2. PROFIL
Nama : MOHAMMAD IKHWANUL MUKHLISIN
(IKHWAN)
Alamat : Perum Bumiyuangga Jl. Himalaya I Triwung Lor Probolinggo
Jabatan : Arsiparis
(seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang
diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan
pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung
jawab melaksanakan kegiatan kearsipan/UU 43 TAHUN 2009)
Kantor : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Probolinggo
Hp : 081 328 467 453
3. DASAR HUKUM
• Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
• Peraturan Pemerintah RI No 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang No.43 tahun 2009 tentang Kearsipan
• Perbawaslu No. 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis
• Perbawaslu No. 11 Tahun 2020 tentang 12 Klasifikasi Arsip
• Perbawaslu No.12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi
Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum
• Perbawaslu No. 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas
• Perbawaslu No. 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi
5. Pasal 1 UU No. 43 Tahun 2009
“arsip” ialah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
ARSIP (Pendekatan Hukum)
6. FUNGSI ARSIP
Arsip mempunyai fungsi sebagai pusat ingatan, sumber
informasi dan alat pengawasan yang sangat diperlukan
dalam setiap organisasi dalam rangka kegiatan
perencanaan, penganalisaan, pengembangan, perumusan
kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan,
pertanggungjawaban penilaian dan pengendalian suatu
10. PENTINGNYA KETERSEDIAAN ARSIP BAWASLU
• Ketersediaan Arsip sangat penting dalam
memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu serta
penyelesaian sengketa pemilu.
• Dengan adanya Arsip yang lengkap dan teratur,
pihak-pihak yang terkait dengan pemilu dapat
melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap
kinerja Bawaslu serta memperoleh informasi yang
akurat dan terpercaya mengenai proses pemilu.
11. Mengapa Penting untuk Mempertahankan Arsip Pemilu?
• Arsip Pemilu Bawaslu memiliki nilai penting dalam
memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan pemilihan umum.
• Dengan adanya arsip ini, masyarakat dapat
memeriksa dan memverifikasi hasil pemilihan
umum, serta menjamin bahwa suara mereka
dihitung dengan benar dan tidak terjadi
kecurangan atau manipulasi data.
12. Apa yang Terjadi Jika Arsip Pemilu Hilang
atau Rusak?
• Jika arsip pemilu hilang atau rusak, hal ini
dapat mengancam integritas dan keamanan
pemilihan umum di masa depan.
• Oleh karena itu, Bawaslu harus memastikan
bahwa arsip pemilu disimpan dengan baik dan
dilakukan backup data secara berkala untuk
menghindari kehilangan data.
14. Pengelolaan kearsipan pada lembaga pengawas pemilu sangat
penting, agar sejarah pengawasan pemilu, baik secara kelembagaan
ataupun personal lembaga ini dapat terekam dalam sejarah sehingga
dapat dilakukan evaluasi untuk peningkatan peran lembaga
pengawas pemilu dalam hal penyelesaian sengketa dan penanganan
pelanggaran.
15. PENYIMPANAN ARSIP AKTIF
• Penyimpanan Arsip Aktif dilakukan dan menjadi tanggung
jawab pada Pencipta Arsip sebagaimana telah ditetapkan.
• Pencipta Arsip menyediakan ruangan/tempat khusus
sebagai pusat penyimpaanan Arsip Aktif unit kerja (central
file).
17. NO JENIS PELANGGARAN SANKSI
1 Sengaja menguasai dan atau memiliki arsip
negara untuk kepentingan sendiri atau
orang lain yang tidak berhak
Pidana 5 tahun
Denda 250 juta
2 Sengaja menyediakan arsip dinamis
kepada pengguna yang tidak berhak
Pidana 3 tahun
Denda 125 juta
3 Sengaja tidak memberkaskan dan
pelaporan yang terkait dengan kegiatan
kependudukan, kewilayahan, perbatasan,
perjanjian internasional, kontrak karya dan
masalah pemerintahan yang strategis
Pidana 10 tahun
Denda 500 juta
SANKSI PIDANA
18. NO JENIS PELANGGARAN SANKSI
4 Sengaja tidak menjaga kerahasiaan
arsip yang tertutup
Pidana 5 tahun
Denda 250 juta
5 Sengaja memusnahkan arsip diluar
prosedur
Pidana 10 tahun
Denda 500 juta
SANKSI PIDANA