Makalah ini membahas tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Pada Orde Lama diterapkan demokrasi liberal dan terpimpin, sedangkan Orde Baru lebih bersifat otoriter meski tetap menggunakan istilah demokrasi. Era Reformasi mengembangkan demokrasi berdasarkan UUD 1945 dengan memperkuat lembaga negara dan pemisahan kekuasaan.

1. MAKALAH
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
(DEMOKRASI)
DISUSUN OLEH
MecyMargravina (06081181419021)
Dwi Rati Dhea Karima (06081281419064)
Ria Defti Nurharinda (06081181419066)
Anisa Padila (06081181419070)
MATA KULIAH : Pendidikan Kewarganegaraan
DOSEN PEMBIMBING : Drs. Alfiandra,M.Si
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2014/2015

2. PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Negara Kestuan Republik Indonesia merupakan negara yang terdiri dari belasan ribu
pulau,negara yang kaya akan sumber daya dan budaya,negara dengan penduduk terpadat ke-3
di dunia,negara yang makmur, aman dan tentram,negara yang merupakan tanah air kita yang
selalu kita cintai dan banggakan dimanapun kita berada,karena kita adalah putra putri
Indonesia.
Bangsa Indonesia dengan segala keanekaragamanya merupakn suatu ciri khas yang
tidak dimiliki oleh negara lain.Kita memiliki idologi dan dasar hukum yang sama,tujuan yang
sama dan jiwa yang sama,semuanya terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD
1945.Semua yang kita yakini dan kita laksanakan semata mata agar sesuai dengan kehidupan
berbangsa dan bernegara yang baik.
Dalam dasar negara juga tercantun kedaulatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,yang kita amalkan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara sebagai dewan perwakilan,perwakilan inilah yang merupakan
jembatan penghubung antara penguasa dan asal dari kekuasaan itu sendiri yaitu rakyat.Dalam
pemerintahan Indoesia rakyat adalah aspek terpenting dalam kekusaan karena sistem
pemerintahan Indonesia yang berlaku saat ini merupakan Demokrasi.
Dengan dibuatnya makalah ini sebagai penilaian untuk UKD III sekaligus dapat
menuangkan pengetahuan tentang apa itu demokrasi dan bagaimana pelaksaanaan demokrasi
di Indonesia dengan mengkaji tentang Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak masa Orde
Lama,Orde Baru dan Orde Reformasi.
RUMUSAN MASALAH
Untuk menghidari adanya kesimpangsiuran dalam penyusunan makalah ini, maka penulis
membatasi masalah-masalah yang akan di bahas diantaranya:
1. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak Orde lama,Orde baru,dan reformasi
2. Demokrasi Liberal (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
3. Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959-1965)
4. Demokrasi Pancasila pada masa Orde baru (1966-1998)
5. Demokrasi Era Reformasi

3. PEMBAHASAN
A.Pengertian Demokrasi
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaaN
pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui
perwakilan (demokrasi perwakilan).
Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena Kuno pada
abad ke-5 SM. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan
kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan
rakyat. Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk
pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan
orang banyak (rakyat). Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburgnya mendefinisikan
demokrasi sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Hal ini berarti
kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak,
kesempatan, dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui
demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak.(Moh.Mahfud MD.2000:9)
Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu
negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengn kekuasaan negara
yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat.Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika
fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata
tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut
pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.
Secara umum terdapat dua bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi
perwakilan. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat
mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh
langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Sedangkan dalam demokrasi perwakilan,
seluruh rakyat memilih perwakilan melaui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat
dan mengambil keputusan bagi mereka.
B. Sejarah Demokrasi
Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad
ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang
berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah
sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan
dengan perkembangan sistem "demokrasi" dibanyak negara.
Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan
kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan
rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk
rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik.
Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator
perkembangan politik suatu negara.
Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam
suatu negara dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. kekuasaan absolut pemerintah seringkali
menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.
Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya
kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan

4. tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa
kebaikan untuk rakyat.
Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus
ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan
mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan
lembaga negara tersebut.
C. Jenis–Jenis Demokrasi
Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas :
1. Demokrasi Langsung
2. Demokrasi Tidak Langsung
Menurut dasar prinsip ideologi, demokrasi dibedakan atas :
1. Demokrasi Konstitusional (Demokrasi Liberal)
2. Demokrasi Rakyat (Demokrasi Proletar)
Menurut dasar yang menjadi titik perhatian atau prioritasnya, demokrasi dibedakan
atas :
1. Demokrasi Formal
2. Demokrasi Material
3. Demokrasi Campuran
Menurut dasar wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara, demokrasi
dibedakan atas :
1. Demokrasi Sistem Parlementer
2. Demokrasi Sistem Presidensial
D. Sistem Demokrasi di Indonesia
 Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama
Pada masa orde lama ada dua pelaksanaan
1. Masa demokrasi leberal
2. Masa demokrasi terpimpin
1. Masa demokrasi liberal
Demokrasi yang dipakai adalah demokrasi parlementer atau demokrasi liberal.
Demokrasi pada masa itu telah dinilai gagal dalam menjamin stabilitas politik. Ketegangan
politik demokrasi liberal atau parlementer disebabkan hal-hal sebagai berikut
1. Dominanya politik aliran maksudnya partai politik yang sangat mementingkan
kelompok atau alirannya sendiri dari pada mengutamakan kepentingan bangsa
2. Landasan sosial ekonomi rakyat yang masih rendah
3. Tidka mampunya para anggota konstituante bersidang dalam mennetukan dasar negara.
Presiden sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi 3 keputusan yaitu:
1) Menetapkan pembubaran konstituante
2) Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali sebagai konstitusi negara dan tidak berlakunya
UUDS 1950
3) Pembentukan MPRS dan DPRS
Dengan turunnya dekrit presiden berakhirlan masa demokrasi parlementer atau demokrasi
liberal(www.wikibooks.org)

5. Pada massa ini kekuatan demokrasi belum tampak karena demokrasi dan
pemerintahan masih berpusat pada bangsawan dan kaum terpelajar,sehingga rakyat
kebanyakan tidak mengerti apa itu demokrasi,mengingat usia kemerdekaan Indonesia yang
masih muda saat itu dan keadaan sosial politik yang belum stabil setelah penggantian
konstitusi,maka tak ayal banyak rakyat Indonesia yang terutama berada di bawah garis
kemiskinan lebih memikirkan kelangsungan hidupnya daaripada harus memikirkan tentang
demokrasi dan pemerintahan.
 Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru
Pemerintahan Orde Lama berakhir setelah keluar Surat Perintah Sebelas Maret 1966
yang dikuatkan dengan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966. Sebagai pengganti masa Orde
Lama, maka muncul pemerintahan Orde Baru dengan dukungan kekuatan TNI-AD sebagai
kekuatan utama.
Pelaksanaan demokrasi masa Orde Baru ditandai perbedaan, yaitu dilaksanakan
pemilihan umum dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia lebih dari lima kali untuk
memilih anggota DPRD tingkat I, DPRD tingkat II, dan DPRD. Pemilihan tersebut
kemudian membentuk MPR yang bertugas menetapkan GBHN dan memilih Presiden dan
Wakil Presiden.(Kacung maridjan,2010:64)
Dari hasil pemilu 1971 sampai pemilu 1997, pucuk pemerintahan tidak pernah
mengalami pergantian, hanya pejabat setingkat menteri yang silih berganti.Pucuk kekuasaan
tidak pernah digantikan orang lain,Soeharto menjabat 32 tahun karena pada massa itu belum
dikenal adanya pembatasan kekuasaan presiden tentang periode jabatan.
Namun terjadi kemajuan pesat di bidang pembangun secara fisik dengan bantuan dari
negara asing yang memberikan pinjaman lunak. Oleh karena besarnya pinjaman yang
menjadi beban pemerintah, bersamaan dengan krisis ekonomi maka pemerintahan menjadi
goyah.Kita melepaskan PT.Freeport dengan sisitem pembagian saham,dan lebih parahnya
lagi mayoritas atau hampir bisa dikatakan seluruh keuntungan PT.Frepoort mengalir ke
devisa Amerika sebagai negara kreditur kita. Selain itu, dalam pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan negara pada rezim orde baru kurang kosekuen dalam pelaksanaan Pancasila
dan UUD 1945. Tanggal 21 Mei 1998 presiden resmi mengundurkan diri.
Kekuasaan Orde Baru sampai tahun 1998 dalam ketatanegaraan Indonesia tidak
mengamalkan nilai-nilai demokrasi. Praktik kenegaraan Orde Baru dijangkiti korupsi, kolusi,
dan nepotisme.
Dengan demikian dapaat dikatakan bahwa demokrasi pada masa orde baru hanya
sekedar formalitas belaka,toh pada ahirnya rezim yang berkuasa akan tetap menekan kita
untuk memilihnya kembali menjadi penguasa di negeri ini,
 Demokrasi di Indonesia Era Reformasi
Gerakan reformasi membawa perubahan-perubahan dalam bidang politik dan usaha
penegakkan kedaulatan rakyat, serta meningkatkan peran serta masyarakat dan mengurangi
dominasi pemerintah dalam kehidupan politik.Dengan pengangkatan BJ Habibie sebagai
presiden baru berubah juga pola otoriter penguasa yang selama 32 tahun kita rasakan ketika
massa pemerintahan Soeharto.(Soehino,2010:108)
Pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan
mendasarkan pada UUD 1945 yang telah diamandemen oleh MPR. Dengan penyempurnaan
pelaksanaannya, meningkatkan peran lembaga-lembaga negara dengan menegakkan fungsi,
wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan, (check and

6. balance system ) yang jelas antar lembaga-lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif dan
yang lebih jelas tidak ada kekuasaan berlebih pada salah satu lembaga, seperti berikut :
1. Presiden dan wakil Presiden dipilih dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih
kembali satu kali jabatan yang sama.
2. DPA dihapuskan
3. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu.
Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan hasil pemilu. Nuansa demokrasi sangat
terasa dalam era reformasi ini, terutama dalam hal penegakkan HAM dan usaha recovery
ekonomi dan kemandirian bangsa.
Demokrasi Liberal Periode 17 Agustus 1950 – 5Juli 1959 di Indonesia
Sistem politik pada periode ini, Indonesia menggunakan UUDS RI 1950, yang merupakan
perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan
antara pemerintah RIS dengan pemerintah RI (Yogyakarta) pada tanggal 19 Mei 1950.
1) Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan
Pasal 1 UUDS RI 1950 menyatakan:
a) RI yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk
kesatuan,
b) kedaulatan RI adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama DPR.
Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 tersebut, negara Indonesia berbentuk kesatuan,
artinya di dalam negara Indonesia tidak ada negara-negara bagian dan hanya mengenal
satu pemerintah yakni pemerintah pusat. Kepada daerah diberikan otonomi seluas-luasnya
oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian,
negara RI adalah negara kesatuan yang menggunakan sistem desentralisasi. Dalam pasal
itu pula ditegaskan bentuk pemerintahan republik.
2) Sistem Pemerintahan
Alat-alat perlengkapan negara yakni presiden, menteri-menteri, DPR, MA, dan Dewan
Pengawas Keuangan. Sistem pemerintahan yang dianut oleh UUDS 1950 adalah parlementer
dengan menggunakan Kabinet Parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri.
Para menteri bertanggung jawab kepada DPR (parlemen). Presiden tidak dapat diganggu
gugat artinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan
pemerintahan.
Pada saat mulai berlakunya UUDS 1950 badan legislatif yang ada adalah DPR sementara
yang terdiri dari gabungan DPR RIS ditambah dengan anggota dan ketua BPKNIP ditambah
dengan anggota atas penunjukan presiden.
Pemilu yang pertama kali di Indonesia diselenggarakan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1953.
Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota
DPR. Dalam melaksanakan tugasnya, DPR mempunyai hak bertanya, hak interpelasi, hak
angket, hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget. Hak interpelasi adalah hak untuk
meminta keterangan kepada pemerintah.
3) Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Pada akhirnya aspirasi politik di dalam Keanggotaan Badan Konstituante yang dipilih dalam
pemilu 1955 terbagi dalam dua kelompok, yakni golongan nasionalis dan golongan agama.
Karena perbedaan di antara mereka tidak dapat diatasi, Presiden Soekarno mengajukan usul
dalam sidang Konstituante untuk kembali ke UUD 1945. Sesudah ada pembicaraan, kedua
belah pihak dapat menerima.
Akan tetapi golongan agama ingin menerima UUD 1945 dengan amandemen, yaitu bahwa
rumusan Piagam Jakarta dicantumkan di dalamnya, sedangkan golongan nasionalis
menerimanya tanpa amandemen. Setelah diadakan pemungutan suara, hasilnya tidak seperti
yang ditentukan dalam UUDS 1950, bahkan Badan Konstituante tidak melanjutkan sidang-

7. sidangnya. Untuk menyelamatkan negara, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden
5 Juli 1959. Dekrit itu berisi antara lain:
a) Pembubaran Konstituante
b) Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
c) Pembentukan MPR Sementara dan DPA Sementara.
Dengan adanya dekrit inilah yang kemudian menjadi sumber hukum dan penyelenggaraan
pemerintahan.
Masa Demokrasi Terpimpin 1959 – 1965
Pada masa ini, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah Dekrit yang dinamakan Dekrit
Presiden 5 Juli 1959. Dikeluarkannya dekrit tersebut disebabkan karena ketidakmampuan
konstituante untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru bagi Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Namun demikian di dalam praktik ketatanegaraannya dalam sistem Demokrasi Terpimpin ini
tidak dilaksanakan secara konsekuen, bahkan justru sebaliknya, karena di dalam praktiknya
sangat jauh dan menyimpang dari arti yang sebenarnya, realisasinya justru yang memimpin
demokrasi ini bukan Pancasila tetapi dipimpin oleh Presiden Soekarno. Akibatnya demokrasi
yang dijalankan tidak lagi berdasarkan keinginan luhur bangsa Indonesia dengan
menggunakan Pancasila sebagai pedomannya, akan tetapi didasarkan kepada keinginan-
keinginan atau ambisi-ambisi politik Presiden Soekarno.
Sebelum mempelajari kegiatan belajar berikutnya peserta didik diharapkan mempelajari
demokrasi terpimpin.
1. Kondisi Politik Masa Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin adalah suatu paham yang tidak didasarkan atas paham liberalisme,
sosialisme, nasionalisme, fasisme dan komunis, akan tetapi suatu paham demokrasi yang
didasarkan kepada keinginan-keinginan luhur bangsa Indonesia seperti tercantum dalam
Pembukaan UUD 45 yang menuju pada suatu tujuan mencapai masyarakat adil dan makmur
yang penuh dengan kebahagiaan material dan spiritual sesuai dengan cita-cita proklamasi 17
Agusturs 1945.
Dengan dikeluarkannya “Dekrit Presiden”, Kabinet Karya dibubarkan dan diganti dengan
Kabinet Kerja yang langsung dipimpin oleh Presiden Soekarno. Presiden sekaligus bertindak
sebagai perdana menteri, sedang Ir. Djuanda diangkat sebagai menteri pertama. Program
pokok kabinet meliputi penyelesaian masalah keamanan dalam negeri, pembebasan Irian
Barat dan masalah sandang pangan. Pada periode ini Presiden Soekarno hampir memegang
seluruh kekuasaan. Presiden menciptakan sistem politik yang dinamakan Demokrasi
Terpimpin. Presiden kemudian mengeluarkan Penetapan No. 7 Tahun 1959 untuk mengatur
kehidupan partai politik di Indonesia, yang antara lain menyebut bahwa hanya partai-partai
yang dapat menerima Pancasila yang akan diberi hak hidup.
2. Kondisi Ekonomi Pada Masa Terpimpin
Dekrit Presiden yang dikeluarkan 5 Juli 1959 juga membawa perubahan dalam bidang
ekonomi. Presiden kemudian mengeluarkan Deklarasi Ekonomi (Dekon) yang antara lain
menyebutkan bahwa penyelenggaraan ekonomi harus dikendalikan sepenuhnya oleh
pemerintah. Kebijaksanaan pemerintah dalam ekonomi terutama nampak dalam
kebijaksanaan moneternya.
Untuk membendung inflasi Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1959 yang mulai berlaku 25 Agustus 1959. Peraturan itu dimaksudkan untuk

8. mengurangi banyaknya uang yang beredar. Untuk itu nilai uang kertas pecahan Rp 500,00
dan Rp 1.000,00 diturunkan nilainya masing-masing menjadi Rp 50,00 dan Rp 100,00. Di
samping itu juga dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1959 tentang pembekuan sebagian dari simpanan pada bank-bank. Hal ini
dimaksudkan untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar, terutama dalam tahun 1957
dan 1958.
Sementara perdagangan ekspor-impor dan perdagangan dalam negeri juga mengalami
kemerosotan sehingga penghasilan negara juga merosot. Dengan demikian defisit anggaran
belanja menjadi meningkat, dan hanya sebagian kecil saja yang dapat ditutup dengan
pinjaman-pinjaman dari luar negeri.
Pancasila di Era Orde Baru
Era Orde Baru dalam sejarah republik ini merupakan masa pemerintahan yang terlama, dan
bisa juga dikatakan sebagai masa pemerintahan yang paling stabil. Stabil dalam artian tidak
banyak gejolak yang mengemuka, layaknya keadaan dewasa ini. Stabilitas yang entah semu
atau memang riil tersebut, diiringi juga dengan maraknya pembangunan di segala bidang. Era
pembangunan, era penuh kestabilan, yang saat ini menimbulkan romantisme dari banyak
kalangan di negara ini, ditandai dengan semakin gencarnya campaign “piye kabare” di
seantero pelosok nusantara. Menariknya, dua hal yang menjadi warna Indonesia di era Orde
Baru, yakni stabilitas dan pembangunan, serta merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila.
Pancasila menjadi alat bagi pemerintah (baca: Soeharto) untuk semakin menancapkan
kekuasaan di Indonesia. Pancasila begitu diagung-agungkan; Pancasila begitu gencar
ditanamkan nilai dan hakikatnya kepada rakyat; dan rakyat tidak memandang hal tersebut
sebagai sesuatu yang mengganjal, kala itu tentunya.
Gencarnya penanaman nilai-nilai Pancasila di era Orde Baru salah satunya dilatarbelakangi
hal bahwa rakyat Indonesia harus sadar jika dasar negara Indonesia adalah Pancasila itu
sendiri. “Masyarakat pada masa itu memaknai pancasila sebagai hal yang patut dan penting
untuk ditanamkan”, ujar Hendro Muhaimin, peneliti di Pusat Studi Pancasila UGM. Selain itu
menurutnya pada era Orde Baru semua orang menerima Pancasila dalam kehidupannya,
karena Pancasila sendiri adalah produk dari kepribadian dalam negeri sendiri, dan yang
menjadi keprihatinan khalayak pada masa itu adalah Pemerintahnya, bukan Pancasilanya.
Hendro Muhaimin juga menambahkan bahwa Pemerintah di era Orde Baru sendiri terkesan
“menunggangi” Pancasila, karena dianggap menggunakan dasar negara sebagai alat politik
untuk memperoleh kekuasaan. “Pada dasarnya, yang salah bukanlah Pancasila, karena
Pancasila dibuat dari penggalian kepribadian bangsa ini, dari cerminan bangsa Indonesia,
maka para pemegang kekuasaan pada rezim itu, yang menggunakan Pancasila secara politis,
adalah pihak yang seharusnya bertanggungjawab akan gejolak-gejolak yang terjadi”, ujarnya.
Namun disamping hal-hal tersebut, penanaman nilai-nilai Pancasila di era Orde Baru juga
dibarengi dengan praktik dalam kehidupan sosial rakyat Indonesia. Kepedulian antarwarga
sangat kental, toleransi di kalangan masyarakat cukup baik, dan budaya gotong-royong kala
itu sangat dijunjung tinggi.
Selain itu, contoh dari gencarnya penanaman nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari
penggunaan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi, yang menyatakan
bahwa semua organisasi, apapun bentuknya, baik itu organisasi masyarakat, komunitas,
perkumpulan, dan sebagainya haruslah mengunakan Pancasila sebagai asas utamanya.
Apabila ada asas-asas organisasi lain yang ingin ditambahkan sebagai asasnya, tidak boleh
bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu, muncul juga anggapan bahwa Pancasila
dianggap sebagai “pembius” bangsa, karena telah “melumpuhkan” kebebasan untuk
berorganisasi.

9. Demokrasi Pancasila pada Era Reformasi
Demokrasi pancasila pada era reformasi adalah salah satu reaksi terhadap pemerintahan orde
baru yang dianggap telah menyimpang dari tujuan dan cita-cita demokrasi pancasila. Era
reformasi berlangsung dari 1998 sampai dengan saat ini atau sering disebut orde
transisi demokrasi pancasila.Sebagai warga negara kita pasti berharap bangsa Indonesia bisa
belajar dari pengalaman sejarah agar pelaksanaan demokrasi pancasila di era reformasi ini
lebih baik dari era sebelumnya.
Ada beberapa hal yang akan menjamin sukses atau tidaknya demokrasi pancasila di era
reformasi ini. Antara lain adalah sebagai berikut:
1. Komposisi elite politik yang ada di mana tidak ada sistem monopartai dan tidak adanya
diktator komunitas. Semuanya memiliki porsi yang sama untuk mewakili rakyat semata.
2. Desain institusi politik di mana institusi politik disusun sedemikian rupa sehingga wakil-
wakil rakyat yang dipilih benar-benar mewakili rakyat Indonesia bukan mewakili partai,
sehingga lebih mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang
dibuatnya. Institusi yang ada juga selalu mendukung perwujudan masyarakat Indonesia
yang sejahtera.
3. Budaya politik yang selalu mendahulukan kepentingan masyarakat bukan partai. Dengan
begitu, maka demokrasi pancasila benar-benar mampu mewujudkan masyarakat yang
sejahtera dalah segala bidang.
4. Peranan masyarakat yang aktif dalam memberikan aspirasi dalam pemilihan wakil-wakil
rakyat serta melaksanakan hak dan kewajibannya secara selaras.
Adapun ciri-ciri khusus yang membedakan demokrasi pancasila di era orde baru dan era
reformasi ini adalah kandungan yang terdapat dalam demokrasi pancasila di era reformasi itu
sendiri, yaitu:
a. Aspek formal, yakni menunjukkan segi proses dan cara rakyat berpartisipasi dalam
penyelenggaraan negara, yang kesemuanya sudah diatur oleh undang-undang maupun
peraturan-peraturan pelaksanaan yang lainnya.
b. Aspek kaidah atau normatif, yang berarti bahwa Demokrasi Pancasila di era reformasi
mengandung seperangkat kaidah yang menjadi pembimbing dan aturandalam bertingkah
laku yang mengikat negara dan warga negara dalam bertindak dan melaksanakan hak dan
kewajiban serta wewenangnya.
c. Aspek materil, yaitu adanya gambaran manusia yang menegaskan pengakuan atas harkat
dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan dan memanusiakan warga negara dalam
masyarakat negara kesatuan republik Indonesia dan masyarakat bangsa-bangsa di dunia.
d. Aspek organisasi yang menggambarkan adanya perwujudan demokrasi pancasila dalam
bentuk organisasi pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
e. Aspek semangat atau kejiwaan di mana demokrasi pancasila memerlukan warga negara
Indonesia yang berkepribadian peka terhadap apa yang menjadi hak dan kewajibannya,
berbudi pekerti luhur, dan tekun serta memiliki jiwa pengabdian.
f. Aspek tujuan, yaitu menunjukkan adanya keinginan atau tujuan untuk mewujudkan
masyarakat Indonesia yang sejahtera dalam negara hukum, negara kesejahteraan, negara
bangsa, dan negara yang memiliki kebudayaan.
Berikut ini merupakan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam Waktu 50 Tahun:
a. Periode 1945-1949 dengan Undang-Undang 1945 seharusnya berlaku demokrasi
Pancasila, namun dalam penerapan berlaku demokrasi Liberal.
b. Periode 1949-1950 dengan konstitusi RIS berlaku demokrasi liberal.
c. Periode 1950- 1959 UUDS 1950 berlaku demokrasi Liberal dengan multi-Partai.

10. d. Periode 1959-1965 dengan UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila namun
yang diterapkan demokrasi terpimpin (cenderung otoriter)
e. Periode 1966-1998 dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung otoriter)
f. Periode 1998- sekarang UUD 1945, berlaku Demokrasi Pancasila (cenderung ada
perubahan menuju demokratisasi).

11. PENUTUP
KESIMPULAN
Ø Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya
berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan
(demokrasi perwakilan).
Ø Pada masa orde lama ada dua pelaksanaanyaituMasa demokrasi leberal dan Masa
demokrasi terpimpin. Pada demokrasi liberal kekuatan demokrasi belum tampak karena
demokrasi dan pemerintahan masih berpusat pada bangsawan dan kaum terpelajar,sehingga
rakyat kebanyakan tidak mengerti apa itu demokrasi. Sedangkan pada demokrasi terpimpin
demokrasi hanyalah sebuah kendaraan. Layaknya mobil, demokrasi merupakan sarana
mereka untuk maju sebagai pemimpin politik. Sarana untuk mengeksploitasi simpati rakyat
untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya
Ø Demokrasi pada masa orde baru hanya sekedar formalitas belaka,karena meskipun kita
memperjuangkan apapun yang kita anggap sebagai salah satu perwujudan dari demokrasi
pada ahirnya rezim yang berkuasa akan tetap menekan kita untuk memilihnya kembali
menjadi penguasa di negeri ini.
Ø Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan hasil pemilu. Nuansa demokrasi sangat
terasa dalam era reformasi ini, terutama dalam hal penegakkan HAM dan usaha recovery
ekonomi dan kemandirian bangsa.

12. DAFTAR PUSTAKA
Mahfud,Moh MD.2000.Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia.Jakarta:Rineka Cipta
http://makalah-teknik.blogspot.com/2014/02/makalah-demokrasi-indonesia.html
http://reysideq.blogspot.com/2014/08/makalah-pkn-tentang-demokrasi-
di.html#!/2014/08/makalah-pkn-tentang-demokrasi-di.html