1. MAKALAH OTONOMI
DAERAH
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA
DISUSUN OLEH :
MOHAMMAD NAWAWI (712.1.1.1830)
MOHAAMMAD YANTO (712.1.1.1831)
NUR HIKMAH (712.1.1.1833)
NUR MELLIYANA (712.1.1.1834)
2013 - 2014
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka
penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “otonomi daerah”.
Penulisan makalah merupakan salah satu tugas yang diberikan dalam mata kuliah
SANI FISIP Universitas Wiraraja Sumenep.
Dalam Penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan baik pada
teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu
kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan
pembuatan makalah ini.
Dalam penulisan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak
terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya
kepada :
1. Bapak Hasan yang sudah memberikan tugas dan petunjuk kepada penulis, sehingga
penulis dapat menyelesaikan tugas ini.
2. Teman-teman yang sudah membantu
3. Rekan-rekan semua di Kelas C FISIP Universitas Wiraraja Sumenep
4. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada keluarga tercinta yang telah
memberikan dorongan dan bantuan serta pengertian yang besar kepada penulis dalam
menyelesaikan makalah ini
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan
dalam penulisan makalah ini.
Akhirnya penulis berharap semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal pada
mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai
ibadah, Amiin Yaa Robbal ‘Alamiin.
Sumenep, oktober 2013
Penulis

3. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Indonesia menganut sistem negara kesatuan, hubungan kewenangan antara tingkat
pemerintahan telah diatur di dalam Pasal 18 A Undang-undang Dasar 1945 bahwa
hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah akan diatur oleh Undnag-undang khusus.
Pada suatu Negara kesatuan, hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dapat
diatur melalui berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan otonomi daerah.
Hal ini disebabkan antara lain karena berbagai cakupan dan masalah yang berkaitan dengan
hak, kewajiban dan tanggungjawab berbagai tingkat pemerintahan yang ada di suatu Negara
tidak akan bisa diatur hanya oleh satu undang-undang saja. Oleh karena itu, keberadaan
berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum dan
kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu
keniscayaan yang wajar dalam suatu Negara Pengaturan hubungan antara Pemerintah Pusat
dan daerah dapat berbentuk Undangundang tentang Pemerintahan Daerah, Undangundang Mengatur Hubungan keuangan Pusat dan Daerah, Undang-undang tentang
Kewenangan Pusat dan Daerah. Undang-undang yang mengatur tentang hubungan
kewenangan pusat dan daerah merupakan salah satu undang-undang yang utama dalam
mengatur berbagai materi yang berkaitan dengan atribusi, distribusi, dan delegasi serta
koordinasi kewenangan di antara berbagai level pemerintahan yang ada di suatu negara
yang berstatus sebagai negara kesatuan. Oleh karena itu, keberadaan undang-undang yang
mengatur hubungan pusat dan daerah merupakan suatu kebutuhan utama dalam suatu
NegaraUpaya serius untuk melakukan desentralisasi di Indonesia pada masa reformasi
dimulai di tengah-tengah krisis yang melanda Asia dan bertepatan dengan proses
pergantian rezim (dari rezim otoritarian ke rezim yang lebih demokratis).
1.2 Rumusan masalah
Untuk mengkaji dan mengulas tentang otonomi daerah, maka diperlukan
subpokok bahasan yang saling berhubungan, sehingga penulis membuat rumusan
masalah sebagai berikut:
1. Apa pengertian otonomi daerah?
2. Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah?
3. Apa tujuan otonomi daerah?
4. Apa dasar hukum otonomi daerah?
5. Apa saja kewenangan daerah otonom?
1.3 Tujuan dan manfaat penulisan
Tujuan disusunnya makalah ini adalah untuk memenuhi tugas SANI FISIP dan
menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

4. Manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan
penulis dan pembaca tentang otonomi daerah dan pelaksanaannya .
1.4 Metode Penulisan
Penulis memakai metode studi kepustakaan dalam penulisan makalah ini.
Referensi makalah ini bersumber dari media media seperti e-book, web, blog, dan
perangkat media massa yang diambil dari internet.
1.5 Sistematika Penulisan
Makalah ini disusun menjadi tiga bab, yaitu bab pendahuluan, bab pembahasan,
dan bab penutup. Adapun bab pendahuluan terbagi atas : latar belakang, rumusan
makalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.
Sedangkan bab pembahasan dibagi berdasarkan subbab yang berkaitan dengan materi
yang dibutuhkan dari otonomi daerah. Terakhir, bab penutup terdiri atas kesimpulan.

5. BAB II
OTONOMI DAERAH
Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu:
1. Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak
mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara
("Eenheidstaat"), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan
negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan
pemerintahan; dan
2. Nilai dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-undang Dasar
1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa
Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi
di bidang ketatanegaraan. [1]
Dikaitkan dengan dua nilai dasar tersebut di atas, penyelenggaraan desentralisasi di
Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan
penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke
pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian sebagian kekuasaan dan
kewenangan tersebut. Adapun titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada Daerah
Tingkat II (Dati II)[2]dengan beberapa dasar pertimbangan[3]:
1. Dimensi Politik, Dati II dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga
risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif
minim;
2. Dimensi Administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat relatif dapat lebih efektif;
3. Dati II adalah daerah "ujung tombak" pelaksanaan pembangunan sehingga Dati II-lah
yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.
Atas dasar itulah, prinsip otonomi yang dianut adalah:
1. Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di
daerah;
2. Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk
memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air; dan

6. 3. Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik
dan maju
Pengertian Otonomi Daerah
Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundangt-undangan.
Tujuan Otonomi Daerah
Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
Pengembangan kehidupan demokrasi.
Keadilan.
Pemerataan.
Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah
dalam rangka keutuhan NKRI.
6. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.
7. Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat,
mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dasar hukum diselenggarakan otonomi daerah di Indonesia
Dasar hukum otonomi daerah yaitu :
1. UUD 1945 pasal 18
2. UU No. 32 tahun 2004
3. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 2003
Bentuk dan Susunan Pemerintah Daerah
1. Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD)
DPRD merupakan lembaga yang berperan sebagai badan legislative di daerah baik di
provinsi, kabupaten maupun kota. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di dearah
merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila. Dan dipilih melalui pemillu.
2. Pemerintahan Daerah
Pemerintah daerah merupakan lembaga di daerah yang berperan sebagai badan eksekutif
daerah. Berdasarkan UUD 1945 pasal 18 ayat 4 pemerintah daerah yang dibentuk di wilayah

7. provinsi, kabupaten dan kota ini dipilih secara demokratis. Dlam menjalankan
kewenangannya, pemerintah daerah berhak menetpkan peraturan daerah dan peraturan
lainnya untuk melaksanakn otonomi dan tugas bantuan.
Syarat-syarat Pembentukan daerah Otonom
Wilayah Negara kesatuan RI dapat dijadikan sebagai daerah otonom apabila daerah
tersebut memenuhi persyaratan, yaitu :
a. Kemampuan ekonomi
Untuk menjadi daerah otonom, suatu daerah harus mempunyai kemampuan ekonomi yang
memadai agar jalannya pemerintahn tidak tersendat-sendat dan pembangunan dapat
terlaksana dengan baik.
b. Luas daerah
Untuk menjadikan daerah otonom diperlukan luas wilayah tertentu, sehingga keamanan
dan stabilitas serta pengawasan dari pemerintah daerah dapat dijalani dengan baik.
c. Pertahanan dan Keamanan Nasional
Hankam suatu daerah merupakan modal penting utama bagi jalannya sebuah
pemerintahan.
d. Syarat-syarat lain
Artinya yaitu segala sesuatu yang memungkinkan daerah untuk dapat melaksanakan
pembangunan dan pembinaan kestabilan politik serta persatuan dan keatuan bangsa dalam
rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.
Asas-asas Otonomi Daerah
Asas Sentralisasi adalah pemusatan seluruh penyelenggaraan pemerintah Negara
dengan pemerintah pusat.
Asas Desentralisasi adalah segala pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah.
Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah gubernur sebagai
wakil pemerintah dan perangkat pusat di daerah.
Asas Pembantuan adalah asas yang menyatakan turut serta dalam pelaksanaan
urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan kepada yang memberi tugas.

8. Kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom
Kewenangan Politik
Adanya otonomi daerah, rakyat melalui DPRD memiliki kewenangan memilih kepala daerah
sendiri.
Kewenangan Administrasi
Menyangkut keuangan pemerintah pusat dengan memberikan uang kepada daerah untuk
mengelola karyawan dan organisasi.
DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
Otonomi Daerah berpijak pada dasar Perundang-undangan yang kuat, yakni :
1. Undang Undang Dasar.
Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan
landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 UUD menyebutkan
adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem
otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Kedua tahun 2000 untuk
dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur
pemerintahan daerah. UUD 1945 pasca-amandemen itu mencantumkan permasalahan
pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem
otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh
undang-undang.
Pasal 18 ayat (2) menyebutkan,
“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya,
pada ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah
pusat.” Dan ayat (6) pasal yang sama menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak
menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi
dan tugas pembantuan.
2. Ketetapan MPR-RI
Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah :
Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta
perimbangan kekuangan Pusat dan Daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

9. 3. Undang-Undang
Undang-undang N0.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya
mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan
asas Desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam UU No.22/1999 adalah mendorong untuk
pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran
masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Namun, karena dianggap tidak sesuai
lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan
otonomi daerah, maka aturan baru pun dibentuk untuk menggantikannya. Pada 15 Oktober
2004, Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dari ketiga dasar perundang-undangan tersebut di atas tidak diragukan lagi bahwa
pelaksanaan Otonomi Daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Tinggal permasalahannya
adalah bagaimana dengan dasar hukum yang kuat tersebut pelaksanaan Otonomi Daerah
bisa dijalankan secara optimal.
Adapun yang dimaksud pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta daerah otonomi
yang lain sebagai badan eksekutif daerah:
1. Kepala daerah provinsi adalah Gubernur.
2. Kepala daerah kabupaten adalah bupati.
3. Kepala daerah kotamadya adalah walikota
Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang menurut Pasal 25 UU No. 32 tahun 2004
yaitu:
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan bersama DPRD.
2. Mengajukan rancangan Perda.
3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
4. Menyusun dan mengajukan racangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk
dibahas dan ditetapkan bersama.
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
6. Mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Selain tugas dan wewenang kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban
menurut Pasal 27 UU No. 32 tahun 2004 sebagai berikut:
1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI

10. 2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
3. Memelihara kerukunan dan ketertiban masyarakat.
4. Melaksanakan kehidupan demokratis
5. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
6. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Memajukan dan mengembangakan daya saing daerah.
8. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah
10. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua
perangkat daerah.
11. Menyampaikan rencana strategi penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan
paripurna DPRD.
Otoda Momentum Bagi Daerah
Kabupaten Sumenep merupakan daerah yang cukup potensial. Dimana daerah paling ujung
timur Pulau Madura ini didukung oleh sumberdaya alamnya seperti potensi kelautan dan
potensi Migasnya. Seperti diketahui bahwa, luas daerah Kabupaten Sumenep sekitar 80%
merupakan daerah kelautan. Dengan diberlakukannya UU nomor 22 dan 25 tahun tahun
1999 mengenai UU otonomi daerah dan perimbangan pendapatan antara pusat dan daerah,
mampukah Sumenep memanfatkan dua momentum tersebut?.
Menjelang pemberlakuan undang-undang otonomi daerah, Sumenep mempunyai
kewenangan yang cukup besar dalam mengembangkan daerahnya. Kewenangan tersebut
sampai kepada pencarian dana tidak terbatas hanya didalam negeri saja. Dimungkinkan juga
sampai keluar negeri baik lembaga keuangan swasta maupun lembaga keuangan
internasional seperti word bank.

11. BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
3.1 KESIMPULAN
Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom adalah Kewenangan Politik yakni Adanya
otonomi daerah, rakyat melalui DPRD memiliki kewenangan memilih kepala daerah sendiri.
Dan Kewenangan Administrasi yakni Menyangkut keuangan pemerintah pusat dengan
memberikan uang kepada daerah untuk mengelola karyawan dan organisasi.
Dasar hukum otonomi daerah yaitu :UUD 1945 pasal 18 , UU No. 32 tahun 2004 dan
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 2003
Kabupaten sumenep diharapkan mampu memanfaatkan sebaik – baiknya kebijakan
otonomi daerah untuk memajukan daerahnya dan mensejahterakan masyarakatnya.
3.2 SARAN
Dengan ditulisnya makalah yang menjelaskan tentang otonomi daerah, semoga kita semua
dapat memahami materi otonomi daerah ini . namun kami menyadari bahwa makalah yang
kami tuli juga masih jauh dari kata sempurna. Maka demi kesempurnaan pembuatan
makalah selanjutnya kami berharap saran yang membangun demi kesempurnaan makalah
ini.

12. DAFTAR PUSTAKA
Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
http://referensiakuntansi.blogspot.com/2012/07/dasar-hukum-otonomi
daerah.html#sthash.lfhp45UV.dpuf
KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI ERA OTONOMI
Oleh. Akil Mochtar cetakan PDF