Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan untuk menargetkan penerima bantuan sosial; (2) DTKS telah mengalami beberapa perubahan sejak dulu yang dikelola secara nasional hingga sekarang dikelola oleh Kementerian Sosial; (3) Dokumen tersebut juga membahas strategi dan kebijakan penanggulangan kem

1. RIADI HADIWINOTO
KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DINAS SOSIAL
DENGAN
DATA P3KE
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KUKAR IDAMAN
HARMONISASI

2. 2
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dulunya disebut Basis Data Terpadu
(BDT) adalah informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40%
penduduk di Indonesia yang dihitung mulai dari yang paling rendah status
kesejahteraannya. DTKS pada awalnya dikelola secara nasional oleh Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Sekretariat Wakil
Presiden. Namun pada tahun 2017 diserahkan pengelolaannya kepada Pusat Data dan
Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN- KESOS) Kementerian Sosial
DTKS

3. PEMBANGUNAN DTKS
PSE 2005
Basis Data BLT
PPLS 2008
Basis Data PKH
dan program-
program
nasional
lainnya
PPLS 2011
Basis Data
Terpadu (BDT)
(bagian sistem
penargetan
nasional untuk
program
nasional dan
daerah)
PPLS 2014
Pemutakhiran
BDT
DISERAHKAN
DTKS 2017
SIKS NG OFFLINE
8 Kelompok Variabel
Update per semester
NEW DTKS 2021
SIKS NG ONLINE
4 Kelompok Variabel
Update setiap bulan

4. Perbedaan indikator DTKS tahun 2017 dengan NEW DTKS 2021

5. DASAR HUKUM DTKS
1). UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Penyaluran
Bantuan Sosial secara Non Tunai
Pasal 8 & 9 :
Verifikasi & Validasi
Rumah Tangga Miskin
Oleh Mensos,
Bupati/Walikota,
dan masyarakat
Pasal 10 :
1) Data Terpadu menjadi
tanggung jawab
Kemensos dgn berbasis
TIK
2) Pemanfaatan Data
Terpadu oleh K/L, Pemda,
dan masyarakat
Pasal 6 :
Proses registrasi dan/atau pembukaan rekening Penerima
Bantuan Sosial dilakukan oleh Bank Penyalur berdasarkan
“Data Terpadu” Program Penanganan Fakir Miskin

6. DASAR HUKUM DTKS
3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang
DTKS
Pasal 2 Ayat 2 :
Pasal 3 ayat 2 :
Kriteria
DTKS
Komponen
DTKS
Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
(PPKS)
Penerima
bantuan dan
pemberdayaan
sosial
Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial
(PSKS)
Kemiskinan
Keterlantaran
Kecacatan
Keterpencilan
Ketunaan Sosial dan penyimpangan
perilaku
Korban Bencana
Korban tindak kekerasan, eksploitasi
dan diskriminasi dan atau
Kriteria lain yang ditetapkan oleh
Menteri
01
02
03
04
05
06
07
08

7. 35,834
37,158
34,297
35,918
40,593
75,655
79,904
92,243
127,049
133,070
123,991
125,926
126,874
207,885
194,917
211,764
2015 2017 2018 2019 2020 4 NOV 2021 FEB-22 NOV-22
RT/KK ART

8. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2023

9. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM NASIONAL (Inpres Nomor 4 Tahun
2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)

12. Perkembangan Presentase dan Jumlah Penduduk Miskin
Ekstrem
16,572 12,128 11,479
1.76
1.55
1.45
-
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
2020 2021 2022
Jml Penduduk Miskin Ekstrem Presentase Penduduk Miskin Ekstrem

14. Integrasi Data DTKS yang diverifikasi dengan Data Pensasaran
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)

15. Sasaran :
Percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem
Menko PMK
Sumber Data : Pendataan Keluarga
BKKBN 2021
Sasaran :
1. Kemiskinan
2. Ketelantaran
3. Kecacatan
4. Keterpencilan
5. Ketunaan Sosial dan penyimpangan
perilaku
6. Korban Bencana
7. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan
diskriminasi dan atau
8. Kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri.
MENSOS
Sumber Data : Pusdatin Kesos
Kemensos, update tiap bulan oleh
Pemda, Masy, Kemensos.
DTKS P3KE
DTKS - P3KE
Dasar Hukum :
1. UU No. 13 Tahun 2011
2. Perpres No. 63 Tahun 2017
3. Inpres No 4 Tahun 2022
4. Permensos No. 3 Tahun 2021
Dasar Hukum :
1. Inpres No 4 Tahun 2022
2. Kepmenko PMK No. 30 Tahun
2022
3. Kepmenko PMK No. 32 Tahun
2022
4. Buku Kepmenko PMK Nomor 25
Tahun 2022

16. STRATEGY dan KEBIJAKAN RUMAH BESAR KEMISKINAN
KUTAI KARTANEGARA
PENGUATAN BASIS DATA
Mengurangi
Beban
Pengeluaran
(Bantuan Sosial)
Fokus Pada
Wilayah Kantong
Kemiskinan
(Layanan Dasar)
Meningkatan
Pendapatan
(Pemberdayaan)
KESEJAHTERAAN :
1. Penurunan Tingkat Kemiskinan
2. Penurunan Tingkat Pengangguran
3. Produktifitas Ekonomi

17. PENGELOMPOKAN PROGRAM KEMISKINAN KOLABORATIF BERDASARKAN 3 PILAR
TAHUN ANGGARAN 2023
Mengurangi Beban Pengeluaran
• Program Bantuan Pangan
• Program Bantuan Disabilitas
Meningkatkan Pendapatan
• Program Pondok Pangan Etam
• Program Nyaman Bejukut
• Program Keaksaraan (Dasar, Usaha Mandiri)
• Program Kesetaraan (Paket A, B, C)
• Program Kecakapan Hidup
Fokus Pada Wilayah Kantong Kemiskinan
• Program Sanitasi Aman
• Program Yok Baiki Rumah
• Program Air Bersih Gratis

18. TERIMA KASIH