Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Kelompok 6 (Yurisprudensi).pptx

  1. Sumber Hukum Internasional YURISPRUDENSI KELOMPOK 6
  2. Anggota Kelompok 01 03 04 02 05 07 06 Amanda Fauziah Putri 2210112200 Annisa Nurul Azmi 2210113242 Aurellia Diva Wimayura 2210113114 Revalina Intan Duo 2210112198 Syakirah Aurellia Meiresdi 2210113105 Syifa Rahma Salsabila 2210113025 Zahra Triana Elka 2210113150
  3. Putusan Pengadilan (Yurisprudensi) Putusan pengadilan dalam pasal 38 statuta MI disebutkan sebagai sumber hukum tambahan (subsidiary) bagi sumber-sumber hukum di atasnya. dikatakan sebagai sumber hukum tambahan dikarenakan hukum ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar putusan yang diambil oleh hakim. Serta putusan pengadilan digunakan hakim untuk memperkuat argumentasi sumber hukum di atasnya. Putusan pengadilan tidak menciptakan hukum. Putusan pengadilan hanya mengikat para pihaknya dan hanya untuk kasus tertentu saja. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 59 Statuta MI yang menganut asas "non precendence". Hakim MI tidak terikat terhadap putusan hakim sebelumnya untuk kasus-kasus serupa.
  4. Keputusan Peradilan Internasional Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ ICJ) Mahkamah Arbitase Permanen Permanent Court of Arbitration (PCA) Keputusan Pengadilan Internasional adalah lembaga kehakiman PBB yang berpusat di Den Haag, Belanda. Mahkamah Internasional didirikan untuk menyelesaikan kasus sengketa dengan jalur damai dan melarang penggunaan kekerasan adalah sebuah organisasi internasional yang berbasis di The Hague, Belanda. organisasi ini merupakan organisasi permanen antarbangsa pertama yang menyediakan sebuah forum untuk penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase dan cara cara damai lainnya.
  5. Keputusan Peradilan Internasional Mahkamah Tetap Internasional (Permanent Court of International Justice/ PCIJ) Keputusan Pengadilan Internasional adalah sebuah lembaga peradilan yang didirikan sebelum Mahkamah Internasional. Mahkamah ini didirikan pada tahun 1922, yang dibentuk berdasarkan pasal 14 Kovenan Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Mahkamah ini resmi dibubarkan oleh LBB dan diganti dengan Mahkamah Internasional pada tahun 1946.
  6. The bremen tobacco case
  7. Kronologi The Bremen Tobacco Case adalah perkara antara Indonesia dan Belanda, yang dimana pemerintah Indonesia mengakuisi atau menasionalisasikan perusahaan-perusahaan Belanda terutama perusahaan perkebunan. Berkaitan dengan nasionalisasi ini, timbul gugatan perusahaan tembakau Belanda di Bremen (German), ketika tembakau dari perkebunan di Deli akan dilelang pada pasar tembakau di Bremen. Belanda menganggap tindakan ini sebagai "Prima Facie" yaitu tindakan yang melanggar ketentuan hukum internasional mengenai pemberian perlindungan terhadap orang asing dan miliknya
  8. Masalah Hukum yang Timbul pihak Indonesia (Maskapai tembakau Jerman-Indonesia) digugat oleh pihak Belanda di Bremen. Belanda mempermasalahkan keabsahan (legality) tindakan pemerintah Indonesia dalam mengambil alih dan kemudian menasionalisasikan perusahaan perkebunan tembakau Belanda di Indonesia pada waktu itu. pihak perusahaan tembakau Jerman-Indonesia dan pemerintah RI membantah dalil belanda dengan mengatakan bahwa nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah usaha untuk mengubah struktur ekonomi Indonesia dari ekonomi kolonial ke ekonomi yang bersifat nasional secara radikal
  9. Putusan pengadilan Pengadilan Bremen akhirnya mengeluarkan suatu Putusan yang isinya adalah bahwa Pengadilan tidak dapat mencampuri sah tidaknya tindakan Nasionalisasi Indonesia tersebut, yang mana secara tidak langsung Putusan ini membenarkan tindakan Nasionalisasi yang telah dilakukan Indonesia Putusan Pengadilan Bremen ini pun akhirnya diperkuat setelah Belanda melakukan Banding oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bremen. Putusan ini pun akhirnya diterima oleh masyarakat Internasional dan menimbulkan yurisprudensi Internasional bahwa kepentingan hukum Internasional dapat dilanggar oleh kepentingan hukum Nasional suatu Negara dengan suatu alasan yang kuat. dan kasus ini juga merupakan contoh dari keputusan pengadilan nasional terhadap persoaln hukum internasional
  10. Anglo Norwegian Case
  11. kronologi Kasus ini melibatkan antara Inggris dan Norwegia. Inggris menganggap penetapan garis pangkal oleh Norwegia tidak sesuai dengan hukum internasional. Dikarenakan Norwegia menetapkan garis pangkalnya dari skjaergaard. Skjaergaard rmerupakan wilayah laut yang memisahkan pulau-pulau kecil, gugusan fjord, dan karang. Sedangkan menurut Inggris penetapan garis pangkal oleh Norwegia tidak sesuai dengan hukum internasional, karena seharusnya garis pangkal ditarik dari daratan yang kering. Inggris membawa kasus ini ke mahkamah internasional dengan alasan utama bahwa Inggris merasa dirugikan dalam penetapan garis pangkal zona perikanan tersebut. Inggris merasa Norwegia salah dalam menetapkan base-line sehingga dapat mengekploitasi daerah sejauh 4 mil yang memang kaya akan sumber daya perikanan. Dalam pandangan Inggris (skaergaard) merupakan gugusan pulau-pulau yang terletak di hadapan pantai Norwegia, tidak merupakan bagian dari daratan tetap Norwegia.
  12. Masalah Hukum yang Timbul Pada tanggal 27 Juli 1933, Pemerintah Inggris mengajukan protes kepada pemerintah Norwegia tentang delimitasi laut territorial dan garis pangkal pantai. Tahun 1935, tepatnya pada tanggal 12 Juli, Norwegia menetapkan batas – batas perikanan ekslusif melalui Firman Raja (Royal Decree) menurut hukum internasional dari 66 derajat 28,8' LU (Fisheries Case, 1951). Inggris melakukan gugatan tentang cara penarikan garis pangkal lurus sebagaimana ditetapkan dalam firman Raja (Royal Decree) tahun 1935 dengan ketentuan Hukum Internasional yang berlaku karena baik Inggris maupun Norwegia telah membuat deklarasi menerima Yurisdiksi. Dalam tuntutan itu Inggris juga meminta ganti rugi atas kerugian bagi nelayan-nelayan Inggris yang ditahan oleh Norwegia.
  13. Mahkamah internasional akhirnya memutus perkara ini pada 18 desember 1951 setelah dua tahun melewati proses persidangan, dengan menghasilkan keputusan bahwa metode dan hasil dari penetapan baseline oleh Norwegia berdasarkan dekritnya itu sesuai dengan hukum internasional. Pertimbangan mahkamah internasional adalah : • sudah menjadi hukum kebiasaan pada Norwegia sejak abad ke-17 daerah tersebut milik Norwegia. • skaejgaard masih memiliki hubungan territorial dengan daratan Noorwegia, sehingga secara yurisdiksi masih menjadi wilayah kedaulatan Norwegia. • wilayah tersebut memiliki kepentingan ekonomi dari penduduk local Norwegia, dimana wilayah yang kaya akan sumber perikanan tersebut dijadikan sumber matapencaharian bagi nelayan-nelayan Norwegia, sejak abad ke 17 • melihat kondisi geografis dari Norwegia sendiri yang memang relief negaranya merupakan gugusan pegunungan dan pantai-pantainya yang berkarang sehingga skaejgaard juga dianggap sebagai daratan Putusan peradilan
  14. Terima Kasih
Anzeige