SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 12
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Munas II PP-FTBM
                          Yogyakarta : 21 - 24 Februari 2010

                                   KOMISI AD/ART

                             ANGGARAN DASAR
                 FORUM TAMAN BACAAN MASYARAKAT FTBM (FTBM)


Mukadimah
Berkat rahmat Tuhan yang maha kuasa dan terdorong oleh rasa tanggung jawab untuk
membangun manusia Indonesia seutuhnya serta meningkatkan harkat dan martabatnya,
maka perlu dilakukan pembangunan pendidikan yang konprehensif agar dapat terwujud
sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya tinggi.
Kenyataan menunjukan tingginya angka buta aksara di Indonesia berdampak pada tingginya
angka kemiskinan, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, tingginya angka putus
sekolah, tingginya tingkat pengangguran, dan rendahnya mutu kesehatan dan gizi
masyarakat.
Salah satu upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui program
pengembangan Budaya Baca dan pembinaan perpustakaan (dalam hal ini TBM) adalah
dengan memfasilitasi, dan membina TBM agar terwujud budaya baca yang bermakna dan
bermanfaat bagi masyarakat.
Keberhasilan membangun budaya baca sangat ditentukan oleh peran TBM dalam
mendorong warga masyarakat untuk aktif belajar melalui buku-buku bacaan yang tersedia
di TBM.
Dengan berbagai pertimbangan di atas dan tuntutan kebutuhan akan perlunya suatu
wadah/tempat terhimpun TBM di Indonesia agar dapat saling berbagi informasi dan
pengalaman, maka dipandang perlu adanya Forum Taman Bacaan Masyarakat.
Berdasarkan deklarasi pembentukan Forum Taman Bacaan Masyarakat, maka disusunlah
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :


                                        BAB I
                          NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

                                        Pasal 1
                                        Nama
Nama Organisasi ini adalah Forum Taman Bacaan Masyarakat yang disingkat FTBM.
Pasal 2
                                        Waktu
FTBM didirikan pada tanggal 11 Juli 2005 di Solo Jawa Tengah sampai waktu yang tidak
ditentukan.


                                       Pasal 3
                                     Kedudukan
FTBM berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia


                                    Pasal 4
                                Asas dan Dasar
FTBM berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945


                                            Pasal 5
                                             Sifat
Organisasi ini bersifat demokratis, mandiri dan professional


                                      Pasal 6
                                     Lambang
Lambang FTBM terdiri dari Buku, Lembaran Buku, Perahu baca dan Tulisan Forum TBM.
(Buku berwarna biru menandakan keterbukaan bagi setiap pembaca. Lembaran buku
melambangkan banyaknya buku yang dibaca. Perahu baca melambangkan bahwa Forum
TBM yang akan membawa perubahan budaya baca masyarakat Indonesia)

                                         BAB II
                                    Maksud dan Tujuan

                                         Pasal 7
                                        Maksud
Maksud dari FTBM adalah turut mendukung terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia seperti
tertuang dalam mukadimah UUD 1945, yaitu memiliki sikap profesional, empati, dan penuh
dedikasi serta berpegang teguh pada prinsip memberdayakan masyarakat untuk keluar dari
kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan.

                                        Pasal 8
                                        Tujuan
Tujuan dari pembentukan FTBM ini adalah:
1. Mengoptimalkan peran TBM dalam mengembangkan budaya baca masyarakat sehingga
    tercipta masyarakat gemar belajar yang berdampak pada peningkatan mutu sumber
    daya manusia.
2. Membangun kerja sama antar TBM sehingga TBM dapat menjadi pusat pembelajaran,
   informasi, pemberdayaan dan rekreasi serta peningkatan kebutuhan belajar masyarakat
   sekitar.
3. Sebagai wadah komunikasi dan interaksi positif dan konstruktif yang bersifat
   kekeluargaan di antara pengelola TBM seluruh Indonesia, antara pengelola TBM dengan
   pemerintah maupun dengan pihak-pihak lain di dalam maupun di luar negeri.
4. Mewadahi, menyalurkan aspirasi, dan prakarsa TBM di Indonesia dalam memelihara
   warga belajar pendidikan keaksaraan yang dinilai telah bebas buta aksara sehingga tidak
   kembali buta aksara.
5. Memelihara semangat kerja dan nilai-nilai luhur pengabdian TBM terhadap masyarakat.


                                         Pasal 9
                                          Visi

Visi Forum Taman Bacaan Masyarakat adalah:
Organisasi yang demokratis, mandiri, dan profesional dalam rangka mewujudkan TBM
sebagai pusat pembelejaran dan pembudayaan kebiasaan membaca masyarakat, sehingga
terbentuk masyarakat gemar belajar (learning society) yang bebas dari keterbelakangan dan
kemiskinan.


                                        Pasal 10
                                          Misi

Misi Forum Taman Bacaan Masyarakat adalah:
1. Membantu keberhasilan gerakan pemberantasan buta aksara dengan menjadikan TBM
   sebagai sarana pemeliharaan keaksaraan masyarakat agar aksarawan baru tidak menjadi
   buta aksara kembali.
2. Memprakarsai minat budaya baca, memfasilitasi, dan mengembangkan berbagai usaha
   pembinaan dalam rangka meningkatkan sumber daya TBM, yang meliputi organisasi,
   sarana prasarana, koleksi bacaan dan pengelola.
3. Mewadahi, menyalurkan aspirasi, dan prakarsa pengelola TBM dalam upaya
   meningkatkan minat baca masyarakat.


                                        BAB III
                                      ORGANISASI

                                         Pasal 11
Struktur organisasi Forum Taman Bacaan Masyarakat terdiri atas: Pembina, Pengurus Pusat,
Pengurus Wilayah di Tingkat Propinsi dan Pengurus Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota.
Pasal 12
                                       Pembina

                                          Ayat 1
Badan Pembina pada tingkat pusat terdiri atas :
   1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI)
   2. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
   3. Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

                                          Ayat 2
Badan Pembina pada tingkat Propinsi terdiri atas :
   1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi
   2. Kepala Perpustakaan Propinsi
   3. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal

                                       Ayat 3
Badan Pembina pada Tingkat Kabupaten/Kota
   1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
   2. Kepala Perpustakaan Kabupaten/Kota
   3. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal yang membidangi Pendidikan
      Luar Sekolah


                                       Pasal 12
                                       Pengurus

Pengurus Pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
Pengurus Wilayah berkedudukan di Ibu Kota Propinsi
Pengurus Daerah berkedudukan di Kabupaten/Kota


                                        BAB IV
                                    KEANGGOTAAN
                                       Pasal 13

Anggota Forum Taman Bacaan Masyarakat adalah Taman Bacaan Masyarakat yang
diselenggarakan baik oleh individu, kelompok maupun lembaga seperti Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat, atau Organisasi Masyarakat lainnya yang secara sukarela mengajukan
permintaan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang di tentukan.

                                       Pasal 14
                                  Hak-hak Anggota
Setiap Anggota mempunyai hak-hak sebagai berikut
    1. Hak memilih dan dipilih
    2. Hak bicara, mengajukan pendapat, dan saran untuk kemajuan organisasi
    3. Hak mendapat bantuan dalam rangka meningkatkan layanan TBM
Pasal 15
                                   Kewajiban Anggota

   1. Mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan-keputusan
      organisasi.
   2. Membela dan menjunjung nama baik organisasi Forum Taman Bacaan Masyarakat.
   3. Menolak setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan organisasi.
   4. Melaksanakan Keputusan Organisasi.


                                     BAB V
                 MUSYAWARAH, RAPAT KERJA, KUORUM DAN KEPUTUSAN

                                           Pasal 16
                                          Musyawarah

   Musyawarah organisasi terdiri atas :
   a. Musyawarah Nasional
   b. Musyawarah Wilayah
   c. Musyawarah Daerah
   d. Rapat Kerja


                                      Pasal 17
                                Wewenang Musyawarah

1. Musyawarah Nasional adalah forum tertinggi yang diadakan 5 (lima) tahun sekali,
   dengan wewenang :
   a. Menetapkan dan atau mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
   b. Menetapkan program kerja organisasi
   c. Memilih dan menetapkan Ketua FTBM.
   d. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Pusat.
   e. Menetapkan keputusan-keputusan lain.
2. Musyawarah Wilayah forum di tingkat Propinsi yang diadakan 5 (lima) tahun sekali
   paling lambat 5 (lima) bulan setelah Musyawarah Nasional, dengan wewenang :
   a. Menetapkan program kerja dan Pengurus Wilayah
   b. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah
   c. Memilih dan menetapkan Pengurus Wilayah.
3. Musyawarah Daerah adalah forum tinggi di Kabupaten/Kota yang diadakan 5 (lima)
   tahun sekali, paling lambat 5 (lima) bulan setelah musyawarah Propinsi dengan
   wewenang :
   a. Menetapkan program kerja dan Pengurus Daerah
   b. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Daerah
   c. Memilih dan menetapkan Pengurus Daerah

                                       Pasal 18
                     Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Wilayah

   1. Rapat kerja merupakan forum konsultasi, koordinasi dan evaluasi serta penilaian
      terhadap pelaksanaan program kerja dan menetapkan rencana pelaksana kerja
      selanjutnya.
   2. Rapat kerja diadakan sedikitnya sekali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.


                                      Pasal 19
                          Kuorum dan Pengambilan Keputusan

   1. Musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan 18 dalam
      anggaran dasar ini adalah sah apabila dihadiri oleh setengah tambah satu dari jumlah
      Peserta yang hadir.
   2. Pengambilan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh setengah tambah satu dari
      jumlah yang hadir.
   3. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk
      mencapai mufakat, dan apabila hal ini tidak mungkin maka keputusan diambil pada
      ayat 1 dan 2.


                                        BAB VI
                                      KEUANGAN

                                        Pasal 20

Keuangan organisasi diperoleh dari :
   a. Sumbangan yang tidak mengikat.
   b. Usaha-usaha lain yang sah.
   c. Instansi pembina
BAB VII
        PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

                                     Pasal 21
Anggaran Dasar ini dapat diubah oleh Musyawarah Nasional

                                    Pasal 22
1. Pembubaran organisasi dapat dilakukan dalam suatu forum musyawarah nasional
   yang khusus diadakan untuk maksud tersebut.
2. Dalam hal organisasi dibubarkan maka kekayaan organisasi dapat diserahkan kepada
   badan-badan/lembaga-lembaga sosial di Indonesia.


                                   BAB VIII
                             PERATURAN PERALIHAN

                                    Pasal 23
1. Peraturan-peraturan dan atau kebijakan yang ada, tetap berlaku selama hal tersebut
   tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran
   Rumah Tangga (ART).


                                         BAB IX
                                       PENUTUP
                                        Pasal 24

Anggaran dasar ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Solo 24 Februari 2011
ANGGARAN RUMAH TANGGA
                       FORUM TAMAN BACAAN MASYARAKAT


                                     BAB I
                               MAKSUD DAN TUJUAN

                                       Pasal 1

1. Untuk mewujudkan maksud seperti tercantum dalam Anggaran Dasar, FTBM
   menyelenggarakan berbagai program kegiatan antara lain :
   a. Pembinaan peningkatan profesionalisme dan kemampuan Pengelola TBM melalui
      pelatihan, lokakarya dan seminar.
   b. Penelitian dan pengembangan tentang budaya baca dan perpustakaan.
   c. Kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait, dunia usaha dan industri.

2. Untuk mewujudkan tujuan seperti tercantum dalam Anggaran Dasar, FTBM
   melaksanakan kegiatan antara lain :
   a. Menyalurkan aspirasi pengelola TBM di seluruh Indonesia kepada Pemerintah atau
      pihak lain.
   b. Membantu TBM membentuk jaringan kerja/mitra kerja dengan lembaga yang peduli
      dengan pengembangan budaya baca.
   c. Membantu pelaksanaan kerja sama antar TBM di seluruh Indonesia.
   d. Membantu mengembangkan kegiatan minat baca masyarakat di seluruh Indonesia.


                                      BAB II
                                    ORGANISASI

                                       Pasal 2

Struktur Organisasi Forum Taman Bacaan Masyarakt terdiri atas:
1. Forum Taman Bacaan Masyarakat Pusat (PP-FTBM) pada tingkat Nasional
2. Forum Taman Bacaan Masyarakat Wilayah (PP-FTBM) pada tingkat Propinsi
3. Forum Taman Bacaan Masyarakat Daerah (PP-FTBM) pada tingkat Kabupaten/Kota


                                       Pasal 3

Kepengurusan Forum Taman Bacaan Masyarakat terdiri atas:
1. Pengurus Pusat untuk PP-FTBM Pusat.
2. Pengurus Wilayah untuk PW-FTBM Propinsi.
3. Pengurus Daerah untuk PD-FTBM Kabupaten/Kota.
Pasal 4

(1)   Pengurus Pusat Forum Taman Bacaan Masyarakat (PP-FTBM) terdiri atas:
      - Pembina
      - Ketua Umum
      - Ketua I
      - Ketua II
      - Sekretaris Jendral
      - Sekretaris
      - Bendahara Umum
      - Bendahara
      - Bidang-bidang

(2)   Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional untuk masa jabatan
      5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal satu periode kepengurusan
      berikutnya.

(3)   Tugas dan Kewajiban Pengurus Pusat adalah sebagai berikut :
      a. Memimpin organisasi
      b. Melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Nasional.
      c. Melaksanakan Progaram Kerja dan keputusan lain yang ditetapkan oleh
         Musyawarah Nasional.
      d. Menyelenggarakan Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, Pelatihan-
         pelatihan dan Pertemuan Ilmiah lainnya.
      e. Melaksanakan koordinasi dengan Pengurus Wilayah dan Daerah.


                                        Pasal 5
                                   Pengurus PW FTBM

(1)   Susunan Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat terdiri atas :
      - Pembina
      - Ketua
      - Sekretaris
      - Bendahara
      - Bidang-bidang

(2)   Pengurus Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah, dan disahkan oleh
      Pengurus Pusat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal
      satu kali periode masa jabatan kepengurusan.

(3)   Tugas dan Kewajiban Pengurus Wilayah adalah sebagai berikut:
      a. Melaksanakan kebijakan dari Pengurus Pusat yang ditetapkan Musyawarah
         Nasional
      b. Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah dan melaksanakan Keputusan
         Musyawarah Wilayah.
c. Untuk melaksanakan tugas (3) a dan b diatas Pengurus Wilayah wajib membuat
          laporan tahunan tertulis kepada Pengurus Pusat.

                                          Pasal 6
                                Pengurus Daerah (PD) FTBM

(1)    Susunan Pengurus Daerah Forum Taman Bacaan Masyarakat (PD FTBM) sekurang
       kurangnya terdiri atas.
       - Pembina
       - Ketua
       - Sekretaris
       - Bendahara
       - Bidang-bidang

(2)    Pengurus Daerah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah, dan disahkan oleh
       Pengurus Wilayah untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali
       maksimal satu kali periode masa jabatan kepengurusan.

(3)    Tugas dan Kewajiban Pengurus Daerah adalah sebagai berikut :
       a. Melaksanakan kebijakan dari Pengurus Pusat yang ditetapkan Musyawarah
          Nasional.
       b. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah dan melaksanakan Keputusan
          Musyawarah Daerah.
       c. Untuk melaksanakan tugas (3) a dan b diatas Pengurus Wilayah wajib membuat
          laporan tahunan tertulis kepada Pengurus Wilayah.


                                           BAB III
                                        KEANGGOTAAN

                                     Pasal 7
Anggota Forum Taman Bacaan Masyarakat adalah Pengurus Taman Bacaan Masyarakat

                                            Pasal 8
                                      Penerimaan Anggota

Syarat keanggotaan adalah :
   1. Calon anggota mengajukan permintaan tertulis dan/atau mengisi formulir untuk
       menjadi anggota FTBM.
   2. Apabila syarat-syarat yang tersebut pada ayat 1 diatas dipenuhi, maka TBM
       sepenuhnya menjadi anggota.
   3. Keanggotaan yang dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh Keputusan Pengurus Pusat.

                                               Pasal 9
                                      Berakhirnya Keanggotaan
      1. Karena mengundurkan diri.
      2. Karena institusinya bubar.
3. Karena pelanggaran atau perbuatan yang merugikan organisasi dinyatakan dengan
      surat keputusan Pengurus Pusat atau Pengurus Wilayah/Daerah.
   4. Karena meninggal dunia

                                      BAB IV
                                MUSYAWARAH NASIONAL

                                       Pasal 10
                              Musyawarah Nasional (Munas)

1. Munas diselenggarakan oleh suatu panitia penyelenggara yang dibentuk oleh Pengurus
   Pusat.
2. Teknis pelaksanaan Munas sebagaimana diatur oleh ayat 1 ini ditetapkan oleh Pengurus
   Pusat.

                                         BAB V
                                       KEUANGAN
                                        Pasal 11

1. Pengurus wajib bertanggung jawab atas setiap dana yang dimiliki, diterima dan
   dikeluarkan organisasi.
2. Bendahara wajib membuat pembukuan dan laporan tertulis setiap enam (6) bulan sekali
   kepada pengurus disetiap tingkatan.


                                         BAB VI
                                        PENUTUP

                                         Pasal 12

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan ditetapkan oleh
   pengurus pusat dalam peraturan Organisasi Forum selama tidak bertentangan dengan
   Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dalam Musyawarah Nasional dan berlaku sejak
   tanggal ditetapkan.




Di tetapkan ; Yogyakarta :   Februari 2010

Pimpinan Sidang              : M.Kussudiharjo S…………………….. ( …………….....)

Sekretaris                   : Roslita SE…………………….……. ( ……….………... )
KOMISI A (AD-ART)

1. Drs Irfan Nur              Prop. NAD
2. Linda Hartini S. Sos       Prop. Bengkulu
3. Sainal Abidin, SH., MH.    Prop. Sulsel
4. Sherly M.Sorongan S, SE.   Prop. Sulut
5. Moh. Yakub                 Prop. Sumut
6. Sufrimadani,SP             Prop. Bangka Belitung
7. Bulqis Tanawali            Prop. Sulbar
8. Adoni Sedek Killa          Prop. Kupang
9. Dwi Ariani S.Pd.           Kota Balikpapan
10.Gusti Ngurah Merta,S.Ag.   Kota Denpasar
11. Yuni                      Kota Sleman
12. Putut Endro Utama SH      Kota Mojokerto
13.Agus Joni Wasita,SE        NTB
14.Agustinus Aoetpah          Papua Barat
15.Dano S.Titien              Kab.Minahasa

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Sistem informasi kesehatan di indonesia
Sistem informasi kesehatan di indonesiaSistem informasi kesehatan di indonesia
Sistem informasi kesehatan di indonesiatongjul
 
Kepemimpinan (leadership)
Kepemimpinan (leadership)Kepemimpinan (leadership)
Kepemimpinan (leadership)Rifka arifah
 
Soal pilihan ganda kepribadian
Soal pilihan ganda kepribadianSoal pilihan ganda kepribadian
Soal pilihan ganda kepribadiantyaarahman
 
Pendidikan budi pekerti
Pendidikan budi pekertiPendidikan budi pekerti
Pendidikan budi pekertiZainulmbois
 
Sejarah dan perkembangan iklan (indonesia)
Sejarah dan perkembangan iklan (indonesia)Sejarah dan perkembangan iklan (indonesia)
Sejarah dan perkembangan iklan (indonesia)Ahyaniyani
 
Keorganisasian dan ke ipm-an dasar
Keorganisasian dan ke ipm-an dasarKeorganisasian dan ke ipm-an dasar
Keorganisasian dan ke ipm-an dasarI'am Arif
 
Perencanaan kesehatan daerah
Perencanaan kesehatan daerahPerencanaan kesehatan daerah
Perencanaan kesehatan daerahMuh Saleh
 
METODOLOGI PENELITIAN STUDI KASUS
METODOLOGI PENELITIAN STUDI KASUSMETODOLOGI PENELITIAN STUDI KASUS
METODOLOGI PENELITIAN STUDI KASUSAprilia putri
 
Sistem informasi kesehatan & management data kesehatan
Sistem informasi kesehatan & management data kesehatan Sistem informasi kesehatan & management data kesehatan
Sistem informasi kesehatan & management data kesehatan Rofiqoh Damayanti
 
SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012
SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012
SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012Zakiah dr
 
Jurnal Ditjen PP dan PL Tahun 2014
Jurnal Ditjen PP dan PL Tahun 2014Jurnal Ditjen PP dan PL Tahun 2014
Jurnal Ditjen PP dan PL Tahun 2014Ditjen P2P Kemenkes
 
Konsep dasar kesehatan masyarakat
Konsep dasar kesehatan masyarakatKonsep dasar kesehatan masyarakat
Konsep dasar kesehatan masyarakatUFDK
 
teori dan gaya kepemimpinan
teori dan gaya kepemimpinanteori dan gaya kepemimpinan
teori dan gaya kepemimpinanHadik27
 

Was ist angesagt? (20)

SEJARAH UKS
SEJARAH UKSSEJARAH UKS
SEJARAH UKS
 
Sistem informasi kesehatan di indonesia
Sistem informasi kesehatan di indonesiaSistem informasi kesehatan di indonesia
Sistem informasi kesehatan di indonesia
 
Gaya Kepemimpinan
Gaya KepemimpinanGaya Kepemimpinan
Gaya Kepemimpinan
 
Kepemimpinan (leadership)
Kepemimpinan (leadership)Kepemimpinan (leadership)
Kepemimpinan (leadership)
 
Soal pilihan ganda kepribadian
Soal pilihan ganda kepribadianSoal pilihan ganda kepribadian
Soal pilihan ganda kepribadian
 
Pendidikan budi pekerti
Pendidikan budi pekertiPendidikan budi pekerti
Pendidikan budi pekerti
 
Kepemimpinan
KepemimpinanKepemimpinan
Kepemimpinan
 
KARAKTERISTIK KEWIRAUSAHAAN.pptx
KARAKTERISTIK KEWIRAUSAHAAN.pptxKARAKTERISTIK KEWIRAUSAHAAN.pptx
KARAKTERISTIK KEWIRAUSAHAAN.pptx
 
Sejarah dan perkembangan iklan (indonesia)
Sejarah dan perkembangan iklan (indonesia)Sejarah dan perkembangan iklan (indonesia)
Sejarah dan perkembangan iklan (indonesia)
 
Keorganisasian dan ke ipm-an dasar
Keorganisasian dan ke ipm-an dasarKeorganisasian dan ke ipm-an dasar
Keorganisasian dan ke ipm-an dasar
 
Perencanaan kesehatan daerah
Perencanaan kesehatan daerahPerencanaan kesehatan daerah
Perencanaan kesehatan daerah
 
METODOLOGI PENELITIAN STUDI KASUS
METODOLOGI PENELITIAN STUDI KASUSMETODOLOGI PENELITIAN STUDI KASUS
METODOLOGI PENELITIAN STUDI KASUS
 
Teamwork dalam organisasi
Teamwork dalam  organisasiTeamwork dalam  organisasi
Teamwork dalam organisasi
 
Sistem informasi kesehatan & management data kesehatan
Sistem informasi kesehatan & management data kesehatan Sistem informasi kesehatan & management data kesehatan
Sistem informasi kesehatan & management data kesehatan
 
SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012
SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012
SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012
 
Jurnal Ditjen PP dan PL Tahun 2014
Jurnal Ditjen PP dan PL Tahun 2014Jurnal Ditjen PP dan PL Tahun 2014
Jurnal Ditjen PP dan PL Tahun 2014
 
Program kerja pramuka
Program kerja pramukaProgram kerja pramuka
Program kerja pramuka
 
Konsep dasar kesehatan masyarakat
Konsep dasar kesehatan masyarakatKonsep dasar kesehatan masyarakat
Konsep dasar kesehatan masyarakat
 
teori dan gaya kepemimpinan
teori dan gaya kepemimpinanteori dan gaya kepemimpinan
teori dan gaya kepemimpinan
 
Advokasi Kesehatan
Advokasi KesehatanAdvokasi Kesehatan
Advokasi Kesehatan
 

Andere mochten auch

Pedoman Manual Sistem Informasi Akuntansi untuk Perpustakaan - Shinta Yanirma
Pedoman Manual Sistem Informasi Akuntansi untuk Perpustakaan - Shinta YanirmaPedoman Manual Sistem Informasi Akuntansi untuk Perpustakaan - Shinta Yanirma
Pedoman Manual Sistem Informasi Akuntansi untuk Perpustakaan - Shinta YanirmaShinta Yanirma
 
Ad art fokus
Ad art fokusAd art fokus
Ad art fokusKhy SeVen
 
Proposal jembatan hati pelajar
Proposal jembatan hati pelajarProposal jembatan hati pelajar
Proposal jembatan hati pelajarLAZISMU
 
Proposal pembangunan jembatan
Proposal pembangunan jembatanProposal pembangunan jembatan
Proposal pembangunan jembatanbisri_makmur
 
Presentation tbm
Presentation tbmPresentation tbm
Presentation tbmguesta30b50
 
Kader taman baca masyarakat
Kader taman baca masyarakatKader taman baca masyarakat
Kader taman baca masyarakatRheina Chan
 
Konsepsi penyelenggaraan paket b
Konsepsi penyelenggaraan paket bKonsepsi penyelenggaraan paket b
Konsepsi penyelenggaraan paket bmajujaya
 
PKBM, alat dan cara masyarakat memberdayakan diri
PKBM, alat dan cara masyarakat memberdayakan diriPKBM, alat dan cara masyarakat memberdayakan diri
PKBM, alat dan cara masyarakat memberdayakan diridadang trisutalaksana
 
PENINGKATAN KAPASITAS PKBM
PENINGKATAN KAPASITAS PKBMPENINGKATAN KAPASITAS PKBM
PENINGKATAN KAPASITAS PKBMCool Herdi
 
PERAN STRATEGIS PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PERAN STRATEGIS PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PERAN STRATEGIS PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PERAN STRATEGIS PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) Cool Herdi
 
RUMAH BERBAGI Profiles
RUMAH BERBAGI ProfilesRUMAH BERBAGI Profiles
RUMAH BERBAGI ProfilesLeo Ikals
 
INSPIRE- GLOBAL LAUNCH
INSPIRE- GLOBAL LAUNCHINSPIRE- GLOBAL LAUNCH
INSPIRE- GLOBAL LAUNCHczbinden
 
IV Barómetro de la Familia en España para The Family Watch
IV Barómetro de la Familia en España para The Family WatchIV Barómetro de la Familia en España para The Family Watch
IV Barómetro de la Familia en España para The Family WatchGAD3_com
 
Purification of urease from Pleurotus sajor-caju. Characterisation of GTPase ...
Purification of urease from Pleurotus sajor-caju. Characterisation of GTPase ...Purification of urease from Pleurotus sajor-caju. Characterisation of GTPase ...
Purification of urease from Pleurotus sajor-caju. Characterisation of GTPase ...Dr. Antik Bose
 
Eem 41 máquinas asíncronas trifásicas sh5002-1 e-s_esn
Eem 41 máquinas asíncronas trifásicas   sh5002-1 e-s_esnEem 41 máquinas asíncronas trifásicas   sh5002-1 e-s_esn
Eem 41 máquinas asíncronas trifásicas sh5002-1 e-s_esnRudy Alvaro Perez Choque
 
Aprende a crear un correo gmail
Aprende a crear un correo gmailAprende a crear un correo gmail
Aprende a crear un correo gmailviolet3773
 
Kevin chetty, product innovation and management for financial institutions
Kevin chetty, product innovation and management for financial institutionsKevin chetty, product innovation and management for financial institutions
Kevin chetty, product innovation and management for financial institutionsKevin Chetty
 

Andere mochten auch (20)

Pedoman Manual Sistem Informasi Akuntansi untuk Perpustakaan - Shinta Yanirma
Pedoman Manual Sistem Informasi Akuntansi untuk Perpustakaan - Shinta YanirmaPedoman Manual Sistem Informasi Akuntansi untuk Perpustakaan - Shinta Yanirma
Pedoman Manual Sistem Informasi Akuntansi untuk Perpustakaan - Shinta Yanirma
 
Ad art fokus
Ad art fokusAd art fokus
Ad art fokus
 
Proposal jembatan hati pelajar
Proposal jembatan hati pelajarProposal jembatan hati pelajar
Proposal jembatan hati pelajar
 
Proposal pembangunan jembatan
Proposal pembangunan jembatanProposal pembangunan jembatan
Proposal pembangunan jembatan
 
Presentation tbm
Presentation tbmPresentation tbm
Presentation tbm
 
Profil pkbm tk al amin
Profil pkbm tk al aminProfil pkbm tk al amin
Profil pkbm tk al amin
 
Kader taman baca masyarakat
Kader taman baca masyarakatKader taman baca masyarakat
Kader taman baca masyarakat
 
Konsepsi penyelenggaraan paket b
Konsepsi penyelenggaraan paket bKonsepsi penyelenggaraan paket b
Konsepsi penyelenggaraan paket b
 
PKBM, alat dan cara masyarakat memberdayakan diri
PKBM, alat dan cara masyarakat memberdayakan diriPKBM, alat dan cara masyarakat memberdayakan diri
PKBM, alat dan cara masyarakat memberdayakan diri
 
PENINGKATAN KAPASITAS PKBM
PENINGKATAN KAPASITAS PKBMPENINGKATAN KAPASITAS PKBM
PENINGKATAN KAPASITAS PKBM
 
PERAN STRATEGIS PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PERAN STRATEGIS PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PERAN STRATEGIS PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PERAN STRATEGIS PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
 
Profil pkbm
Profil pkbmProfil pkbm
Profil pkbm
 
RUMAH BERBAGI Profiles
RUMAH BERBAGI ProfilesRUMAH BERBAGI Profiles
RUMAH BERBAGI Profiles
 
INSPIRE- GLOBAL LAUNCH
INSPIRE- GLOBAL LAUNCHINSPIRE- GLOBAL LAUNCH
INSPIRE- GLOBAL LAUNCH
 
IV Barómetro de la Familia en España para The Family Watch
IV Barómetro de la Familia en España para The Family WatchIV Barómetro de la Familia en España para The Family Watch
IV Barómetro de la Familia en España para The Family Watch
 
Purification of urease from Pleurotus sajor-caju. Characterisation of GTPase ...
Purification of urease from Pleurotus sajor-caju. Characterisation of GTPase ...Purification of urease from Pleurotus sajor-caju. Characterisation of GTPase ...
Purification of urease from Pleurotus sajor-caju. Characterisation of GTPase ...
 
PORTFOLIO ENGLISH
PORTFOLIO ENGLISHPORTFOLIO ENGLISH
PORTFOLIO ENGLISH
 
Eem 41 máquinas asíncronas trifásicas sh5002-1 e-s_esn
Eem 41 máquinas asíncronas trifásicas   sh5002-1 e-s_esnEem 41 máquinas asíncronas trifásicas   sh5002-1 e-s_esn
Eem 41 máquinas asíncronas trifásicas sh5002-1 e-s_esn
 
Aprende a crear un correo gmail
Aprende a crear un correo gmailAprende a crear un correo gmail
Aprende a crear un correo gmail
 
Kevin chetty, product innovation and management for financial institutions
Kevin chetty, product innovation and management for financial institutionsKevin chetty, product innovation and management for financial institutions
Kevin chetty, product innovation and management for financial institutions
 

Ähnlich wie TBM

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
Anggaran dasar dan anggaran rumah tanggaAnggaran dasar dan anggaran rumah tangga
Anggaran dasar dan anggaran rumah tanggaAbdul Aziz Mubarok
 
Anggaran dasar kt
Anggaran dasar ktAnggaran dasar kt
Anggaran dasar ktRom Doni
 
Anggaran Rumah Tangga Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Tahun 2017
Anggaran Rumah Tangga Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Tahun 2017Anggaran Rumah Tangga Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Tahun 2017
Anggaran Rumah Tangga Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Tahun 2017IPeKBKota
 
Profil karang taruna Bina Baru
Profil karang taruna Bina BaruProfil karang taruna Bina Baru
Profil karang taruna Bina Barutarunabinabaru
 
Proposal perencanaan pembangunan rumah baca
Proposal perencanaan pembangunan rumah bacaProposal perencanaan pembangunan rumah baca
Proposal perencanaan pembangunan rumah bacaYusriaja
 
JURNAL TRI ANDIKA SYAPUTRA (1).pdf
JURNAL TRI ANDIKA SYAPUTRA (1).pdfJURNAL TRI ANDIKA SYAPUTRA (1).pdf
JURNAL TRI ANDIKA SYAPUTRA (1).pdfNURSIDAROYANTIBRSINA
 
Keppres2000 26 lamp
Keppres2000 26 lampKeppres2000 26 lamp
Keppres2000 26 lampAmir Uddin
 
Acuan pembentukan pembentukan lpm
Acuan pembentukan pembentukan lpmAcuan pembentukan pembentukan lpm
Acuan pembentukan pembentukan lpmWaode Rizki Uke
 
Rpp ppl 2 kelas 7 bab 2 tentang menumbuhkan kesadaran berkonstitusi
Rpp ppl 2 kelas 7 bab 2 tentang menumbuhkan kesadaran berkonstitusiRpp ppl 2 kelas 7 bab 2 tentang menumbuhkan kesadaran berkonstitusi
Rpp ppl 2 kelas 7 bab 2 tentang menumbuhkan kesadaran berkonstitusiavandiliakireina
 
Ketetapan pendiri nomor_12_tap_pendiri_lsmp_noorwangsanegara_ix_09_2017
Ketetapan  pendiri nomor_12_tap_pendiri_lsmp_noorwangsanegara_ix_09_2017Ketetapan  pendiri nomor_12_tap_pendiri_lsmp_noorwangsanegara_ix_09_2017
Ketetapan pendiri nomor_12_tap_pendiri_lsmp_noorwangsanegara_ix_09_2017lsm pendidikan noorwangsanegara
 
Pancasila
PancasilaPancasila
PancasilaDmon77
 
Makalah program pemberantasan buta aksara
Makalah program pemberantasan buta aksaraMakalah program pemberantasan buta aksara
Makalah program pemberantasan buta aksaraMuhammad Viddin
 
Anggaran dasar karang taruna samparona Kel. Kaisabu Baru
Anggaran dasar karang taruna samparona Kel. Kaisabu BaruAnggaran dasar karang taruna samparona Kel. Kaisabu Baru
Anggaran dasar karang taruna samparona Kel. Kaisabu BaruRYAN KOMPI
 
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docx
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docxAD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docx
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docxGafurKroos
 

Ähnlich wie TBM (20)

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
Anggaran dasar dan anggaran rumah tanggaAnggaran dasar dan anggaran rumah tangga
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
 
AD ART PETANESIA.pdf
AD ART PETANESIA.pdfAD ART PETANESIA.pdf
AD ART PETANESIA.pdf
 
Anggaran dasar kt
Anggaran dasar ktAnggaran dasar kt
Anggaran dasar kt
 
Anggaran Rumah Tangga Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Tahun 2017
Anggaran Rumah Tangga Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Tahun 2017Anggaran Rumah Tangga Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Tahun 2017
Anggaran Rumah Tangga Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Tahun 2017
 
Profil karang taruna Bina Baru
Profil karang taruna Bina BaruProfil karang taruna Bina Baru
Profil karang taruna Bina Baru
 
Proposal perencanaan pembangunan rumah baca
Proposal perencanaan pembangunan rumah bacaProposal perencanaan pembangunan rumah baca
Proposal perencanaan pembangunan rumah baca
 
Ad art pita 20 xlcv
Ad art pita 20 xlcvAd art pita 20 xlcv
Ad art pita 20 xlcv
 
JURNAL TRI ANDIKA SYAPUTRA (1).pdf
JURNAL TRI ANDIKA SYAPUTRA (1).pdfJURNAL TRI ANDIKA SYAPUTRA (1).pdf
JURNAL TRI ANDIKA SYAPUTRA (1).pdf
 
Keppres2000 26 lamp
Keppres2000 26 lampKeppres2000 26 lamp
Keppres2000 26 lamp
 
Rancangan anggaran dasar
Rancangan anggaran dasarRancangan anggaran dasar
Rancangan anggaran dasar
 
Acuan pembentukan pembentukan lpm
Acuan pembentukan pembentukan lpmAcuan pembentukan pembentukan lpm
Acuan pembentukan pembentukan lpm
 
Pancasila
PancasilaPancasila
Pancasila
 
Presentation tbmk
Presentation tbmkPresentation tbmk
Presentation tbmk
 
CONTOH Ad art forum
CONTOH Ad art forumCONTOH Ad art forum
CONTOH Ad art forum
 
Rpp ppl 2 kelas 7 bab 2 tentang menumbuhkan kesadaran berkonstitusi
Rpp ppl 2 kelas 7 bab 2 tentang menumbuhkan kesadaran berkonstitusiRpp ppl 2 kelas 7 bab 2 tentang menumbuhkan kesadaran berkonstitusi
Rpp ppl 2 kelas 7 bab 2 tentang menumbuhkan kesadaran berkonstitusi
 
Ketetapan pendiri nomor_12_tap_pendiri_lsmp_noorwangsanegara_ix_09_2017
Ketetapan  pendiri nomor_12_tap_pendiri_lsmp_noorwangsanegara_ix_09_2017Ketetapan  pendiri nomor_12_tap_pendiri_lsmp_noorwangsanegara_ix_09_2017
Ketetapan pendiri nomor_12_tap_pendiri_lsmp_noorwangsanegara_ix_09_2017
 
Pancasila
PancasilaPancasila
Pancasila
 
Makalah program pemberantasan buta aksara
Makalah program pemberantasan buta aksaraMakalah program pemberantasan buta aksara
Makalah program pemberantasan buta aksara
 
Anggaran dasar karang taruna samparona Kel. Kaisabu Baru
Anggaran dasar karang taruna samparona Kel. Kaisabu BaruAnggaran dasar karang taruna samparona Kel. Kaisabu Baru
Anggaran dasar karang taruna samparona Kel. Kaisabu Baru
 
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docx
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docxAD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docx
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docx
 

TBM

  • 1. Munas II PP-FTBM Yogyakarta : 21 - 24 Februari 2010 KOMISI AD/ART ANGGARAN DASAR FORUM TAMAN BACAAN MASYARAKAT FTBM (FTBM) Mukadimah Berkat rahmat Tuhan yang maha kuasa dan terdorong oleh rasa tanggung jawab untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya serta meningkatkan harkat dan martabatnya, maka perlu dilakukan pembangunan pendidikan yang konprehensif agar dapat terwujud sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya tinggi. Kenyataan menunjukan tingginya angka buta aksara di Indonesia berdampak pada tingginya angka kemiskinan, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, tingginya angka putus sekolah, tingginya tingkat pengangguran, dan rendahnya mutu kesehatan dan gizi masyarakat. Salah satu upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui program pengembangan Budaya Baca dan pembinaan perpustakaan (dalam hal ini TBM) adalah dengan memfasilitasi, dan membina TBM agar terwujud budaya baca yang bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat. Keberhasilan membangun budaya baca sangat ditentukan oleh peran TBM dalam mendorong warga masyarakat untuk aktif belajar melalui buku-buku bacaan yang tersedia di TBM. Dengan berbagai pertimbangan di atas dan tuntutan kebutuhan akan perlunya suatu wadah/tempat terhimpun TBM di Indonesia agar dapat saling berbagi informasi dan pengalaman, maka dipandang perlu adanya Forum Taman Bacaan Masyarakat. Berdasarkan deklarasi pembentukan Forum Taman Bacaan Masyarakat, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut : BAB I NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN Pasal 1 Nama Nama Organisasi ini adalah Forum Taman Bacaan Masyarakat yang disingkat FTBM.
  • 2. Pasal 2 Waktu FTBM didirikan pada tanggal 11 Juli 2005 di Solo Jawa Tengah sampai waktu yang tidak ditentukan. Pasal 3 Kedudukan FTBM berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia Pasal 4 Asas dan Dasar FTBM berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 5 Sifat Organisasi ini bersifat demokratis, mandiri dan professional Pasal 6 Lambang Lambang FTBM terdiri dari Buku, Lembaran Buku, Perahu baca dan Tulisan Forum TBM. (Buku berwarna biru menandakan keterbukaan bagi setiap pembaca. Lembaran buku melambangkan banyaknya buku yang dibaca. Perahu baca melambangkan bahwa Forum TBM yang akan membawa perubahan budaya baca masyarakat Indonesia) BAB II Maksud dan Tujuan Pasal 7 Maksud Maksud dari FTBM adalah turut mendukung terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia seperti tertuang dalam mukadimah UUD 1945, yaitu memiliki sikap profesional, empati, dan penuh dedikasi serta berpegang teguh pada prinsip memberdayakan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Pasal 8 Tujuan Tujuan dari pembentukan FTBM ini adalah: 1. Mengoptimalkan peran TBM dalam mengembangkan budaya baca masyarakat sehingga tercipta masyarakat gemar belajar yang berdampak pada peningkatan mutu sumber daya manusia.
  • 3. 2. Membangun kerja sama antar TBM sehingga TBM dapat menjadi pusat pembelajaran, informasi, pemberdayaan dan rekreasi serta peningkatan kebutuhan belajar masyarakat sekitar. 3. Sebagai wadah komunikasi dan interaksi positif dan konstruktif yang bersifat kekeluargaan di antara pengelola TBM seluruh Indonesia, antara pengelola TBM dengan pemerintah maupun dengan pihak-pihak lain di dalam maupun di luar negeri. 4. Mewadahi, menyalurkan aspirasi, dan prakarsa TBM di Indonesia dalam memelihara warga belajar pendidikan keaksaraan yang dinilai telah bebas buta aksara sehingga tidak kembali buta aksara. 5. Memelihara semangat kerja dan nilai-nilai luhur pengabdian TBM terhadap masyarakat. Pasal 9 Visi Visi Forum Taman Bacaan Masyarakat adalah: Organisasi yang demokratis, mandiri, dan profesional dalam rangka mewujudkan TBM sebagai pusat pembelejaran dan pembudayaan kebiasaan membaca masyarakat, sehingga terbentuk masyarakat gemar belajar (learning society) yang bebas dari keterbelakangan dan kemiskinan. Pasal 10 Misi Misi Forum Taman Bacaan Masyarakat adalah: 1. Membantu keberhasilan gerakan pemberantasan buta aksara dengan menjadikan TBM sebagai sarana pemeliharaan keaksaraan masyarakat agar aksarawan baru tidak menjadi buta aksara kembali. 2. Memprakarsai minat budaya baca, memfasilitasi, dan mengembangkan berbagai usaha pembinaan dalam rangka meningkatkan sumber daya TBM, yang meliputi organisasi, sarana prasarana, koleksi bacaan dan pengelola. 3. Mewadahi, menyalurkan aspirasi, dan prakarsa pengelola TBM dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat. BAB III ORGANISASI Pasal 11 Struktur organisasi Forum Taman Bacaan Masyarakat terdiri atas: Pembina, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah di Tingkat Propinsi dan Pengurus Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota.
  • 4. Pasal 12 Pembina Ayat 1 Badan Pembina pada tingkat pusat terdiri atas : 1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) 2. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 3. Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ayat 2 Badan Pembina pada tingkat Propinsi terdiri atas : 1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi 2. Kepala Perpustakaan Propinsi 3. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Ayat 3 Badan Pembina pada Tingkat Kabupaten/Kota 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 2. Kepala Perpustakaan Kabupaten/Kota 3. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal yang membidangi Pendidikan Luar Sekolah Pasal 12 Pengurus Pengurus Pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Pengurus Wilayah berkedudukan di Ibu Kota Propinsi Pengurus Daerah berkedudukan di Kabupaten/Kota BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 13 Anggota Forum Taman Bacaan Masyarakat adalah Taman Bacaan Masyarakat yang diselenggarakan baik oleh individu, kelompok maupun lembaga seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, atau Organisasi Masyarakat lainnya yang secara sukarela mengajukan permintaan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang di tentukan. Pasal 14 Hak-hak Anggota Setiap Anggota mempunyai hak-hak sebagai berikut 1. Hak memilih dan dipilih 2. Hak bicara, mengajukan pendapat, dan saran untuk kemajuan organisasi 3. Hak mendapat bantuan dalam rangka meningkatkan layanan TBM
  • 5. Pasal 15 Kewajiban Anggota 1. Mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan-keputusan organisasi. 2. Membela dan menjunjung nama baik organisasi Forum Taman Bacaan Masyarakat. 3. Menolak setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan organisasi. 4. Melaksanakan Keputusan Organisasi. BAB V MUSYAWARAH, RAPAT KERJA, KUORUM DAN KEPUTUSAN Pasal 16 Musyawarah Musyawarah organisasi terdiri atas : a. Musyawarah Nasional b. Musyawarah Wilayah c. Musyawarah Daerah d. Rapat Kerja Pasal 17 Wewenang Musyawarah 1. Musyawarah Nasional adalah forum tertinggi yang diadakan 5 (lima) tahun sekali, dengan wewenang : a. Menetapkan dan atau mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. b. Menetapkan program kerja organisasi c. Memilih dan menetapkan Ketua FTBM. d. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Pusat. e. Menetapkan keputusan-keputusan lain. 2. Musyawarah Wilayah forum di tingkat Propinsi yang diadakan 5 (lima) tahun sekali paling lambat 5 (lima) bulan setelah Musyawarah Nasional, dengan wewenang : a. Menetapkan program kerja dan Pengurus Wilayah b. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah c. Memilih dan menetapkan Pengurus Wilayah.
  • 6. 3. Musyawarah Daerah adalah forum tinggi di Kabupaten/Kota yang diadakan 5 (lima) tahun sekali, paling lambat 5 (lima) bulan setelah musyawarah Propinsi dengan wewenang : a. Menetapkan program kerja dan Pengurus Daerah b. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Daerah c. Memilih dan menetapkan Pengurus Daerah Pasal 18 Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Wilayah 1. Rapat kerja merupakan forum konsultasi, koordinasi dan evaluasi serta penilaian terhadap pelaksanaan program kerja dan menetapkan rencana pelaksana kerja selanjutnya. 2. Rapat kerja diadakan sedikitnya sekali dalam 1 (satu) periode kepengurusan. Pasal 19 Kuorum dan Pengambilan Keputusan 1. Musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan 18 dalam anggaran dasar ini adalah sah apabila dihadiri oleh setengah tambah satu dari jumlah Peserta yang hadir. 2. Pengambilan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh setengah tambah satu dari jumlah yang hadir. 3. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila hal ini tidak mungkin maka keputusan diambil pada ayat 1 dan 2. BAB VI KEUANGAN Pasal 20 Keuangan organisasi diperoleh dari : a. Sumbangan yang tidak mengikat. b. Usaha-usaha lain yang sah. c. Instansi pembina
  • 7. BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 21 Anggaran Dasar ini dapat diubah oleh Musyawarah Nasional Pasal 22 1. Pembubaran organisasi dapat dilakukan dalam suatu forum musyawarah nasional yang khusus diadakan untuk maksud tersebut. 2. Dalam hal organisasi dibubarkan maka kekayaan organisasi dapat diserahkan kepada badan-badan/lembaga-lembaga sosial di Indonesia. BAB VIII PERATURAN PERALIHAN Pasal 23 1. Peraturan-peraturan dan atau kebijakan yang ada, tetap berlaku selama hal tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). BAB IX PENUTUP Pasal 24 Anggaran dasar ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Solo 24 Februari 2011
  • 8. ANGGARAN RUMAH TANGGA FORUM TAMAN BACAAN MASYARAKAT BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1 1. Untuk mewujudkan maksud seperti tercantum dalam Anggaran Dasar, FTBM menyelenggarakan berbagai program kegiatan antara lain : a. Pembinaan peningkatan profesionalisme dan kemampuan Pengelola TBM melalui pelatihan, lokakarya dan seminar. b. Penelitian dan pengembangan tentang budaya baca dan perpustakaan. c. Kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait, dunia usaha dan industri. 2. Untuk mewujudkan tujuan seperti tercantum dalam Anggaran Dasar, FTBM melaksanakan kegiatan antara lain : a. Menyalurkan aspirasi pengelola TBM di seluruh Indonesia kepada Pemerintah atau pihak lain. b. Membantu TBM membentuk jaringan kerja/mitra kerja dengan lembaga yang peduli dengan pengembangan budaya baca. c. Membantu pelaksanaan kerja sama antar TBM di seluruh Indonesia. d. Membantu mengembangkan kegiatan minat baca masyarakat di seluruh Indonesia. BAB II ORGANISASI Pasal 2 Struktur Organisasi Forum Taman Bacaan Masyarakt terdiri atas: 1. Forum Taman Bacaan Masyarakat Pusat (PP-FTBM) pada tingkat Nasional 2. Forum Taman Bacaan Masyarakat Wilayah (PP-FTBM) pada tingkat Propinsi 3. Forum Taman Bacaan Masyarakat Daerah (PP-FTBM) pada tingkat Kabupaten/Kota Pasal 3 Kepengurusan Forum Taman Bacaan Masyarakat terdiri atas: 1. Pengurus Pusat untuk PP-FTBM Pusat. 2. Pengurus Wilayah untuk PW-FTBM Propinsi. 3. Pengurus Daerah untuk PD-FTBM Kabupaten/Kota.
  • 9. Pasal 4 (1) Pengurus Pusat Forum Taman Bacaan Masyarakat (PP-FTBM) terdiri atas: - Pembina - Ketua Umum - Ketua I - Ketua II - Sekretaris Jendral - Sekretaris - Bendahara Umum - Bendahara - Bidang-bidang (2) Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal satu periode kepengurusan berikutnya. (3) Tugas dan Kewajiban Pengurus Pusat adalah sebagai berikut : a. Memimpin organisasi b. Melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Nasional. c. Melaksanakan Progaram Kerja dan keputusan lain yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional. d. Menyelenggarakan Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, Pelatihan- pelatihan dan Pertemuan Ilmiah lainnya. e. Melaksanakan koordinasi dengan Pengurus Wilayah dan Daerah. Pasal 5 Pengurus PW FTBM (1) Susunan Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat terdiri atas : - Pembina - Ketua - Sekretaris - Bendahara - Bidang-bidang (2) Pengurus Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah, dan disahkan oleh Pengurus Pusat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal satu kali periode masa jabatan kepengurusan. (3) Tugas dan Kewajiban Pengurus Wilayah adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan kebijakan dari Pengurus Pusat yang ditetapkan Musyawarah Nasional b. Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah dan melaksanakan Keputusan Musyawarah Wilayah.
  • 10. c. Untuk melaksanakan tugas (3) a dan b diatas Pengurus Wilayah wajib membuat laporan tahunan tertulis kepada Pengurus Pusat. Pasal 6 Pengurus Daerah (PD) FTBM (1) Susunan Pengurus Daerah Forum Taman Bacaan Masyarakat (PD FTBM) sekurang kurangnya terdiri atas. - Pembina - Ketua - Sekretaris - Bendahara - Bidang-bidang (2) Pengurus Daerah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah, dan disahkan oleh Pengurus Wilayah untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal satu kali periode masa jabatan kepengurusan. (3) Tugas dan Kewajiban Pengurus Daerah adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan kebijakan dari Pengurus Pusat yang ditetapkan Musyawarah Nasional. b. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah dan melaksanakan Keputusan Musyawarah Daerah. c. Untuk melaksanakan tugas (3) a dan b diatas Pengurus Wilayah wajib membuat laporan tahunan tertulis kepada Pengurus Wilayah. BAB III KEANGGOTAAN Pasal 7 Anggota Forum Taman Bacaan Masyarakat adalah Pengurus Taman Bacaan Masyarakat Pasal 8 Penerimaan Anggota Syarat keanggotaan adalah : 1. Calon anggota mengajukan permintaan tertulis dan/atau mengisi formulir untuk menjadi anggota FTBM. 2. Apabila syarat-syarat yang tersebut pada ayat 1 diatas dipenuhi, maka TBM sepenuhnya menjadi anggota. 3. Keanggotaan yang dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh Keputusan Pengurus Pusat. Pasal 9 Berakhirnya Keanggotaan 1. Karena mengundurkan diri. 2. Karena institusinya bubar.
  • 11. 3. Karena pelanggaran atau perbuatan yang merugikan organisasi dinyatakan dengan surat keputusan Pengurus Pusat atau Pengurus Wilayah/Daerah. 4. Karena meninggal dunia BAB IV MUSYAWARAH NASIONAL Pasal 10 Musyawarah Nasional (Munas) 1. Munas diselenggarakan oleh suatu panitia penyelenggara yang dibentuk oleh Pengurus Pusat. 2. Teknis pelaksanaan Munas sebagaimana diatur oleh ayat 1 ini ditetapkan oleh Pengurus Pusat. BAB V KEUANGAN Pasal 11 1. Pengurus wajib bertanggung jawab atas setiap dana yang dimiliki, diterima dan dikeluarkan organisasi. 2. Bendahara wajib membuat pembukuan dan laporan tertulis setiap enam (6) bulan sekali kepada pengurus disetiap tingkatan. BAB VI PENUTUP Pasal 12 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan ditetapkan oleh pengurus pusat dalam peraturan Organisasi Forum selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini. 2. Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dalam Musyawarah Nasional dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Di tetapkan ; Yogyakarta : Februari 2010 Pimpinan Sidang : M.Kussudiharjo S…………………….. ( …………….....) Sekretaris : Roslita SE…………………….……. ( ……….………... )
  • 12. KOMISI A (AD-ART) 1. Drs Irfan Nur Prop. NAD 2. Linda Hartini S. Sos Prop. Bengkulu 3. Sainal Abidin, SH., MH. Prop. Sulsel 4. Sherly M.Sorongan S, SE. Prop. Sulut 5. Moh. Yakub Prop. Sumut 6. Sufrimadani,SP Prop. Bangka Belitung 7. Bulqis Tanawali Prop. Sulbar 8. Adoni Sedek Killa Prop. Kupang 9. Dwi Ariani S.Pd. Kota Balikpapan 10.Gusti Ngurah Merta,S.Ag. Kota Denpasar 11. Yuni Kota Sleman 12. Putut Endro Utama SH Kota Mojokerto 13.Agus Joni Wasita,SE NTB 14.Agustinus Aoetpah Papua Barat 15.Dano S.Titien Kab.Minahasa