Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI

1. 1 Informasi APBN 2018
A P B N
2 0 1 8
Republik Indonesia
Pemantapan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi
pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan
INFORMASI

2. 2Informasi APBN 2018
-Halaman ini sengaja dikosongkan-

3. 3 Informasi APBN 2018
Disusun oleh
Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran
Penanggung jawab:
Direktur Jenderal Anggaran
Editor:
Direktur Penyusunan APBN
Kontributor:
Pejabat dan pegawai Direktorat Penyusunan APBN
Gedung Sutikno Slamet Lantai 12
Jalan Dr Wahidin Raya No.1
www.anggaran.kemenkeu.go.id
Direktorat Jenderal Anggaran
A P B N
2 0 1 8
Pemantapan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi
pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan
INFORMASI

4. 4Informasi APBN 2018
Daftar Isi
Kata Pengantar
Alur Penyusunan APBN 1
Ringkasan APBN 2018 2
Keadaan Perekonomian 3
Asumsi Dasar Ekonomi Makro 4
Postur APBN 2018 5
I Account APBN 2018 6
Pendapatan Negara 7
Penerimaan Perpajakan 8
Penerimaan Negara Bukan Pajak 11
Belanja Negara 13
Belanja Pemerintah Pusat 14
Belanja K/L 16
Anggaran Pendidikan 17
Anggaran Kesehatan 18
Anggaran Infrastruktur 19
Anggaran Perlindungan Sosial 20
Subsidi 21
Belanja Pemerintah Pusat
Menurut Fungsi
15
Glossary 38
Defisit Anggaran 31
Pembiayaan Anggaran 32
Transfer ke Daerah &
Dana Desa 24
Dana Transfer Umum 25
Pembiayaan Utang 33
Profil Utang Pemerintah 34
Pembiayaan Investasi 35
Pembiayaan untuk Infrastruktur 36
Pemberian Pinjaman 37
Kewajiban Penjaminan 37
Dana Transfer Khusus 27
Dana Desa 30
Dana Insentif Daerah, Dana
Otonomi Khusus, dan Dana
Keistimewaan DI Yogyakarta
29

5. 5 Informasi APBN 2018
Kata Pengantar
Dengan penuh rasa syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada tanggal 22
November 2017, Rancangan Undang-undang APBN tahun 2018 telah resmi disahkan
dan diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2017 tentang APBN Tahun
Anggaran 2018. Sebagai penjabaran tahun keempat rencana pembangunan jangka
menengah 2015-2019, posisi APBN tahun 2018 semakin strategis sebagai instrumen
Pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan dalam mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga diharapkan sebagai stimulan bagi
perekonomian untuk tumbuh lebih baik.
Tema dari kebijakan fiskal yang akan dijalankan Pemerintah di tahun 2018 yaitu
“Memantapkan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang
Berkeadilan”. Sesuai tema tersebut, Pemerintah akan menjalankan beberapa
kebijakan pokok di dalam APBN tahun 2018 yaitu: pertama, melakukan optimalisasi
pendapatan negara dengan target penerimaan perpajakan yang realistis berdasarkan
basis data terkini. Pajak akan menjadi alat pemerintah untuk melakukan distribusi
pendapatan sekaligus stimulus untuk memacu dunia usaha agar lebih kompetitif.
Kedua, melanjutkan penguatan kualitas belanja negara dan tetap konsisten
melakukan efisiensi belanja non-prioritas tanpa mengurangi pencapaian sasaran
output yang telah direncanakan. Belanja negara akan diarahkan terutama untuk
mendukung pembangunan infrastruktur dan program perlindungan sosial untuk
pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan di seluruh pelosok tanah air. Ketiga
efisiensi pembiayaan anggaran, melalui defisit dan rasio utang yang terkendali,
pengembangan creative financing, serta alokasi untuk Sovereign Wealth Fund (dana
abadi) untuk pendidikan sebagai simpanan jangka panjang untuk generasi yang akan
datang.
Selanjutnya, dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat
mengawal setiap rupiah yang ada di dalam APBN, sudah semestinya publik
mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dimengerti atas berbagai kebijakan
yang akan dijalankan pemerintah melalui APBN. Dengan demikian diharapkan
masyarakat memiliki rasa memiliki yang tinggi terhadap APBN dan dapat mengawasi
setiap rupiah yang dibelanjakan oleh APBN, sehingga dapat dirasakan manfaatnya
secara maksimal oleh seluruh rakyat Indonesia.
Pada akhirnya, sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam mewujudkan APBN yang
kredibel, transparan dan akuntabel, kami berharap buku Informasi APBN ini dapat
menjadi salah satu sumber yang valid dan terpercaya dalam memberikan
pengetahuan serta pemahaman mengenai APBN tahun 2018 kepada masyarakat. Tak
lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun
dan kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan baik secara langsung
maupun tidak langsung hingga buku Informasi APBN ini dapat diterbitkan.
Terima Kasih
Menteri Keuangan Republik Indonesia
Sri Mulyani

6. 1 Informasi APBN 2018
Alur Penyusunan
APBN 2018
Januari-Maret 2017
Penyusunan Kapasitas Fiskal
9 Mei 2017
SB Pagu Indikatif Menteri Keuangan
dan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala Bappenas
19 Mei 2017
Penyampaian KEM PPKF kepada DPR
19 Mei-5 Juli 2017
Pembicaraan Pendahuluan
RAPBN TA 2018
16 Agustus 2017
Pidato Presiden Penyampaian Nota Keuangan
dan RAPBN TA 2018
25 Oktober 2017
Sidang Paripurna Penetapan APBN 2018
22 November 2017
UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN tahun 2018
30 November 2017
Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017
tentang Rincian APBN TA 2018
6 Desember 2017
Penyerahan DIPA
UU
APBN
Perpres
APBN
DIPA

7. 2Informasi APBN 2018
Ringkasan
APBN 2018
Pendapatan Negara
Defisit Anggaran Pembiayaan Anggaran
Belanja Negara
Optimalisasi di bidang perpajakan
di tahun 2018 dipertajam dengan
terbitnya perundang-undangan
terkait keterbukaan akses dan
informasi data keuangan
Optimalisasi pendapatan negara
dengan tetap menjaga iklim
investasi
Melakukan optimalisasi
pendapatan negara dengan target
penerimaan perpajakan yang
realistis berdasarkan basis data
terkini
Mengendalikan defisit anggaran
dalam batas aman, melalui
optimalisasi pendapatan, efisiensi
belanja terutama belanja konsumtif
Mengalihkan belanja yang konsumtif
menjadi belanja produktif dalam rangka
akselerasi pertumbuhan ekonomi serta
percepatan realisasi belanja negara
Efisiensi belanja dan peningkatan belanja
produktif untuk mendukung program
prioritas
Melanjutkan penguatan kualitas belanja
negara dan tetap konsisten melakukan
efisiensi belanja non-prioritas tanpa
mengurangi pencapaian sasaran output
yang telah direncanakan
Efisiensi pembiayaan anggaran, melalui
defisit dan rasio utang yang terkendali,
pengembangan creative financing, serta
alokasi Sovereign Wealth Fund (dana abadi)
bagi pendidikan sebagai simpanan jangka
panjang untuk generasi yang akan datang
Mengembangkan pembiayaan yang
inovatif dan kreatif (creative financing)
Mendorong pembiayaan yang efisien dan
berkelanjutan
Rp

8. 3 Informasi APBN 2018
5,12
Q1 Q2
4,94
Q3
4,93
Q4
5,0
Q1
4,8
Q2
4,74
Q3
4,77
Q4
5,17
Q1
4,92
Q2
5,18
Q3
5,01
Q4
4,94
Q1
5,01
Q2
5,01
Q3
5,0
Keadaan
Perekonomian
2014 2015 2016 2017
Tingkat pertumbuhan ekonomi di
tahun 2017 sehat dan stabil
Permintaan domestik
masih menjadi motor
Neraca Perdagangan
September 2017 tercatat
mengalami surplus sebesar
USD1,76 miliar, tercatat
sebagai surplus tertinggi
sejak tahun 2012.
Inflasi cenderung
lebih rendah
Komponen volative
foods menjadi
penyumbang utama
rendahnya inflasi
tahun 2017
(Jan-Okt)
Investasi s.d Q3 tumbuh
membaik 5,8%
Konsumsi Rumah
Tangga tumbuh 4,9%
Kinerja perdagangan
internasional positif,
ekspor tumbuh 9,8% dan
impor tumbuh 6,7%
Pertumbuhan
Ekonomi
Kinerja sektor eksternal
sepanjang 2017 menunjukkan
perbaikan
Laju inflasi terkendali
sesuai dengan target
sebesar 3,0 ± 1,0
persen
2012
APBNP
2017
Realisasi
6,8
7,2
5,3
5,0
4,0 4,3
2013 2014 2015 2016 2017
Surplus
Neraca Perdagangan
Laju Inflasi
5,0 4,9 5,0
YoY (%)
Tahunan (%)
2015
USD
7,7 Bn
Surplus
2016
USD
9,4 Bn
Surplus
2017
USD
11,8 Bn
Secara kumulatif, Neraca
Perdagangan Indonesia
tercatat surplus USD11,78
miliar, melampaui surplus
setahun di tahun 2016 yang
sebesar USD9,42 miliar.
4,3 8,4
8,4 3,4
3,0 3,6
s.d Oktober

9. 4Informasi APBN 2018
Asumsi Dasar
Ekonomi Makro
5,2 5,4
4,3 3,5
5,2 5,2
13.400 13.400
4848
800815
1.150 1.200
Pertumbuhan
Ekonomi (%)
Inflasi (%)
Tingkat Bunga
SPN 3 Bulan (%)
Nilai Tukar
Rupiah (Rp/USD)
Harga
Minyak (US$/barrel)
Lifting
Minyak (ribu barrel/hari)
Lifting
Gas (ribu barrel/hari)
Outlook
2017
APBN
2018
Rp
Rp
$

10. 5 Informasi APBN 2018
Postur
APBN 2018
Pendapatan
Negara
Outlook 2017
Penerimaan Perpajakan
PNBP
Penerimaan Hibah
1.472,7
260,2
3,1
1.618,1
275,4
1,2
1.736,1 1.894,7
1.343,1
769,2
573,9
755,9
1.454,5
847,4
607,1
766,2
2.098,9
427,0
(362,9)
(59,7)
362,9
399,2
(325,9) (144,3) (87,3)
(65,7)
325,9
2.220,7
Belanja
Negara
Belanja Pemerintah Pusat
Transfer ke Daerah &
Dana Desa
- Belanja K/L
- Belanja Non-K/L
Pembiayaan
Anggaran
Defisit Anggaran Keseimbangan Primer
Pembiayaan Utang
Pembiayaan Investasi
APBN 2018
(triliun Rupiah)
Rp

11. 6Informasi APBN 2018
2017 2018
Outlook APBN
A. PENDAPATAN NEGARA 1.736,1 1.894,7 158,7109,1
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.733,0 1.893,5 160,6109,3
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 1.472,7 1.618,1 145,4109,9
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 260,2 275,4 15,2105,8
II. PENERIMAAN HIBAH 3,1 1,2 (1,9)38,5
B. BELANJA NEGARA 2.098,9 2.220,7 121,7105,8
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1.343,1 1.454,5 111,4108,3
1. Belanja K/L 769,2 847,4 78,2110,2
2. Belanja Non K/L 573,9 607,1 33,2105,8
a.l. a. Pembayaran Bunga Utang 218,6 238,6 20,0109,2
b. Subsidi 168,9 156,2 (12,6)92,5
c. Belanja Lain-lain 56,0 67,2 11,2120,1
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 755,9 766,2 10,3101,4
1. Transfer ke Daerah 697,7 706,2 8,5101,2
2. Dana Desa 58,2 60,0 1,8103,1
a.l. a. Dana Bagi Hasil 95,4 89,2 (6,2)93,5
b. Dana Alokasi Umum 398,6 401,5 2,9100,7
C. KESEIMBANGAN PRIMER (144,3) (87,3) 57,060,5
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B) (362,9) (325,9) 36,989.8
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB (2,67) (2,19)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II + III + IV + V) 362,9 325,9 (36,9)89,8
I. PEMBIAYAAN UTANG 427,0 399,2 (27,8)93,5
a.l. Surat Berharga Negara (neto) 433,0 414,5 (18,4)95,7
II. PEMBIAYAAN INVESTASI (59,7) (65,7) (5,9)109,9
III. PEMBERIAN PINJAMAN (3,7) (6,7) (3,0)182,4
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN (1,0) (1,1) (0,1)111,5
V. PEMBIAYAAN LAINNYA 0,3 0,2 (0,1)61,0
Uraian
(triliun Rupiah)
Selisih
% thd
Outlook
2017
Postur
APBN 2018

12. 7 Informasi APBN 2018
Pendapatan
Negara
Penerimaan
Perpajakan
PNBP
Penerimaan
Hibah
(triliun Rupiah)
1,2 1.618,1
275,4
Rp1.894,7 T
9,1
7,5 7,8
-2,7
3,2
11,6
400
800
1200
1600
2013 2014 2015 2016 Outlook
2017
APBN
2018
Pendapatan Negara rata-rata tumbuh 6,1%
selama periode tahun 2013-2018. Di dalam
APBN 2018, Pendapatan Negara ditargetkan
sebesar Rp1.894,7 triliun
Pendapatan Negara Growth (%)
(triliun Rupiah)
2013
2014
2015
2016
Outlook
2017
Perpajakan (%)
0 20 40 60 80 100
24,6
25,7
17,0
0,5
0,3
0,8
0,6
0,2
16,8
15,0
74,9
74,0
82,3
82,6
84,8
APBN
2018
0,114,585,4
PNBP (%) Hibah (%)
Dominasi Penerimaan Perpajakan mencapai
85,4% di dalam APBN 2018. Sedangkan
PNBP berkontribusi sebesar 14,5%, dan
masih berpotensi untuk terus ditingkatkan.
Melalui peningkatan pertumbuhan
ekonomi dan penyempurnaan
regulasi dan IT Pajak serta PNBP
terus dioptimalkan dengan tetap
menjaga kualitas layanan kepada
masyarakat
Pajak Sumber
Utama Pendapatan

13. 8Informasi APBN 2018
Penerimaan
Perpajakan
Rp1.618,1 T
2013
1.077,3
1.146,9
1.240,4
1.285,0
1.472,7
1.618,1
2014 2015 2016 Outlook
2017
APBN
2018
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rasio Penerimaan Perpajakan
terhadap PDB (Tax Ratio Arti
Sempit) ditargetkan sebesar 10,9%
Tax Ratio dalam Arti Luas (termasuk
Penerimaan SDA Migas dan
Pertambangan Minerba)
ditargetkan sebesar 11,6%
14,3
13,7
11,6
10,8
11,5
11,6
10,9
11,9
11,4
10,7
10,4
10,8
2013 2014 2015 2016 Outlook
2017
APBN
2018
Tax Ratio
Melalui perbaikan iklim investasi
dunia usaha, termasuk
pemberian insentif dan
mengoptimalkan potensi
ekonomi dan langkah reformasi
perpajakan
(triliun Rupiah)
Pertumbuhan (%)
Tax Ratio (arti luas)
(persen)
Tax Ratio (arti sempit)
Ditargetkan Naik
9,9 6,5
8,2
3,6
12,7
9,0

14. 9 Informasi APBN 2018
Penerimaan
Perpajakan
Rp1.618,1 T
Jul’ 16
130,0
4.940,0
89.540,0
Rp115,0 T
Total Tebusan
(Jul’16-Mar’17)
(milyar rupiah)
1.000 1.150
7.860
249,8 1.010,4
9.132,9
Ags’ 16 Sep’ 16 Okt’ 16 Nov’ 16 Des’ 16 Jan’17 Feb’17 Mar’17
Pajak penghasilan masih
sebagai penyumbang terbesar
dalam penerimaan pajak. Hal
ini disebabkan oleh beberapa
faktor antara lain perbaikan
pertumbuhan perekonomian
dan hasil kebijakan tax amnesty
berupa penambahan basis
pajak
Kenaikan PPh Non Migas
didominasi oleh PPN
Nonmigas Orang Pribadi
Kenaikan PPN didukung
oleh upaya pemerintah
mendorong konsumsi
rumah tangga
Kenaikan cukai
disebabkan oleh
penyesuaian tarif cukai
hasil tembakau
PPh terbesar
Tax amnesty dilaksanakan sejak Juli
2016 hingga Maret 2017 dengan
total tebusan sebesar Rp115,0 T
Tax Amnesty
PPh
Nonmigas PPN Cukai
Pajak
Penghasilan
855,1
Bea
Keluar
3,0Pajak
Lainnya
9,7
Cukai
155,4
Bea
Masuk
35,7
PPN
541,8
PBB
17,4
PPh Nonmigas
Orang Pribadi
421,7
PPh Nonmigas
Badan
395,3 Lainnya
168,1
PPN Impor
0,2 Cukai
Hasil
Tembakau
148,2
Cukai
MMEA
6,5
Cukai Etil
Alkohol
0,2
Pendapatan
Cukai Lainnya
0,5
PPN Dalam
Negeri
373,5
(triliun rupiah)
(triliun rupiah) (triliun rupiah)
(triliun rupiah)

15. 10Informasi APBN 2018
Penerimaan
Perpajakan
Rp1.618,1 T
14,1
8,9
22,5
(0,8)
6,7
14,0
6,4
3,6
11,9
4,1
108,5
118,1
144,6 143,5
153,2 155,4
384,7
409,2
423,7 412,2
475,5
APBN
2018
817,0
10,1
417,7
9,5
2013
458,7
9,8
2014
552,6
20,5
2015
742,2
17,8
Outlook
2017
APBN
2018
2013 2014 2015 2016 Outlook
2017
APBN
2018
2013 2014 2015 2016 Outlook
2017
PPh Nonmigas,
2013-2018
(triliun rupiah)
PPN,
2013-2018
(triliun rupiah)
Cukai,
2013-2018
(triliun rupiah)
PPh Nonmigas Pertumbuhan (%) PPN Pertumbuhan (%)Cukai Pertumbuhan (%)
PPh Nonmigas naik
rata-rata 13,6%
Cukai naik rata-rata 8,8% PPN naik rata-rata 8,4%
Kebijakan
630,1
14,0
2016
1,5
541,1
12,1
meningkatkan basis pajak
mencegah praktik penghindaran
pajak dan erosi perpajakan (Base
Erosion Profit Shifting)
Automatic Exchange of
Information (AEoI)
Kepatuhan
Wajib Pajak
SDM dan
Organisasi
Insentif
Perpajakan
Data dan Sistem Informasi
Perpajakan
up to date dan terintegrasi a.l.
melalui e-filing, e-form dan e-faktur.
membangun kesadaran pajak
(sustainable compliance) a.l. melalui
e-service, mobile tax unit, KPP
Mikro, dan outbond call.
tax holiday dan tax allowance
reviu kebijakan exemption tax pada
beberapa barang kena PPN.
Peningkatan Pelayanan
dan efektifitas organisasi
Rp
Rp Rp
Rp Rp

16. 11 Informasi APBN 2018
Penerimaan Negara
Bukan Pajak
Rp275,4 T
Didukung Langkah Efisiensi
Dan Efektifitas Pengelolaan
SDA, serta perbaikan
pelayanan publik
PNBP Naik
Pendapatan
BLU
43,3
Pendapatan
SDA
103,7
Kekayaan Negara
yang Dipisahkan
44,7
PNBP Lainnya
83,8
Kebijakan
Revisi UU PNBP dan PP tentang
jenis dan tarif PNBP.
Penyempurnaan peraturan
Penyetoran sesuai
penerimaannya
Penagihan piutang
Menindaklanjuti hasil audit
Peningkatan
Pengawasan pengelolaan
Efisiensi dan efektifitas
pengelolaan SDA
Peningkatan kinerja BUMN
Efisiensi operasional PNBP
Revisi kontrak & efisiensi
cost recovery
Menggali potensi baru
Optimalisasi PNBP
Tranparansi dan kemudahan
Pemanfaatan IT
Perbaikan pengelolaan PNBP
Perbaikan
Pelayanan Publik
(triliun Rupiah)

17. 12Informasi APBN 2018
Penerimaan Negara
Bukan Pajak
Rp275,4 T
2013 2014 2015 2016 Outlook
2017
2013 2014 2015 2016 Outlook
2017
APBN
2018
APBN
2018
2013 2014 2015 2016 Outlook
2017
APBN
2018
2013 2014 2015 2016 Outlook
2017
12,9
15,5 7,3
5,4
4,5
6,1
56,7 72,3 74,4 78,7 80,6
PNBP K/L ditargetkan sebesar Rp77,6 triliun,
dengan kontribusi terbesar Kementerian
Kominfo dan Kepolisian Negara RI
Potensi PNBP K/L masih dapat ditingkatkan
dengan tetap menjaga kualitas pelayanan
masyarakat
Pendapatan PNBP SDA cenderung menurun
seiring dengan fluktuasi penurunan harga
komoditas (minyak bumi dan batubara)
serta pergerakan nilai tukar
PNBP K/L PNBP DMO
SDA Migas Harga ICP
Penerimaan
SDA
Bagian Laba
BUMN
PNBP Lainnya
PertumbuhanPendapatan
BLU
97,0
106,0
49,0
40,0 48,0 48,0
SDA Migas
2013-2018
(triliun rupiah)
PNBP,
2013-2018
(triliun rupiah)
PNBP K/L,
2013-2018
(triliun rupiah)
(triliun rupiah)
SDA
Nonmigas
2013-2018
0,8%
12,4%
-35,9%
2,5%
2,5%
0,7%
34,0
40,3
226,4 240,8 101,0 64,9 95,6
37,6
37,1
41,0
69,6
87,7
81,7
118,0 85,1
24,6
29,7
35,3
41,9
38,5
103,7
44,7
89,3
43,3
203,6 216,9 78,2
44,1
72,2
80,3
Pertambangan
Umum
18,6
3,1
0,2
0,9
19,3
3,7
0,2
0,8
17,7
4,2
0,1
0,9
15,8
3,8
0,4
0,9
17,9
4,0
1,0
0,7
APBN
2018
17,9
4,2
0,6
0,7
Kehutanan
Perikanan
Panas Bumi
13,8%
5,2%
(4,9%)
(8,7%)
12,6%
(0,5)
5,8%
77,6

18. 13 Informasi APBN 2018
Belanja
Negara
Belanja
K/L
Belanja Non-K/L
Transfer ke Daerah
dan Dana Desa
766,2
Aparatur Efisiensi &
Kualitas
Belanja
Mendukung
Program
Prioritas
847,4
607,1
Rp2.220,7 T
diarahkan mencapai tujuan
pembangunan nasional
antara lain infrastruktur,
pengurangan kemiskinan
dan pengangguran, dalam
rangka pemerataan
pembangunan dan
perbaikan konektivitas
dengan tetap menjaga
efisiensi
Mempertahankan tingkat
kesejahteraan aparatur
negara antara lain melalui
gaji ke 13 dan pemenuhan
kewajiban pembayaran
manfaat pensiun
Melalui evaluasi kebijakan,
penghematan belanja
barang non-operasional
dan penajaman belanja
barang. Peningkatan
kualitas belanja modal
diarahkan kepada belanja
produktif dan tetap
memperhatikan efisiensi
belanja
Sinergi program
perlindungan sosial dan
mempertajam bantuan
sosial
Refocusing anggaran
prioritas
Sinergi pembangunan
antara Pusat dan Daerah
Dukungan pemerintah
terhadap creative financing
Belanja Negara
(triliun Rupiah)

19. 14Informasi APBN 2018
Belanja
Pemerintah Pusat
Rp1.454,5 T
Apabila dibandingkan dengan
Outlook 2017, Belanja Pemerintah
Pusat pada APBN 2018
mengalami peningkatan sebesar
Rp111,4 T serta mengalami
pertumbuhan sebesar 8,3%
Naik dan Tumbuh
diarahkan untuk mendukung
penyelenggaraan pemerintahan,
pencapaian sasaran
pembangunan, dan antisipasi
risiko
Kebijakan Umum
1.203,6
2014
5,8
1.183,3
2015
(1,7)
2016
(2,5)
Outlook
2017
16,4
APBN
2018
8,3
1.154,0
1.343,1
1.454.5
Belanja
Pemerintah Pusat
(triiun rupiah)
Pertumbuhan (%)
1.137,2
2014
12,5
Rp1.343,1 T Rp1.454,5 T
APBN 2018
847,4
607,1
Belanja Non-K/LBelanja K/L
Outlook 2017
769,2
573,9
Menjaga kesejahteraan aparatur
pemerintah dan efektivitas birokrasi
Mendukung pelaksanaan berbagai program
dan sasaran pembangunan sesuai RKP tahun
2018
Mengantisipasi ketidakpastian perekonomian
melalui dukungan cadangan risiko fiskal dan
mitigasi bencana
Penyelenggaraan Pemerintah
Mendukung Program Pembangunan
Antisipasi Risiko
(triliun Rupiah)
(triliun Rupiah) (triliun Rupiah)

20. 15 Informasi APBN 2018
Belanja Pemerintah Pusat
Menurut Fungsi
Outlook 2017
1.343,1
1.455,0
APBN 2018
Pelayanan
Umum
435,9
Pertahanan
107,8
Ketertiban
& Keamanan
136,0Ekonomi
335,5
Perlindungan
Lingkungan Hidup
15,7
Perumahan
& Fasilitas Umum
31,5
Kesehatan
65,1
Pariwisata
7,5
Agama
9,5
Pendidikan
147,6
Perlindungan
Sosial
162,6
Pelayanan
Umum
347,4
Pertahanan
120,0
Ketertiban
& Keamanan
139,8
Perlindungan
Lingkungan Hidup
11,1
Perumahan
& Fasilitas Umum
28,5
Kesehatan
60,8
Pariwisata
3,3
Agama
7,7
Pendidikan
143,1
Perlindungan
Sosial
157,8
Ekonomi
323,5
pada beberapa fungsi disebabkan
oleh
Fungsi Pelayanan Umum
untuk pemenuhan berbagai
kewajiban pemerintah termasuk
pada pihak ketiga
Fungsi Ekonomi
untuk mendukung upaya
percepatan pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas dengan
memperkuat daya dorong ekonomi
Fungsi Kesehatan
untuk mendukung pelaksanaan
Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan melalui penyediaan
vaksin baru dan pengalihan
penyuluh KB dan petugas lapangan
KB dari pemda ke pempus
Peningkatan
Signifikan
(triliun Rupiah)
(triliun Rupiah)

21. 16Informasi APBN 2018
Belanja
K/L
Rp847,4 T
Dalam APBN 2018, belanja K/L
meningkat Rp78,2 T dari
Outlook 2017. Belanja K/L
2014-2018 tumbuh rata-rata
10,2% per tahun
Meningkat
APBN 2018
Outlook 2017
114,2
107.7
102,7
107.4
96,3
95,0
60,9
62,2
54,2
59,1
36,7
48,2
36,9
41,3
37,8
40,1
29,7
32,9
17,2
41,3
Kementerian
Keuangan
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
Kementerian
Ristek Dikti
Kementerian
Sosial
Kementerian
Perhubungan
Kementerian
Kesehatan
Kementerian
Agama
Polri
Kementerian
PU Pera
Kementerian
Pertahanan
(tidak termasuk
BLU SAWIT dan LPDP)
10 K/L dengan
Anggaran Terbesar
(triliun Rupiah)
000
000
(1,0)
(1,0)
000
000
26,9
26,9 000
000
(6,5)
(6,5)
000
000
12,4
12,4
000
000
10,2
10,2
577,2 T
732,1 T
684,2 T
769,2 T
847,4 T
2014
Pertumbuhan
Belanja K/L (%)
2015
2016
Outlook
2017
APBN
2018

22. 17 Informasi APBN 2018
Anggaran
Pendidikan
Rp444,1 T
Transfer ke Daerah
Alokasi 2018
279,5
Pembiayaan
15,0
Pusat
149,7
2013 2014 2015 2016 Outlook
2017
APBN
2018
332,4
353,4
390,1
370,4
419,8
444,1
11,8 6,3 10,4 -5,1 13,3 5,8
Pertumbuhan (%)
Meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas
pendidikan.
Memperbaiki kualitas sarana dan prasarana
sekolah.
Sinergi Pemerintah Pusat dengan Pemda.
Memperkuat pendidikan kejuruan dan
sinkronisasi kurikulum SMK (link and match).
Sinergi program peningkatan akses (BOS, PKH,
PIP, Bidik Misi dan DPPN) untuk sustainable
education.
Meningkatkan akses pendidikan bagi siswa
miskin.
Komitmen pemerintah terhadap
bidang pendidikan tetap berlanjut.
Anggaran pendidikan meningkat
Rp24,3 T dari Outlook tahun 2017
Anggaran
Pendidikan
Meningkat
Program Indonesia Pintar
Bantuan Operasional Sekolah
Tunjangan Profesi Guru
- Non-PNS 435,9 ribu guru
- PNS 257,2 ribu guru
- PNS Daerah 1,2 juta guru
Beasiswa Bidik Misi
Pembangunan/Rehab
Sekolah/Ruang Kelas
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Pendidikan Menengah
2018: 89,7%
2017: 88,1%
Angka Partisipasi Murni (APM)
Pendidikan Menengah
2018: 65,3%
2017: 63,4%
19,7 juta jiwa
56 juta jiwa
401,5 ribu
mahasiswa
61,2 ribu
APK APM
Sasaran
Indikator Pendidikan
(triliun Rupiah)
(triliun Rupiah)
Kebijakan

23. 18Informasi APBN 2018
Anggaran
Kesehatan
Rp111,0 T
Transfer
ke Daerah
Alokasi 2018
29,5
Pusat
81,5
Meningkatkan dan memperbaiki distribusi faskes
dan tenaga kesehatan
Penguatan program promotif dan preventif yang
diarahkan untuk penyakit tidak menular dan
program untuk ibu hamil & menyusui
Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan
program JKN
Meningkatkan peran Pemda untuk supply side dan
peningkatan mutu layanan
Program Indonesia Sehat
Kesertaan ber-KB melalui
peningkatan akses dan
kualitas pelayanan KBKR Sertifikasi obat dan makanan
Penyediaan sarana fasilitas
kesehatan yang berkualitas
Imunisasi untuk anak usia
0-11 bulan92,4 juta jiwa
1,8 juta orang
49 RS/Balkes
92,5%
74,0 ribu
Sasaran
Indikator Kesehatan
13,5
46,1
2013 2014 2015 2016 Outlook
2017
APBN
2018
59,7
65,9
92,3
104,9
111,0
29,6 10,3 40,1 13,7 5,8
Pertumbuhan (%)
anggaran kesehatan meningkat
Rp6,1 T dari Outlook tahun 2017
Anggaran
Kesehatan
Meningkat
Stunting
2018: 28,8%
2017: 29,6%
Persalinan di
Fasilitas Kesehatan
2018: 82%
2017: 81%
Ketersediaan obat dan
vaksin di puskesmas
2018: 86%
2017: 83%
(triliun Rupiah)
(triliun Rupiah)
Kebijakan

24. 19 Informasi APBN 2018
Anggaran
Infrastruktur
Rp410,4 T
Alokasi 2018
Melalui
Kemen PUPERA 104,7
Investasi
Pemerintah
(PMN dan LMAN)
Dana Alokasi
Khusus
41,5
Melalui
Kemenhub 44,2
33,9
Pengembangan konektivitas untuk mendukung
pusat pertumbuhan ekonomi, jalur utama logistik,
dan integrasi antarmoda dalam rangka mendorong
pengembangan wilayah strategis.
Koordinasi lintas sektoral termasuk dengan Pemda
agar pelaksanaanya berjalan lancar dan sesuai
kebutuhan daerah namun selaras dengan target
nasional.
Perbaikan perencanaan, pola koordinasi yang
efektif dan penguatan regulasi untuk mengatasi
hambatan teknis
Memberdayakan peran swasta, BUMN,BUMD,
Pemda melalui pengembangan pembiayaan kreatif
atau skema KPBU atau non KPBU untuk menutup
financing gap pendanaan infrastruktur.
8 lokasi
Sasaran
Kebijakan
2013 2014 2015 2016 Outlook
2017
APBN
2018
Pertumbuhan (%)
anggaran infrastruktur tumbuh
5,2% dari Outlook tahun 2017, untuk
mengejar ketertinggalan (gap)
Indonesia terhadap penyediaan
infrastruktur
Anggaran
Infrastruktur
Meningkat
256,1 269,1
390,2
410,4
154,7
155,9
(0,8)7,2
65,6
5,1
45,0
5,2
Pembangunan dan Preservasi Jalan
Prasarana perkeretaapian
639 km’sp
Pembangunan bandara udara baru
Informasi dan Telekomunikasi
Pembangunan desa
broadband terpadu
Pembangunan BTS di daerah
blankspot, terutama daerah 3T
100 Lokasi
380 Lokasi
(penyelesaian dan lanjutan)
- Pembangunan jalan baru 832 km
- Pembangunan jalan tol 33 km
- Pembangunan jembatan 15.373 m
Penyediaan dan Peningkatan kualitas Perumahan
Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Pembangunan Rusun
Bantuan Stimulan
(peningkatan/pembangunan)
13.405 unit
174.300 ribu unit
(triliun Rupiah)
(triliun Rupiah)
antara lain:

25. 20Informasi APBN 2018
Anggaran
Perlindungan Sosial
Rp283,8 T
Alokasi 2018
Melalui
Subsidi
(triliun Rupiah)
145,5
Melalui
PKH
17,1
Melalui
Program
Indonesia
Pintar
10,8
Melalui
JKN bagi warga
miskin/PBI
25,5
Melalui
Bantuan
Pangan
20,8
Melalui
Bidik Misi
4,1
Melalui
Dana Desa
60,0
Memperkuat program-program
Perlindungan Sosial Penanggulangan
Kemiskinan sebagai dukungan pada
Masyarakat Berpendapatan Rendah
Sinergi antar program perlindungan sosial
Bantuan sosial yang tepat sasaran, tepat
jumlah, dan tepat waktu
Program Keluarga Harapan
Bantuan Pangan
(keluarga penerima manfaat)
(keluarga penerima manfaat)
Penyediaan Bantuan Kelompok
Usaha Ekonomi Produktif
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) dalam rangka JKN
10 juta KPM
15,6 juta KPM
92,4 juta jiwa
117,7 ribu KK
Program Indonesia Pintar
19,6 juta siswa
Dana Desa
74.958 desa
Bidik Misi
401,7 ribu mahasiswa
Sasaran
Kebijakan
In
*)
*) diluar subsidi pajak
untuk pemenuhan kebutuhan
dasar (pangan, pendidikan, dan
kesehatan)
Anggaran
Perlindungan
Sosial

26. 21 Informasi APBN 2018
Subsidi
Rp156,2 T
Subsidi
Non Energi
Alokasi 2018
2014
392,0
341,8
50,2
119,1
66,9
106,8
67,4
89,9 79,0
94,5
61,7
(triliun Rupiah)
(triliun Rupiah)
Pertumbuhan (%)
Subsidi Energi
Subsidi Non Energi
186,0
174,2 168,9 156,2
2015 2016 Outlook
2017
APBN
2018
2014 2015 2016 Outlook
2017
APBN
2018
61,7
Subsidi
Energi
94,5
Subsidi yang lebih tepat sasaran untuk
membantu masyarakat yang kurang mampu
Mendukung pengendalian inflasi
Mempertahankan daya beli masyarakat
Meningkatkan produksi pangan
Alokasi 2018 menurun
sebesar Rp12,7 T dari
Outlook 2017
Anggaran
Subsidi
Menurun
10,4
2013
355,0
2,5
(52,6)
(6,3)
(3,1) (7,5)
310,0
45,1
2013
(triliun Rupiah)
Perkembangan Subsidi
2014-2018
Kebijakan

27. 22Informasi APBN 2018
Subsidi
Energi
Rp94,5 T
Subsidi
Listrik
Alokasi 2018
(triliun Rupiah)
47,7
Subsidi
BBM & LPG
46,9
46,9
47,7
Diarahkan untuk masyarakat miskin
Pengendalian inflasi
Perbaikan penyaluran untuk
memperbaiki ketepatan sasaran
Subsidi tertutup untuk LPG
tabung 3 kg
Subsidi
BBM dan LPG
Subsidi tepat sasaran untuk
pelanggan yang kurang mampu
(450 VA dan 900 VA)
Subsidi
Listrik
Perkembangan Subsidi
Energi 2014-2018
BBM
20142013
240,0
101,8
210,0
100,0
60,8 58,3
43,7
63,1
44,5 45,4 46,9 47,7
2015 2016 Outlook
2017
APBN
2018
Anggaran subsidi energi meningkat
5,1% dari outlook 2017
Anggaran
Subsidi
Energi
(triliun Rupiah)
Subsidi BBM & LPG
Subsidi Listrik
Kebijakan

28. 23 Informasi APBN 2018
Subsidi
Non Energi
Rp61,7 T
Subsidi
PSO
Alokasi 2018
(triliun Rupiah)
(triliun Rupiah)
4,4
Subsidi
Bunga
Kredit
Program
18,0
Subsidi
Pajak
10,8
Subsidi
Pupuk
28,5
10,8
4,4
Sinergi dengan bantuan sosial dan transfer ke
daerah
Pengendalian kebutuhan pokok
Peningkatan produktifitas pangan
Peningkatan daya saing industri
tertentu didalam negeri
Insentif sektor panas bumi dan
obligasi pemerintah
Subsidi
Pajak
Pelayanan publik
Subsidi
PSO
Perkembangan Subsidi
Non Energi 2014-2018
28,5
18,0
Penyempurnaan data penerima
dengan NIK
Volume pupuk 9,55 ton
Subsidi
Pupuk
Akses permodalan UMKM
Perumahan bagi MBR
Subsidi Bunga
Kredit Program
20142013 20162015 Outlook
2017
APBN
2018
50,2
45,1
66,9 67,4
79,0
61,7
2014 2015 2016
Outlook
2017
APBN
2018
Pangan 18,2 21,8 22,1 19,8 -
Pupuk 21,0 31,3 26,9 31,2 28,5
Pajak 5,8 8,5 9,3 9,4 10,8
PSO 2,1 3,3 3,7 4,3 4,4
Benih 0,3 0,1 0,4 1,3 -
18,0Bunga
Kredit Program
2,8
2013
20,3
17,6
4,1
1,5
0,4
1,1 1,9 5,1 13
Kebijakan
Integrasi subsidi non energi

29. 24Informasi APBN 2018
Transfer ke Daerah
& Dana Desa
Rp766,2 T
Dana Otsus
dan Keistimewaan DIY
Alokasi 2018
(triliun Rupiah)
(triliun Rupiah)
573,7
513,3
602,4
20,8
46,7
58,2 60,0
663,6
697,7 706,2
21,1
Dana
Desa
60,0
Dana
Insentif
Daerah
8,5
Dana
Perimbangan
676,6
Mengurangi ketimpangan sumber pendanaan
pemerintahan antara Pusat dan Daerah dan
mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan
antardaerah
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan
publik di daerah dan mengurangi kesenjangan
pelayanan publik antardaerah
Memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar di
daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan
pascabencana
Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui
pembangunan infrastruktur dasar
Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan
keuangan daerah yang lebih efisien, efektif,
transparan, dan akuntabel
Meningkatkan kualitas pengalokasian Transfer ke
Daerah dan Dana Desa dengan tetap
memperhatikan akuntabilitas dan transparansi
Memperbaiki mekanisme penyaluran Transfer ke
Daerah dan Dana Desa berdasarkan pada kinerja
pelaksanaan untuk setiap tahapannya di daerah
Perkembangan Transfer ke Daerah
dan Dana Desa 2014-2018
Kebijakan
Dana
Transfer
Umum
Dana
Transfer
Khusus 490,7
185,9
APBN
2018
Outlook
2017
2016201520142013
573,7
623,1
710,3
755,9 766,2
Transfer ke Daerah
11,8
6,8
8,6
24,6
6,4
1,4
513,3
Dana Desa
Pertumbuhan
TKDD (%)

30. 25 Informasi APBN 2018
Dana
Transfer Umum
Rp490,7 T
Dana Alokasi
Umum
Alokasi 2018
(triliun Rupiah)
(triliun Rupiah)
401,5
401,5
89,2
Dana Alokasi
Bagi Hasil
DBH SDADBH Pajak
89,2
56,7 32,5
Mempercepat pembangunan, memperluas akses
daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik,
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Pagu bersifat dinamis
Bobot wilayah laut naik menjadi 100%
25% untuk belanja infrastruktur
Perkembangan Dana Transfer
Umum 2013-2018
Dana
Alokasi Umum
Memperluas penggunaan DBH Cukai Hasil
Tembakau
DBH Dana Reboisasi (DR) selain utk Rehabilitasi
Hutan & Lahan, jg penanganan kebakaran hutan,
penataan batas kawasan & pembenihan
25% untuk belanja infrastruktur
Dana
Bagi Hasil
Arah Kebijakan
APBN
2018
Outlook
2017
2016201520142013
399,6
445,2
430,9
475,9
494,0 490,7
401,5
398,6
385,4
352,9
341,2
311,1
88,5
103,9 78,1
90,5 95,4
89,2
Dana Alokasi Umum
Dana Bagi Hasil
Pertumbuhan Dana
Transfer Umum (%)11,4
3,7
-3,2
10,4
3,8
-0,7

31. 26Informasi APBN 2018
PapuaBarat
Papua
Maluku
MalukuUtara
SulawesiTengah
Gorontalo
SulawesiBarat
SulawesiTenggara
SulawesiSelatan
SulawesiUtara
KalimantanBarat
KalimantanUtara
KalimantanTimur
KalimantanSelatan
KalimantanTengah
Aceh
SumateraUtara
Riau
KepulauanRiau
Jambi
BangkaBelitung
Lampung
SumateraSelatan
SumateraBarat
Bengkulu
Rp14,7T
Rp24,1T
Rp13,5T
Rp6,4T
Rp8,4T
Rp4,3T
Rp8,0T
Rp12,3T
Rp12,9T
Rp8,3T
Rp37,1T
Rp5,6T
Rp11,8T
Rp10,2T
Rp8,0T
Rp5,1T
Rp9,5TRp8,5T
Rp4,0T
Rp6,4T
Rp8,0T
Rp22,5T
Rp8,0T
Rp9,8T
Rp18,4T
Rp4,2T
Rp3,7T
Rp7,1T
Rp8,6T
Rp13,5TRp39,9T
Rp34,4T
Rp4,3T
Banten
JawaBarat
JawaTengah
DIYogyakarta
JawaTimur
Bali
NusaTenggaraBarat
NusaTenggaraTimur
Dana
AlokasiUmum
Rp401,5T

32. 27 Informasi APBN 2018
Dana
Transfer Khusus
Rp185,9 T
Alokasi 2018
(triliun Rupiah)
62,4
123,5
DAK
Fisik
62,4
DAK
Non Fisik
123,5
Mendanai kegiatan tertentu yang menjadi
kewenangan daerah sesuai dengan prioritas daerah
dan nasional
Mengejar ketertinggalan infrastruktur
layanan publik
Afirmasi kepada daerah tertinggal,
perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi
DAK
Fisik
Mengurangi beban masyarakat terhadap
pelayanan publik terutama perbaikan kualitas
pendidikan, kesehatan, serta pelayanan
pemerintah
BOS untuk 47,4 juta siswa
TPG 1,2 juta guru
BOK 9.785 Puskesmas
DAK
Non Fisik
Arah Kebijakan
Kebijakan DAK Fisik
Berdasarkan usulan daerah (proposal
based) sesuai dengan bidang dan menu
kegiatan yang ditentukan untuk
mencapai sasaran yang menjadi
prioritas pusat dan daerah
Memperhitungkan kinerja pelaksanaan
2 tahun sebelumnya
Penajaman alokasi berdasarkan hasil
sinkronisasi kegiatan per bidang
antardaerah dan antara kegiatan yang
akan didanai DAK dengan yang didanai
dari belanja K/L
Perbaikan penyaluran
Pengalokasian disesuaikan dengan
kebutuhan riil di daerah, berdasarkan
jumlah sasaran yang dibutuhkan untuk
mencapai SPM, terutama di bidang
pendidikan dan kesehatan
Penyempurnaan pengalokasian melalui
pemutakhiran data sasaran penerima
dan unit cost; dan
Peningkatan kebijakan afirmasi
terhadap daerah tertinggal, terdepan,
dan terluar (perbatasan)
Peningkatan kualitas DAK Nonfisik
melalui penerapan performance based
dan pemantauan penggunaan
Kebijakan DAK Non Fisik

33. 28Informasi APBN 2018
Dana
Transfer Khusus
Rp185,9 T
DAK Fisik
DAK Reguler
Rp62,4 T
Mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik
Afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan
transmigrasi
DAK Nonfisik Rp123,5 T
Mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik terutama
perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pelayanan pemerintah
Pendidikan 6,6 T
Kesehatan dan KB 10,5 T
Air Minum 0,5 T
Sanitasi 0,5 T
Perumahanan &
Pemukiman 0,6 T
Pasar 0,9 T
Industri Kecil dan
Menengah 0,5 T
Pertanian 1,7 T
Pariwisata 0,6 T
Jalan 8,0 T
Kelautan & Perikanan 0,9 T
31,4 DAK Penugasan
Pendidikan SMK 1,7 T
Kesehatan 4,2 T T
Air Minum 1,1 T
Sanitasi 1,1 T
Jalan 10,2 T
Pasar 0,9 T
Irigasi 4,2 T
Energi skala kecil dan
menengah 0,5 T
Lingkungan Hidup dan
kehutanan 0,5 T
24,5
6,6
Rp46,7 T
--> 47,4 juta siswa
Rp4,1 T
--> 6,2 juta peserta didik
Rp58,3 T
--> 1,2 juta guru
DAK Afirmasi
Kesehatan 3,2 T T
Perumahanan & Pemukiman 0,5 T
Transportasi 1,1 T
Air Minum 0,5 T
Sanitasi 0,5 T
Pendidikan 0,8 T
Bantuan Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini
Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)
Tunjangan Profesi Guru
PNS Daerah
Rp2,1 T
--> 50,1 ribu guru
Tunjangan Khusus
Guru PNS Daerah di
Daerah Khusus
Rp1,0 T
--> 265 ribu guru
Tambahan Penghasilan Guru
PNS Daerah
Rp10,4 T
--> 9.785 puskesmas dan 5.157 balai
Bantuan Operasional
Kesehatan dan Bantuan
Operasional Keluarga
Berencana (BOK dan BOKB)
Rp0,1 T
-->23,5 ribu peserta
Peningkatan Kapasitas
Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah (PK2UKM)
Rp0,8 T
--> 34 provinsi dan 508 kab/kota
Pelayanan
Administrasi
Kependudukan
Dialokasikan kepada daerah
dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus
Anggaran Dana
Transfer Khusus
(triliun Rupiah)

34. 29 Informasi APBN 2018
Dana Insentif Daerah,
Dana Otonomi Khusus,
& Dana Keistimewaan D.I.Y
Untuk mendorong peningkatkan kualitas
pengelolaaan keuangan daerah dan kesehatan
fiskal daerah, kualitas pelayanan pemerintahan
umum, kualitas pelayanan dasar publik di bidang
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dan
upaya pengentasan kemiskinan
Dana Insentif Daerah
Meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan
penggunaan dana keistimewaan DIY sesuai dengan
program prioritas nasional
Meningkatkan monitoring dan evaluasi dalam
rangka mendukung akuntabilitas penyelenggaraan
urusan keistimewaan DIY
Mendorong percepatan pelaporan pelaksanaan
kegiatan oleh pemerintah daerah, dengan tetap
memperhatikan pencapaian kinerja.
Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta
Dana Otonomi Khusus
Kriteria Pemberian DID
opini BPK atas LKPD
penetapan Perda APBD
tepat waktu
penggunaan e-government
Kriteria utama Kriteria Kinerja
pengelolaan keuangan daerah
pelayanan pemerintahan umum
pelayanan dasar publik
kesejahteraan masyarakat
Rp8,0 T
Rp8,5 T
Rp20,0 T
Rp1,0 T
Dana Otonomi Khusus
Provinsi Aceh
untuk membiayai
pembangunan dan
pemeliharaan infrastruktur,
pemberdayaan ekonomi
rakyat, pengentasan
kemiskinan, serta
pendanaan pendidikan,
sosial, dan kesehatan
Rp8,0 T
Dana Otonomi Khusus
Provinsi Papua dan
Papua Barat
terutama ditujukan untuk
pembiayaan pendidikan dan
kesehatan
Rp4,0 T
Dana Tambahan
Infrastruktur Provinsi
Papua dan Papua Barat

35. 30Informasi APBN 2018
Dana
Desa
Rp60,0 T
Arah Kebijakan
Mengalokasikan dana desa yang bersumber dari APBN
kepada setiap desa yang dihitung dengan
memerhatikan variabel jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis
Menyempurnakan formula pengalokasian dana desa,
dengan melakukan penyesuaian proporsi AD dan AF,
serta memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan
sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk
miskin besar
Memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan
kemiskinan dan ketimpangan, yaitu dengan
memberikan bobot yang lebih besar kepada variabel
berbasis angka kemiskinan, dan luas wilayah
Meningkatkan kualitas penyaluran berdasarkan kinerja
pelaksanaan, yaitu kinerja penyerapan dan capaian
output
Melakukan penyaluran melalui KPPN di daerah untuk
mendekatkan pelayanan, meningkatkan efsiensi dan
memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah,
serta meningkatkan efektivitas pemantauan dan
evaluasi
Mempertajam prioritas penggunaan dana desa untuk
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang
diarahkan pada upaya perbaikan peningkatan kualitas
hidup masyarakat desa untuk mengurangi kemiskinan,
mengurangi kesenjangan dalam penyediaan
infrastruktur dasar, serta memperluas kesempatan
kerja
Pembangunan Desa
Tenaga kerja
setempat
Bahan baku
lokal
Swakelola
Sarana Prasarana, Pelayanan
Sosial Dasar, Sarana Ekonomi
Desa, Pembangunan Embung,
Pelestarian Lingkungan Hidup,
dan Penanggulangan Bencana
Alam.
Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Sosial Dasar, Pengelolaan
Sumber Daya Lokal,
Pengelolaan Usaha Ekonomi
Produktif, Penguatan Kapasitas
terhadap Bencana, Pelestarian
Lingkungan Hidup dan
Penguatan Tata Kelola Desa
yang Demokratis.
berdasarkan pada kinerja penyerapan
anggaran dan capaian output yang
dilakukan melalui KPPN setempat.
Prioritas Penggunaan
Dana Desa
Prioritas Pelaksanaan
Penyaluran
Dana Desa
74.958 desa

36. 31 Informasi APBN 2018
Defisit
Anggaran
Rp325,9 T
APBN
2018
Outlook
2017
201620152014
(triliun rupiah)
-226,7
-2,25
-2,59 -2,49
-2,67
-2,19
248,9
323,1 334,5
362,9
-298,5 -308,3
-362,9
Defisit
(sumber data IMF, Oktober 2017)
Pembiayaan
Anggaran
Defisit thd
PBD (%)
-325,9
325,9
Defisit APBN
Tahun 2018
Defisit terhadap
PDB Beberapa
Negara
Defisit APBN tahun 2018 dapat
ditekan atau lebih rendah dari
Outlook 2017 (2,67% terhadap
PDB), tetap diarahkan untuk
memperkuat stimulus fiskal
dalam rangka menjaga
momentum pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan dan
berkeadilan
Mengendalikan defisit dalam batas aman, melalui
optimalisasi pendapatan, serta efisiensi subsidi dan belanja
konsumtif
Mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang
terkendali
Mendorong keseimbangan primer menuju positif
Mengembangkan pembiayaan yang inovatif dan kreatif
(creative financing)
(2,19% thd PDB)
Australia
(1,8)
Indonesia
-2,19
Thailand
(1,6)
Malaysia
(2,7)
China
-3,7
Britania Raya
(2,3)
Brazil
(9,3)
Meksiko
(2,5)
Amerika Serikat
(3,7)
Kanada
(1,8)
Perancis
(3,0)
Rusia
(1,5)
Kebijakan

37. 32Informasi APBN 2018
Pembiayaan
Anggaran
Rp325,9 T
pembiayaran anggaran dilakukan
untuk mendukung prioritas
pembangunan nasional
Pembiayaan
Anggaran
Outlook
2017
APBN
2018
Pembiayaan Anggaran
Pembiayaan Utang
Pembiayaan Investasi
Pemberian Pinjaman
Kewajiban Penjaminan
Pembiayaan Lainnya
SBN (neto)
(triliun rupiah)
414,5
Pinjaman (neto) -15,3
433,0
-6,0
325,9
399,2
-65,7
-6,7
-1,1
0,2
362,9
427,0
-59,7
-3,7
-1,0
0,3
Rasio utang manageable (27%-29% thd
PDB)
Utang untuk kegiatan produktif &
menjaga keseimbangan makro
ekonomi;
SAL sebagai fiscal buffer untuk
mengantisipasi ketidakpastian
perekonomian
Mengembangkan pembiayaan yang
kreatif dan inovatif untuk
mengakselerasi pembangunan
infrastruktur
Pemenuhan kewajiban negara sebagai
anggota organisasi/lembaga keuangan
internasional;
Menyempurnakan kualitas
perencanaan investasi Pemerintah
Membuka akses pembiayaan
pembangunan dan investasi kepada
masyarakat
Mengoptimalkan dana BLU dalam
rangka pembiayaan pembangunan,
termasuk memperluas akses sektor
UMKM
Meningkatkan kepemimpinan
Indonesia dalam berbagai kerja sama
internasional, melalui pemberian
bantuan kepada negara sahabat.
Kebijakan

38. 33 Informasi APBN 2018
Pembiayaan
Utang
Rp399,2 T
Diperoleh dari penerbitan SBN,
Pinjaman Luar Negeri, dan
Pinjaman Dalam Negeri.
Digunakan juga untuk membiayai
pembangunan infrastruktur
melalui pembiayaan investasi
Kebijakan Pembiayaan Utang
Prudent Produktivitas
menjaga rasio utang dalam batas yang
aman (27%-29% terhadap PDB) dan
diupayakan menurun secara bertahap
dalam jangka menengah
APBN
2018
399,2
Outlook
2017
427,0
2016
403,0
2015
380,9
2014
255,7
2013
(triliun rupiah)
(angka sementara)
Pembiayaan
Utang
223,2
Biaya Utang Minimum
mendorong efisiensi biaya utang pada
tingkat risiko yang terkendali dan
mendukung kesinambungan fiskal
pemanfaatan utang untuk kegiatan
produktif dalam mendukung
pencapaian target pembangunan,
antara lain melalui pembiayaan
investasi dalam rangka mengakselerasi
pembangunan infrastruktur
Keseimbangan
menjaga komposisi utang dalam batas
terkendali untuk pengendalian risiko
sekaligus menjaga keseimbangan
makro ekonomi
Pembiayaan
Utang
Outstanding
Utang Pemerintah
Rp4.227,3 T

39. 34Informasi APBN 2018
Profil Utang
Pemerintah
Rasio Utang Beberapa
Negara Berkembang
Perbandingan Profil
Outstanding SBN
Rasio Utang Indonesia terhadap PDB
2005-2018
2018*
2017*
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
47,3
39,0
33,0
28,3
24,5 23,1 23,0
24,9 24,7
27,4 28,3 28,9 28,5
35,1
*perkiraan
(triliun Rupiah)
(%)(%)
persen (%)
35,1
28,1
38,2
29,8
44,6
32,6
36,0
41,8
39,9
56,0
63,7
81,2
Brazil
Malaysia
Thailand
Filipina
Turki
Indonesia
2007
2012
1.361,1
1.661,0
1.931,2
2410,0
2.780,6
3.128,5
2013 2014 2015 2016 2017
2017
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
s.d Sept
*
*

40. 35 Informasi APBN 2018
Rp
Mendukung pembangunan infrastruktur baik
sarana dan prasarana transportasi,
permukiman, air bersih, dan sanitasi, serta
infrastruktur untuk mendukung ketahanan
energi
Mendukung peningkatan akses pendanaan
dan pembiayaan bagi MBR untuk
mendapatkan tempat tinggal yang layak
dengan melanjutkan program dana bergulir
FLPP dan melakukan pembiayaan investasi
melalui dukungan pendanaan modal awal
kepada Badan Pengelola Tabungan
Perumahan Rakyat (BP Tapera)
Mendukung peningkatan akses masyarakat
terutama masyarakat miskin pada jenjang
pendidikan tinggi dan peningkatan kualitas
riset melalui program Dana Pengembangan
Pendidikan Nasional (DPPN)
Memberikan kepastian terhadap keberlanjutan
pengembangan pendidikan pada masa yang akan
datang dengan membentuk SWF di bidang pendidikan
melalui penguatan LPDP
Memberikan stimulus bagi KUMKM berupa penguatan
modal melalui pembiayaan investasi kepada BLU
Mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai
anggota organisasi/Lembaga Keuangan Internasional
(LKI) serta mempertahankan persentase kepemilikan
modal sebagai bentuk investasi di LKI
Mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk
mengakselerasi pembangunan serta meningkatkan
akses pembiayaan secara lebih luas bagi UMKM sektor
riil yang tepat sasaran
Mempercepat realisasi pembiayaan investasi BLU
LMAN untuk pembebasan lahan yang diperlukan
dalam prioritas pembangunan nasional
Kebijakan
PMN kpd PT. KAI
Pembiayaan
Investasi
Rp65,7 T
3,6
2,1
0,05
0,15
0,04
1,8
0,07
PMN kpd BP Tapera
IDB
35,4LMAN
1,0LPDBI
IDA
ICD
AIIB
IFAD
2,5
Investasi kpd BUMN
Investasi kpd
Organisasi/Lembaga
Keuangan Internasional Investasi kpd Badan
/Lembaga Lainnya
57,4 T
Investasi kpd BLU
6,0Dana Bergulir
15,0DPPN
Alokasi 2018
(triliun Rupiah)

41. 36Informasi APBN 2018
meningkatkan kemampuan leverage sehingga
beban pembiayaan proyek LRT Jabodebek
melalui APBN lebih rendah.
LRT Jabodebek ditargetkan beroperasi pada
pertengahan tahun 2019
Sasaran Output:
12 proyek jalan tol
40 proyek infrastruktur sumber daya air
2 proyek infrastruktur perkeretaapian
Sasaran Output:
sebagai modal awal untuk pembentukan BP Tapera. BP
Tapera diharapkan akan dapat mendukung program
pemerintah di bidang perumahan dan kawasan
permukiman, sehingga pemenuhan kebutuhan warga
negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau.
Pembiayaan Untuk
Infrastruktur
APBNP 2017:
APBN 2018:
Rp2,0 T
Rp3,6 T
PMN kpd PT KAI
mendukung pelaksanaan fungsi penyediaan
dana uang ganti kerugian untuk pengadaan
tanah dalam rangka pembangunan
infrastruktur proyek strategis nasional
APBNP 2017:
APBN 2018:
Rp32,1 T
Rp35,4 T
LMAN
APBN 2018: Rp2,5 T
PMN kpd BP Tapera
bantuan pembiayaan KPR Sejahtera untuk
42.000 unit rumah
Sasaran Output:
bantuan pembiayaan melalui fasilitas likuiditas
pembiayaan perumahan (FLPP).
APBNP 2017:
APBN 2018:
Rp3,1 T
Rp2,2 T
BLU Pusat Pengelolaan
Dana Pembiayaan Perumahan
Penugasan percepatan pembangunan
infrastruktur nasional, terutama untuk
percepatan pembangunan pembangkit
listrik, percepatan penyediaan air
minum, kerjasama Pemerintah dengan
badan usaha melalui BUPI, direct
lending, dan percepatan pembangunan
tol trans Sumatera.
APBNP 2017:
APBN 2018:
Rp0,9 T
Rp1,1 T
Kewajiban Penjaminan

42. 37 Informasi APBN 2018
proyek infrastruktur listrik tahun 2018 yang
akan dibiayai dengan pinjaman antara lain
Pangkalan Susu Coal Fired Power Plant dan
Takalar Steam Coal Power Plant in South
Sulawesi
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman
kepada BUMN/Pemda
Rp(5,3) T
PT PLN
Pinjaman kepada BUMN/Pemda
Pemberian
Pinjaman
Rp(6,7 T)
Rp(10,6 T)
Rp3,9 T
mendukungpenyelesaian proyek MRT Jakarta
sebagai proyek infrastruktur strategis nasional
untuk mengatasi permasalahan akut
transportasi di Jakarta
Rp(3,7) T
Pemprov DKI
Rp(0,4) T
PT Pertamina
Rp(0,01) T
PT PII
Rp(1,2) T
PT SMI
Penjaminan infrastruktur dalam proyek
kerja sama Pemerintah dengan badan
usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha
Penjaminan Infrastruktur
Kewajiban Penjaminan merupakan kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat
pemberian jaminan kepada Pemda, BUMN, dan BUMD dalam hal Pemda, BUMN, dan BUMD dimaksud
tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman
atau perjanjian kerjasama
Pembiayaan infrastruktur
melalui pinjaman langsung dari
lembaga keuangan internasional
kepada BUMN
Kewajiban
Penjaminan
Rp1,1 T
Percepatan penyediaan
air minum
Percepatan pembangunan
pembangkit tenaga listrik
yang menggunakan batubara
297,4 miliar
1,1 miliar
Percepatan pembangunan
jalan tol di Sumatera
284,7 miliar
148,6 miliar
389,5 miliar

43. 38Informasi APBN 2018
GLOSSARY
Keseimbangan primer
menggambarkan kemampuan Pemerintah membayar pokok dan bunga utang dengan menggunakan pendapatan
negara. Keseimbangan primer merupakan total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga
utang. Apabila nilai keseimbangan primer negatif, maka Pemerintah harus menerbitkan utang baru untuk membayar
pokok dan bunga utang. Sebaliknya apabila nilai keseimbangan primer positif, maka Pemerintah bisa menggunakan
sumber pendapatan negara untuk membayar sebagian atau seluruh pokok dan bunga utang.
Pajak
Terdiri atas penerimaan PPh Migas, PPh Nonmigas, PPN, PBB, dan pajak lainnya.
Kepabeanan dan Cukai
Terdiri atas penerimaan cukai (hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol), bea masuk, dan
bea keluar.
PNBP
Terdiri atas penerimaan SDA Migas, SDA Nonmigas (pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan
panas bumi), bagian laba BUMN, PNBP lainnya (PNBP yang dipungut oleh K/L), serta Pendapatan BLU.
Penerimaan Hibah
Terdiri atas penerimaan hibah yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri.
Tax ratio
pertambangan minerba dengan PDB nominal. Sedangkan tax ratio
penerimaan perpajakan (pajak pusat) dengan PDB nominal.
Pembayaran Bunga Utang
Belanja Pemerintah Pusat atas penggunaan utang dalam dan luar negeri. Dihitung dari utang yang sudah ada dan
perkiraan utang baru, termasuk biaya yang timbul terkait pengelolaan utang.
Transfer ke Daerah
Dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan
pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah, mendanai
pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah.
Belanja Kementerian Negara/Lembaga
Anggaran belanja yang dialokasikan melalui Kementerian Negara/ Lembaga untuk membiayai urusan tertentu dalam
pemerintahan.
Belanja Non-K/L (BA BUN)
Dana Desa
Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/
kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Subsidi
Pemberian dukungan dalam bentuk alokasi anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak
ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat
strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara.
Pengeluaran negara untuk Program Pengelolaan Utang Negara, Program Pengelolaan Subsidi, Program Pengelolaan Hibah,
Program Pengelolaan Belanja Lainnya, dan Program Pengelolaan Transaksi Khusus

44. 39 Informasi APBN 2018
GLOSSARY
Belanja Menurut Fungsi, terdiri dari:
Fungsi Pelayanan Umum a.l. terdiri atas Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
(Anggaran PBI Jamkes), Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya,
Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya, Penyediaan dan Pengelolaan
Air Baku dan seluruh Belanja Non K/L (Subsidi, Pembayaran Bunga Utang, Belanja Lain-lain);
Fungsi Pertahanan a.l. terdiri atas Pengadaan Barang dan Jasa Militer, Produksi Alutsista Industri dalam Negeri dan
Pengembangan Pinak Industri Pertahanan, Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat, Laut dan Udara;
Fungsi Ketertiban dan Keamanan a.l. terdiri atas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah, Pengembangan Peralatan
Polri, Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas;
Fungsi Ekonomi a.l. terdiri atas Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian, Pembangunan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta
Api, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pelaksanaan Preservasi dan
Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional;
Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum a.l. terdiri atas Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat,
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
Fungsi Kesehatan a.l. terdiri atas Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan, Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan;
Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif a.l. terdiri atas Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata, Peningkatan
Promosi Pariwisata Luar Negeri;
Fungsi Agama a.l. terdiri atas Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Pengelolaan dan Pembinaan
Urusan Agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha;
Fungsi Pendidikan a.l. terdiri atas Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD, SMP, dan Peningkatan Penjaminan
Mutu Pendidikan;
Fungsi Perlindungan Sosial a.l. terdiri atas Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga
Harapan).
Subsidi Energi
Alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan BBM,
LPG tabung 3 kg, dan tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat.
Subsidi Nonenergi
Alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi dan/atau menjual barang dan/
atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah selain produk energi.
Dana Perimbangan
merupakan dana yang bersumber dari pendapatan dalam APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Otonomi Khusus
diberikan kepada daerah-daerah yang menjalankan otonomi khusus, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan
Provinsi Aceh
Fungsi Lingkungan Hidup a.l. terdiri atas Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan
Sanitasi dan Persampahan, dan Pengelolaan Pertanahan Provinsi;

45. 40Informasi APBN 2018
GLOSSARY
Pembiayaan Anggaran
Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran
sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo
anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
Surat Berharga Negara
Meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
Surat Utang Negara (SUN)
Surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang
dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN,
baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
Pinjaman Dalam Negeri
Setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus
dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.
Kewajiban Penjaminan
Kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada K/L,
Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD dalam hal K/L, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD dimaksud tidak
dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau
perjanjian kerjasama
Pinjaman Luar Negeri Neto
Semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman tunai
dan pinjaman kegiatan dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri.
Pemberian Pinjaman
Pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, BUMN, Lembaga, dan/atau badan lainnya yang
harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.
Anggaran Pendidikan
Alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui K/L, alokasi anggaran pendidikan melalui
Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan,
termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan
pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
Penyertaan Modal Negara (PMN)
Dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan atau penetapan cadangan perusahaan
atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola
secara korporasi.
Dana Bergulir
Dana yang dikelola oleh BLU tertentu untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat/lembaga dengan
tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

46. 41 Informasi APBN 201843
PORTAL
DATA
APBN
PORTAL
DATA
APBN
open data for us
data-apbn.kemenkeu.go.id
portaldataapbn
portaldataAPBN

47. 42Informasi APBN 2018
fgfsgdfgdfg

48. 43 Informasi APBN 2018
-Halaman ini sengaja dikosongkan-
KEMENTERIAN KEUANGAN
Direktorat Jenderal Anggaran
Gedung Sutikno Slamet Lantai 12
Jalan DR Wahidin Raya No.1
www.anggaran.depkeu.go.id
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Jalan Dr Wahidin Raya No. 1
Gedung Sutikno Slamet Lt.12
www.anggaran.kemenkeu.go.id