Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi Kelas Dunia

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 51 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi Kelas Dunia (20)

Anzeige

Weitere von Ridho Fitrah Hyzkia (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi Kelas Dunia

  1. 1. Aba Subagja Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi Kelas Dunia Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2018 Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karier SDM Aparatur
  2. 2. RUANG LINGKUP ASDEP STANDARDISASI JABATAN DAN PENGEMBANGAN KARIER SDM APARATUR Standardisasi Jabatan Pengembangan Karier 1 2 JPT JA JF Pola Karier, Manajemen Talenta, Pengembangan Sistem Merit ASN
  3. 3. MANAJEMEN ASN BERBASIS SITEM MERIT Integeritas dan Moralitas KUALIFIKASI KOMPETENSI PENILAIAN KINERJA KEBUTUHAN ORGANISASI MEMPERTIMBANGKAN
  4. 4. Individu Indeks Profesionalitas Organisasi Indeks Sistem Merit Kualifikasi Kompetensi Kinerja Etika Jabatan Akuntabilitas Jabatan Manajemen ASN Indikator Merit Profesiona l Berkinerja Pelayanan Prima Akuntabel Sejahtera Berinteger itas •Berdaya Saing Tinggi •Mampu Berkompetisi Internasional CORPORATE UNIVERSITY
  5. 5. Kebijakan Sistem Merit ASN Manajemen Talenta 1.Seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi Jabatan 2.Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja 3.Pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka 4.Memiliki manajemen karir: perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta 5.Memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan 6.Menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN 7.Merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja 8.Memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang 9.Memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN • Penilaian Reformasi Birokrasi Bidang SDM • Penilaian Penerapan Sistem Merit Instansi Pemerintah • KUALIFIKASI • KOMPETENSI • KINERJA • INTEGERITAS • MORALITAS ASN sebagai profesi bagi PNS dan PPPK
  6. 6. (ASN ADALAH PROFESI BAGI PNS DAN PPPK) 1. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN; 2. PENGADAAN; 3. PANGKAT DAN JABATAN; 4. PENGEMBANGAN KARIER; 5. POLA KARIER; 6. PROMOSI; 7. MUTASI; 8. PENILAIAN KINERJA 9. PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN; 10. PENGHARGAAN; 11. DISIPLIN; 12. PEMBERHENTIAN; 13. PENSIUN DAN TABUNGAN HARI TUA; DAN 14. PERLINDUNGAN. 1. PENETAPAN KEBUTUHAN; 2. PENGADAAN; 3. PENILAIAN KINERJA; 4. PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN; 5. PENGEMBANGAN KOMPETENSI; 6. PEMBERIAN PENGHARGAAN; 7. DISIPLIN; 8. PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA; DAN 9. PERLINDUNGAN. MANAJEMEN PNS MANAJEMEN PPPK
  7. 7. PENUGASAN DAN PENUGASAN KHUSUS PNS
  8. 8. (PERATURAN MENTERI PANRB NO. 35 TAHUN 2018) Penugasan adalah penugasan PNS untuk melaksanakan tugas jabatan pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu. 1. Penugasan pada Instansi Pemerintah; 2. Penugasan khusus di luar Instansi Pemerintah; 3. Penugasan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. 1.Pusat/Daerah 2.Dipekerjakan 3.Diperbantukan 4. Alih Status
  9. 9. 1. Ketentuan mengenai tata cara penetapan penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah diatur dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara. 2. Ketentuan mengenai tata cara penetapan penugasan PNS pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS yang statusnya diperkerjakan atau diperbantukan pada Instansi Pemerintah maupun di luar Instansi Pemerintah tetap menjalankan tugasnya dan mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan dilakukan penyesuaian status kepegawaiannya paling lama 2 (dua) tahun berdasarkan Peraturan Menteri ini.
  10. 10. PENATAAN JABATAN PELAKSANA PERATURAN MENTERI PANRB NOMOR 41 TAHUN 2018
  11. 11. PENATAAN JABATAN PELAKSANA 11 JFU ≥ 7000 nomenklatur dalam formasi JP 2655 NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA 2016 (3414) 2018 *per Juli No Instansi Usulan Hasil Validasi sebagai Nomenklatur Baru 1 BSSSN 30 19 2 Ombudsman 3 1 3 BIN 4 3 4 BNPT 12 10 5 Basarnas 11 6 Kemenkeu 24 8 7 Mahkamah Konstitusi 10 8 Setjen DPR 12 9 Kemenhub 3373 224 10 Kominfo 400 400 11 Kemendikbud 73 22 12 Setjen MPR 1 0 13 Kemendagri 33 33 14 BMKG 2 2 15 Kementerian Agama 36 16 PPATK 5 3 17 Komnas HAM 3 3 18 Kementerian ESDM 9 5 19 Kementerian PU PR 7 6 20 BATAN 1 1 21 Kementerian Perdagangan 2 2 22 Kementerian Kesehatan 1 0 23 Kementerian Sosial 3 2 24 Bekraf 1 1 25 BNP2TKI 3 3 26 BPK 5 5 27 Kementerian ATR/BPN 1 1 28 Kementerian Kelautan dan Perikanan 16 16 29 Lemsaneg 1 1 30 Kementerian Setneg 1 1 31 Kementerian Hukum dan HAM 4 4 TOTAL 4087 776 No Instansi Hapus Perubah an 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 11 27 2 Kementerian Keuangan - 8 3 BSSN 2 4 4 Ombudsman - 1 Usulan Baru dan Perubahan Urusan Nomenklatur Kualifikasi Pendidikan Tugas Jabatan STANDARISASI JABATAN
  12. 12. Penataan dan Pengembangan Jabatan Pelaksana Usulan penetapan nomenklatur jabatan pelaksana harus memiliki : 1. Klasifikasi jabatan; 2. Nomenklatur jabatan; 3. Tugas Jabatan; 4. Uraian tugas jabatan; 5. Syarat jabatan; 6. Hasil kerja/output jabatan; 7. Kualifikasi pendidikan dan/atau profesi; 8. Kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural; 9. Kedudukan jabatan/peta jabatan; dan 10. Kelas jabatan bagi nomenklatur jabatan yang sudah memiliki kelas jabatan. Rumpun Jabatan Instansi Teknis
  13. 13. PENATAAN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
  14. 14. FR Penetapa n Jabatan Fungsion al Inpassing Sistem Informasi JF Grand Design Stanjabk arir 14 2014 20162015 2017 2018 2023 29 JF Revisi : 11 Baru: 18 - *per September 2018 17 JF Revisi : 12 Baru: 5 21 JF Revisi : 11 Baru: 10 35 JF Revisi : 8 Baru: 27 128 JF 187 JF 2019 28044 7778 5603 2060 3053 493 usulan kebutuhan Hasil validasi Jumlah yang diangkat oleh Instansi Pengguna 16 % dari jumlah 1,36% 3 % 5% 10% 70% 1% GURU PERAWAT BIDAN DOSEN DOKTER PENYULU H PERTANIA N 100% 3.463.843 Jumlah JF terbanyak KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL
  15. 15. FR KELEBIHAN KEKURANGAN MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PEMBINAAN JF 1. 24% JF telah menetapkan 9-11 peraturan pelaksana 2. 44% JF telah menetapkan 5-8 peraturan pelaksana 3. 32% JF telah menetapkan 1-4 peraturan pelaksana 4. 44% JF menyelenggarakan diklat teknis selama 2 tahun berturut turut 2016-2017 5. 20% JF menyelenggarakan diklat teknis selama 1 tahun 6. 36% JF tidak menyelenggarakan diklat teknis sepanjang 2016-2017 Sumber Instansi Pembina Berdasarkan PP 11/2017 IP NAMA JF EKSISTING PROYEKSI GAP BIG Surveyor Pemetaan 976 115 861 KEMENHUB Pengawas Keselamatan Pelayaran 936 13 923 KEMENKEU Analis Keuangan Pusat Daerah 167 55 112 KKP Penyuluh Perikanan 3168 2994 174 LAN Widyaiswara 4301 1083 3218 BPK Pemeriksa 3278 1883 1395 IP NAMA JF EKSISTING PROYEKSI GAP LAN Analis Kebijakan 132 3.051 2.919 KEMENDAG Pengawas Kemetrologian 144 6.222 6.078 KEMENKEU Pemeriksa Pajak 5.179 25.048 19.869 BKKBN Penyuluh KB 13.100 58.253 45.153 KemPPN/BAPPENAS Perencana 985 45.721 44.736 KKP Pengawas Perikanan 465 1.623 1.158 LKPP Pengelola PBJ 1.661 12.315 10.654 530 4 1238 58 0 113 3026 23 2896 667 124 3931 1920 3 3612 792 766 6899 358 49 1842 526 565 4884 1495 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Jumlahpejabatfungsional utama madya muda pertama keterampilan
  16. 16. PENGISIAN JABATAN ASN TTT DARI TNI & POLRI
  17. 17. Tindak Lanjut Surat Menteri PANRB Nomor Lampiran : : B/75/M.SM.02.03/2018 1 (satu) berkas 14 Agustus 2018 Hal : Penyusunan dan Penetapan Jabatan ASN Tertentu pada Instansi Pusat Tertentu dapat diisi oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Lampiran : : B/76 /M.SM.02.03/2018 - 14 Agustus 2018 Hal : Penetapan Pangkat, Tata Cara dan Persyaratan Pengisian JPT Tertentu pada Instansi Pusat Tertentu dari Prajurit TNI Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Lampiran : : B/ 78/M.SM.02.03/2018 - 14 Agustus 2018 Hal : Penetapan Pangkat, Tata Cara dan Persyaratan Pengisian JPT Tertentu pada Instansi Pusat Tertentu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pimpinan Instansi Pusat Tertentu
  18. 18. •kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi. Jabatan JPT JA JF PENGISIAN JABATAN ASN TERTENTU • UTAMA • MADYA • PRATAMA • ADMINISTRATOR • PENGAWAS • PELAKSANA • KETERAMPILAN • AHLI PERTAMA • AHLI MUDA • AHLI MADYA • AHLI UTAMA PNS PPPK IP & JAB TT: • TNI • POLRI PNS IP & AB TT: • TNI • POLRI PNS NON-PNS PPPK IP & JAB TT: • TNI • POLRI
  19. 19. IPt KAPOLRI/ Panglima TNI DOK PENDUKUNG JA JF JPT Dipilih 1 Seleksi terbuka & kompetitif Pasal 158 Nama Jabatan, kompetensi Jabatan, dan persyaratan Jabatan ASN pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 harus sudah ditetapkan oleh PPK paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. PPK Kecuali penugasan atau penunjukkan oleh Presiden bagi JPT utama atau JPT madya 3 CALON Mekanisme Jabatan ASN Tertentu yang dapat Diisi oleh Prajurit TNI dan Anggota Polri
  20. 20. Instansi Pusat Tertentu Pasal Ayat Pengaturan 149 - Nama Jabatan, kompetensi Jabatan, dan persyaratan Jabatan ASN pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, dan Pasal 148 ditetapkan oleh PPK dengan persetujuan Menteri. 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; 2. Kementerian Pertahanan; 3. Kementerian Sekretaris Negara, 4. Badan Intelijen Negara; 5. Badan Siber dan Sandi Negara; 6. Lembaga Ketahanan Nasional; 7. Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Nasional; 8. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; 9. Badan Narkotik Nasional; 10. Mahkamah Agung; 11. Badan Keamanan Laut; 12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; 13. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 14. Badan Nasional Pengelola Perbatasan. ditetapkan oleh PPK paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
  21. 21. NAMA JABATAN NO. KOMPETENSI JABATAN NO. SYARAT JABATAN KETERANGAN/ REKOMENDASI 1. Kompetensi Manajerial 2. Kompetensi Teknis 3. Kompetensi Sosial Kultural IDENTITAS JABATAN ASN TERTENTU YANG DAPAT DIISI OLEH ANGGOTA POLRI
  22. 22. FUNGSI DAN TUGAS POKOK KEPOLISIAN FUNGSI JABATAN YANG DIISI ANGGOTA POLRI TINGKAT KESESUAIAN KETERANGAN 1 2 3 4 1. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat FUNGSI DAN TUGAS POKOK KEPOLISIAN TUGAS POKOK JABATAN YANG DIUSULKAN DIISI ANGGOTA POLRI 1 2 3 4 2. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat FORMULIR PENILAIAN KESESUAIAN FUNGSI DAN TUGAS POKOK JABATAN ASN TERTENTU YANG DAPAT DIISI OLEH ANGGOTA POLRI
  23. 23. NO URAIAN TUGAS KEPOLISIAN URAIAN TUGAS JABATAN YANG DIISI ANGGOTA POLRI TINGKAT KESESUAIAN KETERANGAN 1 2 3 4 1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan 2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan 3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan 4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional 5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum 6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa JUMLAH FORMULIR PENILAIAN KESESUAIAN URAIAN TUGAS JABATAN ASN TERTENTU YANG DAPAT DIISI OLEH ANGGOTA POLRI
  24. 24. NO URAIAN TUGAS KEPOLISIAN URAIAN TUGAS JABATAN YANG DIISI ANGGOTA POLRI TINGKAT KESESUAIAN KETERANGAN 1 2 3 4 7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya 8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian 9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia 10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang 11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian 12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan Jumlah FORMULIR PENILAIAN KESESUAIAN URAIAN TUGAS JABATAN ASN TERTENTU YANG DAPAT DIISI OLEH ANGGOTA POLRI
  25. 25. NO. KOMPETENSI JABATAN JUMLAH TINGKAT KESESUAIAN KETERANGAN/ REKOMENDASI 1. FUNGSI JABATAN 2. TUGAS POKOK JABATAN 3. URAIAN TUGAS JABATAN 4. TOTAL REKAPITULASI HASIL PENILAIAN DAN REKOMENDASI KESESUAIAN JABATAN ASN YANG DAPAT DIISI OLEH ANGGOTA POLRI Keterangan: NO SKOR REKOMENDASI 1 TIDAK SESUAI 0 - 14 TIDAK DIPERTIMBANGKAN 2 Memiliki Tingkat Kesesuaian Rendah 15 - 28 TIDAK DIPERTIMBANGKAN 3 Memiliki Tingkat Kesesuaian Sedang 29 - 42 DAPAT DIPERTIMBANGKAN 4 Memiliki Tingkat Kesesuaian Tinggi 43 - 46 DIPERTIMBANGKAN
  26. 26. NAMA JABATAN NO. KOMPETENSI JABATAN NO. SYARAT JABATAN KETERANGAN/ REKOMENDASI 1. Kompetensi Manajerial 2. Kompetensi Teknis 3. Kompetensi Sosial Kultural IDENTITAS JABATAN ASN TERTENTU YANG DAPAT DIISI OLEH PRAJURIT TNI
  27. 27. FUNGSI DAN TUGAS POKOK TNI FUNGSI JABATAN YANG DIUSULKAN DIISI PRAJURIT TNI TINGKAT KESESUAIAN KETERANGAN 1 2 3 4 1. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai: a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman; dan c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. FUNGSI DAN TUGAS POKOK TNI TUGAS POKOK JABATAN YANG AKAN DIISI PRAJURIT TNI 1 2 3 4 2. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara,mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa danseluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. FORMULIR PENILAIAN KESESUAIAN FUNGSI DAN TUGAS POKOK JABATAN ASN TERTENTU YANG DAPAT DIISI OLEH PRAJURIT TNI
  28. 28. NO URAIAN TUGAS TNI URAIAN TUGAS JABATAN YANG DIISI PRAJURIT TNI TINGKAT KESESUAIAN KETERANGAN 1 2 3 4 1. Operasi militer untuk perang. 2. Operasi militer selain perang, yaitu untuk: • mengatasi gerakan separatisme bersenjata; • mengatasi pemberontakan bersenjata; • mengatasi aksi terorisme; • mengamankan wilayah perbatasan; • mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; • melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; • mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya; • memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuaidengan sistem pertahanan semesta; • membantu tugas pemerintahan di daerah; Jumlah FORMULIR PENILAIAN KESESUAIAN URAIAN TUGAS JABATAN ASN TERTENTU YANG DAPAT DIISI OLEH PRAJURIT TNI
  29. 29. NO URAIAN TUGAS TNI URAIAN TUGAS JABATAN YANG DIISI PRAJURIT TNI TINGKAT KESESUAIAN KETERANGAN 1 2 3 4 • membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; • membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; • membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; • membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta • membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan Jumlah FORMULIR PENILAIAN KESESUAIAN URAIAN TUGAS JABATAN ASN TERTENTU YANG DAPAT DIISI OLEH PRAJURIT TNI
  30. 30. NO. KOMPETENSI JABATAN JUMLAH TINGKAT KESESUAIAN KETERANGAN/ REKOMENDASI 1. FUNGSI JABATAN 2. TUGAS POKOK JABATAN 3. URAIAN TUGAS JABATAN 4. TOTAL REKAPITULASI HASIL PENILAIAN DAN REKOMENDASI KESESUAIAN JABATAN ASN YANG DAPAT DIISI OLEH PRAJURIT TNI Keterangan: NO SKOR REKOMENDASI 1 TIDAK SESUAI 0 - 17 TIDAK DIPERTIMBANGKAN 2 Memiliki Tingkat Kesesuaian Rendah 18 - 34 TIDAK DIPERTIMBANGKAN 3 Memiliki Tingkat Kesesuaian Sedang 35 - 51 DAPAT DIPERTIMBANGKAN 4 Memiliki Tingkat Kesesuaian Tinggi 52 - 64 DIPERTIMBANGKAN
  31. 31. SURAT MENTERI PANRB NO. B/79/M.SM.02.03/2018, TANGGAL 14 AGUSTUS 2018 Pengisian JPT Madya (Es. I.a dan I.b) dan JPT Pratama (Es. II.a dan II.b)
  32. 32. PENGISIAN & PENGELOMPOKAN JABATAN 1. JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA 1. ESELON I.a 2. ESELON I.b 2. JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 1. ESELON II.a 2. ESELON II.b 3. ADMINISTRATOR 1. ESELON III.a 2. ESELON III.b
  33. 33. MEKANISME PENGISIAN PENGISIAN JPT SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF PENGISIAN JPT MADYA ESELON I.a dari ESELON I.b PENGISIAN JPT PRATAMA ESELON II.a dari ESELON II.b PENGISIAN JPT PRATAMA ESELON II.b dari ESELON III.b
  34. 34. PENGANGKATAN PNS DALAM JF MELALUI INPASSING PENYESUAIAN PERATURAN MENTERI PANRB NO. 42 TAHUN 2018
  35. 35. Pasal 357 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ttg Manajemen PNS PNS yang menduduki JA dan JPT yang telah melaksanakan tugas-tugas JF sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku dapat diangkat dalam JF Dilaksanakan 1 (satu) kali secara nasional untuk paling lama: 2 (dua) tahun untuk masa persiapan; dan 2 (dua) tahun untuk masa pelaksanaan terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 mulai berlaku, dengan mempertimbangkan kebutuhan instansi, kualifikasi, dan kompetensi serta dilaksanakan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri PANRB PERATURAN MENTERI PANRB NOMOR 26 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI PANRB NOMOR 42 TAHUN 2018
  36. 36. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang; b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; c. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional yang akan diduduki; dan d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. 1 Pelaksana 2 Formasi CPNS 3 JPT 4 Administra tor 5 Pengawas 6 PNS BS
  37. 37. Pengangkatan & Jenjang Inpassing • PETA • FORMASI PNS •KETERAMPI LAN •KEAHLIAN INPASSING •TERAMPIL •AHLI PERTAMA, AHLI MUDA & AHLI MADYA PENGANG KATAN
  38. 38. PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM RANGKA PENGISIAN JPT PERATURAN MENTERI PANRB NO. 40 TAHUN 2018
  39. 39. PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SIFAT • Kompetitif dan Terbuka SELEKSI • Dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang dipilih dan diangkat oleh PPK berkoordinasi dengan KASN PROSES • Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat NASIONAL • Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat NASIONAL, PROPINSI, atau ANTAR INTANSI dalam 1 (satu) KABUPATEN/KOTA 1. PNS 2. NON-PNS 3. PRAJURIT TNI & ANGGOTA POLRI Kualifikasi- Kompetensi- Pengalaman-Kinerja
  40. 40. Ketentuan mengenai pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Pasal 109, dan Pasal 110 dapat dikecualikan pada Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai ASN dengan persetujuan KASN. (1) Ketentuan mengenai pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif dapat dikecualikan pada Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai ASN dengan persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara (2) Sistem Merit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria: 1. seluruh Jabatan sudah memiliki standar kompetensi Jabatan; 2. perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja; 3. pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka; 4. memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta; 5. memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan; 6. menerapkan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; 7. merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja; 8. memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang; dan memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN. Pasal 134 PP NO. 11 TAHUN 2017 TTG MANAJEMEN PNS Pasal 111 UU NO. 5 TAHUN 2014 TTG ASN:
  41. 41. PENGAWASAN DALAM PENGISIAN JABATAN PRESIDEN KEMENPAN-RB LAN BKN NON-STRUKTURAL INDEPENDEN KASN mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi; KASN menjamin perwujudan sistem merit 1. Presiden selaku pemegang kekuasan tertinggi pembinaan ASN, terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan 2. Menteri terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang, dan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. REKOMENDASI KEBIJAKAN SISTEM MERIT
  42. 42. Sistem Merit Dalam Manajemen ASN ROAD MAP PENERAPAN SISTEM MERIT adalah bentuk operasionalisasi penerapan sistem merit yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan penerapan sistem merit dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. RENCANA AKSI adalah langkah-langkah dan tahapan detail kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran. INDEKS SISTEM MERIT adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT adalah penilaian yang dilakukan secara mandiri guna mengetahui capaian penerapan Sistem Merit pada instansi pemerintah. 1 2 3
  43. 43. Ruang Lingkup Sistem Merit 1. melakukan rekrutmen, seleksi dan promosi berdasarkan kompetisi yang terbuka dan adil dengan menyusun perencanaan sumber daya manusia aparatur secara berkelanjutan; 2. memperlakukan Pegawai ASN secara adil dan setara; 3. mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien; 4. memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dengan memperhatikan hasil kinerja; 5. memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi; 6. memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin; 7. menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku, dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat; 8. menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan; 9. memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN; 10. melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. 11. melindungi pegawai ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan; dan 12. memberikan perlindungan kepada pegawai.
  44. 44. Tahapan Penerapan Sistem Merit 1. Road Map Penerapan Sistem Merit pada masing-masing Instansi Pemerintah; 2. Pembentukan dan tugas tim penilai mandiri Sistem Merit pada Instansi Pemerintah; 3. Penetapan penilaian tingkat penerapan Sistem Merit pada masing- masing Instansi Pemerintah; 4. Pelaksanaan rekomendasi hasil penilaian penerapan Sistem Merit pada masing-masing Instansi Pemerintah; dan 5. Pengawasan dan evaluasi dampak penerapan sistem merit yang sudah dilaksanakan pada Instansi Pemerintah.
  45. 45. Capaian Sistem Merit Perencanaan Kebutuhan ASN Pengadaan ASN Pengembangan Karier Promosi dan Mutasi Manajemen Kinerja Penggajian, Penghargaan dan Disiplin Perlindungan dan Pelayanan Sistem Informasi
  46. 46. Nilai dan Indeks Sistem Merit NO KATEGORI NILAI INDEKS SEBUTAN 1 IV 325 - 400 0.81 – 1 Sangat Baik 2 III 250 - 324 0.61 - 0.8 Baik 3 II 175 - 249 0.41 - 0.6 Kurang 4 I 100 - 174 0.2 - 0.4 Buruk
  47. 47. Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Penilaian Mandiri NO KATEGORI REKOMENDASI KETERANGAN 1 SANGAT BAIK DAPAT DIREKOMENDASIKAN UNTUK DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN MENGENAI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF. WAJIB MELAPORKAN SECARA BERKALA PADA SETIAP AKHIR TAHUN KEPADA KASN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN BARU MENGENAI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN AKAN DIEVALUASI SETIAP 2 (DUA) TAHUN SEKALI 2 BAIK DAPAT DIREKOMENDASIKAN UNTUK DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN MENGENAI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI TERTENTU SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF NAMUN TETAP DALAM PENGAWASAN KASN AKAN DIEVALUASI SETIAP 1 (SATU) TAHUN SEKALI 3 KURANG AKAN DIBIMBING OLEH TIM SAMPAI DENGAN MENDAPATKAN NILAI DENGAN KATEGORI BAIK PENILAIAN KEPADA INSTANSI PEMERINTAH DALAM PENERAPAN SISTEM MERIT DILAKUKAN OLEH TIM YANG TERDIRI DARI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, LAN, BKN, DAN KASN DENGAN MENGACU PADA TATA CARA PENILAIAN MANDIRI. 4 BURUK AKAN DIEVALUASI KEMBALI OLEH KASN SETIAP TAHUN DAN WAJIB MELAPORKAN PELAKSANAAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI KEPADA KASN Terbuka dan kompetitif Penerapan Sistem Merit Kelompok Rencana Sukses
  48. 48. PEMETAAN PENERAPAN MANAJEMEN ASN
  49. 49. PEMETAAN K/L/PEMDA DALAM PENERAPAN MANAJEMEN ASN BERBASIS SISTEM MERIT SUVEY PENGISIAN KUESIONER PRAKTEK MGT ASN SIKLUS MGT ASN KOMITMEN PIMPINAN DATA DUKUNG UPAYA PERBAIKAN PEMETAAN EVALUASI & PENILAIAN PENDAMPINGAN 1 2 3
  50. 50. Alamat Tautan Google Docs Pengisian Kuesioner Indeks Sistem Merit http://bit.ly/2xPOgHg Survey Pengisian Penilaian Manajemen ASN Dalam rangka penataan dan peningkatan pengelolaan Manajemen ASN Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
  51. 51. People who have goals succeed because they know where they're going. It's that simple. – Earl Nightingale - Terima Kasih..

×