Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Ähnlich wie Pergolakan Ideologi
Ähnlich wie Pergolakan Ideologi (20)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (20)
Pergolakan Ideologi
- 1. Oleh: 1. Ringo Rahata 2. Samsudar Makfi 3. Arin Kusumaningrum
- 2. Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Daftar Isi Bab VII
- 3. BAB I A. Berbagai Pergolakan dalam Negeri 1945-1965 1. Pergolakan Berkaitan Ideologi 2. Pergolakan berkaitan Kepentingan 3. Pergolakan Berkaitan Sistem Pemerintahan B. Dari Konflik Menuju Integrasi 1. Kesadaran terhadap Pentingnya Integrasi Bangsa 2. Teladan Tokoh Persatuan DaftarIsi
- 4. JENIS PEMBERONTAKAN PERBEDAAN IDEOLOGI PERGOLAKAN AKIBAT KEPENTINGAN PERGOLAKAN SISTEM PEMERINTAHAN
- 5. Pergolakan Akibat Perbedaan Ideologi Pemberontakan PKI Madiun 1948 01 Pemberontakan DI/TII 02 Pemberontakan G 30 S/PKI 03 BACK
- 6. 2 1 3 Pada 18 September 1948 PKI membentuk Front Nasional. Presiden Soekarno meminta rakyat memilih Republik Indonesia atau PKI. Pemerintah melancarkan operasi militer di Madiun. Tokoh Utama BAGAIMANA AKHIR PEMBERONTAKAN PKI MADIUN? Pada November 1948 operasi militer dinyatakan selesai. Amir Syarifudimn Musso
- 7. Pemberontakan DI/TII S.M Kartosoewiryo kecewa terhadap Penjanjian Renville Pada 7 Agustus 1949 membentuk gerakan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII) di Tasikmalaya, Jawa Barat DI/TII menyebar ke berbagai daerah dengan cepat. Beberapa daerah yang menjadi basis pemberontakan DI/TII yaitu Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. PEKEMBANGAN LATAR BELAKANG Untuk menumpas pemberontakan DI/TII, pemerintah melakukan sejumlah operasi militer dan cara damai.
- 8. PEMBERONTAKAN G 30 S/PKI 01 02 03 04 DOKUMEN PENTING SUPER SEMAR (SURAT PERINTAH SEBELAS MARET) PENUMPASAN Menetralisasi pasukan-pasukan yang berada di sekitar lapangan Merdeka. Merebut gedung RRI dan kantor pusat telekomunikasi. Membersihkan pangkalan udara Halim Perdanakusuma. LATAR BELAKANG Persaingan antara PKI dan Angkatan Darat dalam percaturan politik Indonesia. JALANNYA PEMBERONTAKAN Pada 30 September 1965 pasukan PKI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung Sutopo menculik dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat antikomunis.
- 9. KORBAN G 30 S/PKI
- 10. Pergolakan Akibat Kepentingan Pemberontakan APRA 01 Pemberontakan Andi Aziz 02 Pemberontakan RMS 03 BACK
- 11. Pemberontakan APRA ketidak puasan pejuang terhadap kebijakan RIS 1. Latar belakang membunuh ratusan pasukan divisi SIliwangi dan menguasai beberapa kota di Bandung 2. Jalannya Pemberontakan Akhir 1950, Pasukan APRA mulai tercerai berai 3. Jalannya pemberontakan Pasukan APRA kembali bergabung dengan APRIS 4. Akhir Pemberontakan TOKOH UTAMA Raymond Westerling
- 12. Pemberontakan Andi Aziz Pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikar (APRIS) Pemerintah RIS mengeluarkan ultimatum terhadap Andi Aziz Pasukan Andi Aziz menangkap beberapa anggota pasukan APRIS di Makassar dan menguasai Makassar Dalam waktu 4 × 24 jam Andi Aziz harus melaporkan diri kepada pemerintah RIS di Jakarta. Apa isi ultimatum terhadap Andi Aziz Desember 1949 5 April 1950 8 April 1950
- 13. Pemberontakan RMS Kebijakan pemerintah NIT yang berupaya membubarkan negara-negara bagian dan menyatukanya dalam NKRI Pada 25 April 1950 para anggota RMS memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS) yang didukung penuh oleh Belanda dan tentara KNIL di Ambol Pemerintah Indonesia menempuh cara damai dan operasi militer Dr. C.R.S. Soumokil, pemimpin pemberontakan RMS
- 14. Pergolakan Sistem Pemerintahan Pemberontakan PRRI 01 Pemberontakan PERMESTA 02 Persoalan Negara Federal dan BFO 03 BACK
- 15. Pemberontakan PRRI Latar Belakang Proses Penumpasan Adanya kecemburuan pemerintah di daerah terhadap pemerintah pusat. Muncul beberapa dewan daerah seperti dewan Banteng, dewan Gajah, dewan Garuda, dan dewan Manguni Pemerintah melakukan operasi militer seperti operasi Tegas, operasi 17 Agustus, operasi Sadar, dan operasi Merdeka
- 16. Pemberontakan PERMESTA Tidak puas dengan pembagian alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Pada 2 Maret 1957 Ventje Sumual memproklamasikan Piagam Perjoangan Rakyat Semesta (Permesta) di Makassar. Melancarkan operasi gabungan: Operasi Merdeka Letkol Rukminto Hendraningrat Operasi Saptamarga I Letkol Soemarsono Pada 1961 pemerintah pusat melalui Keppres Nomor 322/1961 memberi amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang terlibat Permesta. Tokoh-tokoh Permesta
- 17. Persoalan Negara Federal dan BFO Golongan federalis (pro-Belanda) yang ingin mempertahankan bentuk federal Pembentukan negara-negara federal berawal dari upaya van Mook menegakkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada Mei 1948 negara-negara federal mengadakan pertemuan yang disebut Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO). Menyebabkan Golongan federalis (pro-republik) yang ingin mempertahankan bentuk kesatuan Dalam perkembangannya, muncul ketidakpuasan di negara-negara bagian RIS. Mereka menginginkan kembali ke bentuk NKRI. Akhirnya, pada 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan NKRI kembali ditegakkan.
- 18. Upaya Mempertahankan Integrasi Bangsa Menciptakan kerukunan Mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional Memajukan negara Mempersiapkan generasi penerus agar mampu bersaing pada era globalisasi Memiliki nilai strategis demi keutuhan bangsa Pentingnya Menjaga Persatuan dalam Kemajemukan
- 19. Teladan Tokoh Frans Kaisiepo • Mengagas Partai Indonesia Merdeka (PIM) pada 1946 • Mengganti nama Papua dan Nederlands Nieuwe Guinea menjadi Irian (Ikut Republik Indonesia Anti- Netherlands) • Merancang perlawanan rakyat Biak Silas Papare • Membentuk komite Indonesia Merdeka (KIM) pada 1945 • Membentuk Partai Kemerdekaan Irian Indonesia (PKII) • Mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta pada 1949 Marten Indey • Merencanakan perlawanan melalui partai Indonesia Merdeka (PIM • Memimpin aksi protes yang didukung delegasi dua belas kepala suku Tokoh Papua
- 20. • Menyatakan Kesultanan Yogyakarta bagian dari Republik Indonesia pada 1945 • Memberikan jaminan keamanan penyelenggaraan pemerontahan Indonesia selama masa revolusi kemerdekaan Sri Sultan Hamengku Buwono IX • Menyatakan dukungan dan kesetiaannya terhadap Indonesia • Menyumbangkan uang sebanyak 13 juta gulden untuk perjuangan rakyat Indonesia • Mengajak raja-raja di Sumatra Timur untuk memihak Repuik Indonesia Sultan Syarif Kasim II Raja Pemersatu
- 21. Pejuang Perempuan Opu Daeng Risaju • Bergabung dengan Partai Serikat Islam Indonesia (PSII). • Menjadi ketua PSII Palopo pada 1930. • Aktif berjuang melawan kolonialisme Belanda. • Turut terlibat pertempuran dengan Belanda pada masa awal kemerdekaan.
- 22. Pejuangan Seni Apa peran penting kedua tokoh pada gambar? Muhammad Yamin Berjuang melalui pemikiran politik dan karya sastra. Menyumbangkan konsep Pancasila dan UUD 1945. Ismail Marzuki Menciptakan lagu-lagu bernuansa perjuangan. Lagu-lagunya mampu menggugah semangat juang dan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia.
- 23. Pejuang Pemberontakan A.H. Nasution: Memimpin Divisi Siliwangi. Menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Menteri Keamanan Nasional. Ahmad Yani: Menumpas DI/TII dan PRRI. Menjadi salah satu korban peristiwa G 30 S/PKI. M.T. Haryono: Menolak rencana PKI membentuk Angkatan kelima. Menjadi korban dalam peristiwa G 30 S/PKI 1965. Slamet Riyadi: Menjadi kepala komando setiap peristiwa perlawanan di Surakarta. Terlibat dalam penumpasan DI/TII Jawa Barat dan RMS.
- 24. Pemikir Bangsa Mohammad Hatta berpendapat rasa nasionalisme atau kebangsaan muncul karena adanya perasaan senasib yang dirasakan dalam diri bangsa Indonesia. Nasionalisme juga ditemukan oleh adanya kesadaran terhadap persamaan dan tujuan. M. Hatta Memperjuangkan nasionalisme Indonesia sejak masa pergerakan nasional Pemikirannya menjadi pijakan utama dalam integrasi nasional BACK
- 25. Bab II Indonesia pada Awal Kemerdekaan hingga Masa Demokrasi Liberal DaftarIsi
- 26. Kehidupan Politik pada Awal Kemerdekaan Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer yang ditandai dengan adanya Maklumat KNIP Nomor 5 tanggal 11 November 1945. Perubahan fungsi KNIP yang semula sebagai pembantu presiden dan wakil presiden menjadi majelis legislatif. Penerapan kebijakan Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA) untuk menyederhanakan angkatan perang yang dianggap terlalu rumit.
- 27. Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal Kabinet Natsir Kabinet Sukiman Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamidjojo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamidjojo II Kabinet Djuanda/Karya
- 28. Sistem Multipartai Sistem multipartai didasari adanya Maklumat Wakil Presiden 3 November 1945. Dalam maklumat tersebut Moh. Hatta memberikan kebebasan pembentukan partai politik. Pada perkembangannya, partai politik pada masa Demokorasi Liberal saling bersaing, mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. Menurut Moh. Hatta, sistem multipartai bertujuan untuk memudahkan kekuatan perjuangan dan memudahkan dalam meminta pertanggung jawaban kepada barisan perjuangan.
- 29. Pemilu 1955 • Pemilu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen (DPR) dengan hasil sebagai berikut. • Pemilu pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante dengan hasil sebagai berikut. No. Nama Partai Jumlah Kursi 1. Partai Nasional Indonesia 57 kursi 2. Masyumi 57 kursi 3. Nahdatul Ulama 45 kursi 4. Partai Komunis Indonesia 39 kursi No. Nama Partai Jumlah Kursi 1. Partai Nasional Indonesia 119 kursi 2. Masyumi 112kursi 3. Nahdatul Ulama 91 kursi 4. Partai Komunis Indonesia 60 kursi
- 30. Konstituante hasil Pemilu 1955 gagal menyusun undang-undang dasar Apa penyebabnya? • Perdebatan berlarut-larut dalam konstituante. • Adanya perselisihan antara partai. • Adanya desakan untuk kembali kepada UUD 1945. Langkah lanjutan • Presiden Soekarno mengusulkan agar UUD 1945 diberlakukan kembali sebagai konstitusi negara. • Presiden Soekarno membubarkan konstituante melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959.
- 32. Pemikiran Ekonomi Nasional pada Masa Demokrasi Liberal • Menurut Soemitro Djojohadikusumo, pembangunan ekonomi pada masa Demokrasi Liberal masih menemui berbagai hambatan. • Kondisi tersebut disebabkan sistem ekonomi kolonial masih mengakar kuat di Indonesia. • Menghadapi kondisi tersebut, Soemitro Djojohadikusumo menitikberatkan ekonomi nasional dengan memperkuat sistem perdagangan. • Selain itu, pemerintah merangkul kaum pribumi untuk mewujudkan kelas pengusaha pribumi.
- 33. Upaya Mengatasi Masalah Ekonomi pada Demokrasi Liberal Gerakan Benteng Gunting Syafruddin Nasionalisasi perusahaan asing Sistem ekonomi Ali- Baba Membentuk Biro Perancang Nasional
- 34. Upaya Mengatasi Masalah Ekonomi pada Awal Kemerdekaan Mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI) Melakukan diplomasi beras dengan India Mendirikan Indonesia Office (Indof) di Singapura Mengadakan Konferensi Ekonomi Membentuk Badan Perancang Ekonomi (Planning Board) Melaksanakan Kasimo Plan Membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) Melaksanakan Program Pinjaman Nasional
- 35. Bab III Dinamika Politik–Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965) Dinamika Politik Dinamika Ekonomi Dekret Presiden 5 Juli 1959 Peta Kekuatan Politik Nasional Peran Presiden Soekarno Pembebasan Irian Barat Politik Luar Negeri Sistem Ekonomi Terpimpin Kebijakan untuk Mengatasi Masalah Ekonomi DaftarIsi
- 36. Konsepsi Presiden 1957 Kegagalan Dewan Konstituante Dekret Presiden 5 Juli 1959 Latar Belakang Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 1. Pembubaran Konstituante 2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Situasi Politik setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 Kabinet Djuanda digantikan Kabinet Kerja pada 10 Juli 1959 Presiden Soekarno juga menetapkan pidatonya yang berjudul ”Penemuan Kembali Revolusi Kita” menjadi Manifesto Politik
- 37. Peta Kekuatan Politik Nasional Undang-Undang Dasar 1945 U S D E K Sosialisme Indonesia Demokrasi Terpimpin Ekonomi Terpimpin Kepribadian Bangsa Presiden Soekarno juga menyampaikan lima gagasan yang disebut USDEK Gagasan tersebut kemudian dikenal dengan istilah Manipol-USDEK Dalam perkembangannya, Manipol-USDEK ditetapkan sebagai ideologi resmi dan haluan negara
- 38. Peran Presiden Soekarno Presiden Soekarno merupakan pusat kekuasaan pada masa Demokrasi Terpimpin Dalam menjalankan pemerintahannya mengalami penyimpangan: Memperkenalkan ajaran Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional (Resopim) Mengeluarkan gagasan Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom) Pembentukan MPRS Pembubaran DPR dan Pembentukan DPR-GR Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara
- 39. Pembebasan Irian Barat Latar Belakang Belanda tidak mau menepati hasil KMB Belanda terus menunda penyelesaian masalah tersebut hingga bertahun-tahun
- 40. Indonesia berhasil meraih dukungan dari negara peserta Konferensi Colombo 1954 dan Konferensi Asia Afrika 1955 Indonesia mengangkat masalah Irian Barat dalam sidang umum PBB hingga tahun 1960, tetapi mengalami kegagalan Perjuangan Diplomasi Konfrontasi Politik Perjuangan Pembebasan Irian Barat Pada 1956 Indonesia membatalkan hasil KMB Pada 1960 pemerintah Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan Belanda
- 41. Konfrontasi Ekonomi Konfrontasi Militer • Membatalkan utang-utang Indonesia kepada Belanda senilai 3.661 juta gulden • Menasionalisasi maskapai penerbangan Belanda (KLM) dan perusahaan pelayaran (NHM) pada 1958 • Pada 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengumumkan Trikora • Pada 1962 pemerintah Indonesia membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat • Pasukan TNI dikerahkah melalui operasi-operasi militer di wilayah Irian Barat
- 42. Dalam perundingan New York, Belanda setuju untuk menyerahkan wilayah Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) pada 1 Oktober 1962 Pepera dilaksanakan pada 14 Juli– 4 Agustus 1969 Hasil Pepera memutuskan bahwa Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia Integrasi Irian Barat Masalah Irian Barat akhirnya menarik perhatian PBB Pada Maret Maret–Agustus 1962 PBB mengajak pihak Indonesia–Belanda berunding di New York Pada 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah RI Pemerintah RI wajib menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)
- 43. Pada 27 Mei 1961 Tengku Abdul Rahman mencetuskan gagasan pembentukan Federasi Malaysia • Presiden Soekarno menganggap pembentukan Federasi Malaysia adalah proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan negara-negara Nefo • Pada 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Dwikora yang menandai konfrontasi Indonesia– Malaysia Konfrontasi dengan Malaysia
- 44. Politik Mercusuar Politik mercusuar merupakan politik yang bertujuan mencari kemegahan dalam pergaulan dunia
- 45. Indonesia Keluar dari PBB Terjadi Pada 7 Januari 1965 Indonesia menyatakan keluar dari PBB Latar Belakang PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB Sikap PBB yang tidak merombak struktur organisasi PBB Apa dampak yang terjadi setelah keluarnya Indonesia dari PBB? Indonesia kehilangan media untuk memperjuangkan kepentingan nasional di dunia internasional
- 46. Sistem Ekonomi Terpimpin Sistem ekonomi terpimpin merupakan penguasaan atau sekurang-kurangnya pengawasan terhadap alat-alat produksi serta distribusi yang vital bagi perekonomian. Bentuk pelaksanaan sistem Ekonomi Terpimpin Pengorganisasian perusahaan swasta Pembangunan Nasional Semesta Berencana NasionalisasI perusahaan Belanda
- 47. Dewan Perancang Nasional Dibentuk • 15 Agustus1959 Tugas • Merancang pembangunan, baik jangka pendek maupun jangka panjang Dasar • Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 Berubah • Pada 1963 Dewan Perancang Nasional berganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno
- 48. Diterapkan pada 24 Agustus 1959 Dilaksanakan oleh Panitia Penampung Operasi Keuangan (PPOK) Bentuk : Devaluasi Mata Uang Rupiah Mata uang pecahan bernilai Rp500,00 berubah menjadi Rp50,00 Mata uang pecahan bernilai Rp1.000,00 berubah menjadi Rp100,00. Mata uang pecahan seratus ke bawah tidak didevaluasi
- 49. Menekan Laju Inflasi Dasar Cara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Membekukan semua simpanan pada bank-bank Menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah Menertibkan manajemen dan administrasi perusahaan-perusahaan negara
- 50. Deklarasi Ekonomi Dirumuskan oleh Panitia Tiga Belas Diresmikan Presiden Soekarno pada 28 Maret 1963 yang kemudian disusul dengan empat belas peraturan pelaksanaan (Peraturan 26 Mei) Prioritas Deklarasi Ekonomi : Mendorong usaha swasta Memperbesar produksi perolehan devisa Memberikan insentif kepada pihak pengusaha swasta yang berhasil menaikkan nilai ekspor dan impor Mengapa dalam perkembangannya mengalami kegagalan? Pemerintah gagal memperoleh pinjaman dana dari International Monetary Found (IMF)
- 51. Dana Revolusi Dasar • Instruksi Presiden Nomor 018 Tahun 1964 • Keputusan Presiden Nomor 360 Tahun 1964 Diperoleh • Devisa kredit jangka panjang (deffered payment) Digunakan • Membiayai proyek-proyek mandataris presiden (proyek mercusuar)
- 52. Bab IV Indonesia pada Masa Orde Baru (1966–1998)
- 53. DaftarIsi
- 54. A. Masa Transisi Aksi-Aksi Tritura Surat Perintah Sebelas Maret Dualisme Kepemimpinan Nasional
- 55. Aksi Tritura Latar Belakang • Peristiwa G 30 S/PKI, krisis ekonomi, krisis politik. Aktor • KAMI, KAPI, KAPPI, KASI (tergabung dalam Front Pancasila). Isi Tritura • Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. • Pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI. • Penurunan harga-harga kebutuhan pokok/perbaikan ekonomi.
- 56. Kronologi Aksi Tritura • Demonstrasi pertama gerakan mahasiswa terjadi pada 8 Januari 1966 di Gedung Sekretariat Negara. • Pada 12 Januari 1966 kelompok pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Pancasila melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR-GR. • Pada 24 Februari 1966 seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bernama Arief Rahman Hakim tertembak saat sedang berdemonstrasi di depan Istana Negara. • Pada 25 Februari 1966 Presiden Soekarno membubarkan KAMI.
- 57. Surat Perintah Sebelas Maret Latar belakang • Aksi demonstrasi menentang pemerintah Demokrasi Terpimpin meningkat. • Keamanan Presiden Soekarno terancam. • Presiden perlu memulihkan kewibawaan pemerintahan. Isi • Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi. • Menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi. • Melaksanakan dengan pasti ajaran Pemimpin Besar Revolusi. Dampak • Kondisi keamanan negara berhasil dikendalikan. • Wibawa tentara semakin meningkat, Soeharto sebagai pemegang mandat Supersemar memiliki kekuatan politik.
- 58. Dualisme Kepemimpinan Nasional Berdasarkan Ketetapan Nomor XIV/MPRS/1966 dinyatakan ”apabila presiden berhalangan, kedudukannya digantikan oleh pemegang mandat Supersemar”. Berdasarkan Ketetapan Nomor XIII/MPRS/1966, MPR memberikan tugas kepada pengemban mandat Supersemar untuk membentuk Kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat). Mengapa terjadi dualisme kepemimpinan nasional?
- 59. Apa dampak dualisme kepemimpinan nasional? Soeharto turut menentukan nama-nama menteri yang mengisi pos jabatan di Kabinet Ampera. Presiden Soekarno berkedudukan sebagai pemimpin kabinet, sedangkan Letjen Soeharto bertindak sebagai pelaksana pemerintahan. Popularitas Presiden Soekarno semakin merosot. Muncul tuntutan agar Presiden Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya.
- 60. Kronologi Pengunduran Diri Presiden Soekarno Pada Juni 1966 Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawabannya sebagai presiden yang kemudian dikenal dengan nama pidato Nawaksara. Pada 20 Juni hingga 5 Juli 1966, melalui Ketetapan Nomor V/MPRS/1966, MPRS meminta Presiden Soekarno melengkapi isi pidato Nawaksara. Presiden Soekarno pun menyampaikan kembali pidato pertanggungjawaban pada 10 Januari 1967 di hadapan anggota MPRS dan DPR-GR. Pidato tersebut dituangkan dalam Surat Presiden RI Nomor 1/Pres/1967 dan diberi nama ”Pelengkap Nawaksara” (Pelnawaksara). Pada 9 Februari 1967 DPR-GR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar mengadakan sidang istimewa untuk mengatasi situasi politik yang memanas. Para pimpinan ABRI tersebut membujuk Presiden Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan pada pengemban Ketetapan Nomor IX/MPRS/1966, yaitu Letjen Soeharto, sebelum sidang umum MPRS dilaksanakan. Pada 22 Februari 1967 Presiden Soekarno secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya.
- 61. Pada 12 Maret 1967 Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden Indonesia oleh MPR Sementara. Selanjutnya, Soeharto resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 27 Maret 1968. Pelantikan Presiden Soeharto ini menandai dimulainya periode Orde Baru. Back
- 62. B. Stabilisasi Politik dan Rehabilitasi Ekonomi Masa Orde Baru Stabilisasi & Rehabilitasi Stabilisasi Politik dan Keamanan Stabilisasi Penyeragaman Penerapan Dwifungsi ABRI Rehabilitasi Ekonomi Orde Baru Kebijakan Pembangunan Pelaksanaan Demokrasi Back
- 63. Stabilisasi Politik dan Keamanan Masa Orde Baru Penerapan politik bebas aktif Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia Kembali menjadi anggota PBB Membentuk ASEAN Fusi partai
- 64. Stabilisasi Penyeragaman Orde Baru Pelarangan ideologi komunisme dan ideologi-ideologi yang dianggap radikal. Menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara. Menggagas mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila melalui Ekaprasetya Pancakarsa. Melakukan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Mengharuskan semua partai politik menganut ideologi Pancasila.
- 65. Penerapan Dwifungsi ABRI 1. Konsep Dwifungsi ABRI dikenalkan oleh Jenderal A.H. Nasution. 2. Menyatakan tugas ABRI tidak hanya berkaitan bidang keamanan dan pertahanan negara, tetapi berkaitan dengan bidang sosial dan politik. 3. Anggota ABRI menduduki kursi parlemen dan pejabat pemerintahan.
- 66. Rehabilitasi Ekonomi Menanggulangi masalah utang Menjalin kerja sama dengan IMF Mengeluarkan undang-undang penanaman modal dengan menetapkan UU Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- 67. Bidang Pendidikan • Pembangunan sekolah dasar Inpres (SD Inpres) di seluruh pelosok Indonesia. • Meningkatkan jumlah guru untuk memenuhi kebutuhan pengajaran. • Mencanangkan program wajib belajar 6 tahun kemudian wajib belajar 9 tahun. • Memberikan program bantuan beasiswa di antaranya melalui program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA). • Pemberantasan buta aksara dengan membentuk program kelompok belajar. Kebijakan Pembangunan Pemerintah Orde Baru
- 68. Bidang Kesehatan • Mendirikan pusat pelayanan kesehatan dalam bentuk pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). • Mengembangkan program pos pelayanan terpadu (posyandu). • Mencanangkan program keluarga berencana untuk menanggulangi peningkatan jumlah penduduk.
- 69. Bidang Ekonomi Peningkatan Peran BUMN: • Pemerintah mengadakan perubahan mendasar dalam pengelolaan BUMN • Pemerintah menghapus kewenangan instansi teknis sebagai pengawas, dan memberikan kewenangan kepada Departemen Keuangan sebagai satu-satunya pengawas BUMN Perluasan Lapangan Kerja: • Pemerintah berusaha menciptakan lapangan kerja melalui proyek padat karya dan bantuan pembangunan daerah. • Pengerahan tenaga kerja sukarela melalui Badan Urusan Tenaga Kerja Sukarela Indonesia (BUTSI). Tenaga kerja sukarela ini bertugas sebagai tenaga pelopor pembangunan dan pembaruan berbagai bidang di desa-desa.
- 70. Bidang Sosial-Budaya • Mencanangkan program transmigrasi untuk pemerataan jumlah penduduk. • Menurunkan angka pengangguran dengan menyalurkan tenaga kerja di sektor perkebunan, perikanan, ekspor kayu, dan sebagainya. • Memberikan sosialisasi agar kebudayaan dan kesenian yang berkembang sesuai dengan kepribadian bangsa. • Meningkatkan pembinaan kesenian melalui sekolah-sekolah, kursus, dan organisasi-organisasi kesenian. • Inventarisasi, dokumentasi, penelitian warisan budaya nasional, pembinaan, dan pemeliharaan peninggalan-peninggalan purbakala.
- 71. Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Orde Baru Demokrasi pada masa Orde Baru menganut sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi dijalankan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan- ketetapan MPRS. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) diberi beberapa hak kontrol selain tetap mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya baik yang bersifat suprastruktur (DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA) maupun yang bersifat infrastruktur (LSM dan partai politik). Pemerintah mengawasi dan mengontrol kehidupan demokrasi.
- 72. C. Integrasi Timor Timur Latar Belakang Proses Integrasi Timor Timur Back
- 73. Latar Belakang Perubahan kebijakan pemerintah Portugis terhadap Timor Timur, yaitu dengan menetapkan Timor Timur sebagai salah satu provinsi Portugis. Rakyat Timor Timur menghendaki kemerdekaan Timor Timur atas penjajahan Portugis. Penghapusan status koloni terhadap jajahan Portugis setelah Revolusi Bunga.
- 74. Proses Integrasi Muncul partai politik yang memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur. Union Democratica Timorense (UDT) menghendaki agar Timor Timur tetap berada di bawah kekuasaan Portugis dengan menjadi provinsi Portugis di seberang lautan. Frente Revolutionaria de Timor Leste Independente (Fretilin). Fretilin menghendaki kemerdekaan penuh bagi rakyat Timor. Associacao Populer Democratica Timorense (Apodeti). Apodeti menghendaki agar Timor Timur berintegrasi dengan wilayah Indonesia. Klibur Oan Timur Aswain (Kota). Kota ingin berintegrasi dengan wilayah Indonesia. Trabalhista. Ingin berintegrasi dengan wilayah Indonesia.
- 75. Kronologi Integrasi Timor Timur Pada 28 November 1975 Fretilin memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur. Pada 30 November 1975 kelompok pro-NKRI yang membacakan Deklarasi Balibo yang berisi keinginan bergabung dengan Republik Indonesia. Pada 17 Desember 1975 tentara Indonesia masuk ke Timor Timur sekaligus menandai awal Operasi Seroja. Pada 31 Mei 1976 Kepala Pemerintahan Timor Timur mengajukan petisi yang berisi penggabungan Timor Timur dengan Indonesia. Pada 17 Juli 1976 Timor Timur resmi sebagai provinsi Republik Indonesia.
- 76. D. Dampak Pemerintahan Orde Baru Bidang Politik Bidang Ekonomi Back
- 77. Bidang Politik Penyimpangan prinsip demokrasi karena Presiden Soeharto menjadi penguasa tunggal. Praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) menjangkiti birokrasi pemerintahan. Kebebasan pers dibatasi secara ketat. Pemerintahan tidak dijalankan secara transparan.
- 78. Bidang Ekonomi Pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Pengembangan sektor industri dan migas mengalami peningkatan.
- 79. Bab V Indonesia pada Masa Reformasi DaftarIsi
- 80. Pergolakan Akhir Masa Orde Baru Krisis Multidimensional Tuntutan Reformasi Gerakan Reformasi Pengunduran Diri Presiden Soeharto
- 81. Indonesia pada Masa Reformasi Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla Pemerintahan Megawati Soekarnoputri Pemerintahan Abdurrahman Wahid Pemerintahan B.J. Habibie Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono
- 82. Krisis Multidimensional Menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, meningkatnya harga sembako, macetnya dunia usaha, hingga meningkatnya jumlah pengangguran. Meningkatnya tindak kriminal, terjadinya kerusuhan dan penjarahan, serta meningkatnya kecemburuan sosial. Munculnya dualisme dalam tubuh partai Demokrasi Perjuangan, kemenangan mutlak Golkar pada pemilu 1997, serta pelantikan Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya. Adanya intervensi terhadap pejabat kehakiman, hukum dijadikan alat pembenaran penguasa, hingga maraknya rekayasa dalam proses peradilan. Ketidak mampuan pemerintah membangun kehidupan politik yang demokratis dan menegakkan supremasi hukum, serta kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kebanyakan. Krisis Ekonomi Krisis Sosial Krisis Politik Krisis Hukum Krisis Kepercaya an
- 83. Suksesi Kepemimpinan Nasional Amandemen UUD 1945 Penghapusan Dwifungsi ABRI Penegakan Supremasi Hukum Pemberantasan KKN Pelaksanaan Otonomi Daerah
- 84. Jakarta • Aksi pertama dilakukan oleh mahasiswa Universitas Indonesia pada kamis 19 Februari 1998. • Aksi mahasiswa di Jakarta juga dilakukan mahasiswa Universitas Trisakti. Yogyakarta • Aksi mahasiswa Yogyakarta awalnya dilakukan dengan membuat tenda-tenda keprihatinan. • 5 Mei 1998 mahasiswa Universitas Gadjah Mada mulai bergerak meyampaikan protes. • 8 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa di Yogyakarta mencapai puncaknya. Surabaya • Pergerakan mahasiswa di Surabaya dibagi dalam empat distrik, dan gedung Grahadi menjadi titik tumpul pergerakan di Surabaya. • Pergerakan massa di Surabaya bukan hanya dilakukan oleh mahasiswa saja, tetapi melibatkan berbagai unsur seperti buruh dan petani.
- 85. Pengunduran Diri Presiden Soeharto Presiden Soeharto bertemu dengan Wakil Presiden B. J. Habibie dan sejumlah pejabat tinggi negara setelah pulang dari Kairo pada 15 Mei 1998. Pada 16 Mei 1998 Presiden Soeharto bertemu dengan pimpinan DPR, Harmoko. Harmoko menyampaikan sejumlah tuntutan reformasi dari masyarakat Indonesia. 21 Mei 1998 Presiden Soeharto membacakan pidato pengunduran dirinya di Istana Negara. Presiden Soeharto mengumumkan Wakil Presiden B. J. Habibie akan melanjutkan masa jabatan presiden.
- 86. Pemerintahan B.J. Habibie a • Pembebasan tahanan dan narapidana politik b • Kebebasan pers c • Pembentukan partai politik d • Pelaksanaan pemilu 1999 e • Mengatasi disintegrasi bangsa f • Memperbaiki perekonomian g • Kebijakan otonomi daerah.
- 87. Pemerintahan Abdurrahman Wahid Pemisahan Polri dan TNI Pengakuan agama Konghucu Mengatasi disintegrasi Irian Jaya Kebebasan Pers Membangun kerjasama dengan luar negeri
- 88. Pemerintahan Megawati Soekarnoputri Reformasi Bidang Politik dan Hukum • Amandemen UUD 1945. • Membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Reformasi Ekonomi • Perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha. • Menetapkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM. Pemilu 2004 • Pemilihan pertama presiden dan wakil presiden oleh rakyat. • Diselenggarakan dua tahap untuk memilih anggota legislatif dan presiden serta wakil presiden.
- 89. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla • Mengatasi disintegrasi bangsa • Memberantas illegal logging • Memberantas terorisme Kebijakan dalam bidang politik • Penegakan hukum • Pemberantasan korupsi Kebijakan dalam bidang hukum • Memperbaiki iklim investasi • Meningkatkan kesejahteraan • Menanggulangi kemiskinan Kebijakan dalam bidang ekonomi
- 90. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono Meningkatkan pelayanan publik Meningkatkan kualitas pendidikan Mewujudkan sistem good governance Menekan angka pangangguran dan kemiskinan
- 91. Pemerintahan Joko Widodo Perbaikan pelayanan • Kartu Indonesia Sehat • Kartu Indonesia Pintar • Kartu Keluarga Sejahtera Kebijakan ekonomi • Menghapus subsidi BBM • Memperkuat kerjasama ekonomi dengan beberapa negara • Mengajak investor dunia untuk menanamkan modal di Indonesia Kebijakan kelautan • Menangkap kapal asing di perairan Indonesia • Menenggelamkan kapal asing yang melakukan illegal fishing Kebijakan pertambangan • Mengambil alih pertambangan minyak bumi di blok Mahakam • Mengambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia
- 92. Bab VI Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia
- 93. A. Landasan Politik Luar Negeri Bebas Aktif B. Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Pelaksanaannya C. Peran Indonesia dalam Upaya Menciptakan Perdamaian Dunia
- 94. Landasan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Landasan Operasional Politik Luar Negeri Bebas Aktif Landasan Ideal dan Konstitusional Politik Luar Negeri Bebas Aktif • Pancasila • Undang Undang Dasar 1945 • Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 • Pasal 11 dan Pasal 13 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 •Ketetapan MPRS Nomor XII/MPRS/1966 • Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 • Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 • Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999
- 95. olitik Luar Negeri Bebas Aktif dan Pelaksanaannya Indonesia selalu bersikap netral di tengah ketegangan dunia Politik luar negeri Indonesia masa Demokrasi Liberal : Menggagas Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok Politik luar negeri Indonesia masa Demokrasi Terpimpin : Menghapus imperialisme dan kolonialisme Politik luar negeri Indonesia masa Orde Baru : Menggagas ASEAN, ikut dalam APEC dan KTT Non-Blok, dan bergabung dengan OPEC Politik luar negeri Indonesia masa Reformasi dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri
- 96. Peran Indonesia dalam Upaya Menciptakan Perdamaian Dunia Konferensi Asia Afrika (KAA) Misi Garuda Deklarasi Djuanda Gerakan Non- Blok Association of South East Asian Nations (ASEAN) Organisasi Konferensi Islam Jakarta Informal Meeting
- 97. Konferensi Asia Afrika (KAA) Pencetus KAA: Sir John Kotelawala (Sri Lanka), Ali Sastroamidjojo (Indonesia), Jawaharlal Nehru (India), U Nu (Birma), dan Muhammad Ali Jinnah (Pakistan). KAA dilaksanakan pada 18-25 April 1955 di Bandung Hasil keputusan KAA: Basic Paper on Racial Discrimination and Basic Paper on Radio Activity (Dasasila Bandung) ysng bertujuan intuk menciptakan perdamaiandunia
- 98. Misi Garuda Misi Garuda merupakan bentuk dukungan Indonesia kepada PBB untuk menciptakan perdamaian dunia. Misi Garuda bertugas sebagai ”Peace Keeping Force” atau Pasukan Pemelihara Perdamaian. Beberapa konflik yang pernah diredam Misi Garuda: Konflik di Kongo, Konflik di Vietnam, Konflik di Timur Tengah, Konflik di Kamboja, dan Konlik di Bosnia. Misi Garuda juga melaksanakan kegiatan amal, pembangunan dan perbaikan fasilitas umum, pengobatan, serta pendidikan bagi anak-anak di sekitar wilayah konflik.
- 99. Deklarasi Djuanda Pada 13 Desember 1957, Pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah pernyataan yang dikenal dengan: Deklarasi Djuanda Batas teritorial Indonesia menjadi 12 mil diukur dari titik terluar pulau- pulau di Indonesia Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang perairan Indonesia memperkuat Deklarasi Djuanda Deklarasi Djuanda sebagai usaha bangsa Indonesia memperjuangkan batas wilayah laut negara
- 100. Gerakan Non-Blok Perang Dingin pascaPerang Dunia II melatarbelakangi pembentukan Gerakan Non-Blok (GNB) Pada 5-12 Juni 1961 diadakan pertrmuan antara negara-negara Non-Blok di Kairo, Mesir Pemrakarasa GNB Soekarno (Indonesia), Joseph Broz Tito (Yugoslavia), Gamal Abdul Nasser (Mesir), Kwame Nkrumah (Ghana), dan Jawaharlal Nehru (India) Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) GNB pertama kali diadakan pada 1-6 September 1961 di Beogard, Yugoslavia
- 101. Association of South East Asian Nations (ASEAN) Tiga pilar komunitas ASEAN ASEAN Political Security Community ASEAN Economic Community ASEAN Socio-Cultural Community ASEAN secara resmi terbentuk setelah penandatanganan Deklarasi Bangkok ASEAN terbentuk pada 8 Agustus 1967 ASEAN merupakan kerja sama antarnegara di kawasan Asia Tenggara yang terbentuk karena perasaan senasib sebagai bekas negara terjajah
- 102. Organisasi Konferensi Islam Pembentukan OKI dilatarbelakangi peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsha di Yerussalem pada 21 Agustus 1969 OKI mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I Islam pada 22-25 September 1969 di Rabat, Maroko KTT I Islam menghasilkan Deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam serta penghormatan pada piagam PBB dan hak asasi manusia
- 103. Jakarta Informal Meeting Peristiwa penggulingan kekuasaan pemerintahan di Kamboja pada 1975 dan perang antara Kamboja dan Vietnam pada 1979 melatarbelakangi pelaksanaan Jakarta Informal Meeting (JIM) Indonesia berperan penting dalam menyelesaikan konflik Kamboja– Vietnam dengan mengadakan JIM I pada 25–28 Juli 1988. Kemudian diadakan JIM II pada 16–18 Februari 1989 Hasil pelaksanaan JIM I dan JIM II dilaporkan Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas, dalam KTT ASEAN di Brunei Darussalam pada 1989 Keberhasilan Indonesia dalam mengadakan JIM I dan JIM II semakin meningkatkan kepercayaan negara- negara ASEAN terhadap Indonesia
- 105. Perkembangan IPTEK Sejarah Perkembangan IPTEK di Indonesia Perkembangan IPTEK sebelum kemerdekaan Perkembangan IPTEK setelah kemerdekaan Perkembangan IPTEK dalam berbagai bidang Komunikasi Pertanian Transportasi Dampak Perkembangan IPTEK Komunikasi dan transportasi Pertanian
- 106. Sejarah Perkembang IPTEK di Indonesia Sebelum Kemerdekaan • Dimulai sejak kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. • Pendirian lembaga ilmiah Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen oleh pemerintah Belanda. • Pendirian pusat penelitian Botani, s’Lands Plantetuin te Buienzorg. • Pendirian lembaga Natuurwetenschappelijk Raad voor Nederlandsch Indie. Setelah Kemerdekaan • Pembentukan Orgenisatie voor Natuurwetenschappelijk Onderzoek sebagai pengganti dari Natuurwetenschappelijk Raad voor Nederlandsch Indie. • Pengukuhan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 oleh pemerintah Indonesia yang kemudian menjadi cikal bakal pendirian LIPI.
- 107. Perkembangan IPTEK dalam Bidang Komunikasi • Pada masa pendudukan Jepang, siaran radio di Indonesia digunakan untuk propaganda politik. • Pada masa Orde Baru radio menjadi media yang paling efektif dan merakyat. Radio • Siaran televisi pertama di Indonesia adalah Televisi Republik Indonesia (TVRI). • Untuk mengatur industri penyiaran di Indonesia, pemerintah menetapkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pendirian Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Televisi • Pada 1993 PT Telkom memulai proyek percontohan seluler digital Global System for Mobile (GSM). • PT Satelit Palapa Indonesia merupakan operator GSM pertama di Indonesia. Telepon Seluler • Pada Pelita II pemerintah Indonesia membangun Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa. • SKSD dikelola oleh Perumtel (PT Telkom Indonesia). Teknologi Satelit Indonesia • Pada awalnya internet diakses menggunakan jaringan kabel. Dalam perkembangannya internet dapat diakses dengan jaringan nirkabel. • Perangkat pendukung internet seperti komputer, laptop, dan telepon seluler. Internet
- 108. Perkembangan IPTEK dalam Bidang Pertanian Pelaksanaan Revolusi Hijau di Indonesia Diversifikasi pertanian Intensifikasi pertanian Ekstensifikasi pertanian Mekanisasi pertanian Rehabilitasi pertanian Hasil Revolusi Hijau di Indonesia Penganekaragaman penanaman jenis tanaman pangan pada suatu lahan Pengenalan tanaman monokultur Peningkatan volume eskpor tanaman perkebunan di Indonesia
- 109. Perkembangan IPTEK dalam Bidang Transportasi Transportasi Air • Pada masa kuno Indonesia telah mengenal transportasi air. • Transportasi air di Indonesia semakin berkembang sejak kedatangan bangsa Eropa. Transportasi Darat • Perkembangan transportasi darat pada masa lampau dipengaruhi oleh pemerintah kolonial Belanda. • Pemerintah kolonial membangun jalan raya, teknologi kereta api, hingga jalur kereta api. Transportasi Udara • Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, B.J. Habibie berusaha membangun industri pesawat terbang dengan mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). • Bersama BPPT, B.J. Habibie merancang dan mengembangkan industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN), Perusahaan Armada Laut (PAL), dan Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN).
- 110. Dampak Perkembangn IPTEK dalam bidang Teknologi Transportasi dan Komunikasi • Menambah wawasan dan pengetahuan • Meningkatkan kualitas pendidikan • Meningkatkan kesejahteraan • Meningkatkan mobilitas manusia Dampak Positif • Memengaruhi pola pikir • Menyebabkan permasalahan sosial • Menimbulkan kerusakan lingkungan Dampak Negatif
- 111. Dampak Perkembangan IPTEK dalam bidang Pertanian Adanya spesialisasi jenis tanaman Penggunaan teknologi modern Munculnya jenis tanaman berumur pendek Kerusakan lingkungan akibat ketergantungan masyarakat pada pupuk Terjadi serangan hama Menurunnya kebutuhan tenaga kerja Dampak positif Dampak negatif