Dokumen ini membahas tentang pemerintahan Aceh, undang-undang pemerintahan Aceh, dana otonomi khusus Aceh, dan tata kelola keuangan daerah Aceh. Aceh diberikan otonomi khusus berdasarkan MoU Helsinki untuk mengakhiri konflik dengan GAM, yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2006. Dana otonomi khusus Aceh (DOKA) menuai kasus korupsi yang melibatkan mantan gubernur. Penerapan hukum cambuk di
2. Aceh
story
Aceh sebuah provinsi yang terletak
di ujung sumatra yang memiliki nilai
kekhususan dalam penerapan
syariat islam serta dilatarbelakangi
oleh peristiwa konflik dan tsunami.
2
Point pembahasan :
•UNDANG-UNDANG
PEMERINTAH ACEH
•DANA OTONOMI
KHUSUS ACEH
•TATA KELOLA
KEUANGAN DAERAH
3. UNDANG-UNDANG PEMERINTAH ACEH
(UU NO 11 TAHUN 2006)
21
15 Agustus 2005
MOU HELSINKI
Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum
Jinayat
Isu Penting/Hukum Cambuk
Konflik Aceh selama kurun 30 tahun
menjadi alasan pemerintah pusat
memberikan status otonomi khusus
untuk Aceh sebagai satu-satunya jalan
untuk menghentikan konflik antara GAM
dan TNI. Pemberian status otonomi
tersebut dilakukan melalui MoU Helsinki
yang ditransformasikan dalam UU No. 11
Tahun 2006. Terdapat tiga poin utama
dari MoU Helsinki yaitu, penerapan
syari‟at Islam dan Lembaga Wali
Nanggroe, pembentukan partai politik
lokal, dan pembagian hasil minyak bumi
dan gas alam sebesar 70 persen.
Penerapan hukum cambuk di
Aceh menuai kritik :
•Hukum cambuk melanggar HAM
•Tidak bermoral
•Membatasi hak warga negara
seperti LGBT.
•Hukum cambuk alasan investor
enggan berinvestasi ke Aceh.
Akibatnya : gubernur
mengeluarkan pergub
pelaksanaan hukum cambuk di
lapas.
3
6. Kasus
Penyelewengan
DOKA
“Gubernur Aceh nonaktif
Irwandi Yusuf didakwa
menerima uang suap sebesar
Rp1,05 miliar dalam kasus
korupsi Dana Otonomi Khusus
Aceh (DOKA) tahun 2018.
Dakwaan dibacakan Jaksa
Penuntut Umum dari Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
pada persidangan di Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) “
6
CCN Indonesia.com
7. Tata Kelola Keuangan
Daerah
Dasar Hukum
UU No 12 tahun 2019 tentang
pengelolaan keuangan daerah
dan qanun no 10 tahun 2014
tentang pengelolaan
keuangan aceh
Prinsip Pengelolaan
Berdasarkan prinsip keislaman
secara tertib, amanah, mematuhi
peraturan,eonomis, efisiens,
efektif, transparan, dan
akuntabilitas.
Unsur Pengelolaan
Perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban,
pengawasan dan pemeriksaan.
Pejabat Pengelola
Gubernur adalah pemegang
kekuasaan pengelolaan
keuangan aceh.
7