Makalah ini membahas tentang ekonomi Islam, mulai dari pengertian, rancang bangun, sumber hukum, prinsip dasar, sistem, dan perbedaannya dengan ekonomi lain. Ekonomi Islam didasarkan pada Alquran dan Sunnah serta bertujuan mencapai kesejahteraan umat dengan prinsip keadilan dan larangan riba."

1. 21
EKONOMI ISLAM
Disusun
untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah Pendididkan Agama Islam
Oleh :
Sayyidah Nabiila Putri (2012250001)
Sri Wulantari (2012250117)
Firman (2012250130)
Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer
Global Informatika Multi Data Palembang
2015

2. ii
Kata Pengantar
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia rahmat hidayah-Nya,
kegiatan penyusunan makalah dapat terlaksana dengan baik.
Penyusunan makalah ini merupakan salah satu kegiatan proses belajar-mengajar di
Institut Koperasi Indonesia, dalam upaya meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam
meningkatkan ilmu pengetahuan yang bernuansa Islami. Makalah yang berjudul “Prinsip dan
Praktek Ekonomi dalam Islam” ini menyajikan tentang bagaimana ekonomi yang sesuai
dengan syari’at Islam. Makalah ini berasal dari berbagai sumber, kemudian sedemikian rupa
kami singkat menjadi sebuah makalah.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dosen pengajar yang telah memberikan
kami bimbingan dan bantuan dalam penyelesaian makalah ini. Akhirnya, semoga Allah
meridhoi kegiatan penyusunan makalah ini dan memberikan manfaat bagi kita semua yang
membacanya.
Palembang, 25 Mei 2015

3. 21
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................................................ ii
DAFTAR ISI ......................................................................................................................... iii
BAB 1 PENDAHULUAN......................................................................................................4
1.1 Latar Belakang ...........................................................................................................4
1.2 Rumusan Masalah.......................................................................................................4
BAB 2 PEMBAHASAN ........................................................................................................5
2.1 Pengertian Ekonomi Islam ..........................................................................................5
2.2 Rancang Bangun Ekonomi Islam................................................................................5
2.3 Sumber Hukum Ekonomi Islam..................................................................................7
2.4 Perinsip Dasar dalam Ekonomi Islam.........................................................................8
2.5 Sistem Ekonomi Islam ................................................................................................9
2.6 Perbedaan Ekonomi Islam dengan Beberapa Ekonomi Konvensional. ....................10
2.7 Kontrol Dalam Sistem Ekonomi Islam ...................................................................111
2.8 Lembaga dalam Ekonomi Islam di Indonesia.........................................................112
BAB 3 PENUTUP................................................................................................................21
3.1 Kesimpulan..............................................................................................................211
3.2 Saran........................................................................................................................211
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................... 22

4. 4
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Ekonomi Islam telah lahir sejak Rasulullah Saw menyebarkan ajaran
Agama Islam, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat hingga memiliki
kemajuan yang begitu pesat pada masa Dinasti Abbasiyah dan pada akhirnya
masih juga dilakukan sampai zaman sekarang, walaupun saat ini masih banyak
campur aduk ekonomiBarat dalam aktifitas perekonomian masyarakat
khususnya Umat Islam.
Kemunculan ekonomi Islam bukan karena ekonomi ortodok,
melainkan karena sejarah membuktikan bahwa kemunculan ekonomi Islam
sejak Rasulullah Saw hidup. Ekonomi Islam merupakan bagian integral ajaran
Islam, bukan dampak dari sebuah keadaan yang memaksa kemunculannya,
jadi bukan karena ekonomi ortodok yang memaksa kehadiran ekonomi Islam.
Ekonomi Islam juga memiliki tujuan yang sangat penting yaitu menciptakan
kesejahteraan umat manusia khususnya terpenuhinya kebutuhan setiap
individu dengan cara yang disahkan oleh Undang Undang Pemerintah maupun
hukumsyariat (Agama).
Pada makalah ini, Penulis mencoba memaparkan secara lebih rinci
tentang ekonomi Islam yang baik untuk dilakukan. Makalah ini akan
menguraikan mulai dari pengertian ekonomi Islam itu sendiri, sumber hukum,
prinsip ekonomi Islam, asas atau sistem ekonomi Islam, dan juga memuat
tentang perbedaan ekonomi Islam dengan beberapa bentuk ekonomi lainnya
yang ada saat ini.
1.2 Rumusan Masalah
a. Apa yang dimaksud ekonomi islam ?
b. Bagaimana Rancang Bangun Ekonomi Islam ?
c. Apa sumber hukum dari ekonomi islam ?
d. Apa perinsip- perinsip dari ekonomi islam ?
e. Bagaimana sistem dari ekonomi islam ?
f. Apa saja perbedaan ekonomi menurut islam dengan ekonomi bentuk lain ?
g. Bagaimana Kontrol Dalam Sistem Ekonomi Islam?

5. 5
BAB 2
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Ekonomi Islam
Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur
seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian
manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip illahiyah. Harta yang ada pada
kita, sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah
SWT agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang
pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah SWT untuk dipertanggung
jawabkan.
Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi
manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari
dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.
Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah SWT memerintahkannya,
sebagaimana firman-Nya dalam Surat At Taubahayat 105:
“Dan katakanlah, bekerjalah kamu, karena Allah dan Rasul-Nyaserta orang-
orang yang beriman akan melihat pekerjaan itu”.
Menurut Kursyid ahmad bahwa pengertian ekonomi Islam adalah
“sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi, dan
tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam” Sedangkan
menurut Muhammad Abdul Mananadalah“ilmu pengetahuan sosial yang
mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-
nilai Islam”.
Menurut Badan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam
(BPPPEI), bahwa pengertian dari ekonomi Islam adalah “ilmu yang
mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengolah sumber
daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai
Alquran dan Sunnah”.
2.2 Rancang Bangun Ekonomi Islam
Ekonomi Islam dapat diibaratkan dengan sebuah rumah yang terdiri
atas atap, tiang, dan fondasi. Begitu juga dengan ekonomi Islam.

6. 6
Gambar 1. Rancang Bangun Ekonomi Islam
1. Bangunan dalam ekonomi Islam berfondasikan 5 hal:
A. Tauhid
 Allah merupakan pemilik sejati seluruh yang ada dalam alam
semesta
 Allah tidak mencipakan sesuatu dengan sia-sia, dan manusia
diciptakan untuk mengabdi / beribadah pada Allah
B. Al-adl (adil)
 tidak mendzalimi dan tidak didzalimi
 pelaku ekonomi tidak boleh hanya mengejar keuntungan pribadi
C. Nubuwwah (kenabian);
 Sifat-sifat yang dimiliki Nabi SAW (Shiddiq, Tabligh, Amanah,
Fathonah) hendaknya menjadi teladan dalam berperilaku, termasuk
dalam ekonomi
 Shiddiq: efektif dan efisien ; Tabligh: komunikatif, terbuka,
pemasaran; Amanah: bertanggungjawab, dapat dipercaya, kredibel
; Fathonah: cerdik, bijak, cerdas.
AKHLAQ
TAUHID MA’ADKHILAFAHAL-ADL NUBUWWAH
SOCIAL JUSTICEMULTI TYPE
OWNERSHIP
FREEDOM TO
ACT

7. 7
D. Khilafah :
 Manusia sebagai khalifah di bumi, akan dimintai
pertangungjawaban
 Khalifah dalam arti pemimpin, fungsinya untuk menjaga interaksi
antar kelompok (muamalah) agar tercipta ketertiban
 Khalifah harus berakhlaq seperti sifat-sifat Allah, dan tunduk pada
kebesaran Allah SWT
E. Ma’ad (keuntungan):
 keuntungan merupakan motivasi logis-duniawi manusia dalam
beraktivitas ekonomi
 keuntungan mancangkup keuntungan dunia dan akhirat
2. Bertiangkan 3 hal:
A. Kepemilikan Multi jenis
 Pada hakekatnya semua adalah milik Allah SWT
 Berbeda dengan kapitalis maupun sosialis klasik, dalam Islam
mengakui adanya kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama
(syirkah), dan kepemilikan negarA
B. Kebebasan bertindak ekonomi
 Pada dasarnya semua diperbolehkan kecuali yang dilarang
 Hadist: Kamu lebih mengetahui urusan duniamu
C. Keadilan Sosial
 Dalam rizki yang halal pun ada hak orang lain (zakat)
 Keadilan social harus diperjuangkan dalam Islam, dan pemerintah
berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasr rakyatnya, dan
keseimbangan social antara si kaya dan si miskin
3. Beratapkan Akhlaq, yang berarti semuanya (perilaku) harus dilakukan
dengan beretika Islam
2.3 Sumber Hukum Ekonomi Islam
Adapun sumber-sumber hukum dalam ekonomi Islam adalah:
A. Alquranul Karim
Alquran adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam
hukum ekonomi Islam yang Allah SWT turunkan kepada Rasul
Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing Umat
manusia kepada jalan yang benar. Didalam Alquran banyak
tedapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi Islam, salah
satunya dalam surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang
peningkatan kesejahteraan Umat Islam dalam segala bidang
termasuk ekonomi.

8. 8
B. Hadis dan Sunnah
Mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini
apabila didalam Alquran tidak terperinci secara lengkap tentang
hukum ekonomi tersebut.
C. Ijma'
Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan
konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan Agama,
yang tidak terlepas dari Alquran dan Hadis.
D. Ijtihad atau Qiyas
Ijtihad merupakan usaha meneruskan setiap usaha untuk
menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan
syariat. Sedangkanqiyas adalah pendapat yang merupakan alat
pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.
E. Istihsan, Istislah dan Istishab
Istihsan, Istislah danIstishab adalah bagian dari pada sumber
hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil oleh
keempat mazhab.
2.4 Perinsip Dasar dalam Ekonomi Islam
Beberapa prinsip dasar dalam ekonomi Islam adalah:
2.4.1 Pengaturan atas Kepemilikan
Kepemilikan dalam ekonomi Islam dibagi menjadi tiga kelompok,
yaitu:
1) Kepemilikan Umum
Kepemilikan umum meliputi semua sumber, baik yang keras,
cair maupun gas, minyak bumi, besi, tembaga, emas, dan temasuk
yang tersimpan di perut bumi dan semua bentuk energi, juga industri
berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya.
2) Kepemilikan Negara
Kepemilikan Negara meliputi semua kekayaan yang diambil
Negara seperti pajak dengan segala bentuknya serta perdagangan,
industri, dan pertanian yang diupayakan Negara diluar kepemilikan
umum, yang semuanya dibiayai oleh Negara sesuai dengan
kepentingan Negara.
3) Kepemilikan Individu
Kepemilikan ini dapat dikelola oleh setiap individu atau setiap
orang sesuai dengan hukum atau norma syariat.
2.4.2 Penetapan Sistem Mata Uang Emas dan Perak
Emas dan perak adalah mata uang dalam sistem Islam,
ditinggalkannya mata uang emas dan perak dan menggantikannya

9. 9
dengan mata uang kertas telah melemahkan perekonomian Negara.
Dominasi mata uang dólar yang tidak ditopang secara langsung oleh
emas mengakibatkan struktur ekonomi menjadi sangat rentan terhadap
mata uang dólar.
2.4.3 Penghapusan Sistem Perbankan Ribawi
Sistem ekonomi dalam Islam mengharamkan segala
bentuk riba, baik riba nasiah maupunfadhal. Yang keduanya memiliki
unsur merugikan pihak lain yang termasuk di dalam aktifitas ekonomi
tersebut.
2.4.4 Pengharaman Sistem Perdagangan Di Pasar Non-Riil
Sistem ekonomi Islam melarang penjualan komoditi sebelum
barang menjadi milik dan dikuasai oleh penjualnya, haram hukumnya
menjual barang yang tidak menjadi milik seseorang seperti
perdagangan dipasar non-riil (vitual market).
2.5 Sistem Ekonomi Islam
Pada sistem ekonomi Islam terdapat beberapa asas sistem ekonomi
Islam yang dikemukakan oleh Zullum (1983), Az-Zain (1981), An-Nabhaniy
(1990), dan Abdullah (1990), yaitu:
1. Kepemilikan (Al-Milkiyyah)
Pada asas pertama yaitu kepemilikan telah diuraikan pada prinsip
dasar ekonomi Islam, dan sesungguhnya pemilik kepemilikan harta itu
adalah Allah SWT dan sekaligus Dzat yang memiliki kekayaan tersebut,
seperti dalam surat An-Nuur {24} : (33).
2. Pengelolaan Kepemilikan (At-Tasharrufi Al-Milkiyyah)
Secara garis besar, pengelolaan kepemilikan mencakup kepada dua
kegiatan yaitu:
a. Pembelanjaan Harta
Pembelanjaan harta adalah"pemberian harta tanpa adanya
kompensasi", dalam pembelanjaan harta milik individu yang ada, Islam
memberikan tuntunan bahwa harta tersebut pertama-tama haruslah
dimanfaatkan untuk nafkah wajib seperti nafkah keluarga, infaq
fisabilillah, membayar zakat, dan lainnya.
Kemudian nafkah sunnah sepertisodaqoh, hadia, dan lainnya. Dan
setelah itu dimanfaatkan untuk hal-hal yangmubah, dan hendaknya harta
tersebut tidak dimanfaatkan untuk hal-hal terlarang seperti untuk
membeli barangharam, minuman keras, dan lainnya.
b. Pengembangan Harta
Pengembangan harta adalah kegiatan memperbanyak jumlah harta
yang telah dimiliki. Seorang Muslim yang ingin mengembangkan harta
yang telah dimiliki, wajib terikat dengan ketentuan Islam berkaitan
dengan pengembangan harta. Secara umum Islam telah memberikan
tuntunan pengembangan harta melalui cara-cara yang sah sepertijual-beli,
kerja sama syirkah yang Islami dalam bidang pertanian, perindustrian,

10. 10
maupun perdagangan. Selain itu, Islam juga melarang pengembangan
harta yang terlarang seperti jalan aktifitas riba, judi, serta aktifitas
terlarang lainnya.
3. Distribusi Kekayaan ditengah-tengah Manusia
Karena distribusi kekayaan termasuk masalah yang sangat penting,
maka Islam memberikan juga berbagai ketentuan yang berkaitan dengan
hal ini. Mekanisme distribusi kekayaan terwujud dalam sekumpulan
hukum syara' yang ditetapkan untuk menjamin pemenuhan barang dan
jasa bagi setiap individu rakyat. Mekanisme ini dilakukan dengan
mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta akad-akad mu'amalah
yang wajar.
Namun demikian, perbedaan potensi individu dalam masalah
kemampuan dan pemenuhan terhadap suatu kebutuhan, bisa menyebabkan
perbedaan distribusi kekayaan tersebut diantara mereka. Selain itu
perbedaan antar masing-masing individu mungkin saja menyebabkan
terjadinya kesalahan dalam distribusi kekayaan. Kemudian kesalahan
tersebut akan membawa konsekuensi terdistribusikannya kekayaan kepada
segelintir orang saja, sementara yang lain kekurangan, sebagaimana yang
terjadi akibat penimbunan alat tukar yang fixed, seperti emas dan perak.
2.6 Perbedaan Ekonomi Islam dengan Beberapa Ekonomi Konvensional.
1. Ekonomi Islam
Pada perekonomian Islam, sistem yang digunakan adalah sistem
yang berlandaskan dari Alquran dan Hadis, baik aktifitasnya maupun
barangnya. Dan ciri lainnya adalah larangan terhadap pengambilan riba,
tidak adanya penguasaan tertentu oleh individu.
2. Ekonomi Kapitalisme
Sistem ini dikenal sebagai sistem perusahaan bebas, dibawah sistem
ini seorang individu berhak menggunakan dan mengawal barang-barang
ekonomi yang diperolehnya. Sedangkan sifat utama sistem ini adalah
menolak nilai-nilai aqidah dan syariat, pengambilan riba, faktor-faktor
ekonomi dikuasai oleh individu tertentu secara terus-meenerus, pemodal-
pemodal bank yang besar mempunyai kuasa yang berlebih, dan memiliki
unsur mengasas monopoli karena menjadi setiap pemodal untuk
menguasai segalanya dan menghapuskan semua persaingan dengannya.
3. Ekonomi Sosialisme
Ciri utama pada prinsip ekonomi sosialisme adalah mengembalikan
kuasa ekonomi dari pada golongan Borjuis (Kapitalis) kepada
golonganProliter (Petanidanburuh), menyerahkan semua sumber alam
dan sumber ekonomi kepada Negara untuk dialihkan sama rata kepada
rakyat, Negara memiliki kuasa sepenuhnya atas pekerjaan yang dihasilkan
oleh rakyat.
4. Ekonomi Komunisme

11. 11
Ekonomi komunisme merupakan suatu sistem ekonomi sosialis
yang radikal dan satu doktrin politik yang diasaskan oleh Karl
Marx. Menerusi sistem ini, semua tanah dan modal sama ada yang asli dan
buatan manusia, berada ditangan Negara sepenuhnya. Rakyat akan
menerima pendapatan menurut keperluan mereka, bukan mengikut
kebolehan mereka.
5. Ekonomi Campuran
Ekonomi campuran atau disebut juga dengan sistem "klon",
sedangkan ciri utama sistem ini adalah hak milik harta boleh berubah dari
hak milik individu secara mutlak kepada hak milik Negara sepenuhnya.
Adapun letak perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional
dapat dilihat dari beberapa sudut, yaitu:
1) Sumber (epistemology)
Sebagai sebuah Agama yang diridhai oleh Allah SWT, sumber
ekonomi Islam berasaskan kepada sumber yang mutlak
yaituAlqurandanAs-Sunnah, kesemuanya itu menjurus kepersoalan
ekonomi yang lengkap pada suatu tujuan yakni pembangunan
keseimbanganrohani dan jasmani manusia berasaskan Tauhid.
Sedangkan ekonomi konvensional tidak bersumber atau berlandaskan
wahyu, yang mana lahir dari pemikiran manusia yang akan berubah
berdasarkan waktu ataupun masa.
2) Tujuan Hidup
Tujuan kehidupan yang dibawa oleh konsep ekonomi Islam
adalah membawa kepada konsep al-falah (kemenangan, kejayaan),
sedangkan konsep ekonomi konvensional membawa tujuan
kehidupan pada konsep kepuasan di dunia saja.[19]
3) Konsep Harta sebagai Wasilah
Didalam Islam harta bukanlah merupakan tujuan hidup tetapi
sekedar washilah atau perantara bagi mewujudkan perintah Allah
SWT. Sedangkan menurut ekonomi konvensional bahwa harta adalah
tujuan hidup yang tidak mempunyai kaitan dengan Tuhan dan akhirat
sama sekali.
2.7 Kontrol Dalam Sistem Ekonomi Islam.
Adapun lembaga-lembaga kontrol dalam sistem ekonomi yang akan
terjamin lurusnya sistem ekonomi menurut arahan yang telah dijelaskan atau
ditetapkan dalam syariah adalah:
1. Kekuasaan Al-Hisbah
Hakimhisbah melakukan kontrol terhadap pasar, timbangan,
takaran, dan penipuan di pasar dan tempat-tempat umum serta monitor
sebagai pelanggaran lainnya.
2. Kekuasaan Peradilan

12. 12
Peradilan menyelesaikan semua perselisihan, termasuk perselisihan
finansial dan ekonomi, yang kadang muncul dalam mu'amalah keseharian
masyarakat.
3. Berbagai Biro
Berbagai alat untuk mengontrol dan mengaudit aliran harta di baitul
mal yang berkaitan dengan harta zakat, harta Negara, dan harta yang
termasuk kepemilikan umum. Biro tersebut menangani kontrol atau
pengawasan terhadap pemungutan dan pembelanjaan agar setiap aliran
harta terjadi pada tempatnya secara benar.
4. Kekuasaan Mazhalim
Mazhalim menangani pengaduan yang ditujukan atau diajukan
melawan penguasa jika mereka melakukan kezhaliman terhadap rakyat
dalam segala kebijakan di segala bidang, termasuk kebijakan finansial dan
ekonomi.
2.8 Lembaga dalam Ekonomi Islam di Indonesia.
Dalam rangka mengatur masalah-masalah duniawi ini, Islam
mengatur system perekonomian ummat manusia yang bebas dari intrik,
penipuan dan siaft-sifat tidak terpuji lainnya, sehingga dengan demikian di
antara ummat manusia terjalin hubungan yang harmonis dan dinamis, saling
tolong menolong, saling menguntungkan di bawah kendali hukum syariah.
Hukum-hukum syariah tersebut telah dianalisis sedemikian rupa oleh para
ulama, sehingga daripadanya dikeluarkan teori-teori hukum, ketentuan-
ketentuanh hukum yang besifat teknis dan praktis dalam bentuk Fiqh Islam
(Hukum Islam Praktis).
Sistem perekonomian ummat manusia tersebut perlu diatur
sedemikian rupa sebab hal ini adalah merupakan kebutuhan utama yang
tidak dapat ditawar-tawar keberadaannya. Seluruh ummat manusia di mana
dan kapan saja dia berada, pastilah akan mengalami dan berinteraksi dengan
orang lain dalam rangka system perekonomian ini. Sebab hal ini adalah
merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar dalam rangka
memenuhi kebutuhan hidup umat manusia.Sistem perekonomian tersebut
banyak macam ragamnya baik yang diatur secara langsung oleh Allah swt,
maupun yang telah ada sebelumnya, namun keberadaannya dilegitimasi
oleh ajaran agama. Sistem-sitem perekonomian tersebut adalah sebagai
berikut :
1. Badan Amil Zakat
Badan Amil Zakat adalah merupakan sebuah lembaga
keagaamaan yang beregerak dalam bidang perekonomian yang salah
satu tugas pokoknya adalah mengentaskan masyarakat khususnya
ummat Islam dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.
Pembentukan lembaga ini adalah didasarkan atas Undang-Undang

13. 13
Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil
Zakat diharuskan dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat
Pusat sampai dengan tingkat kecamatan. Hal ini dimaksudkan agar
potensi ummat Islam dalam bentuk zakat, infaq dan shodaqah dapat
diberdayakan secara maksimal sehingga berdaya guna dan berhasil
guna. Hal ini dirasa sangat penting sebab zakat, infaq dan shodaqah
adalah merupkan potensi ummat Islam yang dapat komplementer
dengan pembangunan nasional, sebab potensi zakat, infaq dan
shodaqah apabila dapat diberdayakan secara maksimal, maka akan
mendatangkan dana yang cukup besar yang dapat dipergunakan
untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa dan Negara.
Latarbelakang dikeluarkannya UU tentang Pengelolaan Zakat dan
Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) adalah sebagai berikut :
1) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
beribadat menurut agamanya masing-masing.
2) Penunaian Zakat merupakan kewajiban umat Islam dan
merupakan sumber dana untuk kesejahteraan masyarakat.
3) Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan
keadilan sosial.
4) Upaya sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan
agar berhasil guna dan berdaya guna, untuk itu diperlukan
Undang-Undang Pengelolaan Zakat.
Perintah zakat adalah merupakan salah satu perintah yang
berulang-ulang disebutkan dalam al-Quran dan kata-katanya
dirangkaikan dengan perintah untuk melaksanakan ibadah salat.
Perintah zakat tersebut yang memakai kata-kata zakat terdapat
sebanyak 31 kali, sedangkan yang memakai kata-kata lain yang
maknanya adalah zakat terdapat sebanyak 80 kali. Dari 31 kali kata
zakat tersebut, 28 Kali kata atau perintah zakat dirangkaikan dengan
perintah salat, satu kali terpisah antara salat dan zakat, satu kali
berdiri sendiri perintah zakat tanpa diiringi dengan kata salat, dan
satu kali bermakna bukan zakat akan tetapi anak yang saleh.
Perintah zakat, selain terdapat dalam al-Quran, juga terdapat
dalam hadis Rasulullah saw, dan dilanjutkan secara
berkesinambungan oleh al-Khulafaurrasyidun sesudahnya dengan
penjelasan sebagai berikut :
1) Perintah Nabi untuk memungut zakat terdapat dalam Hadis
Sahih, yaitu :
Abu Burdah menceritakan, bahwa Rasulullah saw mengutus Abu
Musa dan Muaz Bin Jabal ke Yaman guna mengajar orang-orang di
sana tentang soa-soal agama mereka. Rasulullah menyuruh mereka,
jangan mengambil shodaqah/zakat (hasil bumi) kecuali empat
macam ini, ialah Hinthoh (gandum), Syair (sejenis gandum lain),
Tamar (kurma) dan Zabib (anggur kering).

14. 14
2) Pada masa al-Khulafaurrasyidun, kegiatan pengumpulan
zakat sebagai perintah Allah dan RasulNya tetap dilanjutkan,
bahkan Kholifah Pertama Abu Bakar Shiddiq memerangi
kelompok ataupun golongan yang tidak mau (mengingkari)
membayar zakat. Pendapat Kholifah ini pertama kali
ditentang oleh pembesar Sahabat antara lain oleh Umar Bin
Khattab, namun pada akhirnya Umar Bin Khattabpun
mendukung kebijakan yang ditempuh oleh Abu Bakar ini.
3) Pada masa al-Khulafaurrasyidun Kedua dibawah pimpinan
Umar Bin Khattab, kegiatan pengumpulan zakat lebih
digalakkan lagi, yaitu dengan membentuk Baitul Maal
sebagai sarana penampungan dan penyaluran zakat,
termasuk di dalamnya infaq, shodaqah, nazar dan kafarat.
4) Kegiatan pengumpulan zakat berlanjut pada masa Bani
Umayyah dan Abbasiyyah, namun puncaknya adalah pada
masa Umar Bin Abdul Aziz, dimana kesejahteraan ummat
Islam sangat tinggi, sehingga khalifah kesulitan mencari
orang (mustahik) tempat pembayaran zakat.
Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat
menetapkan bahwa tujuan pengelolaan Zakat adalah sebagai berikut:
1 .Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam
pelayanan ibadah Zakat.
2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagaman dalam upaya
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna Zakat.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat ini adalah merupakan sebuah kebanggaan bagi
ummat Islam, sebab dengan demikian maka ajaran agama Islam ini
telah menjadi bahagian dari hukum nasional yang wajib diamalkan
oleh seluruh ummat Islam. Namun demikian Undang-Undang
mempunyai kelemahan antara lain adalah :
1. UU ini tidak mengatur tentang kewajiban dan sanksi bagi
Muzakki. Undang-Undang ini memang secara tersurat pada pasal 2
telah menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia yang
beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang
muslim berkewajiban menunaikan zakat, namun UU ini tidak
menyebutkan sanksi yang akan dikenakan kepada muzakki yang
tidak membayar zakat.
2. UU ini tidak memberikan hak kepada pengelola zakat untuk
menghitung jumlah kekayaan muzakki dan menetapkan jumlah
zakat yang harus dibayarkan, akibatnya muzakki mempunyai
kebebasan untuk membayar atau tidak membayar zakatnya. Dengan
demikian maka zakat ini bersifat sukarela, padahal zakat ini adalah
merupakan kewajiban.

15. 15
2. Badan Perwakafan Nasional
Wakaf adalah merupakan salah satu lembaga ekonomi Islam yang
cukup dikenal di Indonesia, namun satu hal yang sangat
disayangkan lembaga ini belum memberikan kontribusi yang
signifikan bagi keberlangsungan bangsa dan Negara. Hal ini
disebabkan karena wakaf sebagai aset berharga ummat Islam dan
sangat potensial, belum dimanfaatkan secara maksimal dan belum
menghasilkan secara optimal. Potensi wakaf yang sangat besar
tersebut kalaupun telah dikelola sebahagiannya, namun pengelolaan
tersebut belum bersifat produktif, sehingga dengan demikian maka
jadilah harta-harta wakaf itu dalam bentuk lahan tidur yang tidak
dapat menghasilkan secara ekonomis.
Mengingat bahwa wakaf adalah merupakan aset ummat Islam yang
sangat potensial sebagaimana halnya zakat dalam pembahasan
sebelumnya, maka pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia bersepakat menetapkan Undang-Undang Nomor
41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga dengan demikian maka
pengelolaan wakaf secara berdayaguna dan berhasil guna telah
mendapat pengakuan secara yuridis formal dari Pemerintah
Republik Indonesia dan tidak ada lagi alasan untuk tidak
melaksanakannya sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dalam
konteks kekinian dan kedisinian kita.
Undang-Undang Wakaf ini adalah merupakan sebuah penuntun bagi
jalannya syariat Islam di Indonesia secara legal dan konstitusional.
Oleh karena itu pulalah maka UU ini mengatur berbagai hal penting
dalam rangka pengembangan wakaf produktif. Misalnya, benda
wakaf yang diatur dalam UU ini bukan hanya dibatasi pada benda
tidak bergerak semata, akan tetapi termasuk di dalamnya benda
bergerak seperti logam, uang, surat berharga, kenderaan, hak atas
kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya sesuai
dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan.Khusus masalah
wakaf uang ditegaskan secara rinci dalam UU ini yang menyatakan
bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang
melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk menteri.
Wakaf uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak
yang dilakukan secara tertulis serta harus dinyatakan dalam bentuk
sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf tersebut
disampaikan LKS kepada wakif dan nazir sebagai bukti penyerahan
harta benda wakaf.Ditetapkannya UU ini adalah merupakan sebuah
langkah maju bagi Negara Republik Indonesia yang nota bene
penduduknya adalah mayoritas beragama Islam. Sehingga dengan
demikian maka hukum Islam di bidang wakaf ini telah menjadi

16. 16
hukum nasional yang wajib dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan harkat dan martabat umat Islam.
3. Baitul Maal Wat Tamwil
Baitul Maal wat Tamwil adalah merupakan sebuah lembaga Negara
yang bergerak dalam bidang penampungan harta ummat Islam dan
Negara. Semua dana yang terkumpul apakah itu dari pajak maupun
dari yang lainnya, kesemuanya dikumpul pada lembaga yang
disebut dengan Baitul Maal Wat Tamwil. Baitul Maal Wat Tamwil
ini adalah semacam Kas Negara ataupun Departemen Keuangan
pada zaman modern yang bertugas menyimpan dan mengelola
keuangan Negara sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada
public secara transfaran dan akuntable.
Baitul Maal Wat Tamwil adalah pertama sekali diprakarsai oleh
Rasulullah saw sebagai sebuah lembaga keuangan Negara pada abad
ketujuh masehi yang mempunyai tugas yakni semua hasil
pengumpulan Negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan
kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan Negara. Status
harta pengumpulan itu adalah milik Negara dan bukan milik
individu. Meskipun demikian dalam batasan-batasan tertentu,
pemimpin negara dan pejabat lainnya menggunakan harta tersebut
untuk mencukupi kebutuhan peribadinya. Hal ini tentu berada di
luar jalur dan ketentuan yang berlaku.
Pada masa pemerintahan Rasulullah saw, Baitul Maal bertempat di
Masjid Nabawi yang ketika itu dipergunakan sebagai kantor pusat
Negara yang sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal Rasulullah.
Binatang-binatang yang merupakan perbendaharaan Negara tidak
disimpan di Baitul Maal sesuai dengan alamnya, binatang-binatang
tersebut ditempatkan di lapangan terbuka. Namun harta Negara
seperti uang dan lain sebagainya yang dapat disimpan, ditempatkan
di Baitul Maal yang adalah merupakan perbendaharaan dan Kas
Negara.
Apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw ini adalah merupakan
langkah maju sebagai sebuah kelengkapan alat Negara dalam rangka
mengelola dan memberdayakan segenap potensi keuangan Negara
untuk selanjutnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk keperluan
rakyat. Ternyata ide cemerlang Rasulullah saw ini adalah
merupakan ide pertama yang dilakukan oleh ummat manusia dalam
mengelola sebuah institusi kenegaraan. Sekalipun pada saat itu
belum disebut sebagai sebuah Negara dan pemerintahan, namun
ciri-ciri yang ada padanya telah menunjukkan bahwa sesungguhnya
Negara Madinah itu sudah ada dan sudah maju serta mandiri.
Bank Syariah

17. 17
Perbankan syariah adalah merupakan sebuah lembaga keuangan
yang berdasarkan hukum Islam yang adalah merupakan sebuah
lembaga baru yang amat penting danm strategis peranannya dalam
mengatur perekonomian dan mensejahterakan umat Islam.
Kehadiran lembaga perbankan bukan hanya dapat mengatur
perekonomian masyarakat, akan tetapi kehadirannya dapat juga
menghancurkan perekonomian sebuah Negara sebagaimana yang
dialami bangsa Indonesia decade delapan puluhan dan sembilan
puluhan.
Oleh karena itulah maka diperlukan perbankan yang berorientasi
syariah sehingga dapat melindungi uang si penanam modal dan juga
memberikan keuntungan bagi si pemiunjam modal. Pada keduanya
terjalin hubungan yang sinergis dan saling menguntungkan, serta
kesepakatan bersama apabila terjadi kerugian yang tidak diinginkan
bersama. Apabila terjadi keuntungan, maka sesungguhnya hal itu
mudah diatur, akan tetapi apabila terjadi kerugian ataupun jatuh
pailit, maka timbullah percekcokan. Dalam kaitan dengan ini,
hukum Islam telah memberikan aturan main yang saling
menguntungkan dan tidak saling merugikan.
Bank Islam ataupun Bank Syariah sebagaimana disebutkan oleh
Fuad Mohammad Fakhruddin adalah bank dimana kebanyakan
pendirinya adalah orang yang beragama Islam dan seluruhnya atau
sebahagian besar sahamnya kepunyaan orang Islam sehingga
dengan demikian maka kekuasaan dan wewenang baik mengenai
administrasi maupun mengenai yang lainnya terletak di tangan
orang Islam.
Sedangkan menurut Karnaen A. Parwaatmadja, Bank Islam atau
Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-
prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti
ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus
dijauhi dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang
mengandung unsur riba.
Dari definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Bank
Islam ataupun Bank Syariah adalah bank yang mana seluruh atau
sebahagian besar sahamnya milik orang Islam dan beroferasi dengan
menggunakan ketentuan-ketentuan syariah Islam (al-Quran dan al-
Sunnah) yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.
4. Bank Perkreditan Rakyat Syariah
Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank perkreditan
rakyat yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah ataupun
disebut juga bank perkreditan rakyat yang pola operasionalnya
mengikuti prinsip-prinsip muamalah Islam. BPRS ini dapat dibentuk
dengan badan hukum berupa Perseroan terbatas (PT), Koperasi dan

18. 18
Perusahaan Daerah.BPRS didirikan sebagai langkah aktif dalam
rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan
dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, dan
perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang
terhadap kebijaksanaan bank dalam penetapan tingkat suku bunga
(rate of interest) yang selanjutnya secara luas dikenal sebagai system
perbankan bagi hasil atau system perbankan Islam.
Pendirian BPRS sebagaimana tersebut di atas adalah bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama
masyarakat golongan ekonomi menengah, meningkatkan
pendapatan perkapita, menambah lapangan kerja, mengurangi
urbanisasi serta membina semangat ukhuwah islamiyah melalui
kegiatan ekonomi.BPRS ini adalah merupakan asset berharga
ummat Islam yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan
perekonomian umat Islam, namun sangat disayangkan dari 50
unitBPRS yang telah berdiri di Indonesia, yang sudah operasional
barulah 17 unit. Hal inipun belum menunjukkan kinerja yang
maksimal dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan umat Islam.
5. Asuransi Syariah
Asuransi dalam Islam lebih dikenal dengan istilah takaful yang
berarti saling memikul resiko di antara sesama orang Islam,
sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas
resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar
tolong menolong dalam kebaikan dimana masing-masing
mengeluarkan dana/sumbangan/derma (tabarruk) yang ditunjuk
untuk menanggung resiko tersebut. Takaful dalam pengertian
tersebut sesuai dengan surat al-Maidah (5) : 2 Dan tolong
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan
jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
Asuransi seperti ini disebut dengan Asuransi Syariah.Asuransi
Syariah sebagaimana tersebut di atas mempunyai prinsip-prinsip
pokok sebagai berikut :
1.Saling bekerjasama dan saling membantu.
2.Saling melindungi dari berbagai kesusahan.
3.Saling bertanggungjawab.
4.Menghindari unsur gharar, maysir, dan riba.
Asuransi syariah adalah merupakan asset berharga dan merupakan
potensi ummat Islam yang apabila dapat dikelola dan dikembangkan
dengan baik, maka akan dapat mengangkat harkat dan martabat
umat Islam, khususnya dalam mengentaskan umat dari kemiskinan
dan kehinaan, serta akan dapat meningkatkan kesejahteraannya
dengan baik. Namun demikian secara jujur diakui bahwa terdapat

19. 19
beberapa kendala dalam pelaksanaan Asuransi Syariah ini di
lapangan.
6. Obligasi Syariah
Obligasi Syariah adalah suatu kontrak perjanjian tertulis yang
bersifat jangka panjang untuk membayar kembali pada waktu
tertentu seluruh kewajiban yang timbul akibat pembiayaan untuk
kegiatan tertentu menurut syarat dan ketentuan tertentu serta
membayar sejumlah manfaat secara priodik menurut akad.
Perbedaan mendasar antara Obligai Syariah dan Obligasi
Konvensional adalah terletak pada penetapan bunga yang besarnya
sudah ditentukan di awal transaksi jual beli, sedangkan pada
obligasi syariah saat perjanjian jual beli tidak ditentukan besarnya
bunga, yang ditentukan adalah berapa proporsi pembagian hasil
apabila mendapatkan keuntungan di masa mendatang.
Obligai syraiah sebagaimana tersebut di atas dapat dibagi kepada
jenis-jenis obligasi syariah sebagai berikut :
1.Obligasi Mudharabah, yaitu obligasi yang menggunakan akad
mudharabah (akad kerjasama antara pemilik modal / sahohibul maal
/ investor yang menyediakan dana penuh 100 % dan tidak boleh
aktif dalam pengelolaan usaha dan pengelola / mudhorib / emiten
mengelola harta secara penuh dan mandiri dengan persyaratan-
persyaratan tertentu.
2.Obligasi Ijarah, yaitu obligasi berdasarkan akad ijarah (suatu jenis
akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian) artinya
pemilik harta memberikan hak untuk memanfaatkan obyek dengan
manfaat tertentu dan membayar imbalan kepada pemilik obyek.
Dalam akad ijarah disertai adanya perpindahan manfaat tetapi tidak
perpindahan kepemilikan.
Pegadaian Syariah
Pegadaian syariah dalam hukum Islam dikenal dengan istilah rahn.
Rahn secara bahasa berarti at-tsubut (tetap), al-dawam (kekal), dan
al-habas (jaminan). Secara istilah rahn berarti menjadikan sesuatu
barang yang berharga sebagai jaminan hutang dengan dasar bisa
diambil kembali oleh orang yang berhutang setelah dia mampu
menebusnya.
Pegadaian Syariah sebagaimana tersebut telah berdiri dan beroperasi
di Indonesia pada 9 Kantor wilayah, 22 pegadaian unit syariah, dan
10 kantor gadai syariah. Jumlah pegadaian tersebut masih jauh dari
mencukupi dan memadai sebab jumlah itu baru 2,9 % dari total 739
perum pegadaian cabang di seluruh Indonesia. Idealnya di mana ada
perum pegadaian, maka di situ pula ada perum pegadaian syariah,
sehingga tersedia alternativ pilihan bagi masyarakat.

20. 20
7. Reksadana Syariah
Salah satu produk investasi yang sudah menyesuaikan diri
dengan aturan-aturan syariah adalah reksadana. Produk investasi
ini bisa menjadi alternativ yang baik untuk menggantikan produk
perbankan yang pada saat ini dirasakan memberikan hasil yang
relativ kecil.
Reksadana Syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut
ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara
pemodal sebagai pemilik harta dengan manejer investasi sebagai
wakil shohibul maal, maupun antara manejer investasi sebagai
wakil shohibul maal dengan pengguna investasi. Reksadana
syariah dan reksadana konvensional sebenarnya hampir sama
pengertian dan bentuknya, hanya saja berbeda dari sisi
pengelolaan, kebijaksanaan invesatasi, akad, pelaksanaan investasi
dan pembagian keuntungan.
8. Badan Arbitrase Syariah Nasional
Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah suatu badan yang dibentuk
oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas untuk menyelesaaikan
perkara perbankan di luar pengadilan umum.
Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagaimana tersebut di atas
memiliki tujuan sebagai berikut :
1.Menyelesaikan perselisihan-perselisihan / sengketa-sengketa
keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian
/ islah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat al-Nisa ayat 128
dan al-Hujurat ayat 9.
2.Meneyelasaikan sengketa bisnis yang operasionalnya
mempergunakan hukum Islam.
3.Menyelesaikan kemungkinan adanya sengketa di antara bank-bank
syariah.
4.Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa
muamalah/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, jasa,
industri dan lain sebagainya.

21. 21
BAB 3
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa Islam adalah satu-
satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan
manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur
dalam Islam dengan prinsip illahiyah. Harta yang ada pada kita,
sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah SWT
agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang
pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah SWT untuk dipertanggung
jawabkan.
Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi
manusia yang perilakunya diatu berdasarkan aturan agama Islam dan didasari
dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.
3.2 Saran
Ekonomi dalam islam mengajarkan, seorang muslim harus
memperhatikan ketentuan-ketentuan syari’at, hendaklah menjauhi muamalah
dan usaha-usaha yang buruk yang diharamkan. Rasulullah melarang jual beli,
yang dilakukan dengan cara yang buruk, mendatangkan madharat (bahaya)
bagi orang lain, serta mengambil harta seseorang dengan cara yang
bathil.Kebenaran datang dari Allah semata dan kesalahan-kesalahan takkan
lepas dari kami sebagai manusia yang memiliki banyak kekurangan.
Maka teruslah berusaha untuk menjauhi segala yang menjadi
laranganNya dan melaksanakan segala perintahNya, meneladani Nabi kita
Nabi Muhammad SAW.

22. 22
DAFTAR PUSTAKA
http://suraya-atika.blogspot.com/2014/11/makalah-ekonomi-islam.html
http://www.slideshare.net/wasunu/prinsip-ekonomi-islam
http://tofacanchujitsuna.blogspot.com/2013/12/makalah-ekonomi-dalam-islam.html
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekonomi_syariah&veaction=edit&vesection=3
http://fahmyzone.blogspot.com/2013/04/pengertian-ekonomi
islam.html#sthash.tY0dHkhM.dpuf
http://riau1.kemenag.go.id/index.php/index.php?a=artikel&id=344