi
mengenai politik dari masyarakatmengenai politik dari masyarakat
kepada pemerintah dan juga darikepada pemerintah dan juga dari
pemerintah kepada masyarakatpemerintah kepada masyarakat
Oleh semua lembaga politikOleh semua lembaga politik
18. Rekrutmen Politik
Proses menyeleksi orang-orang yang akan
dipilih atau diangkat sebagai pejabat
negara atau partai politik
Oleh semua lembaga politik
20. SuprastruktuR PolitiK
Suprastruktur politik menjalankan fungsi
output yaitu:
Fungsi pengambilan keputusan (decision
atau rule making), yang dijalankan oleh
lembaga legeslatif dan atau eksekutif.
Fungsi pelaksanaan keputusan (rule
aplication), dijalankan oleh aparat birokrasi
dan eksekutif.
Fungsi pengawasan keputusan( rule
adjudication) yang dijalankan oleh badan-
badan kehakiman (yudikaif)
21. InfrastruktuR PolitiK
Struktur Politik dalam suasana
masyarakat
Contoh:
PARTAI POLITIK
KELOMPOK KEPENTINGAN
KELOMPOK PENEKAN
MEDIA MASSA
TOKOH POLITIK
22. InfrastruktuR PolitiK
InfraStruktur Politik menjalankan
fungsi input yaitu;
Fungsi perumusan dan pegajuan
kepentingan (interst articulation),
dijalankan oleh klp kepentingan, klp
penekan, LSM/NGo/Ornop, dan
Pers.
Fungsi pemaduan dan pengajuan
kepentingan(interest agregation),
oleh parpol dan tokoh politik.
23. Partai PolitikPartai Politik
Sekelompok orang yang terorganisir yangSekelompok orang yang terorganisir yang
berusaha untuk mengendalikanberusaha untuk mengendalikan
pemerintahan supaya dapat melaksanakanpemerintahan supaya dapat melaksanakan
program-programnya dan menempatkanprogram-programnya dan menempatkan
anggota-anggotanya dalam jabatananggota-anggotanya dalam jabatan
pemerintah.pemerintah.
24. Perkembangan Partai Politik di IndonesiaPerkembangan Partai Politik di Indonesia
11 19551955 3434
22 19711971 1010
33 19771977 33
44 19821982 33
55 19871987 33
66 19921992 33
77 19971997 33
88 19991999 4848
99 20042004 2424
NONO TAHUN PEMILUTAHUN PEMILU JML PARTAIJML PARTAI
27. Tokoh PolitikTokoh Politik
Transformasi dari peranan non politis
kepada situasi di mana mereka menjadi
cukup berbobot memainkan peran politik
Pengangkatan dan penugasan untk
menjalankan tugas-tugas politik
28. KELOMPOK PENEKAN
1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
2. Organisasi Sosial Keagamaan2. Organisasi Sosial Keagamaan
3. Organisasi Kepemudaan3. Organisasi Kepemudaan
4. Organisasi Lingkungan Hidup4. Organisasi Lingkungan Hidup
5. Organisasi Pembela Hukum dan HAM5. Organisasi Pembela Hukum dan HAM
6. Yayasan atau Badan Hukum lainnya6. Yayasan atau Badan Hukum lainnya
37. Kelompok Anomik
Terbentuk dari unsur-unsur dalam
masyarakat secara spontan dan seketika.
Kelompok ini sering tumpang tindih dengan
bentuk partisipasi politiklain : demonstrasi,
kerusuhan, kekerasan politk dll.
38. Kelompok Non Asosiasional
Biasanya tidak terorganisir secara rapi dan
bersifat kadang kala.
Misal: kel. Keluarga, keturunan,
etnik,regional, status dll
39. Kelompok Institusional
Bersifat resmi dan memiliki fungsi-fungsi
politik lain di samping artikulasi politik
Koorporasi bisnis, badan legeslatif, militer,
birokrasi.
40. Kelompok Asosiasional
Menyatakan kepentingan dari kelomok
khusus, memakai tenaga profesional yang
bekerja penuh, dan memiliki prosedur
teratur untuk memutuskan tuntutan
41. Partisipasi Politik
Merupakan kegiatan mengambil bagian
atau peran serta dalam proses-proses
politik dalam suatu sistem politik
42. Bentuk-bentuk partisipasi politik
NONO KONVENSIONALKONVENSIONAL NON KONVENSIONALNON KONVENSIONAL
11 Pemberian suaraPemberian suara Pengajuan petisiPengajuan petisi
22 Diskusi PolitikDiskusi Politik BerdemonstrasiBerdemonstrasi
33 Kegiatan kampannyeKegiatan kampannye KonfrontasiKonfrontasi
44 Bergabung dalamBergabung dalam
kelompok kepentingankelompok kepentingan
MogokMogok
55 Komunikasi individuKomunikasi individu
dengan pejabat politikdengan pejabat politik
Tindak kekerasan politikTindak kekerasan politik
terhadap harta bendaterhadap harta benda
66 Tindak kekerasan politikTindak kekerasan politik
terhadap manusiaterhadap manusia
54. Tingkatan Partisipasi Politik
Petugas kampanye, aktif dlm parpol,
Aktif dalam proyek sosial
Pejabat umum, pejabat parpol
Menyimpang
Pembunuh politik, teroris, pembajak
Menghadiri rapat umum, anggota kelp kepentingan, memberikan suara,
Diskusi politik, perhatian pada perkembangan politik
Orang yang Apolitis
Pengamat
Partisipan
Aktifivis
55. Faktor-Faktor Pendukung Partisipasi PolitikFaktor-Faktor Pendukung Partisipasi Politik
1. Pendidikan Politik1. Pendidikan Politik (usaha(usaha
meningkatkan kesadaran berbangsameningkatkan kesadaran berbangsa
dan bernegara)dan bernegara)
2. Budaya Politik2. Budaya Politik (sikap dan keyakinan(sikap dan keyakinan
sbg perwujudan nilai politik)sbg perwujudan nilai politik)
3. Kesadaran Politik3. Kesadaran Politik (keinsyafan wn(keinsyafan wn
akan pentingnya urusan kenegaraan)akan pentingnya urusan kenegaraan)
4. Sosialisasi Politik4. Sosialisasi Politik (proses dg jalan(proses dg jalan
mana orang belajar tentang politik)mana orang belajar tentang politik)
56. Hal-hal yg meneyebabkan timbulnyaHal-hal yg meneyebabkan timbulnya
Partisipasi PolitikPartisipasi Politik
ModernisasiModernisasi
Perubahan struktur kelas sosialPerubahan struktur kelas sosial
Pengaruh kaum intelektual danPengaruh kaum intelektual dan
komunikasi massa modernkomunikasi massa modern
Konflik di antara kel. Pemimpin politikKonflik di antara kel. Pemimpin politik
57. Pendekatan dalam Sistem Politik
hal/ 158
Pendekatan Sejarah
Pendekatan Sosiologis
Pendekatan Kultural/Budaya
Pendekatan Psycho-Social
Pendekatan Filsafat
Pendekatan Idiologi
Pendekatan Konstitusi dan Hukum
58. MACAM-MACAM SISTEM POLITIKMACAM-MACAM SISTEM POLITIK
1. DEMOKRASI1. DEMOKRASI
Demokrasi adl bentuk pemerintahan yangDemokrasi adl bentuk pemerintahan yang
diorganisasikan berdasarkan prinsip-diorganisasikan berdasarkan prinsip-
prinsip kedaulatan rakyat, persamaanprinsip kedaulatan rakyat, persamaan
politik, konsultasi kepada rakyat, danpolitik, konsultasi kepada rakyat, dan
pemerintahan mayoritaspemerintahan mayoritas
(Austin Ranney(Austin Ranney ))
59. 44 Prinsip dalam pemerintahan demokrasiPrinsip dalam pemerintahan demokrasi
1. Kedaulatan rakyat:1. Kedaulatan rakyat:
Kekuasaan untuk membuat keputusan pemerintahan yangKekuasaan untuk membuat keputusan pemerintahan yang
pokok berada di tangan seluruh warga masyarakat; bukanpokok berada di tangan seluruh warga masyarakat; bukan
di tangan orang-orang tertentu atau kelas yang berkuasa.di tangan orang-orang tertentu atau kelas yang berkuasa.
2. Persamaan Politik (political equality)2. Persamaan Politik (political equality)
– Setiap warga masyarakat mempunyaiSetiap warga masyarakat mempunyai kesempatan yang samakesempatan yang sama
untuk partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politikuntuk partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik
negara.negara.
3. Konsultasi Kepada Rakyat3. Konsultasi Kepada Rakyat
– Keputusan mengenai kebijakan untuk rakyat harus dibuat olehKeputusan mengenai kebijakan untuk rakyat harus dibuat oleh
rakyat sendiri, bukan oleh penguasa tanpa pertanggungjawabanrakyat sendiri, bukan oleh penguasa tanpa pertanggungjawaban
kepada rakyat.kepada rakyat.
4. Pemerintahan Mayoritas (majority rule dan minority right)4. Pemerintahan Mayoritas (majority rule dan minority right)
– Keputusan pemerintahan tidak boleh bertentangan denganKeputusan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan
kehendak mayoritas rakyatkehendak mayoritas rakyat
60. Ciri-ciri Sistem Politik Demokrasi
Menurut Bingham Powel, Jr
Legitimasi pemerintahan didasarkan pada klaim
bahwa pemerintah tsb mewakili keinginan rakyat
Pengaturan yang mengorganisasikan
perundingan untuk memperoleh legitimasi
dilaksanakan melalui pemilu yang kompetetif
Sebgian besar orang dewasa dapat ikut dalam
proses pemilihan baik aktif maupun pasif
Warga memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa
Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak
dasar spt: kebebasan berbicara,berkumpul,
berorganisasi, dan kebebasan pers.
61. Prinsip-prinsip Sistem Politik
A. Sistem Politik Demokrasi Yaitu :
1. Adanya pembagian kekuasaan
2. Pemerintahan konstitusional atau berdasarkan hukum
3. Pemerintahan mayoritas
4. Pemilu bebas atau demokratis
5. Parpol lebih dari satu
6. Managemen pemerintahan terbuka
7. Pers bebas
8. Perlindungan terhadap HAM dan adanya jaminan Hak minoritas
9. Peradilan bebas tidak memihak
10. Penempatan pejabat pemerintahan dengan Merit sistem
11. Kebiaksanaan pemerintah dibuat badan perwakilan politik tanpa
paksaan
12. Konstitusi atau UUD yang demokratis.
13. Penyelesain masalah secara damai melalui musyawarah atau
perundingan
62. B. Sistem Politik Keditatoran Yaitu :
1. Pemusatan kekuasaan pada satu atau sekelompok orang.
2. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional
3. Negara berdasarkan kekuasaan
4. Pembentukan pemerintahan tidak berdasar musyawarah, tetapi
melalui dekrit (Poil sistem)
5. Pemilu tidak demokratis. pemilu dijalankan hanya untuk memperkuat
keabsahan penguasa atau pemerintah negara
6. Sistem satu partai politik atau ada beberapa parpol tapi hanya ada
satu porpol yang memonopoli kekuasaan
7. Manegemen pemerintahan tertutup
8. Tidak ada perlindungan HAM , hak monoritas ditindas
9. Pers tidak bebas dan sangat dibatasi
10. Badan peradilan tidak bebas dan bisa diintervensi oleh penguasa
11. Pemempatan pejabat pemerintahan dengan poil sistem serta tidak
ada kontrol terhadap administrasi dan birokrasi
12. Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin. Konstitusi atau
UUD hanya sebagai lambang saja
13. Penyelesaan masalah dengan kekerasan dan paksaan
63. Untuk melindungi kel. minoritas
Memberi perwakilan proporsional bagi
kel.minoritas di lembaga pewakilan rakyat.
Memberi hak veto, yaitu hak untuk menolak
kebijakan yang dinilai merugikan
ataumengancam eksisitensi minoritas.
Memberi otonomi khusus kepada minoritas
ttg hal-hal yg menjadi urusan kel. minoritas
itu sendiri
64. Kel. Minoritas Permanen
Minoritas yg terbentuk atas dasar ras,
agama, bahasa, etnis.
David Betham dan Kvin Boyle
65. 2. KEDIKTATORAN /TOTALITER
Carl J friederich dan Zbiegniew Brzezinki
Bentuk pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi utk
memerintah dipegang dan dijalankan oleh satu orang
atau sekelompok kecil elite
Ciri-ciri :
Negara mempunyai sebuah ideologi resmi yang
mencakup segala aspek keberadaan manusia.
Negara hanya punya satu partai massa tunggal
Pemerintah mengawasi seluruh keg penduduk dan
menjalakan sistem teror yg luas melalui pengawasan
polisi rahasia dg teknologi modern
Monopoli media massa oleh pemerintah dan partai
berkuasa
Adanya kontrol yang kuat melalui kekuatan militer
66. I.Perbandingan sistem pilitik dalam demokrasi Liberal,
Komunis dan Pancasila sebagai berikut :
1. Demokrasi Liberal :
a. Merupakan ciri khas Barat
b. Berfalsafah Liberalisme
c. Menganut asas Individualis
d. Lebih menonjolkan HAM terutama dalam politik dan
Ekonomi
e. Mengutamakan kebebasan individu yang sangat luas
f. Mengenal oposisi dan perbedaan diakui sepenuhnya
g. Multi partai
h. Contoh: negara AS, Inggris, Prancis, Italia dll.
67. 2. Demokrasi Komunis :
a. Merupakan ciri khas negara komunis
b. Berfalsafah komunisme
c. Menganut asas negara sentris
d. Mengabaikan HAM
e. Tidak ada kebebasan individu
f. Tidak ada oposisi, perbedaan pendapat tidak dibenarkan
g. Mono partai
h. Contoh : negara RRC, Kuba
3. Demokrasi Pancasila :
a. Merupakan ciri khas Indonesia
b. Berfalsafah Pancasila
c. Menganut asas kekeluargaan dan gotong royong
d. HAM diimbangi dengan kewajiban manusia
e. Memberikan jaminan kebebasan yang bertanggung jawab.
f. Tidak mengenal oposisi tapi mengenal perbedaan pendapat yang
disalurkan secara konstitusional
g. Multi partai
h. Contoh Negara Indonesia
68. Sistem Demokrasi Pancasila
Adalah paham demokrasi yang bersumber
pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa
Indonesia yang perwujudannya seperti
tercantum dalam pembukaan UUD 1945.
69. Aspek-aspek demokrasi Pancasila
Aspek Formal, aspek yang mempersoalkan proses
dan tatacara rakyat dlm menunjuk wakil-wakil dalam
badan prwakilan rakyat.
Aspek materiil, aspek yang mengemukakan
gambaran manusia dan mengakui harkat dan
martabatnya
Aspek normatif, aspek yang mengungkapkan
seperangkat norma atau kaidah yang menjadi
pembimbing dan kriteria dalam mencapai tujuan
negara
70. Penerapan prinsip Demokrasi Pancasila
hal. 156
1. Pemerintahan berdasarkan hukum
2. Perlindungan terhadap HAM
3. Pengambilan keputususan
berdasarkan musyawarah
4. Peradilan yang bebas dan merdeka
5. Partai politik dan organisasi sosial
6. Pelaksanaan pemilu
71. Prinsip-prinsip Sistem Politik
A. Sistem Politik Demokrasi Yaitu :
1. Adanya pembagian kekuasaan
2. Pemerintahan konstitusional atau berdasarkan hukum
3. Pemerintahan mayoritas
4. Pemilu bebas atau demokratis
5. Parpol lebih dari satu
6. Managemen pemerintahan terbuka
7. Pers bebas
8. Perlindungan terhadap HAM dan adanya jaminan Hak minoritas
9. Peradilan bebas tidak memihak
10. Penempatan pejabat pemerintahan dengan Merit sistem
11. Kebiaksanaan pemerintah dibuat badan perwakilan politik tanpa
paksaan
12. Konstitusi atau UUD yang demokratis.
13. Penyelesain masalah secara damai melalui musyawarah atau
perundingan
72. Peranserta dalam Sistem Plitik di Indonesia
Sikap Positif terhadap Pengembangan Politik di Indonsia
Melaksanakan hak pilih dan dipilih dalam
pemilu
Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
Menyukseskan pemilu yang jurdil
Musyawarah mufakat untuk kepentingan
bersama
Mendukung dalam usaha pembelaan negara
Menghormati kebebasan hidup beragama
73. Peranserta dalam Sistem Politik di Indonesia
Sikap Positif terhadap Pengembangan Politik di Indonsia
Melaksanakan hak pilih dan dipilih dalam
pemilu
Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
Menyukseskan pemilu yang jurdil
Musyawarah mufakat untuk kepentingan
bersama
