5. Perumusan UUD 1945
Perumusan UUD 1945 dimulai pada sidang BPUPKI yang
Kedua yaitu pada tanggal 10 -11 juni 1945, yang pada
sidang sebelumnya PERUMUSAN UUD 1945.
Perumusan UUD 1945 dimulai pada sidang BPUPKI yang
kedua yaitu pada tanggal 10-11 juni 1945, yang pada
sidang sebelumnya adalah membahas tentang dasar
negara indonesia.
6. Pengesahan UUD 1945 dan pemilihan
presiden,wakil presiden
Pasca pembacaan proklamasi indonesia belum memiliki
UUD, presiden, serta perangkat lembaga yang lain. Padahal
syarat sebuah negara itu harus ada
Wilayah rakyat, pemerintahan yang berdaulat dan
mendaptkan pengakuan dari negara lain.
Ppki selaku organisasi yang bertugas untuk mempersiapkan
kemerdekaan indonesia melakukan sidang pada 18 agustus
1945. pada sidang tersebut ppki menghasilkan 3 keputusan
yaitu
• Mengesahkan dan menetapkan UUD RI atau biasa
disebut UUD 1945.
• Memilih dan menetapkan presiden dan wakil presiden
indonesia
8. Pembentukan Departemen dan
Pemerintahan Daerah Awal Kemerdekaan
Indonesia
Sidang PPKI pada 19 Agustus 1945 dimulai
dengan pembahasan hasil kerja Panitia Kecil
yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata.
Nah, sebelum acara tersebut dimulai, Presiden
Soekarno ternyata telah menunjuk Ahmad
Subarjo, Sutarjo Kartohadikusumo, dan
Kasman Singodimejo sebagai Panitia Kecil.
Tugas dari Panitia Kecil ini adalah untuk
merumuskan bentuk departemen bagi
pemerintah Indonesia.
Kemudian, Otto Iskandardinata
menyampaikan hasil kerja dari Panitia Kecil
yang dipimpinnya.
Hasil keputusannya tentang
pembagian wilayah, Indonesia terbagi
menjadi delapan provinsi, yaitu:
A. Provinsi Jawa Barat
B.Provinsi Jawa Tengah
C. Provinsi Jawa Timur
D. Provinsi Sunda Kecil
E. Provinsi Borneo atau Kalimantan
F. Provinsi Sulawesi
G. Provinsi Maluku
H. Provinsi Sumatra
I. Sunda kecil
9. Di samping delapan wilayah tersebut, masih juga ditambah Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Surakarta.
Setelah itu, kemudian sidang dilanjutkan dengan mendengarkan laporan Ahmad
Subardjo.
Ahmad Subardjo menjelaskan tentang pembagian departemen atau kementerian di
Indonesia.
Hasil yang disepakati, Indonesia terbagi menjadi 12 departemen, yaitu:
1.Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Luar Negeri
3. Kementerian Kehakiman
4. Kementerian Keuangan
5. Kementerian Kemakmuran
6.Kementerian Kesehatan
7. Kementerian Pengajaran
8. Kementerian Sosial
9. Kementerian Pertahanan
10. Kementerian Penerangan
11. Kementerian Perhubungan
12. Kementerian Pekerjaan Umum
Selain itu juga ada kementrian negara
11. Pembentukan Badan-Badan Negara
Sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus, sehari
setelah proklamasi, menghasilkan beberapa keputusan, salah
satunya pembentukan Komite Nasional Indonesia. Komite nasional
yang akan dibentuk berada di tingkat pusat dan daerah.
Pada tanggal 19 Agustus 1945, Ir. Soekarno, Moh. Hatta beserta
para jajarannya mengadakan suatu pertemuan untuk membahas
siapa saja yang dapat menjadi anggota Komite Nasional Indonesia
Pusat (KNIP). Selanjutnya, mereka menyepakati bahwa rapat KNIP
akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 1945.
12. Pembentukan Badan-Badan Negara
Selanjutnya, setelah diadakannya rapat pada tanggal 29 Agustus 1945,
KNIP beserta anggotanya resmi dilantik pada tanggal tersebut dan
dilaksanakan di gedung Kesenian Pasar Baru Jakarta.
Ketua: Mr. Kasman Singodimedjo
Wakil-wakilnya: Sutarjo Kartohadikusumo, Mr. Latuharhary, dan Adam
Malik.
Pada tanggal 16 Oktober 1945, KNIP melaksanakan sidang yang
bertempat di Gedung Balai Muslimin Indonesia, Jakarta. Pada tanggal
yang sama, KNIP meminta hak legislatif kepada presiden melalui sidang
mereka. Selain itu, Syahrir dan Amir Syarifuddin turut mengusulkan
BPKNIP (Badan Pekerja KNIP) yang nantinya akan mengerjakan tugas
operasional KNIP. Pada sidang tersebut, wakil presiden RI Mohammad
Hatta mengeluarkan maklumat yang disebut Maklumat Wakil Presiden
No. X. Dengan adanya maklumat tersebut, Indonesia telah memiliki
badan negara yang bersifat kekuasaan legislatif.
15. Pembentukan kabinet
Indonesia pertama kali menerapkan sistem
presidensial pada masa awal kemerdekaan
(2 September 1945 – 14 November 1945).
Dalam sistem presidensial, presidan
berperan sebagai kepala negara dan kepala
pemerintahan. Kabinet presidensial pertama
di Indonesia dibentuk oleh Soekarno pada 2
September 1945. Kabinet ini bertanggung
jawab secara langsung kepada presiden
Soekarno.
18. PEMBENTUKAN BERBAGAI PARTAI
POLITIK
a.Masyumi(majelis syuro Muslimin Indonesia),berdiri tanggal 7 November 1945.
pemimpin:dr.Sukiman Wiryosanjoyo.
b.PKI(partai Komunis Indonesia)berdiri 7 November 1945.
pemimpin:Mr.Moh.Yusuf.
c.PBI(partai Buruh Indonesia), berdiri tanggal 8 November 1945.pemimpin:Nyono
d.Partai Rakyat Jelata,berdiri tanggal 8 November 1945.pemimpin:Sutan Dewanis.
e.Parkindo(Partai Kristen Indonesia),berdiri tanggal 10 november 1945.pemimpin:Dr
Prabowinoto.
f.PSI(Partai sosialis Indonesia),berdiri tanggal 10 november 1945,pemimpin:Amir
Syarifuddin.
g.PRS(partai rakyat sosialis),berdiri tanggal 10 november 1945.Pemimpin:Sutan Syahrir.
h.PKRI(Partai Katholik RI),berdiri tanggal 8 Desember 1945.Pemimpin:I.J.Kasimo
i.persatuan rakyat Marhaen Indonesia,berdiri tanggal 17 Desember 1945.Pemimpin:JB
Assa.
j.PNI(partai Nasional Indonesia),berdiri tanggal 29 Januari 1946.PNI merupakan
penggabungan dari PRI(partai rakyat Indonesia),Gerakan republik Indonesia,dan
serikat rakyat Indonesia,yang masing-masing sudah berdiri dalam bulan November dan
Desember 1945.
20. Pembentukan kabinet
Awal terbentuknya TNI
Pada awalnya, Indonesia memerlukan sebuah pasukan untuk melawan
tentara Belanda yang ingin merebut kembali kekuasaan atas wilayah
Indonesia.
Pada 5 Oktober 1945, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden
Mohammad Hatta membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai
pasukan pertahanan negara.
Pada 3 Juli 1947, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR),
dengan Letnan Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar.
21. Pembentukan kabinet
TNI mengalami berbagai perubahan organisasi, antara lain pada 20 Juli
1947 diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), kemudian pada 5
Oktober 1949 diubah lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Selama perang kemerdekaan, TNI juga melakukan berbagai operasi
militer, antara lain Operasi Lintas Barat dan Operasi Seroja.
Akhir perang kemerdekaan
Setelah berlangsung selama empat tahun, perang kemerdekaan
Indonesia berakhir pada tanggal 27 Desember 1949, ketika Belanda
mengakui kedaulatan Indonesia melalui penandatanganan Persetujuan
Renville.
Setelah itu, TNI menjadi pasukan pertahanan negara dan terus
berkembang hingga sekarang.