SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 1
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Agenda

Hari Perumahan Nasional 2013

H

Latar Belakang
ari Perumahan Nasional (Hapernas) diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran bahwa perumahan adalah
kebutuh­ n dasar manusia yang menjadi tanggung jawab
a
bersama. Hapernas yang diperingati setiap tanggal 25 Agustus oleh
pemangku kepentingan bidang perumahan dan permukiman juga
bertujuan untuk mendorong pemenuhan pencapaian kebutuhan
perumahan dan permukiman.
Sejak masa pra kemerdekaan, kebijakan tentang Perumahan
telah menjadi perhatian walau masih terbatas hanya untuk pegawai
negeri, rumah sewa, dan perbaikan lingkungan dalam rangka
kesehatan. Pada masa penjajahan Belanda, terdapat Departement
Van Verkeer en Waterstaat (Dept. V en W) yang menangani
perumahan rakyat (Volk Huisvedting) dan bangunan
gedung/rumah negara/pemerintah (Landsgebouwen)
serta Pest Bestrijding untuk menangani wabah
penyakit perkotaan. Sedangkan pada masa
penjajahan Jepang, masalah perumahan ditangani
oleh Doboku sebagai pengganti Departement Van
Verkeer en Waterstaat.
Memasuki masa kemerdekaan, pada tahun
1947 dibentuk Kementerian Pekerjaan Umum yang antara lain menangani perumahan rakyat pada tingkat “Balai Perumahan”. Pada
masa tersebut, sebagian unsur Kementerian penanganannya pada
tingkat Balai dan Jawatan. Sementara itu, untuk kelembagaan di
daerah sebagian besar mengikuti struktur organisasi jaman kolonial
Belanda dengan membentuk dinas-dinas dan jawatan-jawatan.
Tahun 1950 kemudian menjadi tonggak sejarah bagi perumahan
nasional, dengan terselenggaranya kongres perumahan yang pertama. Kongres yang dikenal dengan Kongres Perumahan Rakyat Sehat
tersebut diadakan pada 25 – 30 Agustus 1950 di Bandung. Dalam
kongres tersebut, Bung Hatta memberikan sambutan pembukaan
yang mendengungkan cita-cita untuk membangun rumah layak bagi
setiap keluarga di Indonesia.
Pelaksanaan Kebijakan perumahan dan permukiman sejak awal
kemerdekaan hingga masa sekarang adalah untuk meneruskan
pembangunan perumahan secara konstitusional seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan untuk menyejahterakan rakyat adalah melalui penyediaan sandang, pangan
dan papan. Rumah (papan) merupakan salah satu hak dasar seperti
yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28H ayat 1 yaitu: “Setiap
orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan

68

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan”.
Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, masalah papan telah dipertegas kembali dalam Amandemen Ke-dua UUD 1945.
Amanah tersebut diharapkan dapat diteruskan secara berkelanjutan
oleh generasi saat ini maupun generasi yang akan datang, melalui
suatu kelembagaan bidang perumahan yang mapan dan berkelanjutan.
Berdasarkan lintasan sejarah tersebut, pada 10 Juli 2008 para
stakeholder bidang perumahan telah mendeklarasikan Penetapan
Hari Perumahan Nasional, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 46/KPTS/M/2008
tanggal 6 Agustus 2008 tentang Hari Perumahan Nasional yang
menetapkan tanggal 25 Agustus sebagai Hari Perumahan
Nasional (Hapernas).
Tema Kegiatan Hari Perumahan Nasional Tahun
2013 ini adalah “Dengan semangat Hapernas, kita
tingkatkan peran pembangunan perumahan dan
kawasan permukiman dalam mendukung akselerasi
pertumbuhan ekonomi yang menyejahterakan masyarakat”.
Adiupaya Puritama
Dalam rangka Hapernas, untuk mendorong penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman dalam pemenuhan kebutuh­
an rumah yang layak terutama bagi masyarakat berpenghasilan
rendah, Kementerian Perumahan Rakyat memberikan apresiasi
kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta masyarakat yang mempunyai komitmen dan
berperan aktif dalam mengembangkan dan membangun perumah­
an dan kawasan permukiman melalui Penganugrahan ADIUPAYA
PURITAMA. Adiupaya Puritama menurut definisi adalah usaha yang
dilakukan dengan bersungguh-sungguh dalam mewujudkan tempat
tinggal atau hunian yang layak.
Penganugerahaan ADIUPAYA PURITAMA ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2011
tentang Penganugrahan Adiupaya Puritama Kementerian Perumah­
an Rakyat.
Penghargaan ini terdiri dari berbagai bidang, yaitu (i) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi; (ii) Pengembang Rumah
Tapak; (iii) Bank Penyalur FLPP; (iv) Pendamping dan Pelaksana Perumahan Swadaya (sumber: Panitia Hapernas 2013).

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanUU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanPenataan Ruang
 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukimanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukimanOswar Mungkasa
 
Undang undang-nomor-1-tahun-2011
Undang undang-nomor-1-tahun-2011Undang undang-nomor-1-tahun-2011
Undang undang-nomor-1-tahun-2011Lydianggraini
 
Pp no.14 thn 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
Pp no.14 thn 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukimanPp no.14 thn 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
Pp no.14 thn 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukimanAdvisory Specialist for P2KP
 
Adminduk file
Adminduk fileAdminduk file
Adminduk fileEnno Sari
 
2011 Perda penyelenggaraan bencana
2011 Perda penyelenggaraan bencana2011 Perda penyelenggaraan bencana
2011 Perda penyelenggaraan bencanaPA_Klaten
 

Was ist angesagt? (7)

UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanUU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 
Uu 04 1992
Uu 04 1992Uu 04 1992
Uu 04 1992
 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukimanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman
 
Undang undang-nomor-1-tahun-2011
Undang undang-nomor-1-tahun-2011Undang undang-nomor-1-tahun-2011
Undang undang-nomor-1-tahun-2011
 
Pp no.14 thn 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
Pp no.14 thn 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukimanPp no.14 thn 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
Pp no.14 thn 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
 
Adminduk file
Adminduk fileAdminduk file
Adminduk file
 
2011 Perda penyelenggaraan bencana
2011 Perda penyelenggaraan bencana2011 Perda penyelenggaraan bencana
2011 Perda penyelenggaraan bencana
 

Andere mochten auch

Hari Tata Ruang 8 November
Hari Tata Ruang 8 NovemberHari Tata Ruang 8 November
Hari Tata Ruang 8 NovemberOswar Mungkasa
 
Perumahan Terkumuh di Dunia
Perumahan Terkumuh di DuniaPerumahan Terkumuh di Dunia
Perumahan Terkumuh di DuniaOswar Mungkasa
 
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015Oswar Mungkasa
 
Dampak Investasi Air Minum terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendap...
Dampak Investasi Air Minum terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendap...Dampak Investasi Air Minum terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendap...
Dampak Investasi Air Minum terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendap...Oswar Mungkasa
 
Perencanaan sistem pengelolaan persampahan
Perencanaan sistem pengelolaan persampahanPerencanaan sistem pengelolaan persampahan
Perencanaan sistem pengelolaan persampahanOswar Mungkasa
 
Nusantara Bertutur Berkiprah dalam Konperensi Sanitasi dan Air Minum Nasional...
Nusantara Bertutur Berkiprah dalam Konperensi Sanitasi dan Air Minum Nasional...Nusantara Bertutur Berkiprah dalam Konperensi Sanitasi dan Air Minum Nasional...
Nusantara Bertutur Berkiprah dalam Konperensi Sanitasi dan Air Minum Nasional...Oswar Mungkasa
 
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan RuangSinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan RuangOswar Mungkasa
 
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019Oswar Mungkasa
 
Belajar dari Singapore's Provident Fund. Sebuah Upaya Merancang Tabungan Peru...
Belajar dari Singapore's Provident Fund. Sebuah Upaya Merancang Tabungan Peru...Belajar dari Singapore's Provident Fund. Sebuah Upaya Merancang Tabungan Peru...
Belajar dari Singapore's Provident Fund. Sebuah Upaya Merancang Tabungan Peru...Oswar Mungkasa
 
Catatan Kritis tentang Hunian Berimbang
Catatan Kritis tentang Hunian BerimbangCatatan Kritis tentang Hunian Berimbang
Catatan Kritis tentang Hunian BerimbangOswar Mungkasa
 
Spesifikasi teknis Tempat Pembuangan Akhir Sampah
Spesifikasi teknis Tempat Pembuangan Akhir  SampahSpesifikasi teknis Tempat Pembuangan Akhir  Sampah
Spesifikasi teknis Tempat Pembuangan Akhir SampahOswar Mungkasa
 
PERCIK. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Edisi 1 Tahun 20...
PERCIK. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Edisi 1 Tahun 20...PERCIK. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Edisi 1 Tahun 20...
PERCIK. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Edisi 1 Tahun 20...Oswar Mungkasa
 
KELOPAK. Sumber informasi Kelola Sampah dengan Bijak. Edisi Perdana Tahun 201...
KELOPAK. Sumber informasi Kelola Sampah dengan Bijak. Edisi Perdana Tahun 201...KELOPAK. Sumber informasi Kelola Sampah dengan Bijak. Edisi Perdana Tahun 201...
KELOPAK. Sumber informasi Kelola Sampah dengan Bijak. Edisi Perdana Tahun 201...Oswar Mungkasa
 
Profil Kemiskinan Aceh
Profil Kemiskinan AcehProfil Kemiskinan Aceh
Profil Kemiskinan AcehOswar Mungkasa
 
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)Oswar Mungkasa
 
Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepu...
Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepu...Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepu...
Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepu...Oswar Mungkasa
 
GEOMagz. Majalah Geologi Populer. Volume 3 Nomor 3 Tahun 2013
GEOMagz. Majalah Geologi Populer. Volume 3 Nomor 3 Tahun 2013GEOMagz. Majalah Geologi Populer. Volume 3 Nomor 3 Tahun 2013
GEOMagz. Majalah Geologi Populer. Volume 3 Nomor 3 Tahun 2013Oswar Mungkasa
 
Basis Data Terpadu untuk Perlindungan Sosial
Basis Data Terpadu untuk Perlindungan SosialBasis Data Terpadu untuk Perlindungan Sosial
Basis Data Terpadu untuk Perlindungan SosialOswar Mungkasa
 
Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Memperkuat Koordinasi Menuju...
Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Memperkuat Koordinasi Menuju...Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Memperkuat Koordinasi Menuju...
Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Memperkuat Koordinasi Menuju...Oswar Mungkasa
 

Andere mochten auch (20)

Hari Tata Ruang 8 November
Hari Tata Ruang 8 NovemberHari Tata Ruang 8 November
Hari Tata Ruang 8 November
 
Perumahan Terkumuh di Dunia
Perumahan Terkumuh di DuniaPerumahan Terkumuh di Dunia
Perumahan Terkumuh di Dunia
 
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
 
Dampak Investasi Air Minum terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendap...
Dampak Investasi Air Minum terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendap...Dampak Investasi Air Minum terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendap...
Dampak Investasi Air Minum terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendap...
 
Perencanaan sistem pengelolaan persampahan
Perencanaan sistem pengelolaan persampahanPerencanaan sistem pengelolaan persampahan
Perencanaan sistem pengelolaan persampahan
 
Nusantara Bertutur Berkiprah dalam Konperensi Sanitasi dan Air Minum Nasional...
Nusantara Bertutur Berkiprah dalam Konperensi Sanitasi dan Air Minum Nasional...Nusantara Bertutur Berkiprah dalam Konperensi Sanitasi dan Air Minum Nasional...
Nusantara Bertutur Berkiprah dalam Konperensi Sanitasi dan Air Minum Nasional...
 
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan RuangSinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
 
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019
 
Hari Habitat Dunia
Hari Habitat DuniaHari Habitat Dunia
Hari Habitat Dunia
 
Belajar dari Singapore's Provident Fund. Sebuah Upaya Merancang Tabungan Peru...
Belajar dari Singapore's Provident Fund. Sebuah Upaya Merancang Tabungan Peru...Belajar dari Singapore's Provident Fund. Sebuah Upaya Merancang Tabungan Peru...
Belajar dari Singapore's Provident Fund. Sebuah Upaya Merancang Tabungan Peru...
 
Catatan Kritis tentang Hunian Berimbang
Catatan Kritis tentang Hunian BerimbangCatatan Kritis tentang Hunian Berimbang
Catatan Kritis tentang Hunian Berimbang
 
Spesifikasi teknis Tempat Pembuangan Akhir Sampah
Spesifikasi teknis Tempat Pembuangan Akhir  SampahSpesifikasi teknis Tempat Pembuangan Akhir  Sampah
Spesifikasi teknis Tempat Pembuangan Akhir Sampah
 
PERCIK. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Edisi 1 Tahun 20...
PERCIK. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Edisi 1 Tahun 20...PERCIK. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Edisi 1 Tahun 20...
PERCIK. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Edisi 1 Tahun 20...
 
KELOPAK. Sumber informasi Kelola Sampah dengan Bijak. Edisi Perdana Tahun 201...
KELOPAK. Sumber informasi Kelola Sampah dengan Bijak. Edisi Perdana Tahun 201...KELOPAK. Sumber informasi Kelola Sampah dengan Bijak. Edisi Perdana Tahun 201...
KELOPAK. Sumber informasi Kelola Sampah dengan Bijak. Edisi Perdana Tahun 201...
 
Profil Kemiskinan Aceh
Profil Kemiskinan AcehProfil Kemiskinan Aceh
Profil Kemiskinan Aceh
 
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)
 
Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepu...
Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepu...Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepu...
Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepu...
 
GEOMagz. Majalah Geologi Populer. Volume 3 Nomor 3 Tahun 2013
GEOMagz. Majalah Geologi Populer. Volume 3 Nomor 3 Tahun 2013GEOMagz. Majalah Geologi Populer. Volume 3 Nomor 3 Tahun 2013
GEOMagz. Majalah Geologi Populer. Volume 3 Nomor 3 Tahun 2013
 
Basis Data Terpadu untuk Perlindungan Sosial
Basis Data Terpadu untuk Perlindungan SosialBasis Data Terpadu untuk Perlindungan Sosial
Basis Data Terpadu untuk Perlindungan Sosial
 
Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Memperkuat Koordinasi Menuju...
Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Memperkuat Koordinasi Menuju...Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Memperkuat Koordinasi Menuju...
Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Memperkuat Koordinasi Menuju...
 

Ähnlich wie Hari Perumahan Nasional 25 Agustus

Kebijakan Agraria Indonesia
Kebijakan Agraria IndonesiaKebijakan Agraria Indonesia
Kebijakan Agraria Indonesialodzi
 
Wawasan Nusantara (pkn).pptx
Wawasan Nusantara (pkn).pptxWawasan Nusantara (pkn).pptx
Wawasan Nusantara (pkn).pptxstepvaniiqbaalksb
 
Final press release media briefing aman
Final press release media briefing amanFinal press release media briefing aman
Final press release media briefing amanPanji Kharisma Jaya
 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanUndang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukimaninideedee
 
123456789012334578901234456789021223456778trglksdh
123456789012334578901234456789021223456778trglksdh123456789012334578901234456789021223456778trglksdh
123456789012334578901234456789021223456778trglksdhRezaNovita3
 
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaKesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaDesa Institute
 
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaKesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desasuryokoco suryoputro
 
Citizen's Position Equality
Citizen's Position EqualityCitizen's Position Equality
Citizen's Position EqualitySoya Odut
 
Hukum agraria Kel 2.pptx
Hukum agraria Kel 2.pptxHukum agraria Kel 2.pptx
Hukum agraria Kel 2.pptxDelfianaSundari
 
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIALANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIASiti Sahati
 
Perumahan sebagai Hak Asasi Manusia
Perumahan sebagai Hak Asasi Manusia Perumahan sebagai Hak Asasi Manusia
Perumahan sebagai Hak Asasi Manusia Oswar Mungkasa
 
JURNAL MOOC LAN PPPK EBAH HABIBAH (1).pdf
JURNAL MOOC LAN PPPK EBAH HABIBAH (1).pdfJURNAL MOOC LAN PPPK EBAH HABIBAH (1).pdf
JURNAL MOOC LAN PPPK EBAH HABIBAH (1).pdfAgusSuarno2
 
JURNAL MOOC LAN PPPK EBAH HABIBAH (1).pdf
JURNAL MOOC LAN PPPK EBAH HABIBAH (1).pdfJURNAL MOOC LAN PPPK EBAH HABIBAH (1).pdf
JURNAL MOOC LAN PPPK EBAH HABIBAH (1).pdfAgusSuarno2
 
RESUME AGENDA 1 emmi w.pdf
RESUME AGENDA 1 emmi w.pdfRESUME AGENDA 1 emmi w.pdf
RESUME AGENDA 1 emmi w.pdfEmiWahyuni4
 
Rangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester Ganjil
Rangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester GanjilRangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester Ganjil
Rangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester GanjilIWAN SUKMA NURICHT
 
SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA.ppt
SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA.pptSEJARAH LAHIRNYA PANCASILA.ppt
SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA.pptFauziSulthon3
 
Refleksi Akhir Tahun Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011
Refleksi Akhir Tahun Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011Refleksi Akhir Tahun Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011
Refleksi Akhir Tahun Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011Oswar Mungkasa
 
WAWASAN KEBANGSAAN DAN NILAI NILAI BELA NEGARA
WAWASAN KEBANGSAAN DAN NILAI NILAI BELA NEGARAWAWASAN KEBANGSAAN DAN NILAI NILAI BELA NEGARA
WAWASAN KEBANGSAAN DAN NILAI NILAI BELA NEGARAHerry Prasetyo
 
BAB ORDE BARU.pptx
BAB ORDE BARU.pptxBAB ORDE BARU.pptx
BAB ORDE BARU.pptxKhusniDwi
 

Ähnlich wie Hari Perumahan Nasional 25 Agustus (20)

Kebijakan Agraria Indonesia
Kebijakan Agraria IndonesiaKebijakan Agraria Indonesia
Kebijakan Agraria Indonesia
 
Wawasan Nusantara (pkn).pptx
Wawasan Nusantara (pkn).pptxWawasan Nusantara (pkn).pptx
Wawasan Nusantara (pkn).pptx
 
Final press release media briefing aman
Final press release media briefing amanFinal press release media briefing aman
Final press release media briefing aman
 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanUndang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 
123456789012334578901234456789021223456778trglksdh
123456789012334578901234456789021223456778trglksdh123456789012334578901234456789021223456778trglksdh
123456789012334578901234456789021223456778trglksdh
 
Bab I
Bab IBab I
Bab I
 
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaKesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
 
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaKesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
 
Citizen's Position Equality
Citizen's Position EqualityCitizen's Position Equality
Citizen's Position Equality
 
Hukum agraria Kel 2.pptx
Hukum agraria Kel 2.pptxHukum agraria Kel 2.pptx
Hukum agraria Kel 2.pptx
 
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIALANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 
Perumahan sebagai Hak Asasi Manusia
Perumahan sebagai Hak Asasi Manusia Perumahan sebagai Hak Asasi Manusia
Perumahan sebagai Hak Asasi Manusia
 
JURNAL MOOC LAN PPPK EBAH HABIBAH (1).pdf
JURNAL MOOC LAN PPPK EBAH HABIBAH (1).pdfJURNAL MOOC LAN PPPK EBAH HABIBAH (1).pdf
JURNAL MOOC LAN PPPK EBAH HABIBAH (1).pdf
 
JURNAL MOOC LAN PPPK EBAH HABIBAH (1).pdf
JURNAL MOOC LAN PPPK EBAH HABIBAH (1).pdfJURNAL MOOC LAN PPPK EBAH HABIBAH (1).pdf
JURNAL MOOC LAN PPPK EBAH HABIBAH (1).pdf
 
RESUME AGENDA 1 emmi w.pdf
RESUME AGENDA 1 emmi w.pdfRESUME AGENDA 1 emmi w.pdf
RESUME AGENDA 1 emmi w.pdf
 
Rangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester Ganjil
Rangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester GanjilRangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester Ganjil
Rangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester Ganjil
 
SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA.ppt
SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA.pptSEJARAH LAHIRNYA PANCASILA.ppt
SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA.ppt
 
Refleksi Akhir Tahun Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011
Refleksi Akhir Tahun Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011Refleksi Akhir Tahun Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011
Refleksi Akhir Tahun Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011
 
WAWASAN KEBANGSAAN DAN NILAI NILAI BELA NEGARA
WAWASAN KEBANGSAAN DAN NILAI NILAI BELA NEGARAWAWASAN KEBANGSAAN DAN NILAI NILAI BELA NEGARA
WAWASAN KEBANGSAAN DAN NILAI NILAI BELA NEGARA
 
BAB ORDE BARU.pptx
BAB ORDE BARU.pptxBAB ORDE BARU.pptx
BAB ORDE BARU.pptx
 

Mehr von Oswar Mungkasa

Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganUrun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganOswar Mungkasa
 
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Oswar Mungkasa
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Oswar Mungkasa
 
Sudah saatnya mempopulerkan upcycling
Sudah saatnya mempopulerkan upcyclingSudah saatnya mempopulerkan upcycling
Sudah saatnya mempopulerkan upcyclingOswar Mungkasa
 
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Oswar Mungkasa
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Oswar Mungkasa
 
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAFakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAOswar Mungkasa
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganOswar Mungkasa
 
Pedoman kepemimpinan bersama
Pedoman kepemimpinan bersama Pedoman kepemimpinan bersama
Pedoman kepemimpinan bersama Oswar Mungkasa
 
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentinganMemudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentinganOswar Mungkasa
 
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...Oswar Mungkasa
 
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...Oswar Mungkasa
 
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...Oswar Mungkasa
 
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaranBekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaranOswar Mungkasa
 
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...Oswar Mungkasa
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...Oswar Mungkasa
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...Oswar Mungkasa
 
Presentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaPresentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaOswar Mungkasa
 
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiPengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiOswar Mungkasa
 
Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaPembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaOswar Mungkasa
 

Mehr von Oswar Mungkasa (20)

Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganUrun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
 
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
 
Sudah saatnya mempopulerkan upcycling
Sudah saatnya mempopulerkan upcyclingSudah saatnya mempopulerkan upcycling
Sudah saatnya mempopulerkan upcycling
 
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
 
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAFakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
 
Pedoman kepemimpinan bersama
Pedoman kepemimpinan bersama Pedoman kepemimpinan bersama
Pedoman kepemimpinan bersama
 
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentinganMemudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
 
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
 
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
 
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
 
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaranBekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
 
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
 
Presentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaPresentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
Presentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
 
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiPengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
 
Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaPembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia
 

Hari Perumahan Nasional 25 Agustus

  • 1. Agenda Hari Perumahan Nasional 2013 H Latar Belakang ari Perumahan Nasional (Hapernas) diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran bahwa perumahan adalah kebutuh­ n dasar manusia yang menjadi tanggung jawab a bersama. Hapernas yang diperingati setiap tanggal 25 Agustus oleh pemangku kepentingan bidang perumahan dan permukiman juga bertujuan untuk mendorong pemenuhan pencapaian kebutuhan perumahan dan permukiman. Sejak masa pra kemerdekaan, kebijakan tentang Perumahan telah menjadi perhatian walau masih terbatas hanya untuk pegawai negeri, rumah sewa, dan perbaikan lingkungan dalam rangka kesehatan. Pada masa penjajahan Belanda, terdapat Departement Van Verkeer en Waterstaat (Dept. V en W) yang menangani perumahan rakyat (Volk Huisvedting) dan bangunan gedung/rumah negara/pemerintah (Landsgebouwen) serta Pest Bestrijding untuk menangani wabah penyakit perkotaan. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, masalah perumahan ditangani oleh Doboku sebagai pengganti Departement Van Verkeer en Waterstaat. Memasuki masa kemerdekaan, pada tahun 1947 dibentuk Kementerian Pekerjaan Umum yang antara lain menangani perumahan rakyat pada tingkat “Balai Perumahan”. Pada masa tersebut, sebagian unsur Kementerian penanganannya pada tingkat Balai dan Jawatan. Sementara itu, untuk kelembagaan di daerah sebagian besar mengikuti struktur organisasi jaman kolonial Belanda dengan membentuk dinas-dinas dan jawatan-jawatan. Tahun 1950 kemudian menjadi tonggak sejarah bagi perumahan nasional, dengan terselenggaranya kongres perumahan yang pertama. Kongres yang dikenal dengan Kongres Perumahan Rakyat Sehat tersebut diadakan pada 25 – 30 Agustus 1950 di Bandung. Dalam kongres tersebut, Bung Hatta memberikan sambutan pembukaan yang mendengungkan cita-cita untuk membangun rumah layak bagi setiap keluarga di Indonesia. Pelaksanaan Kebijakan perumahan dan permukiman sejak awal kemerdekaan hingga masa sekarang adalah untuk meneruskan pembangunan perumahan secara konstitusional seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan untuk menyejahterakan rakyat adalah melalui penyediaan sandang, pangan dan papan. Rumah (papan) merupakan salah satu hak dasar seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28H ayat 1 yaitu: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan 68 mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, masalah papan telah dipertegas kembali dalam Amandemen Ke-dua UUD 1945. Amanah tersebut diharapkan dapat diteruskan secara berkelanjutan oleh generasi saat ini maupun generasi yang akan datang, melalui suatu kelembagaan bidang perumahan yang mapan dan berkelanjutan. Berdasarkan lintasan sejarah tersebut, pada 10 Juli 2008 para stakeholder bidang perumahan telah mendeklarasikan Penetapan Hari Perumahan Nasional, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 46/KPTS/M/2008 tanggal 6 Agustus 2008 tentang Hari Perumahan Nasional yang menetapkan tanggal 25 Agustus sebagai Hari Perumahan Nasional (Hapernas). Tema Kegiatan Hari Perumahan Nasional Tahun 2013 ini adalah “Dengan semangat Hapernas, kita tingkatkan peran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang menyejahterakan masyarakat”. Adiupaya Puritama Dalam rangka Hapernas, untuk mendorong penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dalam pemenuhan kebutuh­ an rumah yang layak terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Kementerian Perumahan Rakyat memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta masyarakat yang mempunyai komitmen dan berperan aktif dalam mengembangkan dan membangun perumah­ an dan kawasan permukiman melalui Penganugrahan ADIUPAYA PURITAMA. Adiupaya Puritama menurut definisi adalah usaha yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh dalam mewujudkan tempat tinggal atau hunian yang layak. Penganugerahaan ADIUPAYA PURITAMA ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penganugrahan Adiupaya Puritama Kementerian Perumah­ an Rakyat. Penghargaan ini terdiri dari berbagai bidang, yaitu (i) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi; (ii) Pengembang Rumah Tapak; (iii) Bank Penyalur FLPP; (iv) Pendamping dan Pelaksana Perumahan Swadaya (sumber: Panitia Hapernas 2013).