SlideShare a Scribd company logo

DETAIL detail PAJAK ::::: FAKTUR PAJAK

•Download as DOCX, PDF•
•
R
Roko Subagya

Merupakan Sarana dalam dunia Pajak Pertambahan Nilai, yang juga memegang peranan dan pesanan yang penting dalam pemotongan dan pemungutan pajak terkait fihak-fihak ketiga Merupakan Sarana dalam dunia Pajak Pertambahan Nilai, yang juga memegang peranan dan pesanan yang penting dalam pemotongan dan pemungutan pajak terkait fihak-fihak ketiga Merupakan Sarana dalam dunia Pajak Pertambahan Nilai, yang juga memegang peranan dan pesanan yang penting dalam pemotongan dan pemungutan pajak terkait fihak-fihak ketiga

Government & Nonprofit
1 of 3
Faktur Pajak
DETAIL detail PAJAK ::::: FAKTUR PAJAK
DETAIL detail PAJAK ::::: FAKTUR PAJAK

Recommended

Presentasi softskill
Presentasi softskillPresentasi softskill
Presentasi softskillbenn_beckmen
 
Working Capital
Working CapitalWorking Capital
Working CapitalKacung Abdullah
 
36 contoh desain pamflet dan brosur jasa keuangan finansial dan investasi
36 contoh desain pamflet dan brosur jasa keuangan finansial dan investasi36 contoh desain pamflet dan brosur jasa keuangan finansial dan investasi
36 contoh desain pamflet dan brosur jasa keuangan finansial dan investasibadar masbadar
 
Lampiran VI Swakelola (PERPRES 54 TAHUN 2010)
Lampiran VI Swakelola (PERPRES 54 TAHUN 2010)Lampiran VI Swakelola (PERPRES 54 TAHUN 2010)
Lampiran VI Swakelola (PERPRES 54 TAHUN 2010)Trust Tour And Travel
 
Materi fidic pjt non kecil yogya 2016
Materi fidic pjt non kecil yogya 2016Materi fidic pjt non kecil yogya 2016
Materi fidic pjt non kecil yogya 2016Iwan Gunawan
 
makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21Fitri Bersahabat
 
Ringkasan materi-sak-etap
Ringkasan materi-sak-etapRingkasan materi-sak-etap
Ringkasan materi-sak-etapheri baskoro
 
Bab vii ketentuan imbalan jasa versi iai
Bab vii ketentuan imbalan jasa versi iaiBab vii ketentuan imbalan jasa versi iai
Bab vii ketentuan imbalan jasa versi iainoviantokuswandi
 

Recommended

Presentasi softskill
Presentasi softskillPresentasi softskill
Presentasi softskillbenn_beckmen
 
Working Capital
Working CapitalWorking Capital
Working CapitalKacung Abdullah
 
36 contoh desain pamflet dan brosur jasa keuangan finansial dan investasi
36 contoh desain pamflet dan brosur jasa keuangan finansial dan investasi36 contoh desain pamflet dan brosur jasa keuangan finansial dan investasi
36 contoh desain pamflet dan brosur jasa keuangan finansial dan investasibadar masbadar
 
Lampiran VI Swakelola (PERPRES 54 TAHUN 2010)
Lampiran VI Swakelola (PERPRES 54 TAHUN 2010)Lampiran VI Swakelola (PERPRES 54 TAHUN 2010)
Lampiran VI Swakelola (PERPRES 54 TAHUN 2010)Trust Tour And Travel
 
Materi fidic pjt non kecil yogya 2016
Materi fidic pjt non kecil yogya 2016Materi fidic pjt non kecil yogya 2016
Materi fidic pjt non kecil yogya 2016Iwan Gunawan
 
makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21Fitri Bersahabat
 
Ringkasan materi-sak-etap
Ringkasan materi-sak-etapRingkasan materi-sak-etap
Ringkasan materi-sak-etapheri baskoro
 
Bab vii ketentuan imbalan jasa versi iai
Bab vii ketentuan imbalan jasa versi iaiBab vii ketentuan imbalan jasa versi iai
Bab vii ketentuan imbalan jasa versi iainoviantokuswandi
 
Akuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdAkuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdgreeneyes85
 
Manajemen Bank Umum
Manajemen Bank UmumManajemen Bank Umum
Manajemen Bank UmumErna Evanora
 
6. biaya penggunaan modal kerja (cost of capital)
6. biaya penggunaan modal kerja (cost of capital)6. biaya penggunaan modal kerja (cost of capital)
6. biaya penggunaan modal kerja (cost of capital)SEPTIANA RAHAYUNINGTIAS
 
Manajemen Bank Umum
Manajemen Bank UmumManajemen Bank Umum
Manajemen Bank UmumRatna Ayu Wulandari
 
Manajemen Bank Umum 2015210412
Manajemen Bank Umum 2015210412Manajemen Bank Umum 2015210412
Manajemen Bank Umum 2015210412Rizal Setiawan
 
Klasifikasi bidang layanan non konstruksi 2015
Klasifikasi bidang layanan non konstruksi 2015Klasifikasi bidang layanan non konstruksi 2015
Klasifikasi bidang layanan non konstruksi 2015inkindojabar
 
5 2 pelaksanaan swakelola
5 2 pelaksanaan swakelola5 2 pelaksanaan swakelola
5 2 pelaksanaan swakelolaJoy Irman
 
Hukum kontrak
Hukum kontrakHukum kontrak
Hukum kontrakaishkhuw fillah
 
Akuntansi penyusutan dalam Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi penyusutan dalam Akuntansi PemerintahanAkuntansi penyusutan dalam Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi penyusutan dalam Akuntansi PemerintahanToyib Abdulloh
 
Psak 25-kebijakan-akuntansi-perusahaan-estimasi-akuntansi-dan-kesalahan-ias-18
Psak 25-kebijakan-akuntansi-perusahaan-estimasi-akuntansi-dan-kesalahan-ias-18Psak 25-kebijakan-akuntansi-perusahaan-estimasi-akuntansi-dan-kesalahan-ias-18
Psak 25-kebijakan-akuntansi-perusahaan-estimasi-akuntansi-dan-kesalahan-ias-18Sri Apriyanti Husain
 
Kup 2008
Kup 2008Kup 2008
Kup 2008Dudi Wahyudi
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakaniyandri tiluk wahyono
 
5 1 ketentuan umum swakelola
5 1 ketentuan umum swakelola5 1 ketentuan umum swakelola
5 1 ketentuan umum swakelolaJoy Irman
 
Akuntansi Penyusutan Aset Tetap PEMDA
Akuntansi Penyusutan Aset Tetap PEMDAAkuntansi Penyusutan Aset Tetap PEMDA
Akuntansi Penyusutan Aset Tetap PEMDAMahyuni Bjm
 
Credit Risk Management
Credit Risk ManagementCredit Risk Management
Credit Risk ManagementAbdul Danka
 
Credit Risk Management ppt
Credit Risk Management pptCredit Risk Management ppt
Credit Risk Management pptSneha Salian
 
Dok pq.e bansos
Dok pq.e bansosDok pq.e bansos
Dok pq.e bansosAziz Sutisna
 
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakanSeri kup tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakanRoko Subagya
 
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanSeri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
 
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIAmnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIRoko Subagya
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahRoko Subagya
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
 

More Related Content

Viewers also liked

Akuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdAkuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdgreeneyes85
 
Manajemen Bank Umum
Manajemen Bank UmumManajemen Bank Umum
Manajemen Bank UmumErna Evanora
 
6. biaya penggunaan modal kerja (cost of capital)
6. biaya penggunaan modal kerja (cost of capital)6. biaya penggunaan modal kerja (cost of capital)
6. biaya penggunaan modal kerja (cost of capital)SEPTIANA RAHAYUNINGTIAS
 
Manajemen Bank Umum 2015210412
Manajemen Bank Umum 2015210412Manajemen Bank Umum 2015210412
Manajemen Bank Umum 2015210412Rizal Setiawan
 
Klasifikasi bidang layanan non konstruksi 2015
Klasifikasi bidang layanan non konstruksi 2015Klasifikasi bidang layanan non konstruksi 2015
Klasifikasi bidang layanan non konstruksi 2015inkindojabar
 
5 2 pelaksanaan swakelola
5 2 pelaksanaan swakelola5 2 pelaksanaan swakelola
5 2 pelaksanaan swakelolaJoy Irman
 
Akuntansi penyusutan dalam Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi penyusutan dalam Akuntansi PemerintahanAkuntansi penyusutan dalam Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi penyusutan dalam Akuntansi PemerintahanToyib Abdulloh
 
Psak 25-kebijakan-akuntansi-perusahaan-estimasi-akuntansi-dan-kesalahan-ias-18
Psak 25-kebijakan-akuntansi-perusahaan-estimasi-akuntansi-dan-kesalahan-ias-18Psak 25-kebijakan-akuntansi-perusahaan-estimasi-akuntansi-dan-kesalahan-ias-18
Psak 25-kebijakan-akuntansi-perusahaan-estimasi-akuntansi-dan-kesalahan-ias-18Sri Apriyanti Husain
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakaniyandri tiluk wahyono
 
5 1 ketentuan umum swakelola
5 1 ketentuan umum swakelola5 1 ketentuan umum swakelola
5 1 ketentuan umum swakelolaJoy Irman
 
Akuntansi Penyusutan Aset Tetap PEMDA
Akuntansi Penyusutan Aset Tetap PEMDAAkuntansi Penyusutan Aset Tetap PEMDA
Akuntansi Penyusutan Aset Tetap PEMDAMahyuni Bjm
 
Credit Risk Management
Credit Risk ManagementCredit Risk Management
Credit Risk ManagementAbdul Danka
 
Credit Risk Management ppt
Credit Risk Management pptCredit Risk Management ppt
Credit Risk Management pptSneha Salian
 

Viewers also liked (17)

Akuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdAkuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkd
 
Manajemen Bank Umum
Manajemen Bank UmumManajemen Bank Umum
Manajemen Bank Umum
 
6. biaya penggunaan modal kerja (cost of capital)
6. biaya penggunaan modal kerja (cost of capital)6. biaya penggunaan modal kerja (cost of capital)
6. biaya penggunaan modal kerja (cost of capital)
 
Manajemen Bank Umum
Manajemen Bank UmumManajemen Bank Umum
Manajemen Bank Umum
 
Manajemen Bank Umum 2015210412
Manajemen Bank Umum 2015210412Manajemen Bank Umum 2015210412
Manajemen Bank Umum 2015210412
 
Klasifikasi bidang layanan non konstruksi 2015
Klasifikasi bidang layanan non konstruksi 2015Klasifikasi bidang layanan non konstruksi 2015
Klasifikasi bidang layanan non konstruksi 2015
 
5 2 pelaksanaan swakelola
5 2 pelaksanaan swakelola5 2 pelaksanaan swakelola
5 2 pelaksanaan swakelola
 
Hukum kontrak
Hukum kontrakHukum kontrak
Hukum kontrak
 
Akuntansi penyusutan dalam Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi penyusutan dalam Akuntansi PemerintahanAkuntansi penyusutan dalam Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi penyusutan dalam Akuntansi Pemerintahan
 
Psak 25-kebijakan-akuntansi-perusahaan-estimasi-akuntansi-dan-kesalahan-ias-18
Psak 25-kebijakan-akuntansi-perusahaan-estimasi-akuntansi-dan-kesalahan-ias-18Psak 25-kebijakan-akuntansi-perusahaan-estimasi-akuntansi-dan-kesalahan-ias-18
Psak 25-kebijakan-akuntansi-perusahaan-estimasi-akuntansi-dan-kesalahan-ias-18
 
Kup 2008
Kup 2008Kup 2008
Kup 2008
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
 
5 1 ketentuan umum swakelola
5 1 ketentuan umum swakelola5 1 ketentuan umum swakelola
5 1 ketentuan umum swakelola
 
Akuntansi Penyusutan Aset Tetap PEMDA
Akuntansi Penyusutan Aset Tetap PEMDAAkuntansi Penyusutan Aset Tetap PEMDA
Akuntansi Penyusutan Aset Tetap PEMDA
 
Credit Risk Management
Credit Risk ManagementCredit Risk Management
Credit Risk Management
 
Credit Risk Management ppt
Credit Risk Management pptCredit Risk Management ppt
Credit Risk Management ppt
 
Dok pq.e bansos
Dok pq.e bansosDok pq.e bansos
Dok pq.e bansos
 

More from Roko Subagya

Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakanSeri kup tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakanRoko Subagya
 
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanSeri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
 
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIAmnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIRoko Subagya
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahRoko Subagya
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
 
KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara Roko Subagya
 
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahBisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahRoko Subagya
 
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kupUuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kupRoko Subagya
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pphUu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pphRoko Subagya
 
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakUu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakRoko Subagya
 
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAANRoko Subagya
 
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...Roko Subagya
 
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetPendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetRoko Subagya
 
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...Roko Subagya
 
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangSEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangRoko Subagya
 
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIAUNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIARoko Subagya
 
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...Roko Subagya
 
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015Roko Subagya
 
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETORoko Subagya
 

More from Roko Subagya (20)

Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakanSeri kup tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
 
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanSeri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
 
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIAmnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintah
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
 
KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara
 
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahBisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
 
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kupUuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pphUu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
 
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakUu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
 
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
 
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
 
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetPendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
 
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
 
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangSEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
 
Pmk 29.pmk03.2015
Pmk 29.pmk03.2015Pmk 29.pmk03.2015
Pmk 29.pmk03.2015
 
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIAUNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
 
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
 
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
 
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
 

Recently uploaded

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 

Recently uploaded (14)

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 

DETAIL detail PAJAK ::::: FAKTUR PAJAK