SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo

[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016

•
•
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Kebijakan Satu Peta ONE MAP POLICY ~ Kebijakan Satu Peta Edisi ke-2, Dr. Asep Karsidi. Diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial ini dipublikasikan Tahun 2016.

Umweltschutz
1 von 193
Downloaden Sie, um offline zu lesen
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016

Empfohlen

Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan IndonesiaKebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan IndonesiaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Env training ppt rev01 bahasa
Env training ppt rev01 bahasaEnv training ppt rev01 bahasa
Env training ppt rev01 bahasaIndonesia Infrastructure Initiative
 
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawahSk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawahAchmad Wahid
 
Tata Cara Pembubuhan Kaporit pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)
Tata Cara Pembubuhan Kaporit pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)Tata Cara Pembubuhan Kaporit pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)
Tata Cara Pembubuhan Kaporit pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)infosanitasi
 
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion IndonesiaKeputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion IndonesiaLAKSMI WIJAYANTI
 
DELH/DPLH Pasca PP 22/2021.pptx
DELH/DPLH Pasca PP 22/2021.pptxDELH/DPLH Pasca PP 22/2021.pptx
DELH/DPLH Pasca PP 22/2021.pptxChorinaGinting
 
Proses Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS
Proses Penyusunan RKPD dan KUA-PPASProses Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS
Proses Penyusunan RKPD dan KUA-PPASBappeda Kabupaten Subang
 
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. Yogyakarta
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. YogyakartaInsentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. Yogyakarta
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. YogyakartaNurlina Y.
 

Empfohlen

Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan IndonesiaKebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan IndonesiaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Env training ppt rev01 bahasa
Env training ppt rev01 bahasaEnv training ppt rev01 bahasa
Env training ppt rev01 bahasaIndonesia Infrastructure Initiative
 
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawahSk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawahAchmad Wahid
 
Tata Cara Pembubuhan Kaporit pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)
Tata Cara Pembubuhan Kaporit pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)Tata Cara Pembubuhan Kaporit pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)
Tata Cara Pembubuhan Kaporit pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)infosanitasi
 
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion IndonesiaKeputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion IndonesiaLAKSMI WIJAYANTI
 
DELH/DPLH Pasca PP 22/2021.pptx
DELH/DPLH Pasca PP 22/2021.pptxDELH/DPLH Pasca PP 22/2021.pptx
DELH/DPLH Pasca PP 22/2021.pptxChorinaGinting
 
Proses Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS
Proses Penyusunan RKPD dan KUA-PPASProses Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS
Proses Penyusunan RKPD dan KUA-PPASBappeda Kabupaten Subang
 
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. Yogyakarta
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. YogyakartaInsentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. Yogyakarta
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. YogyakartaNurlina Y.
 
Surat Edaran add kontrak 02 2016 ttg prosedur standar pelaksanaan perubahan a...
Surat Edaran add kontrak 02 2016 ttg prosedur standar pelaksanaan perubahan a...Surat Edaran add kontrak 02 2016 ttg prosedur standar pelaksanaan perubahan a...
Surat Edaran add kontrak 02 2016 ttg prosedur standar pelaksanaan perubahan a...Claudius Herry
 
SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH Daerah
SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH DaerahSE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH Daerah
SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH DaerahLAKSMI WIJAYANTI
 
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...Anjas Asmara, S.Si
 
ijazah S1
ijazah S1ijazah S1
ijazah S1Agil Andrian
 
4. sdp jasa konsultansi badan usaha pengadaan langsung menggunakan spk
4. sdp jasa konsultansi badan usaha pengadaan langsung menggunakan spk4. sdp jasa konsultansi badan usaha pengadaan langsung menggunakan spk
4. sdp jasa konsultansi badan usaha pengadaan langsung menggunakan spkRini Cahyanti
 
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 0111 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01Sudirman Sultan
 
certificate of bachelors degree chinese
certificate of bachelors degree chinesecertificate of bachelors degree chinese
certificate of bachelors degree chineseAwab Alnaiem
 
Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)
Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)
Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)PSEKP - UGM
 
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPDPenyusunan RKPD
Penyusunan RKPD93220872
 
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan elkana.catur
 
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMDMonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMDDadang Solihin
 
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayaPedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayainfosanitasi
 
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)Dadang Solihin
 
Sertifikat K3 1
Sertifikat K3 1Sertifikat K3 1
Sertifikat K3 1Bennyanto Pratomo
 
Design Bangunan Joglo Kepuhan Limolasan 12x12 M2
Design Bangunan Joglo Kepuhan Limolasan 12x12 M2Design Bangunan Joglo Kepuhan Limolasan 12x12 M2
Design Bangunan Joglo Kepuhan Limolasan 12x12 M2rumahSKETCH IDea
 
manajemen pertanahan
manajemen pertanahanmanajemen pertanahan
manajemen pertanahanMuhammad Soleh
 
Data Perencanaan Pembangunan Daerah
Data Perencanaan Pembangunan DaerahData Perencanaan Pembangunan Daerah
Data Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Sistem pengelolaan persampahan
Sistem pengelolaan persampahanSistem pengelolaan persampahan
Sistem pengelolaan persampahanJoy Irman
 
amdalnet-manual-guide-uklupl-pelaku-usaha-26sep2022.pptx
amdalnet-manual-guide-uklupl-pelaku-usaha-26sep2022.pptxamdalnet-manual-guide-uklupl-pelaku-usaha-26sep2022.pptx
amdalnet-manual-guide-uklupl-pelaku-usaha-26sep2022.pptxZUHRYHARYONO2
 
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...Joy Irman
 
Potret Krisis Ruang Sulawesi
Potret Krisis Ruang SulawesiPotret Krisis Ruang Sulawesi
Potret Krisis Ruang SulawesiJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Potret Ketimpangan Ruang Kalimantan
Potret Ketimpangan Ruang KalimantanPotret Ketimpangan Ruang Kalimantan
Potret Ketimpangan Ruang KalimantanJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Surat Edaran add kontrak 02 2016 ttg prosedur standar pelaksanaan perubahan a...
Surat Edaran add kontrak 02 2016 ttg prosedur standar pelaksanaan perubahan a...Surat Edaran add kontrak 02 2016 ttg prosedur standar pelaksanaan perubahan a...
Surat Edaran add kontrak 02 2016 ttg prosedur standar pelaksanaan perubahan a...Claudius Herry
 
SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH Daerah
SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH DaerahSE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH Daerah
SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH DaerahLAKSMI WIJAYANTI
 
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...Anjas Asmara, S.Si
 
4. sdp jasa konsultansi badan usaha pengadaan langsung menggunakan spk
4. sdp jasa konsultansi badan usaha pengadaan langsung menggunakan spk4. sdp jasa konsultansi badan usaha pengadaan langsung menggunakan spk
4. sdp jasa konsultansi badan usaha pengadaan langsung menggunakan spkRini Cahyanti
 
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 0111 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01Sudirman Sultan
 
certificate of bachelors degree chinese
certificate of bachelors degree chinesecertificate of bachelors degree chinese
certificate of bachelors degree chineseAwab Alnaiem
 
Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)
Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)
Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)PSEKP - UGM
 
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPDPenyusunan RKPD
Penyusunan RKPD93220872
 
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan elkana.catur
 
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMDMonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMDDadang Solihin
 
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayaPedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayainfosanitasi
 
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)Dadang Solihin
 
Design Bangunan Joglo Kepuhan Limolasan 12x12 M2
Design Bangunan Joglo Kepuhan Limolasan 12x12 M2Design Bangunan Joglo Kepuhan Limolasan 12x12 M2
Design Bangunan Joglo Kepuhan Limolasan 12x12 M2rumahSKETCH IDea
 
Data Perencanaan Pembangunan Daerah
Data Perencanaan Pembangunan DaerahData Perencanaan Pembangunan Daerah
Data Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Sistem pengelolaan persampahan
Sistem pengelolaan persampahanSistem pengelolaan persampahan
Sistem pengelolaan persampahanJoy Irman
 
amdalnet-manual-guide-uklupl-pelaku-usaha-26sep2022.pptx
amdalnet-manual-guide-uklupl-pelaku-usaha-26sep2022.pptxamdalnet-manual-guide-uklupl-pelaku-usaha-26sep2022.pptx
amdalnet-manual-guide-uklupl-pelaku-usaha-26sep2022.pptxZUHRYHARYONO2
 
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...Joy Irman
 

Was ist angesagt? (20)

Surat Edaran add kontrak 02 2016 ttg prosedur standar pelaksanaan perubahan a...
Surat Edaran add kontrak 02 2016 ttg prosedur standar pelaksanaan perubahan a...Surat Edaran add kontrak 02 2016 ttg prosedur standar pelaksanaan perubahan a...
Surat Edaran add kontrak 02 2016 ttg prosedur standar pelaksanaan perubahan a...
 
SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH Daerah
SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH DaerahSE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH Daerah
SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH Daerah
 
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...
 
ijazah S1
ijazah S1ijazah S1
ijazah S1
 
4. sdp jasa konsultansi badan usaha pengadaan langsung menggunakan spk
4. sdp jasa konsultansi badan usaha pengadaan langsung menggunakan spk4. sdp jasa konsultansi badan usaha pengadaan langsung menggunakan spk
4. sdp jasa konsultansi badan usaha pengadaan langsung menggunakan spk
 
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 0111 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
 
certificate of bachelors degree chinese
certificate of bachelors degree chinesecertificate of bachelors degree chinese
certificate of bachelors degree chinese
 
Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)
Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)
Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)
 
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPDPenyusunan RKPD
Penyusunan RKPD
 
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan
 
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMDMonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD
 
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayaPedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
 
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)
 
Sertifikat K3 1
Sertifikat K3 1Sertifikat K3 1
Sertifikat K3 1
 
Design Bangunan Joglo Kepuhan Limolasan 12x12 M2
Design Bangunan Joglo Kepuhan Limolasan 12x12 M2Design Bangunan Joglo Kepuhan Limolasan 12x12 M2
Design Bangunan Joglo Kepuhan Limolasan 12x12 M2
 
manajemen pertanahan
manajemen pertanahanmanajemen pertanahan
manajemen pertanahan
 
Data Perencanaan Pembangunan Daerah
Data Perencanaan Pembangunan DaerahData Perencanaan Pembangunan Daerah
Data Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Sistem pengelolaan persampahan
Sistem pengelolaan persampahanSistem pengelolaan persampahan
Sistem pengelolaan persampahan
 
amdalnet-manual-guide-uklupl-pelaku-usaha-26sep2022.pptx
amdalnet-manual-guide-uklupl-pelaku-usaha-26sep2022.pptxamdalnet-manual-guide-uklupl-pelaku-usaha-26sep2022.pptx
amdalnet-manual-guide-uklupl-pelaku-usaha-26sep2022.pptx
 
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
 

Mehr von Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis SpasialPemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis SpasialJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutPermen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 

Mehr von Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (20)

Potret Krisis Ruang Sulawesi
Potret Krisis Ruang SulawesiPotret Krisis Ruang Sulawesi
Potret Krisis Ruang Sulawesi
 
Potret Ketimpangan Ruang Kalimantan
Potret Ketimpangan Ruang KalimantanPotret Ketimpangan Ruang Kalimantan
Potret Ketimpangan Ruang Kalimantan
 
Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015
Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015
Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015
 
Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix Flavelle
Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix FlavellePanduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix Flavelle
Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix Flavelle
 
24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi
24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi
24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi
 
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis SpasialPemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
 
Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)
Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)
Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)
 
Reforma Agraria Untuk Pemula
Reforma Agraria Untuk PemulaReforma Agraria Untuk Pemula
Reforma Agraria Untuk Pemula
 
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan PetaniKonsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
 
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
 
Kabar JKPP Edisi 22
Kabar JKPP Edisi 22Kabar JKPP Edisi 22
Kabar JKPP Edisi 22
 
Laporan BRWA 2018 2019
Laporan BRWA 2018 2019Laporan BRWA 2018 2019
Laporan BRWA 2018 2019
 
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat AdatMemahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
 
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
 
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
 
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA IndonesiaPanduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
 
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutPermen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
 
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data IndonesiaPerpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
 
Kabar jkpp edisi 21
Kabar jkpp edisi 21Kabar jkpp edisi 21
Kabar jkpp edisi 21
 
Kabar jkpp 20
Kabar jkpp 20Kabar jkpp 20
Kabar jkpp 20