1. 13
BAB III
ANALISIS
3.1 Analisis
Menurut Analisis kami bahwa:
Perbedaan Hukum Materiil dan Formal :
Materil Formal
1. Tempat dari mana materiil itu
diambil
1. Tempat atau sumber dari mana suatu
peraturan memperoleh kekuatan hukum
2. faktor yang membantu pembentukan
hukum
2. berkaitan dengan bentuk atau cara
yang menyebabkan peraturan hukum
itu formal berlaku
Contoh : Hubungan social, hubungan
kekuatan politik, situasi social
ekonomis, tradisi (pandangan
keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian
ilmiah (kriminologi, lalulintas),
perkembangan internasional, keadaan
geografis, dll.
Contoh : UU, perjanjian antar Negara,
yurisprudensi, doktrin dan kebiasaan.
A. Konvensi Ketatanegaraan dapat dibedakan dari kebiasaan ketatanegaraan.
Dalam kebiasaan terdapat unsur yang menunjukan bahwa suatu perbuatan yang
sama berulang- ulang dilakukan, yang kemudian diterima dan ditaati.
kebiasaan ketatanegaraan akan menjadi hukum kebiasaan yang mengikat
apabila ia diberi atau dilengkapi dengan sanksi, kebiasaan ketatanegaraan ialah
perbuatan dalam kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang kali sehingga
ia diterima dan ditaati dalam praktik ketatanegaaran, walaupun ia bukan
hukum. Di sinilah letak perbedaannya dengan ketentuan hukum yang sudah tidak
diragukan keabsahannya. Kebiasaan ketatanegaraan walaupun bagaimana
pentingnya tetap merupakan kebiasaan saja.
2. 14
Wheare (1966) membedakan usage dengan convention. Konvensi adalah
ketentuan-ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat. Ketentuan yang
diterima sebagai kewajiban dalam menjalankan Undang-Undang Dasar. Berbeda
dengan usage yang semata-mata daya ikatnya bersifat persuasif. Jadi unsur
konvensi adalah obligatory. Hal yang sama terjadi dalam opinio necessitatis
dalam sistem kontinental. Konvensi berkembang karena kebutuhan dalam praktek
penyelenggaraan negara dan terbentuk melalaui praktek yang berulang-ulang yang
tumbuh menjadi kewajiban. Konvensi dapat terjadi melalui kesepakatan-
kesepakatan tertulis yang mengikat tanpa dikaitkan dengan waktu tertentu
sebagaimana konvensi yang tumbuh melalui kebiasaan.
Contoh :
Upacara Bendera Peringatan Hari Kemerdekaan RI setiap tanggal 17
Agustus
Adanya persetujuan Presiden dengan KNIP (DPR) dimana Menteri
Bertanggungjawab kepada KNIP bukan kepada presiden (Maklumat
Presiden No. X tgl 16 Oktober 1945 beraku mulai Kabinet Sahrir I, II, II
dan Amir S
Penganut : Dinegara-negara Eropa Kontinental, kebiasaan akan mempunyai
kekuatan yang mengikat secara hukum apabila dipenuhi syarat “Opinio
Necessitatis” pengakuan bahwa kebiasaan itu mempunyai kekuatan mengikat, dan
karena itu wajib ditaati. Berdasarkan “Opinio Necessitatis” pengadilan dapat
memaksakan agar kebiasaan ditaati. Contoh lain ialah Indonesia namun tidak
mengikat secara hukum.
B. Beberapa alasan seorang hakim mempergunakan putusan hakim yang lain
(yurisprudensi) yaitu:
Pertimbangan Psikologis
Hal ini biasanya terutama pada keputusan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah
Agung, maka biasanya dalam hal untuk kasus-kasus yang sama hakim di
3. 15
bawahnya secara psikologis segan jika tidak mengikuti keputusan hakim di
atasnya tersebut.
Pertimbangan Praktis
Pertimbangan praktis ini biasanya didasarkan karena dalam suatu kasus yang
sudah pernah dijatuhkan putusan oleh hakim terdahulu apalagi sudah diperkuat
atau dibenarkan oleh pengadilan tinggi atau MA maka akan lebih praktis apabila
hakim berikutnya memberikan putusan yang sama pula. Di samping itu apabila
keputusan hakim yang tingkatannya lebih rendah memberi keputusan yang
menyimpang atau berbeda dari keputusan yang lebih tinggi untuk kasus yang
sama, maka keputusan tersebut biasanya tentu tidak dibenarkan/dikalahkan pada
waktu putusan itu dimintakan banding atau kasasi.
Pendapat Yang sama
Pendapat yang sama biasanya terjadi karena hakim yang bersangkutan
sependapat dengan keputusan hakim lain yang terlebih dahulu untuk kasus yang
serupa atau sama.
Contoh : Putusan MK bekas partai politik terlarang boleh menjadi Caleg. Putusan
tersebut menentukan para pihak bekas partai politik terlarang boleh menjadi caleg
lagi yang artinya boleh kembali terjun di dunia politik. Karena kita ketahui bahwa
dulu anggota PKI sudah di blacklist atau tidak boleh ikut terjun dalam dunia
politik, namun setelah ada putusan dari MK tersebut dapat menjadi dasar bahwa
bekas PKI boleh ikut terjun dalam dunia politik.
C. Undang-undang
Bersumber dari seluruh dimensi kehidupan manusia yakni Ekonomi, Sosial
Budaya, Kesehatan, Agama, dan dimensi lainnya.
Contoh : di dalam UUD 1945 di atur tentang tugas dan wewenang dari presiden
yaitu pada pasal 4 sampai pasal 15 UUD 1945. UU no 12 tahun 2011 tentang
pembentukan peraturan perundang-undangan. UUD 1945 hanya menyebutkan
DPR sebagai salah satu lembaga Negara, namun tata cara pengisian DPR itu
4. 16
mealui Pemilu atau tidak ada didalam UUD diatur dalam UU tersendiri yaitu UU
pemilu. UU adalah Sumber HTN yang juga penting perannya. Bahkan tanpa UU
perintah UUD tidak dapat dijalankan.
Penganut : Negara Indonesia
D. Pendapat sarjana hukum (Dokttrin).
Doktrin berbeda dengan sumber-sumber hokum tata Negara yang lain sebab
doktrin bukan norma hokum sedangkan sumber HTN yang lain adalah norma
hukum, namun doktrin juga mempunyai sifat yang mengikat karena kepakaran
orang yang berpendapat tersebut. Doktrin ini berasal dari pendapat ahli yang
dikenal luas, diakui, dan diterima di kalangan umum dan bahkan ilmuwan yang
membahas sesuatu yang tidak ada peraturan tertulis. Doktrin lebih mengikat apa
bila diikuti oleh Hakim/DPR
Penganut : Di Indonesia. Contoh : Dalam hukum Islam banyak ajaran-ajaran dari
Imam Syafi’i yang digunakan oleh hakim pada pengadilan Agama dalam
pengambilan putusan-putusannya.
E. Dasar hukum treaty:
Pasal 11 ayat (1 & 2) UUD 1945 yang berisi :
(1) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian
dan perjanjian dengan Negara lain;
(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan
akibat yang luasdan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban
keuangan Negara, dan /atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-
undang harus dengan persetujuan DPR.
Contoh : Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada bulan April 2013, ATT mengatur
semua senjata konvensional dalam kategori tank tempur, kendaraan tempur lapis baja,
sistem artileri kaliber besar, pesawat tempur, helikopter penyerang, kapal perang, rudal
dan peluncur rudal serta senjata kecil dan ringan senjata. Untuk mulai berlaku, Traktat
memerlukan 50 ratifikasi, yang diperoleh pada sesi traktat terbaru. ATT sekarang akan
mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014.
