Pedoman penghitungan kebutuhan guru sd

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR
2018

SISTEMATIKA PENYAJIAN
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Tujuan
D. Sasaran
E. Manfaat
F. Ruang Lingkup
Rapat Koordinasi Perencanaan & Penataan GTK 2018

BAB II PRINSIP DAN KONSEP DASAR
A. Prinsip
B. Konsep Dasar
BAB III PERHIRUNGAN KEBUTUHAN GURU
A. Variabel Perhitungan
B. Teknik Perhitungan
C. Formula Perhitungan
D. Kebutuhan Guru SD

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI
A. Monitoring
B. Evaluasi
BAB V PENUTUP

LATAR BELAKANG
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
antara lain menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk
mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter.
 Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi kebutuhan guru sesuai dengan
kondisi dan karakteristik satuan pendidikan
 UU No 14 Th 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal dan PP No 74 Th 2008
tentang Guru menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik S-
1/D-IV dan beban mengajar sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dan
sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

 Permasalahan utama dalam pengelolaan dan penyelenggaraan
SD terkait dengan pemenuhan dan pemerataan guru antara
lain: kekurangan jumlah, distribusi tidak seimbang, kualifikasi di
bawah standar, kurang kompeten, dan ketidaksesuaian antara
kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu.
 Permasalahan lainnya adalah belum dilaksanakannya
pemenuhan guru mata pelajaran pada satuan pendidikan SD.
 Optimalisasi penataan dan pemerataan guru antarsatuan
pendidikan, jenis pendidikan, kabupaten/kota.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam
rangka membina dan mengembangkan profesi
guru SD perlu diterbitkan Pedoman Perhitungan
Kebutuhan guru SD untuk diimplementasikan di
sekolah negeri maupun swasta.

Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang
Guru;

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman
Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri
Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor
05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun
2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16
Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik
dan Kompetensi Guru;
Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam
Jabatan;
Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

16. Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan Dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun
2014 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur
Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi
Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan
Dasar dan Menengah;

Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses
Pendidikan Dasar dan Menengah;
Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian
Pendidikan;
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Dasar dan Menengah;

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru
sebagai Kepala Sekolah;
Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban
Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.

TUJUAN
1. Acuan dinas pendidikan Kab/Kota, pengelola SD,
dan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam
menghitung kebutuhan guru
2. Acuan dinas pendidikan Kab/Kota, pengelola SD
dalam menghitung kekurangan dan kelebihan guru
3. Bahan pertimbangan pemetaan, pengadaan,
penempatan, pembinaan, pemantauan, dan
pengevaluasian guru SD di Kab/Kota

SASARAN
1. Guru;
2. Kepala Sekolah;
3. Pengawas Sekolah;
4. Masyarakat;
5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
6. Dinas Pendidikan Provinsi;
7. Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi;
8. Badan Kepegawaian Daerah;
9. Badan Kepegawaian Negara;
10. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB
11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MANFAAT
1. Guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan penyelenggara
pendidikan untuk menghitung kebutuhan guru SD pada satuan
pendidikan.
2. Dinas pendidikan, untuk merencanakan kebutuhan, menata
dan mendistribusikan guru pada satuan pendidikan SD;
3. Badan Kepegawaian Daerah sebagai bahan usulan formasi guru
SD dalam upaya pemenuhan dan pemerataan kebutuhan guru ;
4. Badan Kepegawaian Negara, sebagai bahan pertimbangan
teknis dalam penetapan formasi guru SD;

PRINSIP DAN KONSEP DASAR
1. Teliti: tidak ada kesalahan dalam menghitung kebutuhan guru.
2. Objektif: sesuai data yang ada di sekolah (tidak ada data yang ditambah
dan/atau dikurangi).
3. Transparan: terbuka menerima saran jika terjadi salah hitung.
4. Efisien: jumlah guru hasil perhitungan dipilih dengan rasio guru berbanding
jumlah siswa terbanyak. Misal: jika hasil perhitungan rasio guru:siswa =
1:28 dan 1:20; maka dipilih 1:28.
5. Akuntabel: hasil perhitungan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Pembulatan ke bawah: hasil perhitungan berupa pecahan dibulatkan ke
bawah agar tidak terjadi kekurangan guru. Misal: jika hasil perhitungan
jumlah guru 2,75 dibulatkan menjadi 2. Jika 0,…. dibulatkan 1.

7. Profesional: guru mengajar sesuai mata pelajaran yang diampu berdasarkan
Surat Keputusan.
8. Setiap rombel dalam mengikuti mata pelajaran tertentu diampu oleh satu
orang guru.
9. Setiap rombel dalam kelas diampu oleh satu orang guru
10. Setiap Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) sekolah penyelenggara
pendidikan inklusif yang memi;iki minimal 5 orang peserta didik
berkebutuhan khusus diampu oleh satu orang guru pendidikan khusus.

Perhitungan Kebutuham Guru Kelas SD
1. Tingkatan Kelas (Jumlah Rombel)
 Tingkatan kelas rendah, yaitu Kelas I, II, dan III
 Tingkatan Kelas Tinggi, yaitu Kelas IV, V, dan VI
 Jumlah peserta didik untuk setiap rombel maksimal
28 orang.

MATA PELAJARAN
ALOKASI WAKTU BELAJAR
PER MINGGU
I II III IV V VI
Kelompok A
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 4 4 4 4 4 4
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 5 5 6 5 5 5
3. Bahasa Indonesia 8 9 10 7 7 7
4. Matematika 5 6 6 6 6 6
5. Ilmu Pengetahuan Alam - - - 3 3 3
6. Ilmu Pengetahuan Sosial - - - 3 3 3
Kelompok B
1. Seni Budaya dan Prakarya 4 4 4 4 4 4
2. Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan 4 4 4 4 4 4
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu 30 32 34 36 36 36
Struktur Kutikulum SD/MI 2013

Perhitungan Kebutuham Guru Mata Pelajaran
1. Prinsip kebutuhan guru mata pelajaran pada satuan
pendidikan didasarkan pada struktur Kurikulum 2013
Pendidikan SD, yaitu mata pelajaran dimana proses
pembelajarannya tidak tematik.
2. Mata pelajaran yang termuat dalam struktur
Kurikulum 2013 pada Satuan Pendidikan SD.

Perhitungan Guru Pembimbing Khusus Pada Satuan
Pendidikan SD Penyelenggara Pendidikan Inklusif
• Prinsip perhitungan guru pembimbing khusus pada
satuan administrasi pangkal (Satminkal)
penyelenggara pendidikan inklusif setiap guru
pendidikan khusus wajib melayani minimal 5 peserta
didik berkebutuhan khusus.

Jenis guru SD
1. Guru kelas
2. Guru mata pelajaran :
 Mata pelajaran : Pendidikan Agama
 Mata pelajaranPendidikan Jasmani, olahraga, dan
kesehatan
 Mulok sesuai kebutuhan daerah
3. Guru pembimbing khusus

PERHITUNGAN KEBUTUHAN GURU
1. Alokasi Waktu
 Alokasi waktu yang digunakan sebagai acuan sesuai
Kurikulum 2013.
2. Jumlah Rombel
 Jumlah rombel yang tertuang dalam Data Pokok
Pendidikan (Dapodik),

3. Jam Wajib Mengajar Guru
 Jam wajib mengajar guru paling sedikit 24 jam tatap muka
per minggu.Beberapa kebijakan baru yang dapat dijadikan
pertimbangan wajib mengajar guru antara lain; (1) guru
wajib bekerja di sekolah selama 37,5 jam (@ 60 menit) per
minggu, (2) apabila jam tatap muka guru kurang dari 24
jam) tidak perlu mencari tambahan jam ke sekolah lain
tetapi dapat diberi tugas tambahan di satminkal agar
memenuhi persyaratan pemberian tunjangan profesi.

Teknik Perhitungan
1. Teknik Uraian
 Teknik uraian dilakukan dengan cara mengisi rumus
perhitungan kebutuhan guru dengan data yang
dibutuhkan yaitu jam pelajaran yang tercantum dalam
struktur Kurikulum 2013 SD dan jumlah rombongan
belajar. Teknik ini sesuai untuk digunakan di tingkat
satuan pendidikan SD.

2. Teknik Tabulasi
 Teknik tabulasi menggunakan format yang
dirancang/dikembangkan berdasarkan format kerangka
dasar dan struktur kurikulum. Format dikembangkan
dengan menambahkan kolom penghitungan jumlah jam
tatap muka (JTM) per mata pelajaran per sekolah, kolom
penghitungan jumlah guru dan kolom jumlah tatap muka
per guru. Perhitungan teknik tabulasi dapat dilakukan
secara manual atau menggunakan komputer. Teknik ini
dapat digunakan untuk perhitungan kebutuhan guru pada
tingkat satuan pendidikan, Kab/Kota, Provinsi, dan Pusat.

3. Aplikasi Komputer
 Dengan menggunakan aplikasi komputer, proses
penghitungan menjadi lebih cepat. Teknik ini lebih
cocok untuk digunakan pada tingkat sekolah,
Kab/Kota, Provinsi dan Pusat.

Formula perhitungan
• Menghitung Kebutuhan Guru Kelas (KGK) SD.
menggunakan rumus sebagai berikut.
JPD
KGK = ------
28

• Keterangan :
KGK = Kebutuhan Guru Kelas
JPD = Jumlah peserta Didik
28 = Jumlah peserta didik maksimal tiap rombel.

2. Kebutuhan guru mata pelajaran (KGMP) sebagai berikut.
JRB x W
KGMP = ------------
JWM

Keterangan :
KGMP = Kebutuhan Guru Mata Pelajaran
JRB = Jumlah Rombongan Belajar
W = Alokasi Waktu per Minggu
JWM = Jumlah Wajib Mengajar

3. Kebutuhan Guru Pendidikan Khusus (GPK)
JPDBK
KGPK = ------------
5

Keterangan :
KGPK = Kebutuhan Guru Pembimbing Khusus
JPDBK = Jumlah Peserta Didik Berkebutuhan
Khusus
5 = Jumlah Minimal Peserta Didik
Berkebutuhan Khusus.

No. Tugas Tambahan
Beban mengajar tatap
muka minimal
1 Wakil Kepala Sekolah 12
2 Kepala Perpustakaan 12
3 Kepala Program
Keahlian/Jurusan
12
4 Kepala Laboratorium 12
5 Kepala Unit Produksi/Bengkel 12
Beban mengajar Guru SD dengan Tugas Tambahan

Proses perhitungan guru mulai dari tingkat sekolah, tingkat Kab/Kota/Provinsi dapat sampai
tingkat nasional ditunjukan dalam gambar berikut :
Gambar 1. Proses Perhitungan Guru SD

MONITORING DAN EVALUASI
Monitoring
 Mengidentifikasi indikator ketelitian perhitungan kebutuhan guru di
tingkat satuan pendidikan, Dinas Pendidikan Kab/Kota, Dinas
Pendidikan Provinsi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 Melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap dampak hasil
perhitungan kebutuhan guru SD pada masing-masing satuan
pendidikan.
 Mengukur kemajuan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan guru SD
pada masing-masing satuan pendidikan dibandingkan dengan hasil
perhitungan yang diperoleh.

 Mengembankan faktor-faktor pendukung untuk
meningkatkan ketepatan hasil perhitungan kebutuhan
guru SD pada masing-masing satuan pendidikan.
 Melihat secara langsung cara menghitung kebutuhan
guru SD pada masing-masing satuan pendidikan jika
memungkinkan.
 Menanyakan secara spesifik tentang masalah-masalah
yang dihadapi ketika melaksanakan perhitungan
kebutuhan guru SD pada masing-masing satuan
pendidikan.

 Menanyakan secara spesifik tentang masalah-masalah
yang dihadapi ketika melaksanakan perhitungan
kebutuhan guru SD pada masing-masing satuan
pendidikan.
 Menganjurkan mencatat masalah dan kesalahan untuk
diatasi.
 Melaksanakan rapat (pertemuan) secara berkala
(setiap tahun) untuk meninjau kembali jumlah
kebutuhan guru.

Evaluasi
 Evaluasi adalah kegiatan untuk mendapatkan tingkat
keberhasilan (efektivitas) dari kegiatan yang direncanakan
melalui metode yang sistematik dengan tujuan akhir untuk
memberikan masukan pada pembuat kebijakan.
 Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pemantauan.
 Evaluasi menggunakan model Provus’s (Discrepancy model)
karena model tersebut paling praktis dan mudah dilakukan.
 Evaluasi pelaksanaan perhitungan kebutuhan guru SD dilakukan
dengan menggunakan tabel berikut berdasarkan data hasil
pemantauan.

PENUTUP
 Perhitungan kebutuhan guru SD merupakan bagian
tak terpisahkan dari rencana pengembangan
sekolah.Dengan demikian perhitungan kebutuhan
guru pendidikan khusus pada satuan SD harus
dilakukan secara terintegrasi dengan komponen
pendidikan lainnya yang terdiri dari kurikulum, sarana
dan prasarana, peserta didik dan manajemen sekolah

Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi
satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan
Pemerintah dalam menghitung kebutuhan guru
SD sebagai bahan untuk melakukan penataan
dan pemerataan guru.

Pedoman penghitungan kebutuhan guru sd

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Pedoman penghitungan kebutuhan guru sd

Similar to Pedoman penghitungan kebutuhan guru sd (20)

More from Rifai Syaban

More from Rifai Syaban (19)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Pedoman penghitungan kebutuhan guru sd