SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 4
Downloaden Sie, um offline zu lesen
PERWAL.Jamsek-Jamker-toat
WALIKOTA SURABAYA
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 21 TAHUN 2006
T E N T A N G
HARI DAN JAM KERJA BAGI INSTANSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SURABAYA
WALIKOTA SURABAYA,
Menimbang : a. bahwa kemacetan lalu lintas di kota Surabaya semakin hari
semakin meningkat, oleh karena itu perlu adanya upaya
Pemerintah Kota Surabaya untuk mengatur dan/atau
mengurangi kemacetan lalu lintas dimaksud;
b. bahwa salah satu alternatif untuk mengurangi kemacetan lalu
lintas tersebut adalah dengan cara membedakan waktu awal
kegiatan sekolah dan kerja sehingga beban puncak ruang lalu
lintas menjadi turun dan arus lalu lintas dapat didistribusi lebih
merata yang pada akhirnya lalu lintas menjadi lebih lancar;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf
b, maka pengaturan hari dan jam kerja bagi Instansi di
lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah
ditetapkan dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 37
Tahun 2002 tentang Hari dan Jam Kerja bagi Instansi di
Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas serta memperhatikan
surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juni 2002 Nomor
061.2/1331/SJ perihal Persetujuan 5 (lima) hari kerja di
Lingkungan 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota, maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Hari dan Jam Kerja
bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa
Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang ..............
PERWAL.Jamsek/Jamker-t o at
2
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1074
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor
53, Tambahan Lembaran Negara nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di
Lingkungan Lembaga Pemerintah.
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08
Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di
Lingkungan Lembaga Pemerintah.
M E M U T U S K A N
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARI DAN JAM KERJA
BAGI INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SURABAYA
Pasal 1
Hari dan jam kerja bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kota
Surabaya, ditetapkan sebagai berikut :
a. Jumlah hari kerja efektif adalah 5 (lima) hari dalam seminggu,
yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum’at;
b. Jumlah jam kerja efektif adalah 37 jam 30 menit dalam
seminggu, yaitu :
1. Hari senin s/d hari Kamis : pukul 07.30 – 16.00
Waktu istirahat : pukul 12.00 – 12.30
2. Hari Jum’at : pukul 07.30 – 15.00
Waktu istirahat : pukul 11.00 – 13.00
Pasal 2.................
PERWAL.Jamsek/Jamker-t o at
3
Pasal 2
(1) Dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan 5 (lima) hari kerja
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah :
a. Unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu : pelayanan
Rumah Sakit, Puskesmas, Pemadam Kebakaran,
Permakamam, Perizinan baik pada loket – loket atau Unit –
Unit Pelayanan Fungsional maupun pada Unit Pelayanan
Terpadu Satu Atap :
1. Hari senin s/d hari Kamis : pukul 07.30 – 14.30
Tanpa istirahat
2. Hari Jum’at : pukul 07.30 – 11.30
Tanpa istirahat
3. Hari Sabtu : pukul 07.30 – 13.00
Tanpa istirahat
b. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (khusus bagi
proses belajar mengajar) dan Lembaga Pendidikan SD, SLTP
dan SMU atau sederajat, waktu awal kegiatan pagi ditetapkan
paling lambat pukul 06.30 WIB.
(2) Bagi unit kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat
selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari, pelaksanaan hari
dan jam kerja disesuaikan dengan kebutuhan yang diatur oleh
Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.
Pasal 3
Bagi pimpinan Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya,
wajib:
a. meningkatkan pengawasan melekat (waskat) terhadap disiplin
pegawai untuk memenuhi hari kerja, jam kerja, jam masuk
kerja, istirahat dan jam pulang kerja serta memberlakukan
sanksi apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan kesalahan
yang berlaku ;
b. melaksanakan upaya meningkatkan produktivitas kerja, disiplin
pegawai, efisiensi sumber daya serta pelayanan yang lebih baik
kepada masyarakat melalui penerapan Budaya Kerja dan
perbaikan kualitas secara terus menerus.
Pasal 4
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan
Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hari dan Jam
Kerja bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
dinyatakan tidak berlaku lagi
PERWAL.Jamsek/Jamker-t o at
4
Pasal 5 ............
Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Surabaya.
Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Maret 2006
WALIKOTA SURABAYA,
ttd
BAMBANG DWI HARTONO
Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 29 Maret 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd
SUKAMTO HADI, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 165 377
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 11/E
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM,
H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.
Pembina
NIP. 510 100 822

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Pelayanan Publik Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Pelayanan Publik Kementerian Agraria dan Tata RuangPelayanan Publik Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Pelayanan Publik Kementerian Agraria dan Tata RuangLestari Moerdijat
 
54268014 proposal-pemilihan-kepala-desa-cisaruni-periode-2011
54268014 proposal-pemilihan-kepala-desa-cisaruni-periode-201154268014 proposal-pemilihan-kepala-desa-cisaruni-periode-2011
54268014 proposal-pemilihan-kepala-desa-cisaruni-periode-2011Pgri Cabang Majalaya
 
Kajian Struktur Organisasi Kecamatan Dan Pola Hubungan Kerja New
Kajian Struktur Organisasi Kecamatan Dan Pola Hubungan Kerja NewKajian Struktur Organisasi Kecamatan Dan Pola Hubungan Kerja New
Kajian Struktur Organisasi Kecamatan Dan Pola Hubungan Kerja NewBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Draft lpp des
Draft lpp desDraft lpp des
Draft lpp desNinuk Hp
 
Contoh program kerja rukun warga
Contoh program kerja rukun wargaContoh program kerja rukun warga
Contoh program kerja rukun wargaArdiansyah Die
 
Peran Camat Dalam Pemerintahan Desa
Peran Camat Dalam Pemerintahan DesaPeran Camat Dalam Pemerintahan Desa
Peran Camat Dalam Pemerintahan Desasuryokoco suryoputro
 
Laporan pertanggung jawaban rt
Laporan pertanggung jawaban rtLaporan pertanggung jawaban rt
Laporan pertanggung jawaban rtAgnesia Damanik
 

Was ist angesagt? (10)

Pelayanan Publik Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Pelayanan Publik Kementerian Agraria dan Tata RuangPelayanan Publik Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Pelayanan Publik Kementerian Agraria dan Tata Ruang
 
54268014 proposal-pemilihan-kepala-desa-cisaruni-periode-2011
54268014 proposal-pemilihan-kepala-desa-cisaruni-periode-201154268014 proposal-pemilihan-kepala-desa-cisaruni-periode-2011
54268014 proposal-pemilihan-kepala-desa-cisaruni-periode-2011
 
Sk bank sampah 1
Sk bank sampah 1Sk bank sampah 1
Sk bank sampah 1
 
Kajian Struktur Organisasi Kecamatan Dan Pola Hubungan Kerja New
Kajian Struktur Organisasi Kecamatan Dan Pola Hubungan Kerja NewKajian Struktur Organisasi Kecamatan Dan Pola Hubungan Kerja New
Kajian Struktur Organisasi Kecamatan Dan Pola Hubungan Kerja New
 
2. halaman depan lppd
2. halaman depan lppd2. halaman depan lppd
2. halaman depan lppd
 
Draft lpp des
Draft lpp desDraft lpp des
Draft lpp des
 
Contoh program kerja rukun warga
Contoh program kerja rukun wargaContoh program kerja rukun warga
Contoh program kerja rukun warga
 
Gumbasa
GumbasaGumbasa
Gumbasa
 
Peran Camat Dalam Pemerintahan Desa
Peran Camat Dalam Pemerintahan DesaPeran Camat Dalam Pemerintahan Desa
Peran Camat Dalam Pemerintahan Desa
 
Laporan pertanggung jawaban rt
Laporan pertanggung jawaban rtLaporan pertanggung jawaban rt
Laporan pertanggung jawaban rt
 

Ähnlich wie Perwali 21 2006 tentang jam kerja

PERBUP NO 11 THN 2018 Contoh.pdf
PERBUP NO 11 THN 2018  Contoh.pdfPERBUP NO 11 THN 2018  Contoh.pdf
PERBUP NO 11 THN 2018 Contoh.pdfSujimanSKM
 
SK Tim Reformasi Birokrasi
SK Tim Reformasi BirokrasiSK Tim Reformasi Birokrasi
SK Tim Reformasi Birokrasibagorghst
 
Juknis penyaluran tunjangan-sertifikasi-2013
Juknis penyaluran tunjangan-sertifikasi-2013Juknis penyaluran tunjangan-sertifikasi-2013
Juknis penyaluran tunjangan-sertifikasi-2013Sri Budi Sukiyanto
 
SK-KEPALA-DPMPTSP-SERUYAN-TENTANG-KODE-ETIK-1.pdf
SK-KEPALA-DPMPTSP-SERUYAN-TENTANG-KODE-ETIK-1.pdfSK-KEPALA-DPMPTSP-SERUYAN-TENTANG-KODE-ETIK-1.pdf
SK-KEPALA-DPMPTSP-SERUYAN-TENTANG-KODE-ETIK-1.pdfJembiseRonald
 
BUPATI TAPIN.pptx
BUPATI TAPIN.pptxBUPATI TAPIN.pptx
BUPATI TAPIN.pptxtapintengah
 
Contoh draf sk pokja ampl pakem pamsimas ii
Contoh draf sk pokja ampl  pakem pamsimas iiContoh draf sk pokja ampl  pakem pamsimas ii
Contoh draf sk pokja ampl pakem pamsimas iisutripto
 
Tata kelola blud upt puskesmas cibiru
Tata kelola blud upt puskesmas cibiruTata kelola blud upt puskesmas cibiru
Tata kelola blud upt puskesmas cibiruindra wiryantaka
 
Permenpan2009 012 pedoman penilaian penyelenggaraan pelayanan pubilik
Permenpan2009 012 pedoman penilaian penyelenggaraan pelayanan pubilikPermenpan2009 012 pedoman penilaian penyelenggaraan pelayanan pubilik
Permenpan2009 012 pedoman penilaian penyelenggaraan pelayanan pubilikNandang Sukmara
 
Permenpan2009 012 pedoman penilaian penyelenggaraan pelayanan pubilik
Permenpan2009 012 pedoman penilaian penyelenggaraan pelayanan pubilikPermenpan2009 012 pedoman penilaian penyelenggaraan pelayanan pubilik
Permenpan2009 012 pedoman penilaian penyelenggaraan pelayanan pubilikNandang Sukmara
 
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS  SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS Zakiah dr
 
Sosialisasi Monev Presensi 2021.pptx
Sosialisasi Monev Presensi 2021.pptxSosialisasi Monev Presensi 2021.pptx
Sosialisasi Monev Presensi 2021.pptxmasamin6
 
Tor rab-man-purwoasri-kab-kediriedit
Tor rab-man-purwoasri-kab-kedirieditTor rab-man-purwoasri-kab-kediriedit
Tor rab-man-purwoasri-kab-kedirieditMan Pangkalan Bun
 
4119_PERWALI_14-2022.pdf
4119_PERWALI_14-2022.pdf4119_PERWALI_14-2022.pdf
4119_PERWALI_14-2022.pdfPkmSawahpulo
 
Permen PU No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Permen PU No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan MinimalPermen PU No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Permen PU No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan MinimalPenataan Ruang
 
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...Joy Irman
 

Ähnlich wie Perwali 21 2006 tentang jam kerja (20)

PERBUP NO 11 THN 2018 Contoh.pdf
PERBUP NO 11 THN 2018  Contoh.pdfPERBUP NO 11 THN 2018  Contoh.pdf
PERBUP NO 11 THN 2018 Contoh.pdf
 
PPT JAM KERJA.pptx
PPT JAM KERJA.pptxPPT JAM KERJA.pptx
PPT JAM KERJA.pptx
 
SK Tim Reformasi Birokrasi
SK Tim Reformasi BirokrasiSK Tim Reformasi Birokrasi
SK Tim Reformasi Birokrasi
 
Juknis penyaluran tunjangan-sertifikasi-2013
Juknis penyaluran tunjangan-sertifikasi-2013Juknis penyaluran tunjangan-sertifikasi-2013
Juknis penyaluran tunjangan-sertifikasi-2013
 
Juknis tunjangan khusus
Juknis tunjangan khususJuknis tunjangan khusus
Juknis tunjangan khusus
 
SK-KEPALA-DPMPTSP-SERUYAN-TENTANG-KODE-ETIK-1.pdf
SK-KEPALA-DPMPTSP-SERUYAN-TENTANG-KODE-ETIK-1.pdfSK-KEPALA-DPMPTSP-SERUYAN-TENTANG-KODE-ETIK-1.pdf
SK-KEPALA-DPMPTSP-SERUYAN-TENTANG-KODE-ETIK-1.pdf
 
BUPATI TAPIN.pptx
BUPATI TAPIN.pptxBUPATI TAPIN.pptx
BUPATI TAPIN.pptx
 
Contoh draf sk pokja ampl pakem pamsimas ii
Contoh draf sk pokja ampl  pakem pamsimas iiContoh draf sk pokja ampl  pakem pamsimas ii
Contoh draf sk pokja ampl pakem pamsimas ii
 
Tata kelola blud upt puskesmas cibiru
Tata kelola blud upt puskesmas cibiruTata kelola blud upt puskesmas cibiru
Tata kelola blud upt puskesmas cibiru
 
Permenpan2009 012 pedoman penilaian penyelenggaraan pelayanan pubilik
Permenpan2009 012 pedoman penilaian penyelenggaraan pelayanan pubilikPermenpan2009 012 pedoman penilaian penyelenggaraan pelayanan pubilik
Permenpan2009 012 pedoman penilaian penyelenggaraan pelayanan pubilik
 
Permenpan2009 012 pedoman penilaian penyelenggaraan pelayanan pubilik
Permenpan2009 012 pedoman penilaian penyelenggaraan pelayanan pubilikPermenpan2009 012 pedoman penilaian penyelenggaraan pelayanan pubilik
Permenpan2009 012 pedoman penilaian penyelenggaraan pelayanan pubilik
 
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS  SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
 
Sosialisasi Monev Presensi 2021.pptx
Sosialisasi Monev Presensi 2021.pptxSosialisasi Monev Presensi 2021.pptx
Sosialisasi Monev Presensi 2021.pptx
 
Kod etika-waktu-bekerja-lada
Kod etika-waktu-bekerja-ladaKod etika-waktu-bekerja-lada
Kod etika-waktu-bekerja-lada
 
Tor rab-man-purwoasri-kab-kediriedit
Tor rab-man-purwoasri-kab-kedirieditTor rab-man-purwoasri-kab-kediriedit
Tor rab-man-purwoasri-kab-kediriedit
 
4119_PERWALI_14-2022.pdf
4119_PERWALI_14-2022.pdf4119_PERWALI_14-2022.pdf
4119_PERWALI_14-2022.pdf
 
Permen PU No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Permen PU No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan MinimalPermen PU No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Permen PU No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
 
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
 
Permenpu012014
Permenpu012014Permenpu012014
Permenpu012014
 
Permen pu no.1 prt m 2014
Permen pu no.1 prt m 2014Permen pu no.1 prt m 2014
Permen pu no.1 prt m 2014
 

Perwali 21 2006 tentang jam kerja

  • 1. PERWAL.Jamsek-Jamker-toat WALIKOTA SURABAYA SALINAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2006 T E N T A N G HARI DAN JAM KERJA BAGI INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA WALIKOTA SURABAYA, Menimbang : a. bahwa kemacetan lalu lintas di kota Surabaya semakin hari semakin meningkat, oleh karena itu perlu adanya upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk mengatur dan/atau mengurangi kemacetan lalu lintas dimaksud; b. bahwa salah satu alternatif untuk mengurangi kemacetan lalu lintas tersebut adalah dengan cara membedakan waktu awal kegiatan sekolah dan kerja sehingga beban puncak ruang lalu lintas menjadi turun dan arus lalu lintas dapat didistribusi lebih merata yang pada akhirnya lalu lintas menjadi lebih lancar; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, maka pengaturan hari dan jam kerja bagi Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hari dan Jam Kerja bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas serta memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juni 2002 Nomor 061.2/1331/SJ perihal Persetujuan 5 (lima) hari kerja di Lingkungan 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Hari dan Jam Kerja bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ; 2. Undang-Undang ..............
  • 2. PERWAL.Jamsek/Jamker-t o at 2 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1074 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177); 7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah. 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah. M E M U T U S K A N Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARI DAN JAM KERJA BAGI INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA Pasal 1 Hari dan jam kerja bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, ditetapkan sebagai berikut : a. Jumlah hari kerja efektif adalah 5 (lima) hari dalam seminggu, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum’at; b. Jumlah jam kerja efektif adalah 37 jam 30 menit dalam seminggu, yaitu : 1. Hari senin s/d hari Kamis : pukul 07.30 – 16.00 Waktu istirahat : pukul 12.00 – 12.30 2. Hari Jum’at : pukul 07.30 – 15.00 Waktu istirahat : pukul 11.00 – 13.00 Pasal 2.................
  • 3. PERWAL.Jamsek/Jamker-t o at 3 Pasal 2 (1) Dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah : a. Unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu : pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas, Pemadam Kebakaran, Permakamam, Perizinan baik pada loket – loket atau Unit – Unit Pelayanan Fungsional maupun pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap : 1. Hari senin s/d hari Kamis : pukul 07.30 – 14.30 Tanpa istirahat 2. Hari Jum’at : pukul 07.30 – 11.30 Tanpa istirahat 3. Hari Sabtu : pukul 07.30 – 13.00 Tanpa istirahat b. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (khusus bagi proses belajar mengajar) dan Lembaga Pendidikan SD, SLTP dan SMU atau sederajat, waktu awal kegiatan pagi ditetapkan paling lambat pukul 06.30 WIB. (2) Bagi unit kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari, pelaksanaan hari dan jam kerja disesuaikan dengan kebutuhan yang diatur oleh Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan. Pasal 3 Bagi pimpinan Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, wajib: a. meningkatkan pengawasan melekat (waskat) terhadap disiplin pegawai untuk memenuhi hari kerja, jam kerja, jam masuk kerja, istirahat dan jam pulang kerja serta memberlakukan sanksi apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan kesalahan yang berlaku ; b. melaksanakan upaya meningkatkan produktivitas kerja, disiplin pegawai, efisiensi sumber daya serta pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat melalui penerapan Budaya Kerja dan perbaikan kualitas secara terus menerus. Pasal 4 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hari dan Jam Kerja bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi
  • 4. PERWAL.Jamsek/Jamker-t o at 4 Pasal 5 ............ Pasal 5 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 29 Maret 2006 WALIKOTA SURABAYA, ttd BAMBANG DWI HARTONO Diundangkan di Surabaya pada tanggal 29 Maret 2006 SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, ttd SUKAMTO HADI, SH. Pembina Utama Muda NIP. 010 165 377 BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 11/E Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan u.b KEPALA BAGIAN HUKUM, H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si. Pembina NIP. 510 100 822