Dokumen tersebut membahas tentang etika profesi akuntan publik dan pengendalian mutu. Etika profesi akuntan publik mencakup integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Pengendalian mutu yang baik melibatkan masukan, proses, dan keluaran audit sesuai standar. Mematuhi etika berarti memenuhi pengendalian mutu dalam penugasan audit.

1. PENGAUDITAN LANJUTAN
DOSEN : DR. YUDHI HERLIANSYAH, AK,M.SI,CA,CSRA,CPAI
TENTANG
ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK -
KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK - PENGENDALIAN MUTU
OLEH :
SANDY SETIAWAN
55516120017
MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA (S2)
UNIVERSITAS MERCUBUANA
TAHUN 2017

2. Pertanyaan :
Sebutkan dan jelaskan etika profesi akuntan publik, benarkah mematuhi etika
profesi berarti memenuhi pengendalian mutu akuntan publik dalam penugasan
yang diterimanya?
JAWAB :
Etika adalah sebuah sesuatu dimana dan bagaimana cabang utama filsafat
yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan
penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar,
salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.
Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan
terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi
profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang
profesi tersebut.
Sedangkan Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin
untuk memberikan jasa asurans sebagaimana diatur dalam undang-undang,
yang meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa review atas
informasi keuangan historis , dan jasa asurans lainnya seperti evaluasi atas
efektifitas pengendalian internal.
Prinsip dasar etika profesi yang harus dimiliki oleh seorang Akuntan
Publik, sebagai berikut :
 Prinsip Integritas
Seorang akuntan harus manjaga kepercayaan publik, memenuhi
tanggungjawab dan meningkatkan integritas setinggi mungkin.
 Prinsip Objektivitas
Seorang akuntan dalam memenuhi tanggungjawabnya harus menjaga
obyektifitas dan menjaga benturan dari kepentingan atau pengaruh yang
tidak layak (undue influence) dari pihak-pihak lain memengaruhi
pertimbangan profesional.
 Prinsip Kompetensi dan Kehati-hatian
Seorang akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan
penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai
kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan
profesionalnya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa

3. klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang
kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang
paling mutakhir.
 Prinsip Kerahasiaan
Seorang akuntan harus menjaga kerahasiaan kepentingan kliennya dan
tidak boleh mengungkapkan informasi tanpa persetujuan kecuali ada hak
profesional dan hukum untuk mengungkapkannya.
 Prinsip Perilaku Professional
Seorang akuntan profesional dituntut konsisten dan selaras dengan reputasi
profesi yang baik dan menjauhkan perilaku yang dapat menjatuhkan
profesionalisme.
Menurut pendapat saya, mematuhi etika profesi akuntan publik berarti
memenuhi pengendalian mutu akuntan publik dalam penugasan audit yang
diterimanya. Karena pengendalian mutu berkaitan dengan pemberian jasa
audit dan review atas laporan keuangan, jasa terkait dengan jasa assurans dan
jasa assurans lainnya. Pengendalian mutu yang baik tidak terlepas dari prinsip
dasar etika profesi akuntan publik. IAASB menerbitkan suatu kerangka
mengenai suatu mutu audit (kualias audit) yang terdiri dari unsur-unsur utama
yang menciptakan lingkungan untuk mutu audit yang baik, sebagai berikut :
1. Masukan (Input) meliputi nilai-nilai, etika, sikap auditor yang dipengaruhi
budaya kantor akuntan publik, pengetahuan, keterampilan, dan
pengalaman auditor serta waktu yang tersedia untuk auditor melaksanakan
tugas auditnya.
2. Proses (Process) meliputi pelaksanaan audit berdasarkan kriteria tertentu,
contohnya audit terhadap laporan keuangan yang mengharuskan klien
menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
(SAK) yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang
ada.
3. Keluaran (Output) meliputi semua laporan dan informasi yang secara
formal dibuat dan disajikan oleh satu pihak kepada pihak lain, contohnya
auditor menerbitkan opini terhadap laporan keuangan atas hasil temuan
auditnya. Selain itu, keluaran juga bisa tidak berwujud berupa hasil/akibat
yang timbul dari proses audit seperti temuan dan rekomendasi audit.