1. Dokumen tersebut membahas tentang permasalahan perkotaan seperti kemacetan, banjir, permukiman kumuh, timbunan sampah, dan alihan fungsi lahan serta solusi-solusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang.
3. Kemacetan
Banjir
Permukiman Kumuh
Timbunan Sampah
Alih Fungsi Lahan
P E R M A S A L A H A N
A. PERKOTAAN (URBAN)
bhk-djpr
3
Sumber: http://beworosidarkasih.wordpress.com/2010/06/29/beberapa-
ide-untuk-mengatasi-kemacetan-lalu-lintas-jalan-raya-1/
Sumber: http://ndyteen.com/2010/11 /semarang-banjir.h tml
Sumber: http://ecosoc-monitor2.blogspot.com/2009 /05/20-persen-
wilayah-jakarta-permukiman.html
Sumber: http://shendiary.wordpress.com/2008/09/12/bandung-lautan-
sampah/
4. P E R M A S A L A H A N
B. WILAYAH (REGIONAL)
Kesenjangan Antar dan
di dalam Wilayah
Tidak Menarik untuk
Investasi
Disintegrasi NKRI
bhk-djpr
4
Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan_perkotaan
6. UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007
TENTANG PENATAAN RUANG
Untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman,
produktif, dan berkelanjutan
S O L U S I
PERATURAN PEMERINTAH NO. 15/2010
TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
operasionalisasi
bhk-djpr
6
8. • Prosedur Penyusunan dan PenetapanRTR
• Kriteriadan TataCaraPeninjauanKembali RTR
• Pengaturan Zonasi
• Perizinan
• Pemberian Insentif dan Disinsentif
• Pengenaan Sanksi
Pengaturan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/KotaP
E
N
Y
E
L
N
G
G
A
R
A
A
N
BAB II
PENGATURAN PENATAAN RUANG
BAB IV
PELAKSANAAN PERENCANAAN
TATA RUANG
Bentuk dan TataCara PembinaanPenataan Ruang
• Penyusunandansinkronisasi program
• Pembiayaanprogram
• Pelaksanaan program
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
SISTEMATIKA PP 15/2010
BAB III
PEMBINAAN PENATAAN RUANG
BAB V
PELAKSANAAN PEMANFAATAN
RUANG
BAB VI
PELAKSANAAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
BAB VII
PENGAWASAN PENATAAN RUANG
Pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengawasanteknis,
pengawasankhusus
bhk-djpr
8
9. BAB I KETENTUAN UMUM
Pengertian dasar dalam penyelenggaraan penataan ruang
Pasal 1
Istilah yang didefinisikan
Ruang
Tata ruang
Struktur ruang
Pola ruang
Penataan ruang
Penyelenggaraan
penataan ruang
Pemerintah pusat
Pemerintah daerah
Pengaturan penataan
ruang
Pembinaan penataan
ruang
Pelaksanaan
penataan ruang
Pengawasan
penataan ruang
Perencanaan tata
ruang
Pemanfaatan ruang
Pengendalian
pemanfaatan ruang
Pengaturan Zonasi
Peraturan zonasi
Izin pemanfaatan
ruang
Rencana tata ruang
Wilayah
Kawasan
Kawasanlindung
Kawasanbudi daya
Kawasanperdesaan
Kawasanagropolitan
Kawasanperkotaan
Kawasanmetropolitan
Kawasanmegapolitan
Kawasanstrategis
nasional, provinsi,
kabupaten/kota
Orang
Masyarakat
Menteri
bhk-djpr
9
10. BAB II PENGATURAN PENATAAN RUANG
Memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan
dalam penyelenggaraan penataan ruang
Pasal 2
Pengaturanoleh:
Pemerintah
Pemerintah daerah
provinsi
Pemerintah daerah
kabupaten/kota
Penyusunandan penetapan
• PP (RTRWN & Peraturan
pelaksanaan UU ttg PR)
• Perpres (RTR Pulau/Kepulauan
& RTR KSN
• Permen (Pedoman PR)
• Perda Provinsi (RTRWP, RTR
KSP, arahan PZ sistem provinsi)
• Pergub (Ketentuan perizinan,
bentuk & besaran insentif-
disinsentif, sanksi adm, juklak)
• Perda Kabupaten/Kota
(RTRWK, RTR KSK, RDTR+PZ
Kab/Kota)
• Perbup/wali (Ketentuan
perizinan, bentuk & besaran
insentif – disinsentif, sanksi
adm)
Per-
aturan
lain
bidang
Pena-
taan
Ruang
sesuai
ke-
wena-
ngan
Pasal 4 ayat (1)
Pasal 5 ayat (1)
bhk-djpr
Pasal 4 ayat (2)
Pasal 4 ayat (3)
10
11. BAB III PEMBINAAN PENATAAN RUANG
Peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang
Pasal 6
Ruanglingkuppembinaan
penataanruang
Bentuk dan Tata Cara
P e m e r i n t a h
Pemda
Provinsi
Pemda
Kab. / Kota
M a s y a r a k a t
Pasal 7-8
koordinasi penyelenggaraan
penataan ruang;
sosialisasi peraturanperundang-
undanganbidang penataan ruang;
pemberianbimbingan, supervisi,
dankonsultasi pelaksanaan
penataan ruang;
pendidikan danpelatihan;
penelitian dan pengembangan;
pengembangan sisteminformasi dan
komunikasi penataanruang;
penyebarluasaninformasi penataan
ruangkepada masyarakat;dan
pengembangan kesadaran dan
tanggung jawab masyarakat.
Pasal 9 - 17
melalui
d
e
k
o
n
bhk-djpr
11
12. 1
2
3
4
5
6
7
8
Koordinasi penyelenggaraan PR Tatacarakoordinasi diatur dengan perpres
Sosialisasi peraturan Per-UU-an Bid. PR Melalui mediatatap mukadan media elektronik
Pemberian bimbingan, supervisi, dan
konsultasi pelaksanaan PR
Mendampingi,mengawasi,danmemberikanpenjelasankepada
pemangkukepentingandalampelaksanaanPR
Pendidikan dan pelatihan
Pengembangan IPTEKbidang PRPenelitiandanpengembangan
Penyediaanbasisdata &informasi PR dan pengembanganjaringan
sistemelektronik
Pengembangansistem informasi dan
komunikasi PR
Publikasi berbagai aspek PR melalui media yang mudahdiakses
masyarakat
Penyebarluasan informasi PR kepada
masyarakat
Penyuluhan, debat publik, pembentukan kelompok masyarakat,
penyediaan unit pengaduan
Pengembangankesadaran dan tanggung
jawab masyarakat
Penyelenggaraandan fasilitasi diklat, penyusunan program diklat,
penerapan sistem sertifikasi
BAB III …Lanjutan
Bentuk dan Tata Cara Pembinaan Penataan Ruang
Pasal 9 - 17
T A T A C A R AB E N T U K
bhk-djpr
12
13. BAB IV PELAKSANAAN PERENCANAAN TATA RUANG
Prosedur penyusunan dan penetapan RTR yang ditinjau
Pasal 19
Penetapan
Rencana Umum Tata Ruang
R T R W N
R T R W P
RTRW Kabupaten/Kota
- RTR Pulau/Kepulauan
- RTR KSN
Peninjauan
Kembali
RTR KSP
- RDTR
- RTR KSKab/KSK
Rencana Rinci Tata Ruang
Penyusunan
Jangka
Waktu:
paling lama
24 bulan
RENCANA TATA RUANG
Pasal 24 Pasal 39
P R O S E D U R
KRITERIA &
TATA CARA
Pasal 81 - 92
Pasal 20 Pasal 24
bhk-djpr
13
14. • Proses penyusunan RTR
• Pelibatan peran
masyarakat dalam
perumusan konsepsi RTR
• Pembahasan rancangan
RTR oleh pemangku
kepentingan
• Persiapan penyusunan RTR
• Pengumpulan data
• Pengolahan dan analisis
data
• Perumusan konsepsi RTR
• Penyusunan rancangan
peraturan perUUan ttg RTR
BAB IV…Lanjutan
Prosedur Penyusunan RTR
Pasal 20 Pasal 21 ayat (1)
bhk-djpr
14
15. BAB IV…Lanjutan
Prosedur Penetapan Rencana Tata Ruang
Pasal 22
JENIS RENCANA PROSEDUR PENETAPAN
RTRWNasional
RTR Pulau/Kepulauan
RTR KSN
N a s i o n a l
P P
P e r p r e s
N a s i o n a l
P r o v i n s i
RTRW Provinsi
RTR KSP
Kabupaten/Kota
RTRW Kabupaten/Kota
RTR KS K/K
PeraturanZonasi
P r o v i n s i
P e r d a P r o v i n s i
K a b u p a t e n / K o t a
Perda
Kabupaten/Kota
Pembahasan antar-instansi
RTR kewenangan Pemerintah
Pusat
Pembahasan antar-
instansi dan antar
pemerintah daerah
dengan DPRD RTR
kewenangan pemerintah
daerah
bhk-djpr
15
16. BAB IV…Lanjutan
BAGIAN WILAYAH KAB/KOTA YANG PERLU DISUSUN RDTR
KotaKabupaten
RTRW
Disusun pada bagian wilayah kab/kota yang ditetapkan dalam
RTRW (paling lama disusun 36 bulan setelah RTR ditetapkan)
Dapat disusun pada prioritas pembangunan baru (paling lama
24 bulan setelah ditetapkan)
RDTR
Pasal 59
Pasal 60
R T B L
disusun pada zona-zona yang penanganannya diprioritaskan
dalam RDTR
Pasal 59 ayat (5)
bhk-djpr
16
17. BAB IV…Lanjutan
ILUSTRASI BAGIAN WILAYAH KAB/KOTA YANG PERLU DISUSUN RDTR
RDTR
Keterangan:
RTBL
Bagian baru dari
wilayah kab/kota
yang perlu disusun
RDTR
17
Kab/Kota
Untuk wilayah kota yang seluruh
wilayahnyabersifat perkotaan
(urbanized), rencana detail tata ruang
disusun untuk seluruh wilayah kota.
18. BAB IV…Lanjutan
Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang
Pasal 81 - 92
Kriteria PK RTR
Pasal 82
1 x dalam 5 thn
Lebih dari
1 x dalam 5 thn
Perubahan
lingkungan
strategis:
• bencana alam
skala besar;
• perubahan batas
teritorial negara;
atau
• perubahan batas
wilayah daerah.
Tata Cara PK RTR
Pasal 83
Penetapan
Pelaksanaan PK
RTR
Pelaksanaan PK
RTR
Rekomendasi
hasil PK RTR
Tidak
perlu
revisi
Revisi
KriteriaRevisi
Pasal 88
R T R W N
a. perubahan kebijakan
nasional yang
mempengaruhi
penataan ruang wilayah
nasional; dan/atau
b. terdapat dinamika
pembangunan nasional
R T R W P
a. terjadi perubahan
kebijakan nasional
yang mempengaruhi
penataan ruang wilayah
provinsi; dan/atau
b. terdapat dinamika
pembangunan provinsi
R T R W K a b / K o t a
a. terjadi perubahan
kebijakan nasional yang
mempengaruhi penataan
ruang wilayah kab/kota;
dan/atau
b. terdapat dinamika
pembangunan kab/kota
Tata Cara Revisi
Sesuai prosedurpenyusunan RTR
Materi
perubahan
RTR ≤ 20%
Materi
perubahan
RTR > 20%
Pasal 90
bhk-djpr
Penetapan
perubahan
peraturan
perUUan
ttg RTR
(amandem
en perda)
Penyusun
an RTR
baru
18
19. BAB V PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG
Pelaksanaan pemanfaatan ruang merupakan pelaksanaan pembangunan
sektoral dan pengembangan wilayah
Pasal93 - 146
PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG
PENYUSUNAN DAN
SINKRONISASI
PROGRAM
PEMBIAYAAN
PROGRAM
PELAKSANAAN
PROGRAM
MEWUJUDKAN RENCANATATA RUANG DAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SECARATERPADU
bhk-djpr
19
20. berdasarkan indikasi
programutama
dalam RTR
a.Perumusan kebijakan
strategis
operasionalisasi RTR
b.Perumusan program
sektoral dan
kewilayahan
c. Pelaksanaan
pembangunan sektoral
dan pengembangan
wilayah
Menghasilkan
program jangka
panjang,
menengah, dan
tahunan
Memperhatikan
rencana
pembangunan
pengembangan
wilayah
Penyusunan Sinkronisasi
Dilakukan melalui
sinkronisasi
program sektoral
dan kewilayahan
Dilaksanakan
melalui berbagai
forum dan rapat
koordinasi
BAB V…Lanjutan
bhk-djpr
20
PENYUSUNAN DAN SINKRONISASI PROGRAM
Pasal 96
Pasal 95
22. BAB V…Lanjutan
Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
Pasal 93 - 146
Penyusunan dan
Sinkronisasi Program
Pembiayaan Program Pelaksanaan Program
Program
jangka
panjang,
menengah,
dan tahunan
indikasi
program
utama
dalam RTR
Sinkronisasi
program
sektoraldan
kewilayahan
Memperhat
ikan
rencana
pembangu
nan
pengemba
ngan
wilayah
Melalui
berbagai
forum dan
rapat
koordinasi
Penyusunan Sinkronisasi
Perkiraan biaya
pelaksanaan
Sumber pembiayaan
Jangka waktu
pembiayaan
Dapat berasal dari
Pemerintah,
pemerintah daerah,
dan/atau masyarakat
Dapat disusun Rencana
Induk Masing-Masing
Sektor
Dilakukan oleh
pemerintah dan
masyarakat melalui
Kerjasama
Pasal 96 Pasal 100 Pasal 98 -99
Berlaku
untuk
Pemanfaatan Ruang Wilayah
Pemanfaatan Ruang Kaw. Strategis
Pemanfaatan Ruang Kaw. Perkotaan
Pemanfaatan Ruang Kaw. Perdesaan
bhk-djpr
22
24. Arahan Peraturan Zonasi
Sistem Nasional
Arahan Peraturan Zonasi
Sistem Provinsi
Ketentuan zonasi sektoral pada sistem nasional
Ditetapkandengan perda kab/kota
Ketentuan zonasi sektoral pada sistem provinsi
INDIKASI ARAHAN
PERATURAN ZONASI
SISTEM PROVINSI
(Dalam RTRWP)
INDIKASI ARAHAN
PERATURAN ZONASI
SISTEM NASIONAL
(Dalam RTRWN)
KETENTUAN UMUM
PERATURAN ZONASI
KAB/KOTA
(Dalam RTRWK/K)
Ditetapkanolehmasing-masingmenterisesuaikewenangan
Ditetapkan dengan perda prov
Dasar dalam pemberian insentif dan disinsentif, izin, dan
pengenaan sanksi
Bab VI … lanjutan
PENGATURAN ZONASISISTEM PERENCANAAN
berdasarkan
bhk-djpr
Pasal 151 ayat (1)
Pasal 152 ayat (1)
Peraturan Zonasi
Kabupaten/Kota
24
RTR KSK/RDTR
Pasal 153 ayat (1)
25. bhk-djpr
BilaRTRW sdh skala
detail RDTR tidak
dibutuhkan, PZ tetap
harus ada. Perda
terpisah.
Skala 1 : 5.000
RDTR ada, PZ
melengkapi. Perda
PZ terpisah,
ditetapkanpaling
lama 2 tahun sejak
PerdaRDTR
RDTR &PZ dalam
satu dokumenPerda.
(Efisiensi waktudan
dana). Apabila RDTR
direvisi maka PZ
tetapberlakudan
diadopsi dalamRDTR
baru
1
PENETAPAN PERATURAN ZONASI (PZ) UNTUK WILAYAH KAB/KOTA
RTRW
Kab/Kota
RDTR
(Map)
Peraturan
Zonasi
(Text)
Skala 1 : 5.000
Skala 1 : 50.000/
1 : 25.000
Bab VI … lanjutan
RTRW
Kab/Kota Skala 1 : 50.000/
1 : 25.000
RDTR
Peraturan Zonasi
(Text & Map)
Skala 1 : 5.000
RTRW
Kab/Kota
Peraturan Zonasi
(Text & Map)
Skala 1 : 5.000
Skala 1 : 5.000
Pasal 158
2
3
25
27. bhk-djpr
Jenis Izin Pemanfaatan Ruang
Diberikan berdasarkan RTRW Kab/Kota
Izin prinsip belum dapat dijadikan dasar untuk
pelaksanaankegiatan
Izin lokasi diperlukan untuk pemanfaatan ruang > 1 Ha
untuk non-pertaniandan> 25 Ha untuk pertanian
Izin penggunaanpemanfaatantanah merupakan dasar
untuk permohonanmendirikanbangunan
Dasar mendirikanbangunandalam rangka pemanfaatan
ruang
Diberikan berdasarkanperaturan zonasi
Sebagaisuratbukti dari Pemda untuk mendirikan
bangunansesuai fungsi yang telah ditetapkan
IZIN
MENDIRIKAN
BANGUNAN
Bentuk izin lain yang dikeluarkanoleh masing-masing
sektor dan/atauinstansi yang berwenang
IZIN LAIN
BERDASARKAN
PERATURAN
PER-UU-AN
RDTR Kab/Kota
PZ
Dasar
Pemberian Izin
RTR
Jenis Izin Penjelasan
Pasal 160 – Pasal 167
Bab VI … lanjutan
IZIN
PRINSIP
IZIN
LOKASI
IZIN
PENGGUNAAN
PEMANFAATAN
TANAH
RTRW Kab/Kota
27
29. bhk-djpr
BENTUK
Pemda 1
Pemerintah
dan/atau Pemda
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif
Pemerintah
Pemda 2
Masyarakat
Pemda
Fiskal Non Fiskal
•Pemberian
keringanan
pajak
•Pengurangan
distribusi
•Pemberian
kompensasi
•Subsidisilang
•Kemudahan
perizinan
•Imbalan
•Sewa ruang
•Urun saham
•Penyedian
prasarana&
sarana
•Penghargaan,
dan/atau
•Publikasidan
promosi
Bab VI … lanjutan
TATACARA
oleh kepada
Pasal 170-171
29
30. Bab VI … lanjutan
bhk-djpr
BENTUK
Pemda 1
Pemerintah
dan/atau
Pemda
Pemerintah
Pemda 2
Masyarakat
Pemda
TATACARA
oleh kepada
a. subsidi silang;
b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang
diberikan oleh Pemerintah;
c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
d. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
e. publikasi atau promosi daerah.
a. pemberian kompensasi dari pemda penerima manfaat kepada
daerah pemberi manfaat;
b. kompensasi pemberian penyediaan sarpras;
c. kemudahan perizinan yang diberikan oleh pemda penerima
mafaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi
manfaat; dan/atau
d. publikasi atau promosi daerah.
a. pemberian keringanan pajak;
b. pemberian kompensasi;
c. pengurangan retribusi;
d. imbalan;
e. sewa ruang;
f. urun saham;
g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
h. kemudahan perizinan.
30
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif (lanjutan)
Pasal 172-174
31. bhk-djpr
BENTUK
Pemda 1
Pemerintah
dan/atau Pemda
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif
Pemerintah
Pemda 2
Masyarakat
Pemda
Fiskal Non Fiskal
•Pengenaan
pajak yang
tinggi
•Kewajiban
memberi
kompensasi
•Persyaratan
khusus dalam
perizinan
•Kewajiban
meberi imbalan,
dan/atau
•Pembatasan
penyediaan
prasaranadan
sarana
Bab VI … lanjutan
TATACARA
oleh kepada
Pasal 176-177
31
32. Bab VI … lanjutan
bhk-djpr
BENTUK
Pemda 1
Pemerintah
dan/atau
Pemda
Pemerintah
Pemda 2
Masyarakat
Pemda
TATACARA
oleh kepada
a. pensyaratan khusus dalam perizinanbagi kegiatan
pemanfaatanruangyangdiberikan oleh
Pemerintah;
b. pembatasanpenyediaan prasaranadan saranadi
daerah;dan/atau
c. pemberian status tertentudari Pemerintah.
a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemda pemberi
manfaat kepada daerah penerima manfaat;
b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
c. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan
pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemda pemberi
manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima
manfaat.
a. kewajiban memberi kompensasi;
b. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan
pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan
pemda;
c. kewajiban memberi imbalan;
d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
e. pensyaratan khusus dalam perizinan.
32
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif (lanjutan)
Pasal 178-180
33. bhk-djpr
Bentuk dan Tata Cara Pengenaan Sanksi AdministratifBab VI … lanjutan
29
KRITERIA
PENGENAAN
SANKSI
BENTUK TATA CARA
• Besar atau
kecilnya
dampak yang
ditimbulkan
• Nilai manfaat
pemberian
sanksi yang
diberikan
• Kerugian
publik yang
ditimbulkan
a. Peringatan tertulis Penerbitan surat peringatan tertulis
b. Penghentian sementara kegiatan
Penerbitan surat keputusan penghentian kegiatan,
setelah peringatan tertulis diabaikan
c. Penghentian sementara
pelayanan umum
Penerbitan surat keputusan penghentian sementara
pelayanan umum kpd pelanggar, setelah peringatan
tertulis diabaikan
d. Penutupan lokasi
Penerbitan surat keputusan penutupan lokasi, setelah
peringatan tertulis diabaikan
e. Pencabutan izin
Penerbitan surat keputusan pencabutan izin, setelah
peringatan tertulis diabaikan
f. Pembatalan izin
Penerbitan surat keputusan pembatalan izin, setelah
peringatan tertulis diabaikan
g. Pembongkaran bangunan
Penerbitan surat keputusan pembongkaran bangunan,
setelah peringatan tertulis diabaikan
h. Pemulihan fungsi ruang
Penerbitan surat perintah pemulihan fungsi ruang,
setelah surat peringatan diabaikan
i. Denda administratif
Dapat dikenakan bersama dengan sanksi lain atau
tersendiri
Pasal 182-197
33
34. Bab VII PENGAWASAN PENATAAN RUANG
Menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, terlaksananya penegakan
hukum bidang penataan ruang dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.
Pengawasanpenataanruang dapat dilakukanoleh:
- Pemerintah
- Pemerintah daerah
- Masyarakat
Kegiatan Pengawasan:
•Pengaturan, pembinaan,
dan pelaksanaan
penataanruang
•Fungsidan manfaat
penataanruang
•Pemenuhan standar
pelayananminimal
bidang penataan ruang
Melalui
penilaian
terhadap
kinerja
bhk-djpr
Pasal 198
Pasal 201
Pasal 199
Pasal 200
Pemantauan
EvaluasiPelaporan
34
35. bhk-djpr
SISTEM PENGAWASAN
Pengawasan Teknis
(keseluruhan proses PPR secara
berkala)
Pengawasan Khusus
(permasalahan khusus PPR sesuai
kebutuhan)
Penyelenggaraan Penataan Ruang
sesuai dengan Peraturan PerUUan
Penyelenggaraan Penataan Ruang
tidak sesuai dengan Peraturan
PerUUan
• Penyampaian hasil pengawasan kepada pemangku kepentingan;
• Penyampaian hasil pengawasan yang berindikasi tindak pidana kepada PPNS;
• Pelaksanaan hasil pengawasan.
Bab VII … lanjutan
Bentuk
Kegiatan
• Mengawasi masukan, prosedur, serta fungsi
dan manfaat keluaran , dalam aspek
pengaturan, pembinaan ,dan pelaksanaan
penataan ruang;
• Mengawasi ketersediaan dan pemenuhan SPM
bidang penataan ruang
• Memeriksa data dan informasi serta
melakukan kajian teknis terhadap
permasalahan khusus
penyelenggaraan penataan ruang
Hasil
Laporan
Rekomendasi
Untuk mendukung peningkatan
kinerja penyelenggaraan penataan
ruang
Untuk dilakukan penyesuaian dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
dan/atau dilakukan penertiban dan
pengenaan sanksi
Tindak
Lanjut
Pasal 202 – Pasal 206
Pasal 202
Pasal 203
Pasal 204
Pasal 205 35
36. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum
diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
(28 Januari 2010)
Pasal 207
Pasal 209
36
37. bhk-djpr
PENGATURAN
PENATAAN
RUANG
Pemerintah menetapkan:
PP ttg RTRWN
Perpres ttg RTR Pulau/Kepulauan
Perpres ttg KSN sesuai kebutuhan
Permen ttg Pedoman bidang PR
Pemda Provinsi menetapkan:
Perda Prov ttg RTRWP
Perda ttg KSP sesuai kebutuhan
Perda ttg Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi
Pergub ttg jenis perizinan, penetapan bentukdan besaran insentif
& disinsentif, serta sanksi administratif
Pergub ttg Juklak Pedoman bidang PR
Pemda Kabupaten/kotamenetapkan:
Perda Kab/Kota ttg RTRWKab/Kota
Perda ttg KSKab/Kota sesuai kebutuhan
Perda ttg RDTR Kab/Kota
Perda ttg Peraturan Zonasi
Perbup/Perwali ttg jenis perizinan, penetapan bentukdan besaran
insentif & disinsentif, serta sanksi administratif
PENGATURAN
OLEH
PEMERINTAH
PEMBINAAN
PENATAAN
RUANG
Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang;
Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
Pendidikan dan pelatihan;
Penelitian dan pengembangan;
Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
PELAKSANAAN
PERENCANAAN
TATA RUANG
PELAKSANAAN
PEMANFAATAN
RUANG
PELAKSANAAN
PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
PENGATURANOLEH
PEMERINTAH
DAERAHPROVINSI
PENGATURANOLEH
PEMERINTAH
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
KETENTUAN UMUM
Pengertian dasar dalam penyelenggaraan penataan ruang
K E W E N A N G A N
Pemerintah
Pemda Prov
Pemda Kab/Kota
Masyarakat
Pemda Provinsi
Pemda Kab/Kota
Masyarakat
Pemda Kab/Kota Masyarakat
BENTUK PEMBINAANPENATAAN RUANG
BAB II
BAB III
PELAKSANAAN PR
BAB I
BAB IV
PROSEDUR
PENYUSUNAN RTR
PENETAPAN RTR
Proses Penyusunan RTR
Pelibatan Peran Masyarakat Dalam
Perumusan Konsepsi RTR
Pembahasan Rancangan RTR oleh Pemangku
Kepentingan
Pembahasan antarinstansi terkait
RTR kewenangan Pemerintah Pusat
Pembahasan antarinstansi dan antar pemerintah daerah
dengan DPRD RTR kewenangan pemerintah daerah
Rencana Umum Tata Ruang
Rencana Rinci Tata Ruang
RTRWN
RTRWP
RTRW Kabupaten
RTRW Kota
RTR Kawasan Strategis
RTR Pulau/Kepulauan
RTR Kawasan Perkotaan
RTR Kawasan Perdesaan
RTR Kawasan Agropolitan
RDTR
Penyusunan & Sinkronisasi Program
Pembiayaan Program
Pelaksanaan Program
Pengaturan
Zonasi
Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional
Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi
Peraturan Zonasi Pada Wilayah Kabupaten
Peraturan Zonasi Pada Wilayah Kota
Perizinan
Jenis-Jenis IzinPemanfaatan Ruang
Prosedur Pemberian Izin
Penggantian yang Layak Terhadap
Kerugian
Insentif &
Disinsentif
Bentuk & Tata Cara
Pemberian Insentif
Bentuk & Tata Cara
Pemberian Disinsentif
Sanksi
Administratif
Jenis-Jenis Sanksi Administratif
Kriteria dan Tata Cara Pengenaan
Sanksi Administratif
KETENTUAN PERALIHAN
KETENTUAN PENUTUP
Pemanfaatan Ruang Wilayah
Pemanfaatan Ruang Kawasan
Wilayah Nasional
Wilayah Provinsi
Wilayah Kabupaten
Wilayah Kota
Kawasan Strategis
Kawasan Perdesaan
Kawasan Perkotaan
BAB V
BAB VI
BAB VIII
PENGAWASAN
PENATAAN RUANG
BAB VII
BAB IX
Izin dalam RTRW lama masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Per-UU-an
Izin yang diterbitkan dan/atau diperbaharui setelah RTRW
berakhir dan belum diganti tidak berlaku
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan
Tata cara koordinasidiatur dengan perpres;
Sosialisasi melalui media tatapmuka danmedia elektronik;
Mendampingi, mengawasi, dan memberikanpenjelasan kepada pemangku
kepentingan dalam pelaksanaan penataan ruang;
Penyelenggaraandan fasilitasi diklat, penyusunan program diklat, penerapansistem
sertifikasi;
Pengembangan iptek bidang penataan ruang;
Penyedianbasis data dan informasi penataan ruang, pengembangan jaringan sistem
elektronik;
Publikasi berbagaiaspek penataanruang melalui media yang mudah diakses
masyarakat; dan
Penyuluhan, debat publik., pembentukan kelompok masyarakat, penyediaanunit
pengaduan
TATA CARA PEMBINAANPENATAAN RUANG
Kriteria
Tata Cara
PENINJAUANKEMBALI(PK)
Penetapan pelaksanaan PK RTR
Pelaksanaan PK RTR
1 x dalam 5 tahun
lebih dari 1 x dalam 5 tahun
Rekomendasi Hasil PK RTR
Tidak perlu revisi Revisi
Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi
RTR
Perumusan program sektoral dan kewilayahan
Pelaksanaan pembangunan sektoral dan
pengembangan wilayah
Pengawasan
Teknis
Keseluruhan proses penyelenggaraan
penataan ruang secara menyeluruh
Pengawasan
Khusus
Permasalahan khusus penyelenggaraan
penataan ruang sesuai kebutuhan
Sistematika PP PPR
Mengawasi masukan, prosedur,
keluaran, fungsi dan manfaat, dan
ketersediaan &pemenuhan SPM
Memeriksa data dan informasi, serta
melakukan kajian teknis
37