Dokumen tersebut membahas latar belakang dan agenda Hari Perumahan Nasional 2013. Hari ini diperingati setiap tanggal 25 Agustus untuk meningkatkan kesadaran akan hak dasar atas perumahan dan mendorong pemenuhan kebutuhan perumahan. Dokumen ini juga menjelaskan sejarah kebijakan perumahan di Indonesia sejak masa kolonial hingga saat ini.
1. Agenda
Hari Perumahan Nasional 2013
H
Latar Belakang
ari Perumahan Nasional (Hapernas) diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran bahwa perumahan adalah
kebutuh n dasar manusia yang menjadi tanggung jawab
a
bersama. Hapernas yang diperingati setiap tanggal 25 Agustus oleh
pemangku kepentingan bidang perumahan dan permukiman juga
bertujuan untuk mendorong pemenuhan pencapaian kebutuhan
perumahan dan permukiman.
Sejak masa pra kemerdekaan, kebijakan tentang Perumahan
telah menjadi perhatian walau masih terbatas hanya untuk pegawai
negeri, rumah sewa, dan perbaikan lingkungan dalam rangka
kesehatan. Pada masa penjajahan Belanda, terdapat Departement
Van Verkeer en Waterstaat (Dept. V en W) yang menangani
perumahan rakyat (Volk Huisvedting) dan bangunan
gedung/rumah negara/pemerintah (Landsgebouwen)
serta Pest Bestrijding untuk menangani wabah
penyakit perkotaan. Sedangkan pada masa
penjajahan Jepang, masalah perumahan ditangani
oleh Doboku sebagai pengganti Departement Van
Verkeer en Waterstaat.
Memasuki masa kemerdekaan, pada tahun
1947 dibentuk Kementerian Pekerjaan Umum yang antara lain menangani perumahan rakyat pada tingkat “Balai Perumahan”. Pada
masa tersebut, sebagian unsur Kementerian penanganannya pada
tingkat Balai dan Jawatan. Sementara itu, untuk kelembagaan di
daerah sebagian besar mengikuti struktur organisasi jaman kolonial
Belanda dengan membentuk dinas-dinas dan jawatan-jawatan.
Tahun 1950 kemudian menjadi tonggak sejarah bagi perumahan
nasional, dengan terselenggaranya kongres perumahan yang pertama. Kongres yang dikenal dengan Kongres Perumahan Rakyat Sehat
tersebut diadakan pada 25 – 30 Agustus 1950 di Bandung. Dalam
kongres tersebut, Bung Hatta memberikan sambutan pembukaan
yang mendengungkan cita-cita untuk membangun rumah layak bagi
setiap keluarga di Indonesia.
Pelaksanaan Kebijakan perumahan dan permukiman sejak awal
kemerdekaan hingga masa sekarang adalah untuk meneruskan
pembangunan perumahan secara konstitusional seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan untuk menyejahterakan rakyat adalah melalui penyediaan sandang, pangan
dan papan. Rumah (papan) merupakan salah satu hak dasar seperti
yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28H ayat 1 yaitu: “Setiap
orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan
68
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan”.
Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, masalah papan telah dipertegas kembali dalam Amandemen Ke-dua UUD 1945.
Amanah tersebut diharapkan dapat diteruskan secara berkelanjutan
oleh generasi saat ini maupun generasi yang akan datang, melalui
suatu kelembagaan bidang perumahan yang mapan dan berkelanjutan.
Berdasarkan lintasan sejarah tersebut, pada 10 Juli 2008 para
stakeholder bidang perumahan telah mendeklarasikan Penetapan
Hari Perumahan Nasional, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 46/KPTS/M/2008
tanggal 6 Agustus 2008 tentang Hari Perumahan Nasional yang
menetapkan tanggal 25 Agustus sebagai Hari Perumahan
Nasional (Hapernas).
Tema Kegiatan Hari Perumahan Nasional Tahun
2013 ini adalah “Dengan semangat Hapernas, kita
tingkatkan peran pembangunan perumahan dan
kawasan permukiman dalam mendukung akselerasi
pertumbuhan ekonomi yang menyejahterakan masyarakat”.
Adiupaya Puritama
Dalam rangka Hapernas, untuk mendorong penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman dalam pemenuhan kebutuh
an rumah yang layak terutama bagi masyarakat berpenghasilan
rendah, Kementerian Perumahan Rakyat memberikan apresiasi
kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta masyarakat yang mempunyai komitmen dan
berperan aktif dalam mengembangkan dan membangun perumah
an dan kawasan permukiman melalui Penganugrahan ADIUPAYA
PURITAMA. Adiupaya Puritama menurut definisi adalah usaha yang
dilakukan dengan bersungguh-sungguh dalam mewujudkan tempat
tinggal atau hunian yang layak.
Penganugerahaan ADIUPAYA PURITAMA ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2011
tentang Penganugrahan Adiupaya Puritama Kementerian Perumah
an Rakyat.
Penghargaan ini terdiri dari berbagai bidang, yaitu (i) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi; (ii) Pengembang Rumah
Tapak; (iii) Bank Penyalur FLPP; (iv) Pendamping dan Pelaksana Perumahan Swadaya (sumber: Panitia Hapernas 2013).