1. Dokumen tersebut membahas tantangan proses Amdal, UKL-UPL, dan izin lingkungan untuk mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional dan perlindungan lingkungan, serta kebijakan percepatan dan penyederhanaan perizinan lingkungan.

1. Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan
Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha
dan/atau Kegiatan (Dit. PDL-UK)
Ir. Ary Sudijanto, MSE
Direktur PDLUK
dalam Mendukung Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional dan
Perlindungan Lingkungan
Percepatan Izin Lingkungan

2. Tantangan Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan: Cepat, Tepat dan
Akurat serta Kualitas Dokumen LH untuk Pengambilan Keputusan
Mutu
Dokumen
Amdal &
UKL-UPL
Masyarakat Kritis & Hak
Masyarakat:
Tuntutan Lingkungan Hidup
yang baik dan Sehat
Sistem Perlindungan LH
[Environmental Safeguard]:
a. Pemerintah (Pusat & Daerah);
b. Pemrakarsa
Peningkatan Keberlanjutan (sustainability):
• usaha dan/atau kegiatan Pembangunan;
• Kualitas lingkungan hidup (fungsi lingkungan
hidup);
• Kesejahteraan masyarakat.
Proses Amdal, UKL-UPL
dan Izin Lingkungan
(Tantangan: Pelayanan
Publik Cepat & Akurat serta
Mutu tetap Terjaga)
Kebijakan Percepatan dan
Penyederhanaan
Perizinan

3. Metode
Penyederhaan
Perizinan
1. HGSL: Hapus, Gabung,
Sederhanakan dan
Limpahkan;
2. Penyederhaan
administrasi proses
perizinan:
a. Prosedur dan
Persyaratan
Perizinan;
b. Tata Waktu;
c. Biaya.
Kebijakan Pecepatan/Penyederhanaan Perizinan
Beberapa Aspek yang Harus Diperhatikan
Penyederhaaan Perizinan Lingkungan
1. Aspek Yuridis: Penyederhanaan Perizinan harus
sesuai dengan PUU (i.e. pemetaan perizinan dan
keterkaitan antarara perizinan lingkungan dengan
perizinan sektor);
2. Aspek Teknis: Penyederhanaan harus memberikan
waktu yang memadai untuk menilai persyaratan
perizinan dari aspek teknis dan ilmiah serta
kepentingan perlindungan lingkungan
(environmental safeguard);
3. Aspek Manajemen: Proses Administratif Penilaian
Dokumen Amdal dan Pemeriksaan UKL-UPL serta
Penerbitan Izin Lingkungan sesuai dengan standar
pelayanan publik;
4. Aspek Partisipasi Publik: Penyederhaaan harus
memperhatikan alokasi waktu yang memadai untuk
masyarakat terkait dengan pemberian saran,
pendapat dan tanggapan (Hak Masyarakat)

4. Peta Keterkaitan antara Izin Lingkungan dengan Perizinan Sektor
Usaha/ Kegiatan Tahap Perencanaan Usaha/ Kegiatan Tahap Pelaksanaan
RTRW/RDTR
Pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan
(Pra-Kontruksi, Konstruksi, Operasi dan
Paska Operasi)
Izin Pinjam
Pakai
Kawasan
Hutan
(IPKH)
atau
Pelepasan
Kawasan
HPK
izin Usaha
dan/atau
kegiatan
Izin PPLH (i.e. Dumping, air limbah)
Tata Ruang
Rencana
Usaha
dan/atau
kegiatan
Proses
Amdal atau
UKL-UPL
Izin
Lingkungan
Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dan
Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3)
PP No. 27 Tahun 2012:
• Lokasi rencana usaha dan/atau
kegiatan wajib sesuai dengan
rencana tata ruang;
• Tidak sesuai rencana tata
ruang, Dokumen Amdal atau
UKL-UPL tidak dapat dinilai
atau diperiksa
Implementasi
Izin Lingkungan
& Izin PPLH serta
Continuous
Improvement
Audit
Lingkungan
Hidup
Pengawasan
Lingkungan Hidup
Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup
BML KBKL
Penaatan
LH
1
2
3
Tata Kelola:
1. Proses Permohonan &
Penerbitan Izin
Lingkungan;
2. Proses pelaksanaan
izin lingkungan dan
pelaporan
Pelaksanaan Izin
Lingkungan;
3. Proses pengawasan
dan penegakan hukum
terhadap izin
lingkungan

5. PUU yang menjadi Basis Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan
Pelaksanaan usaha
dan/atau kegiatan serta
Izin Lingkungan & Audit LH
IPKH) atau
Izin
Pelepasan
Kawasan
HPK (Jika
berlokasi di
dalam
kawasan
HP atau
HL)
izin Usaha
dan/atau
kegiatan
Izin PPLH
Proses
Amdal atau
UKL-UPL dan
Izin
Lingkungan
PUU terkait dengan
proses Amdal, UKL-
UPL dan Izin
Lingkungan serta
Audit LH
PUU terkait dengan
PERSYARATAN
LOKASI KEGIATAN
(RUANG) atau
larangan untuk
melakukan aktivitas
tertentu di dalam
lokasi tertentu
PUU terkait dengan kewajiban PENYEDIANAN SARANA dan
PRASARANA, serta PELAKSANAAN TINDAKAN perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup
Tata Kelola Izin Lingkungan
Rencana
Usaha
dan/atau
kegiatan wajib
Amdal
• Usaha dan/atau Kegiatan
Ramah Lingkungan;
• Kualitas LH yang baik dan
Sehat
1
2
4
PUU terkait dengan BAKU MUTU
LINGKUNGAN (BML), KRITERIA BAKU
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (KBKL)
PUU terkait dengan
PERSYARATAN
PERIZINAN SEKTOR
6
3
PUU terkait dengan
PENAATAN Lingkungan
Hidup (Pengawasan dan
Penegakan Hukum LH)
PUU terkait dengan
Prosedur Sampling
Kualitas LH termasuk
Pemetaannya
5
7

6. Contoh Penerapan Aspek Yuridis dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungan
Usaha dan/atau Kegiatan PLTU dengan berbagai
Fasilitas Pendukungnya
PUU KESESUAIAN LOKASI KEGIATAN dengan
TATA RUANG i.e.:
• PP No. 26/2008, Perda RTRW Provinsi, Perda
RTRW Kab/Kota;
• Jika Telsus/TUKS ada pengerukan dan
dumping, apakah lokasi dumpinya sesuai
dengan Peraturan Menteri Perhubungan No.
52/2011
PUU Amdal i.e.: Penentuan Pendekatan Studi
Amdal dan Kewenangangan sesuai PP 27/2012
dan Peraturan MENLH No 8/2013
PUU terkait BML dan KBKL i.e.:
• Kualitas air laut (Permenlh No. 51/2004);
• Baku Mutu Emisi: Permenlh No. 21/2008;
• Baku Mutu Air Limbah: Permenlh No.
08/2009
Pelabuhan
(telsus/TUKS)
Pembangkit
(PLTU)
Transmisi
Perumahan dan
workshop
PUU terkait dengan kewajiban
PENYEDIANAN SARANA dan
PRASARANA, serta PELAKSANAAN
TINDAKAN PPLH i.e.:
• Penyediaan Fasilitas Penyimpanan LB3 i.e. fly
ash dan bottom as sesuai dengan PP No.
101/2014;
• Fasilitas pengelolaan limbah pelabuhan: PP
No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan
Lingkungan Maritim dan Permenlh No.
5/2009:
PUU terkait dengan
Prosedur Sampling
Kualitas LH termasuk
Pemetaannya:
• SNI: 19.7119.6.2005:
Lokasi Pemantauan
Kualitas udara
ambien;
• SNI 6964.8:2015:
Metode pengambilan
contoh uji air laut
PUU terkait dengan PERSYARATAN
PERIZINAN SEKTOR:
• Izin usaha penyediaan tenaga listrik dan
Izin Operasi: UU No. 30/2009 dan PP
No. 14/2012;
• Izin pembuangan aur limbah ke laut: PP
19/1999 dan Permenlh No 12/2006
• Izin Telsus/TUKS: UU No. 17 Tahun 2008
, PP 61 Tahun 2009, Permenhub No.PM
51 tahun 2011

7. Proses Amdal/UKL-UPL
dan Izin Lingkungan
Pre-FS
Feasibility
Study (FS) DED
Pra-
kontsruksi
konstruksi Operasi
Paska
Operasi
Tahap Perencanaan Tahap Pelaksanaan
Kunci Percepatan: Integrasikan Proses Amdal/UKL-UPL dan
Izin Lingkungan dengan Proses FS dan DED
Siklus Proyek (Project Cycle) Usaha dan/atau Kegiatan secara Umum
1.Pasal 40 ayat (1) UU 32/2009: Izin ingkungan
merupakaan persyaratan untuk memperoleh izin usaha
dan/atau kegiatan;
2.Pasal 109 UU 32/2009: Setiap orang yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan dipidana
3.Pasal 111 ayat (2) UU 32/2009: Pejabat pemberi izin
usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha
dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan dipidana
Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) PP No.
27 /2012 dan penjelasannya: AMDAL ATAU
UKL-UPL disusun pada TAHAP
PERENCANAAN suatu usaha dan/atau
kegiatan (pada tahap STUDI KELAYAKAN
ATAU DED).
Proses Amdal atau UKL-UPL dan Izin Lingkungan
TIDAK DAPAT DILAKUKAN SECARA PARALEL
dengan pelaksanaan kegiatan
(pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan paska operasi)KUNCI PERCEPATAN: Integrasikan
proses Amdal/UKL-UPL dan IL ke
dalam FS dan/atau DED Proyek
Strategis Nasional

8. Proses
Prapermohonan IMB
Pasal 32 Permen PUPERA No. 5/PRT/M/2016:
1) Ayat (1): Pemohon harus mengurus perizinan
dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi
berwenang untuk permohonan IMB bangunan
gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum
dan bangunan khusus sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
2) Ayat (2): Perizinan dan/atau rekomendasi teknis
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain:
a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL);
b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
c. Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP); dan
d. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
(SIPPT).
Keterkaitan Amdal dan UKL-UPL dan IMB dalam Peraturan Menteri PUPERA
NO 5/PRT/M/2016 tentang IMB (Pasal 28 & Pasal 32)
Proses Permohonan
IMB
Proses Penerbitan
IMB
Pelayanan
Administrasi IMB.
Pasal 28 Permen PUPERA
No. 5/PRT/M/2016:
Tahapan penyelenggaraan
IMB meliputi
1
2
4
3
Izin Lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) dilakukan terintegrasi dengan perencanaan teknis
(FS atau DED) Pembangunan Gedung, (Jauh sebelum proses permohonan IMB diajukan)

9. Sumber:
WB Technical
Guidance Report:
MSW Inceneration,
1999
Siklus Proyek
(Project Cycle)
Pembangunan
PLTSampah
Kajian Dampak
Lingkungan:
1. Pre-FS:
Preliminary
Environmental
Assessment;
2. FS: Full-EIA
(Terintegrasi
dengan FS)

10. Sumber:
WB Technical Guidance
Report: MSW
Inceneration, 1999
Kegiatan Utama pada Tahap Pre-FS dan FS untuk PLTSa
Kajian Dampak
Lingkungan:
1. Pre-FS:
Preliminary
Environmental
Assessment;
2. FS: Full-EIA

11. Posisi Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan dalam Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak
Langsung di Kawasan Hutan (Lindung, Produksi & Konservasi) Menurut UU No. 21/2014 Panas Bumi
Penerbitan
Izin Panas
Bumi (IPB)
kepada
Badan
Usaha
(Pasal 23)
Kegiatan Eksplorasi
(Pasal 20 ayat (1) huruf a)
Kegiatan
Eksploitasi
Pasal 20 ayat
(1) huruf b)
Kegiatan
Pemanfaatan
(PLTP)
Pasal 20 ayat
(1) huruf c &
ayat (4)
Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan
Tidak Langsung di WKP (Pasal 20 & Pasal 30)
Pengeboran
Sumur
Eksplorasi
Studi
Kelayakan
(FS)
UKL-UPL dan
Izin
Lingkungan
Izin
PPLH
Amdal atau UKL-
UPL dan Izin
Lingkungan
Izin
PPLH
Izin Lingkungan wajib dimiliki sebelum
melakukan pengeboran sumur
eksplorasi panas bumi
(Pasal 31 ayat (3) UU 21/2014)
1. Izin Lingkungan wajib diimiliki sebelum melakukan eksploitasi dan
pemanfaatan panas bumi (Pasal 32 ayat (2) huruf a UU 2/2014);
2. Menyampaikan studi kelayakan sebelum melakukan eksploitasi dan
pemanfaatan panas bumi (Pasal 32 ayat (2) huruf b UU 2/2014);
Proses Izin Lingkungan dilakukan
BERSAMAAN atau TERINTEGRASI
dengan studi kelayakan (FS)
IPPKH/
IPJL
IPPKH/IPJL

12. Izin Lingkungan Proyek Strategis Nasional Berdasarkan Perpres No 3 Tahun 2016,
Pembangunan/Konstruksi Proyek
Strategis Nasional
Dapat Dimulai setelah Memperoleh
Perizinan paling kurang:
1. Penetapan lokasi atau Izin Lokasi;
2. Izin Lingkungan; dan
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
(Jika berlokasi di dalam Kawasan
Hutan)
Sumber: Pasal 14 Perpres No. 3 Tahun
2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Stategis Nasional
1. Tata Waktu Penyelesaian Izin Lingkungan
Paling Lama 60 (enam puluh)
hari kerja [Pasal 7 ayat 8 huruf a
Perpres No 3/2016];
2. Pendelegasian ke PTSP dan [Pasal 16 ayat
(1) dan ayat (2) Perpres No. 3/2016];
3. Dapat tidak didelegasikan dengan
pertimbangan [Pasal 16 ayat (3) dan ayat
6) Perpres 3/2016]:
a. Kompleksitas;
b. Keahlian tertentu;
c. Efisiensi dan efektivitas;
4. Jika tidak didelegasikan[Pasal 16 ayat (7)
Perpres N0 3/2016]:
a. penetapan prosedur, kriteria dan
waktu penyelesaian, serta
b. menugaskan pejabat pada PTSP

13. Proses Percepatan UKL-UPL dan Izin Lingkungan
No Proses Pemeriksaan UKL-UPL dan Penerbitan Izin Lingkungan Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan (i.e. Perumahan MBR, Eksplorasi Panas Bumi)
Tata waktu
(hari kerja)
1. Penyampaian Permohonan Izin Lingkungan oleh Pemrakarsa kepada Bupati/Walikota (melalui
PTSP)
2. Uji Administrasi persyaratan izin lingkungan dan pernyataan kelengkapan administrasi oleh
pejabat/Staf Instansi Lingkungan Hidup (yang ditempatkan di PTSP):
3. Penyiapan, penandatanganan dan distribusi Undangan rapat koordinasi pemeriksan UKL-UPL ke
Tim Pemeriksa UKL-UPL
1 hari kerja
4. Pengumuman Permohonan Izin dan Penerimaan Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT)
Masyarakat (hak masyarakat) oleh Bupati/Walikota
3 hari kerja
5. Review mandiri oleh pemeriksa UKL-UPL (yang dilakukan secara paralel dengan pengumuman
dan penerimaan SPT Masyarakat (Nomor 4).
6. Pemeriksaan subtansi teknis UKL-UPL melalui Rapat Koordinasi Pemeriksan UKL-UPL dengan
Instansi (SKPD) terhadap kesesuaian tata ruang, PUU (Baku Mutu Lingkungan), kemampuan
pemrakarsa mengendalikan dampak LH, penerimaan masyarakat, entitas ekologis, kegiatan
dsekitar, serta daya dukung dan daya tampung LH
1 hari Kerja
7. Pembuatan dan penyampaian Konsep Keputusan Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan 1 hari kerja
8. Penetapan dan penerbitan Keputusan Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan 1 hari kerja
Total Waktu 7 hari kerja
Proses Pemeriksaan UKL-UPL dan Izin Lingkungan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan i.e.
Perumahan MBR & Panas Bumi (Kesepakatan KLHK dengan Setwapres/Menko) yang telah
dipersingkat tata waktunya dari 14 hari kerja menjadi 7 hari kerja

14. Tantangan Percepatan Izin Lingkungan dari Aspek Teknis
Ilmiah dan Kepentingan Perlindungan Lingkungan
Ekosistem Alami
(Natural Ecosystem) &
Biodiversity i.e.
Kawasan Hutan
Sumber
Pencemaran
Lingkungan
PERCEPATAN Perizinan TETAP MENJAGA
KUALITAS KAJIAN ILMIAH & kepentingan
perlindungan lingkungan (ENVIRONMENTAL
SAFEGUARD) untuk mendukung Proses
Pengambilan Keputusan yang baik dan benar
KUNCI PERCEPATAN Proses Amdal
dan Izin Lingkungan dari Aspek Teknis
dan Scientitik:
1. PROSES PELINGKUPAN (SCOPING):
Scoping is the foundation for an
effective and efficient EIA Process;
2. FOKUS pada dampak-dampak
lingkungan yang penting dalam
proses pengambilan keputusan;
3. PROPORTIONAL data dan informasi
relevan dengan dampak penting
yang akan dikaji. Ketersedian DATA
& INFORMASI SPASIAL menjadi
sangat penting serta SISTEM
INFORMASI IZIN LINGKUNGAN;
4. KUALITAS SDM:
a. Penunjukan Penyusun Amdal
yang kompeten & profesional;
b. Pemilihan anggota tim penilai
Amdal (KPA & Tim Teknis)

15. Tiga Aktor Penting dalam Percepatan Proses Amdal dan
Izin Lingkungan
Pemrakarsa
Komisi
Penilai Amdal
Kualitas /Mutu
Amdal
Penyusun Amdal :
1. Perorangan
2. LPJP
1.KPA Pusat;
2.KPA Provinsi;
3.KPA
Kabupaten/
Kota Lisensi KPA
Sertifikasi
Penyusun
Amdal
Registrasi LPJP
1. Pasal 27-28, Pasal 69 dan Pasal 110 UU
32-2009;
2. Pasal 10 dan Pasal 11 PP 27-2012;
3. Peraturan MENLH 7-2010;
4. Kepmenaker No.122/2016: SKKNI
Penyusun Amdal;
5. Peraturan MENLHK No.
P.65/Menlhk/Sekjen/Kum.1/7/2016:
Standar & Sertifikasi Kompetensi
Penyusun Amdal;
6. PUU lainnya terkait dengan BNSP, LSP
dan Sertifikasinya
1. Pasal 27-28 UU 32-2009;
2. Pasal 10 dan Pasal 11 PP 27-2012;
3. Peraturan MENLH 7-2010;
1. Pasal 29-30 UU 32-2009;
2. Pasal 58 & Pasal 64-66 PP 27-2012;
3. Peraturan MENLH 15-2010:
4. Peraturan MENLH 25-2009:
Sistem
Standarisasi
Amdal
251 dari 487 Kab/Kota
yang memiliki KPA
berlisensi
(http://www.menlh.go.i
d/DATA/data_lisensi_a
mdal.PDF or
http://www.dadu-
online.com/infrastruktu
r/kpa/2013/)
• Proses
Penilaian
Amdal
• Proses
Penyusunan
Amdal;
Dasar Hukum

16. Peningkatan Efektivitas
Sistem Amdal
• Dokumen Amdal;
• Pengambilan Keputusan;
• Penerapan Izin Lingkungan;
• Sustainability.
Pentingnya SDM Penyusun & Penilai Amdal yang Kompeten
SKKNI:
SKKNI Penyusun Amdal
(Kepmenaker No. 122 Tahun 2016)
Pelatihan Berbasis
Kompetensi
Diklat Penyusun Amdal
Sertifikasi Kompetensi:
SDM Penyusun Amdal
Berkompeten
3 [Tiga] Pilar Standarisasi Kompetensi Penyusun Amdal
1 2 2
Dokumen
Amdal
Berkualitas
Baik
Kualitas Proses
Pengambilan
Keputusan
(SKKL & Izin Lingkungan)
Kualitas penerapan
& Penaatan Izin
Lingkungan
Peningkatan
Keberlanjutan
(Sustainability)
Disusun sesuai
dgn NSPK
Amdal, a.l. :
• Permenlh No
16/2012;
• Permenlh No.
8/2013
• Diambil berdasarkan data &
informasi yang valid dan
terpercaya serta terverifikasi
secara scientifik;
• Kualitas Izin Lingkungan: Izin
lingkungan bersifat lengkap &
rinci, operasional dan site
specific serta enforceable.
Persyaratan dan Kewajiban Izin
Lingkungan sebagai Sistem
Perlindungan Lingkungan dapat
diterapkan, dipantau secara
terukur dan ditaati di setiap Tahap
Kegiatan Pelaksanaan
(Pra-Konstruksi, Konstruksi, Operasi
dan Paska Operasi)
• Usaha dan/atau kegiatan ramah
lingkungan;
• Peningkatan Kualitas lingkungan
hidup (fungsi lingkungan hidup);
• Peningkatan Kesejahteraan
masyarakat
Terwujud amanat Pasal 33 ayat (4)
dan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945
KPA yang
Kompeten
• Anggota KPA;
• Tim Teknis;
• Sekretariat KPA.
Pemenuhan Aspek Hukum :
• Persyaratan kompetensi yang bersifat wajib (Mandatory) dan sanksi
hukum : Pasal 27-28, Pasal 69 dan Pasal 110 UU 32/2009;
• Kepastian hukum bagi pemrakarsa: SDM Kompeten dapat mencegah
terjadi kekeliruan proses yang berpotensi menimbulkan konsekuensi
hukum (gugatan hukum, sanksi administrasi dan/atau pidana).

17. Melakukan
Penapisan
Rencana
Usaha
dan/atau
Kegiatan
Menyusun
Rencana
Kerja
1
2
Menyusun Deskripsi
Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan
Melibatkan
Masyarakat dalam
Proses Amdal
3
Menyusun Deskripsi
Rona LH Awal
4
5
Menentukan DPH
6
Menentukan Batas
Wilaya Studi dan
Batas Waktu Kajian
7
Menentukan Metode
Studi Amdal
8
Menyusun
Dokumen KA
9
Melakukan
Prakiraan Dampak
Penting
Menyusun
Ringkasan Hasil
Pelingkupan
10
Menyusun
Deskripsi Rinci Rona
LH Awal
11
12
Melakukan
Evaluasi Secara
Holistik terhadap
Dampak Lingkungan
13
Menyusun
Dokumen ANDAL
14
Menyusun
RPL
15
Menyusun
RPL
16
Menyusun
Dokumen
RKL-RPL
17
Melakukan
Pengendalian
Proses
Penyusunan
Amdal
18
Meng-
komunikasi-
kan
Penyusunan
Amdal
19
19 Unit Kompetensi Penyusun Amdal
Sumber: Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 122 Tahun 2016:
SKKNI Penyusun Amdal
19 Kompetensi Amdal tersebut pada
dasarnya dapat dikelompokkan
menjadi 3 Kompetensi Utama :
1. Kompetensi Yuridis;
2. Kompetensi Teknis/Scientifik;
3. Kompetensi Manajemen;

18. Kompetensi Utama Proses Amdal dan Izin Lingkungan
SKKNI:
SKKNI Penyusun Amdal
(Kepmenaker No. 122
Tahun 2016)
19 Unit
Kompetensi
Amdal
19 Unit Kompetensi Amdal tersebut dapat
diklompokkkan ke dalam Tiga Kompetensi Utama
Proses Amdal:
1. Kompetensi Yuridis i.e. PUU dan keterkaitan serta
integrasinya antara PUU;
2. Kompetensi Teknis/Scientifik, i.e.
a. Teknik konsultasi publik;
b. Informasi geospasial
c. Penggunaan berbagai metodologi
pelingkupan, prakiraan dan evaluasi dampak;
d. Pengelolaan dan pemantauan LH
3. Kompetensi Manajemen: i.e.
a. Pengorganisian Tim Penyusun & Tenaga Ahli
serta Sumberdaya,
b. Sistem kendali mutu,
c. Koordinasi & komunikasi dengan berbagai
pihak terkait,
d. Adminitrasi proses Amdal dan IL

19. Rencana
Usaha
dan/atau
Kegiatan
Lingkungan/
Ekosistem
Dampak LH
Proses
Penilaian &
Persetujuan KA
Proses
Pengumuman,
Konsultasi Publik
& Penyusunan
KA
Proses
Pelaksanaan Studi
AMDAL dan
Penyusunan
ANDAL & RKL-RPL
Proses
Penilaian
ANDAL &
RKL-RPL +
IL
Penerbitan
SKKL & IL
atau SK
Ketidak-
layakan LH
2 3 4 5
Persyaratan Kompetensi SDM di PP 18/2016: Memperkuat Kapasitas SDM Penilai Amdal
Proses Penapisan
Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan
1
6
KPA Daerah
Dinas Lingkungan Hidup
Daerah
(Provinsi dan Kabupaten/Kota
Pasal 98 PP 18/2016: Persyaratan Kompetensi
bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan
tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas
pada Perangkat Daerah (i.e. Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi atau Kab/Kota)
Persyaratan
kompetensi:
a. Teknis;
b. Manajerial; dan
c. Sosial kultural.
d. Pemerintahan.
Kompetensi Teknis:
1. Tingkat & Spesialisasi Pendidikan;
2. Pelatihan teknis fungsional;
3. Pengalaman kerja secara teknis yang
dibuktikan dengan sertifikasi

20. Rencana
Usaha
dan/atau
Kegiatan
Lingkungan/
Ekosistem
Dampak LH
Proses
Penilaian &
Persetujuan KA
Proses
Pengumuman,
Konsultasi Publik
& Penyusunan
KA
Proses
Pelaksanaan Studi
AMDAL dan
Penyusunan
ANDAL & RKL-RPL
Proses
Penilaian
ANDAL &
RKL-RPL +
IL
Penerbitan
SKKL & IL
atau SK
Ketidak-
layakan LH
2 3 4 5
Tantangan: Sinergi Proses Amdal dan Izin Lingkungan di Daerah
Proses Penapisan
Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan
1
6
KPA Daerah
KLHK
Pakar
Bank Pakar
(Pool of
Experts)
Knowledge dan keahlian i.e.
rencana usaha dan/atau
kegiatan, dampak,
metodologi, kelola-pantau LH
Anggota Tim
Teknis
Dit PDLUK
dan/atau
BPKH
Memastikan Tata laksana Amdal,
dan IL dilakukan sesuai dengan
NSPK KDL antara lain:
1. Kebijakan PPLH dan PSDA
terkait Amdal dan IL;
2. Prinsip dan Metodologi Amdal
sesuai dengan NSPK/Pedoman
teknis KDL;
3. Proses administrasi penilaian
Amdal sesuai NSPK KDL
Catatan:
Sinergi Pemeriksaan UKL-UPL
antara Pusat dan Daerah prinsip
dasarnya sama

21. Standar Pelayanan Publik
Standar pelayanan publik menurut
UU 25/209 & PP 96/2012
1. Dasar hukum:
2. Persyaratan:
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur:
4. Jangka waktu:
5. Biaya/tarif:
6. Produk/Hasil pelayanan:
7. Sarana, prasarana dan fasilitas:
8. Kompetensi pelaksana:
9. Pengawasan Internal
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
11. Jumlah Pelaksana
12. Jaminan Pelayanan
13. Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana
Percepatan Proses Amdal, UKL-UPL & Izin Lingkungan
serta Standar Pelayanan Publik & Good Governance
Pelayanan Publik (UU
25/2009 & PP96/2012):
Kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka
kebutuhan pelayanan sesuai
dengan PUU bagi setiap
warganegara atau penduduk
atas: Barang; Jasa; dan/atau
Pelayanan administratif
Yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan
publik
Proses Penilaian
Amdal, Pemeriksaan
UKL-UPL &
Penerbitan Izin
Lingkungan

22. Percepatan Proses Amdal, UKL-UPL & Izin Lingkungan dan
Keterkaitannya dengan Standar Pelayanan Publik dan Ombudsman
Masyarakat
sebagai
penerima
manfaat
pelayanan publik
Percepatan Proses
Amdal UKL-UPL dan
Izin Lingkungan
Penyelenggaran
Pelayanan Publik:
• KPA, Tim Teknis
dan Sekretariat;
• Instansi LH;
Dilakukan sesuai dengan
Standar Pelayanan Publik
menurut UU No. 25/2009
dan PP 96/2012
KLHK: Evaluasi Kinerja
Penatalaksanaan
Amdal, UKL-UPL & Izin
Lingkungan
Ombudsman: Pengawasan
Penyelengaraan Pelayanan
Publik
Kerja-sama
1. Masyarakat pemohon Izin;
2. Masyarakat yang
menuntut haknya untuk
mendapatakan LH yang
baik dan sehat
Kualitas Dokumen LH yang
dapat menjadi referensi
perlindungan LH

23. Rencana
Usaha
dan/atau
Kegiatan
Wajib
Amdal
Pengumuman dan
Konsultasi Publik
Penilaian KA
Penyusunan KA
Penyusunan ANDAL & RKL-RPL
Keputusan
Ketidaklayakan
LH
Pemeriksaan Adminsitrasi
Pemeriksaan Administrasi
Permohonan Izin Lingkungan dan
Penilaian ANDAL dan RKL-RPL
Penilaian ANDAL dan RKL-RPL
Keputusan Kelayakan LH
& Penerbitan Izin
Lingkungan
Pengumuman
Percepatan Proses Amdal dan Izin Lingkungan, Hak Masyarakat dan Potensi
Pembatalan Izin Lingkungan
Percepatan tetap harus
memperhatikan Hak
Masyarakat utk
memberikan SPT (1), (2),
(3), (4)
1
4
2
3
Izin Lingkungan dapat dibatalkan
Pasal 37 ayat (1) angka 1-3 UU
32/2009: Persyaratan yang
diajukan dalam permohonan izin
mengandung cacat hukum,
kekeliruan, penyalagunaan, serta
ketidakbenaran dan/atau
pemalsuan data, dokumen, dan/
atau informasi,
Pasal 38 UU 32/2009:
Keputusan PTUN

24. Tantangan: Percepatan Proses Penilaian Amdal dan IL serta Peran Serta Masyarakat:
Studi Kasus Kegiatan LNG Tangguh -Negotiation Beyond Amdal Issues
KPA Pusat
Wakil-Wakil dari daerah
menjadi anggota Tim
Teknis dan /atau KPA
Pusat
Hal-hal yang disinergikan antara lain:
1. Kebijakan dan PUU di daerah;
2. Concern pemda dan masyarakat
daerah
3. Data dan informasi rinci dan valid tentang areal
yang menjadi lokasi kegiatan dan wilayah studi
Amdal;
4. Pengumuman permohonan dan penerbitan Izin
Lingkungan;
5. IL Pusat dan Izin PPLH kewenangan daerah.
Negotiation Beyond Amdal Issues
1. Dana Bagi Hasil (Revenue sharing);
2. Uang ‘Ketok Pintu’ untuk
masyarakat lokal;
3. Alokasi gas dan listrik untuk
Provinsi Papua Barat.
LNG Tangguh Papua
Barat
KLH KLH melakukan proses penilaian Amdal,
back-to-back dengan serangkaian rapat
koordinasi dengan Pemda, SKK Migas,
Kementerian ESDM, Kemendagri dan
Kementerian Koordinator Perekonomian
untuk membahas Concern Pemda dan
Masyarakat
Tantangan Percepatan: Waktu untuk mensinergikan concern
pemda dan masyarakat dengan proses Amdal dan Izin
Lingkungan

25. AMDAL
UKL-UPL
SKKLH
REK, UKL-
UPL
izin pengelolaan
limbah B3
izin pembuangan
air limbah ke laut
izin pembuangan
air limbah ke
sumber air
Kunci Percepatan Perizinan Lingkungan: Integrasi Izin PPLH ke
dalam Izin Lingkungan
Izin Lingkungan
Pasal 123 UU No. 32 Tahun 2009 : Segala izin
di bidang pengelolaan lingkungan hidup
yang telah dikeluarkan oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya wajib
“DIINTEGRASIKAN” ke dalam IZIN
LINGKUNGAN paling lama 1 (satu) tahun
sejak Undang-Undang ini ditetapkan
Penjelasan
Pasal 123
UU No. 32 Tahun
2009
Integrasi

26. AMDAL
UKL UPL
Izin
Lingkungan
Izin Usaha
Izin PPLH
KONDISI EKSISTING
USULAN PERUBAHAN
AMDAL
Kajian untuk
Izin PPLH
UKL UPL
Izin
Lingkungan Izin Usaha
Kajian untuk
Izin PPLH
Izin PPLH
Pre Filling
&
Integrasi
Pre Filling
Proses
Sequent
Tantangan: Dasar Hukum
Proses Pre-Filling.

27. Integrasi Izin PPLH ke dalam Proses Amdal/UKL-UPL dan Izin Lingkungan
Proses
Penyusunan
AMDAL atau
UKL-UPL
Proses
Penilaian
AMDAL/
Pemeriksaan
UKL-UPL
Penerbitan Keputusan:
• SKKL & IL atau SK Ketidak-
layakan LH; atau
• Rekomendasi UKL-UPL dan
IL
Rencana Usaha
dan/atau
Kegiatan
Kajian
Lingkungan
untuk Izin
PPLH
1. Kajian Pembuang Air
Limbah ke Sungai;
2. Kajian Pembuangan
air limbah ke laut;
3. Kajian dumping;
4. Kajian Injeksi Air
Limbah diintegrasikan
Penerbitan Izin PPLH
1.Pembuangan air
limbah ke sungai;
2.Pembuangan air
limbah ke laut;
3.Dumping;
4.Injeksi air limbah
Salah satu
persyaratan
Tantangan Integrasi dalam Kajian, Penilaian Kajian dan Penerbitan
Izin.
1. Izin Lingkungan (Pusat), Izin PPLH (Pusat)
2. Izin Lingkungan (Pusat), Izin PPLH (Pusat dan Daerah);
3. Izin Lingkungan (Pusat), Izin PPLH (Daerah);
4. Izin Lingkungan (Daerah), Izin PPLH (Pusat dan daerah);
5. Izin Lingkungan (Daerah), Izin PPLH (Pusat);
6. Izin Lingkungan (Daerah), Izin PPLH (Daerah)
Tantangan:
• Integrasi Perubahan Izin
Lingkungan dan Izin PPLH;
• Integrasi dan sinegitas
dalam Pengawasan &
Gakkum Lingkungan Hidup

28. Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK)
Drektorat Jenderal Planolgi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PK-TL)
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
Jl. D.I. Panjaitan Kab. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410
Gedung A lanta 6, Telp/Fax: 021-85904925
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Terima kasih