SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 2
Downloaden Sie, um offline zu lesen
· Program Bantuan Operasional Sekolah, atau BOS, menyediakan dukungan anggaran untuk 
biaya operasional sekolah. Bantuan untuk sekolah diberikan dengan basis per-siswa. Program ini 
memberikan bantuan ke 228,000 sekolah dan bermanfaat bagi sekitar 43 juta siswa. Pada tahun 
2012, sebesar 8.1 persen dari total anggaran pendidikan digunakan untuk BOS. 
· Dengan formula alokasi per-siswa, BOS tidak memperhitungkan perbedaan biaya 
operasional karena variasi besar dan lokasi sekolah. Sekolah-sekolah di daerah terpencil, yang 
melayani warga miskin, sering membutuhkan sumber dana tambahan meskipun mereka memiliki 
siswa yang lebih sedikit dibanding sekolah di perkotaan. 
· Beberapa pemerintah daerah berusaha menutupi kekurangan antara dana BOS yang 
diterima sekolah dan kebutuhan operasional actual, dengan memberikan bantuan operasional 
sekolah daerah atau BOSDA. Namun, mengalokasikan BOSDA menggunakan formula per-siswa 
tidak memperhitungkan perbedaan biaya operasional sekolah, karena perbedaan antara 
penduduk yang dilayani dan lokasi mereka. Sekolah-sekolah di daerah terpencil yang melayani 
warga miskin membutuhkan dana tambahan untuk menyediakan layanan pendidikan yang sama 
dengan sekolah di daerah yang lebih sejahtera. 
· Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Bank Dunia 
mengembangkan program rintisan untuk memperkuat upaya-upaya pemerintah daerah 
mengembangkan BOSDA. Program pengembangan BOSDA, yang dimulai pada tahun 2010, 
juga didukung Uni Eropa dan Pemerintah Kerajaan Belanda. Program ini telah mengembangkan 
formula untuk membantu mengatasi ketidak-setaraan keuangan antar sekolah dengan 
mengalokasikan: 
1. Alokasi dasar untuk semua sekolah terlepas dari jumlah siswa dan lokasi geografis. 
2. Alokasi keadilan, untuk mengatasi keterpencilan sekolah, kondisi sekolah dan 
karakteristik sosial-ekonomi siswa. 
3. Alokasi prestasi sekolah, memberikan insentif bagi sekolah-sekolah untuk 
meningkatkan tingkat pembelajaran. 
· Program rintisan dilakukan di 18 kabupaten/ kota dan 1 propinsi, dengan hasil yang cukup 
menjanjikan. Di Kaimana, Papua Barat, alokasi keadilan dan prestasi sekolah telah diterapkan 
dan meningkatkan distribusi sumber dana ke sekolah-sekolah kecil dan terpencil. Kaimana juga 
menerapkan perubahan nilai ujian nasional per-tahun sebagai indikator untuk memberikan 
sumber dana tambahan. 
· Dua pelajaran penting dari program rintisan: 
1. Mekanisme alokasi harus mudah dipahami. 
2. Indikator yang digunakan dalam formula harus mudah diukur dan menjadi bagian dari 
pengumpulan data rutin.
· BOSDA dirancang untuk mendorong dan mendukung manajemen berbasis sekolah, melalui 
penyediaan dana tambahan di tingkat sekolah. Mekanisme alokasi berbasis formula yang lebih 
efektif merupakan langkah awal yang penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
belanja pendidikan pemerintah. Hal ini memiliki potensi guna meningkatkan kualitas pendidikan 
untuk semua siswa dan mempersempit kesenjangan antar sekolah di seluruh Indonesia.

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Program bantuan operasional sekolah

5c. rkt tahun 2011 2012 (1)
5c. rkt tahun 2011 2012 (1)5c. rkt tahun 2011 2012 (1)
5c. rkt tahun 2011 2012 (1)Si Juki Ajah
 
01 ps-2015 bantuan operasional sekolah (bos) smk
01 ps-2015 bantuan operasional sekolah (bos) smk01 ps-2015 bantuan operasional sekolah (bos) smk
01 ps-2015 bantuan operasional sekolah (bos) smksonifirstson
 
Permendikbud tahun2016 nomor016_salinan_ii
Permendikbud tahun2016 nomor016_salinan_iiPermendikbud tahun2016 nomor016_salinan_ii
Permendikbud tahun2016 nomor016_salinan_iiChusnul Labib
 
Juknis BOS SMA tahun 2015
Juknis BOS SMA tahun 2015 Juknis BOS SMA tahun 2015
Juknis BOS SMA tahun 2015 Paul_Spy
 
Pedoman%20 penyusunan%20perencanaan%20dan%20penganggaran%20sekolah%20madrasah...
Pedoman%20 penyusunan%20perencanaan%20dan%20penganggaran%20sekolah%20madrasah...Pedoman%20 penyusunan%20perencanaan%20dan%20penganggaran%20sekolah%20madrasah...
Pedoman%20 penyusunan%20perencanaan%20dan%20penganggaran%20sekolah%20madrasah...Nandang Sukmara
 
Draf juknis bos 2017
Draf juknis bos 2017Draf juknis bos 2017
Draf juknis bos 2017Risou Kun
 
Draf juknis bos 2017
Draf juknis bos 2017Draf juknis bos 2017
Draf juknis bos 2017Alam Harahap
 
Permendikbud tahun2016 nomor016_salinan_i
Permendikbud tahun2016 nomor016_salinan_iPermendikbud tahun2016 nomor016_salinan_i
Permendikbud tahun2016 nomor016_salinan_iChusnul Labib
 
Petunjuk Teknis bos SMK_2013
Petunjuk Teknis bos SMK_2013Petunjuk Teknis bos SMK_2013
Petunjuk Teknis bos SMK_2013smkdasasemesta
 
Artikel artikel pendidikan
Artikel artikel pendidikanArtikel artikel pendidikan
Artikel artikel pendidikanSetyo Gonzalez
 
Artikel artikel pendidikan
Artikel artikel pendidikanArtikel artikel pendidikan
Artikel artikel pendidikanSetyo Gonzalez
 
Contoh Presentasi PPT Dana BOS 2019.pptx
Contoh Presentasi PPT Dana BOS 2019.pptxContoh Presentasi PPT Dana BOS 2019.pptx
Contoh Presentasi PPT Dana BOS 2019.pptxRendiCules
 

Ähnlich wie Program bantuan operasional sekolah (20)

5c. rkt tahun 2011 2012 (1)
5c. rkt tahun 2011 2012 (1)5c. rkt tahun 2011 2012 (1)
5c. rkt tahun 2011 2012 (1)
 
01 ps-2015 bantuan operasional sekolah (bos) smk
01 ps-2015 bantuan operasional sekolah (bos) smk01 ps-2015 bantuan operasional sekolah (bos) smk
01 ps-2015 bantuan operasional sekolah (bos) smk
 
Permendikbud tahun2016 nomor016_salinan_ii
Permendikbud tahun2016 nomor016_salinan_iiPermendikbud tahun2016 nomor016_salinan_ii
Permendikbud tahun2016 nomor016_salinan_ii
 
Juknis BOS SMA tahun 2015
Juknis BOS SMA tahun 2015 Juknis BOS SMA tahun 2015
Juknis BOS SMA tahun 2015
 
Pedoman%20 penyusunan%20perencanaan%20dan%20penganggaran%20sekolah%20madrasah...
Pedoman%20 penyusunan%20perencanaan%20dan%20penganggaran%20sekolah%20madrasah...Pedoman%20 penyusunan%20perencanaan%20dan%20penganggaran%20sekolah%20madrasah...
Pedoman%20 penyusunan%20perencanaan%20dan%20penganggaran%20sekolah%20madrasah...
 
Draf juknis bos 2017
Draf juknis bos 2017Draf juknis bos 2017
Draf juknis bos 2017
 
Draf juknis bos 2017
Draf juknis bos 2017Draf juknis bos 2017
Draf juknis bos 2017
 
Juknis bos 2017
Juknis bos 2017Juknis bos 2017
Juknis bos 2017
 
Juknis bos smk 2016
Juknis bos  smk 2016Juknis bos  smk 2016
Juknis bos smk 2016
 
Makalah Pembiayaan Pendidikan
Makalah Pembiayaan PendidikanMakalah Pembiayaan Pendidikan
Makalah Pembiayaan Pendidikan
 
Pevote vol.1
Pevote vol.1Pevote vol.1
Pevote vol.1
 
data
data data
data
 
Permendikbud tahun2016 nomor016_salinan_i
Permendikbud tahun2016 nomor016_salinan_iPermendikbud tahun2016 nomor016_salinan_i
Permendikbud tahun2016 nomor016_salinan_i
 
16 bos sm_2013
16 bos sm_201316 bos sm_2013
16 bos sm_2013
 
Petunjuk Teknis bos SMK_2013
Petunjuk Teknis bos SMK_2013Petunjuk Teknis bos SMK_2013
Petunjuk Teknis bos SMK_2013
 
Artikel artikel pendidikan
Artikel artikel pendidikanArtikel artikel pendidikan
Artikel artikel pendidikan
 
Artikel artikel pendidikan
Artikel artikel pendidikanArtikel artikel pendidikan
Artikel artikel pendidikan
 
Analisis pengelolaan dana bos
Analisis pengelolaan dana bosAnalisis pengelolaan dana bos
Analisis pengelolaan dana bos
 
Bab i ok
Bab i okBab i ok
Bab i ok
 
Contoh Presentasi PPT Dana BOS 2019.pptx
Contoh Presentasi PPT Dana BOS 2019.pptxContoh Presentasi PPT Dana BOS 2019.pptx
Contoh Presentasi PPT Dana BOS 2019.pptx
 

Program bantuan operasional sekolah

  • 1. · Program Bantuan Operasional Sekolah, atau BOS, menyediakan dukungan anggaran untuk biaya operasional sekolah. Bantuan untuk sekolah diberikan dengan basis per-siswa. Program ini memberikan bantuan ke 228,000 sekolah dan bermanfaat bagi sekitar 43 juta siswa. Pada tahun 2012, sebesar 8.1 persen dari total anggaran pendidikan digunakan untuk BOS. · Dengan formula alokasi per-siswa, BOS tidak memperhitungkan perbedaan biaya operasional karena variasi besar dan lokasi sekolah. Sekolah-sekolah di daerah terpencil, yang melayani warga miskin, sering membutuhkan sumber dana tambahan meskipun mereka memiliki siswa yang lebih sedikit dibanding sekolah di perkotaan. · Beberapa pemerintah daerah berusaha menutupi kekurangan antara dana BOS yang diterima sekolah dan kebutuhan operasional actual, dengan memberikan bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA. Namun, mengalokasikan BOSDA menggunakan formula per-siswa tidak memperhitungkan perbedaan biaya operasional sekolah, karena perbedaan antara penduduk yang dilayani dan lokasi mereka. Sekolah-sekolah di daerah terpencil yang melayani warga miskin membutuhkan dana tambahan untuk menyediakan layanan pendidikan yang sama dengan sekolah di daerah yang lebih sejahtera. · Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Bank Dunia mengembangkan program rintisan untuk memperkuat upaya-upaya pemerintah daerah mengembangkan BOSDA. Program pengembangan BOSDA, yang dimulai pada tahun 2010, juga didukung Uni Eropa dan Pemerintah Kerajaan Belanda. Program ini telah mengembangkan formula untuk membantu mengatasi ketidak-setaraan keuangan antar sekolah dengan mengalokasikan: 1. Alokasi dasar untuk semua sekolah terlepas dari jumlah siswa dan lokasi geografis. 2. Alokasi keadilan, untuk mengatasi keterpencilan sekolah, kondisi sekolah dan karakteristik sosial-ekonomi siswa. 3. Alokasi prestasi sekolah, memberikan insentif bagi sekolah-sekolah untuk meningkatkan tingkat pembelajaran. · Program rintisan dilakukan di 18 kabupaten/ kota dan 1 propinsi, dengan hasil yang cukup menjanjikan. Di Kaimana, Papua Barat, alokasi keadilan dan prestasi sekolah telah diterapkan dan meningkatkan distribusi sumber dana ke sekolah-sekolah kecil dan terpencil. Kaimana juga menerapkan perubahan nilai ujian nasional per-tahun sebagai indikator untuk memberikan sumber dana tambahan. · Dua pelajaran penting dari program rintisan: 1. Mekanisme alokasi harus mudah dipahami. 2. Indikator yang digunakan dalam formula harus mudah diukur dan menjadi bagian dari pengumpulan data rutin.
  • 2. · BOSDA dirancang untuk mendorong dan mendukung manajemen berbasis sekolah, melalui penyediaan dana tambahan di tingkat sekolah. Mekanisme alokasi berbasis formula yang lebih efektif merupakan langkah awal yang penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja pendidikan pemerintah. Hal ini memiliki potensi guna meningkatkan kualitas pendidikan untuk semua siswa dan mempersempit kesenjangan antar sekolah di seluruh Indonesia.