dipublikasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan rakyat Tahun 2012

3. GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
i
GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
2012

4. ii
GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035

5. GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
iii
• Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
• Kementerian Dalam Negeri
• Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional
• Kementerian Kesehatan
• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Kementerian Sosial
• Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
• Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035
© Pemegang Copyright Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Diproduksi oleh : Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Editor :
Sekretariat Tim Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun
2011 - 2035
Tim Penyusun :
1. Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk
2. Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk
3. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Keluarga
4. Kelompok Kerja Bidang Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk
5. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan database Kependudukan
Kontributor:
1. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gajah Mada
2. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
Cetakan pertama 2012
Hak cipta dilindungi undang-undang
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, et. al. Grand Design
Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035; — cet. 1 —Jakarta : Kementerian
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2012, 36 hlm, 210 x 297 mm
ISBN ____________________978-602-947-6279

6. iv
GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035

7. GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
v
KAKAKAKAKATTTTTAPENGAPENGAPENGAPENGAPENGANTANTANTANTANTARARARARAR
MENTERI
KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan
berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita
dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Grand Design
Pembangunan Kependudukan, Tahun 2011-2035 dengan baik.
Hal itu tidak terlepas dari kerja keras semua pihak terutama
kelompok kerja I sampai dengan V yang telah menye-
lesaikan Grand Design Pembangunan Kependudukan pada
Kelompok Kerja masing-masing. Disamping itu masukan
dari berbagai pihak terkait, telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam
penyelesaian penyusunan dokumen ini.
Ada tiga aspek penting dalam kebijakan kependudukan di Indonesia saat ini.
Pertama,secara internal, dinamika kependudukan di Indonesia memasuki
fase yang sangat krusial yang ditandai dengan perubahan kondisi demografi
“di luar perkiraan”. Hal itu tampak dari perubahan angka kelahiran dan
pertumbuhan penduduk yang keduanya cenderung stagnan. Terlepas dari
perbedaan interpretasi mengenai keadaan tersebut, kondisi ini perlu dicermati
dan diantisipasi dengan kebijakan kependudukan yang tepat. Kedua,
kebijakan kependudukan di Indonesia belum sepenuhnya menjadi bagian
integral dari kebijakan pembangunan. Hal ini tidak selaras dengan hasil ICPD
(International Conference on Population and Development) tahun 1994 di Kairo,
yang mengamanatkan pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam
kebijakan pembangunan. Ketiga, pada waktu yang bersamaan dinamika
kependudukan di Indonesia sedang mengarah ke fase windows of opportunity
yang datangnya hanya sekali dan yang akan memberikan peluang untuk
memperoleh bonus demografi. Ketiga hal tersebut merupakan alasan
mengapa dibutuhkan suatu grand design pembangunan kependudukan untuk
dijadikan arah bagi perumusan kebijakan dan program kependudukan di
masa yang akan datang.

8. vi
GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) selain diperlukan sebagai
arah bagi kebijakan kependudukan di masa depan, juga merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Master Plan Percepatan dan Perluasan Pem-
bangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Master Plan Percepatan dan
Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) sehingga
merupakan bagian integral dari dokumen pembangunan tersebut. Meskipun
demikian dalam konteks pelaksanaan atau implementasinya serta bagaimana
GDPK diintegrasikan dengan MP3EI dan MP3KI, diperlukan penjabaran
lebih lanjut terutama menyangkut kondisi di masing-masing koridor
sebagaimana telah disusun dalam MP3EI.
Atas terselesaikannya dokumen GDPK, kami mengucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya. Secara khusus
ucapan terima kasih disampaikan kepada ke lima kelompok kerja yang telah
menyusun bahan dasar GDPK serta tim Sekretariat yang telah bekerja keras
untuk menyelesaikan dokumen ini. Kritik dan saran yang membangun sangat
diharapkan dalam rangka penyempurnaan dokumen ini.
Semoga dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan ini
bermanfaat bagi kita semua.
Jakarta, Desember 2012
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia
H.R. AGUNG LAKSONO

9. GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
vii
KATA PENGANTAR ........................................................................................ii
DAFTAR ISI ........................................................................................................iv
BAB 1. PENDAHULUAN.................................................................................1
BAB 2. KONDISI KEPENDUDUKAN INDONESIA SAAT INI ........7
2.1. Kuantitas Penduduk ......................................................................7
2.2. Kualitas Penduduk.........................................................................9
2.3. Pembangunan Keluarga ............................................................. 12
2.4. Persebaran dan Mobilitas Penduduk ....................................... 13
2.5. Data dan Informasi Kepedudukan .......................................... 14
BAB 3. KONDISI YANG DIINGINKAN ................................................ 15
3.1. Kuantitas Penduduk ................................................................... 15
3.2. Kualitas Penduduk...................................................................... 15
3.3. Kondisi Keluarga ........................................................................ 16
3.4. Persebaran dan Mobilitas Penduduk ....................................... 16
3.5. Data dan Informasi Kependudukan ........................................ 16
3.6. Permasalahan dan Tantangan.................................................... 17
BAB 4. POKOK-POKOK PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN. 21
4.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk .......................................... 21
4.2. Peningkatan Kualitas Penduduk ............................................... 22
4.3. Strategi Pembangunan Keluarga .............................................. 23
4.4. Pengarahan mobilitas penduduk .............................................. 24
4.5. Pembangunan sistem data dan informasi kependudukan .... 25
BAB 5. ROADMAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN............. 27
5.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk .......................................... 27
5.2. Peningkatan Kualitas Penduduk ............................................... 27
5.3. Pembangunan Keluarga ............................................................. 30
5.4. Pengarahan Mobilitas Penduduk .............................................. 30
5.5. Pembangunan Sistem Data dan Informasi Kependudukan. 32
BAB 6. PENUTUP........................................................................................... 33
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 36
DDDDDAFTAFTAFTAFTAFTARISIARISIARISIARISIARISI

10. viii
GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
viii
GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035

11. GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
1
Pendahuluan
Salah satu hasil dari usaha pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan
penduduk adalah penurunan pertumbuhan penduduk 2,32 persen per tahun
selama periode 1970-1980 menjadi 1,49 persen per tahun pada periode 2000-
2010. Hal tersebut tidak lepas dari keberhasilan pemerintah menekan angka
kelahiran yang juga menunjukkan penurunan yang konsisten. Meskipun
demikian ada kecenderungan penurunan angka pertumbuhan penduduk
maupun angka kelahiran melambat pada satu dasawarsa terakhir.Hasil SDKI
2007 dan Sensus Penduduk (SP) 2010 membuktikan hal tersebut. Hasil
Survei Demografi dan Kese-
hatan Indonesia (SDKI) 2002-
2003 dan 2007 menunjukkan
bahwa TFR mengalami
stagnasi. Demikian juga halnya
dengan hasil SP 2010 yang
secara nasional menunjukkan
TFR yang stalling. Pada waktu
yang bersamaan hasil SP 2010
menunjukkan bahwa angka
pertumbuhan penduduk
meningkat dibandingkan
dengan SP tahun 2000
meskipun peningkatannya
tidak signifikan. Jika hal ini
berlangsung terus, dikhawatirkan tujuan kebijakan pengendalian jumlah
penduduk yakni untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) tahun
2015 akan gagal atau melambat., Sementara itu, salah satu tantangan di bidang
pembangunan kependudukan di Indonesia adalah menghadapi salah satu
periode ketika Indonesia menghadapi suatu kesempatan yang disebabkan
perubahan komposisi penduduk menurut umur, yang biasa disebut dengan
windows of opportunity. Dengan tren perubahan komposisi penduduk menurut
umur di masa lalu, diperkirakan Indonesia akan mencapai tahap windows of
opportunity tahun 2030-an dengan asumsi bahwa jika dinamika demografi,
khsususnya fertilitas mengikuti trend selama 40 tahun terakhir. Tahap win-
dows of opportunity ditandai dengan angka ketergantungan yang paling rendah
dalam perkembangan perubahan komposisi penduduk menurut umur.
1
BBBBBABABABABAB
GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
1

12. 2
GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
Kondisi tersebut disertai dengan besarnya jumlah penduduk usia produktif,
menurunnya jumlah penduduk usia anak-anak, dan meningkatnya jumlah
penduduk lansia. Tahap ini merupakan kesempatan yang hanya datang sekali
dan harus direspons dengan kebijakan yang memadai agar opportunity berubah
menjadi bonus demografi. Jika tahap ini terjadi dan tidak ada intervensi
kebijakan yang tepat, maka kesempatan tersebut akan berubah menjadi di-
saster.
Persoalan kependudukan yang dihadapi Indonesia menjadi lebih kompleks
karena selain masalah kuantitas, juga dihadapkan pada persoalan kualitas
penduduk (terutama bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan
pemerataan ekonomi). Indikator kualitas penduduk yang paling jelas adalah
rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia jika
dibandingkan dengan IPM di negara tetangga ASEAN. Situasi kependudukan
bertambah kompleks manakala Indonesia juga masih dihadapkan pada
ketimpangan distribusi penduduk, antara Jawa dan luar Jawa, atau antara
Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur.
Respon kebijakan terhadap persoalan kependudukan tersebut harus terarah
dan terencana karena masalah kependudukan telah menjadi komitmen
masyarakat internasional. Kesepakatan internasional, baik hasil dari ICPD
di Kairo tahun 1994, MDGs, dan juga kesepakatan internasional lainya, telah
menyebabkan perubahan orientasi kebijakan kependudukan di tingkat
nasional juga. Sebagai contoh, prinsip-prinsip ICPD yang belum sepenuhnya
tertuang dalam UU No. 10 Tahun 1992 menjadi salah satu pertimbangan
penting dilakukannya amandemen UU tersebut yang kemudian menjadi UU
No. 52 Tahun 2009. Arah kebijakan pembangunan kependudukan dan hasil
ICPD yang menekankan pentingnya hak dan kesehatan reproduksi telah
mewarnai program keluarga berencana di Indonesia pasca-ICPD. Selain itu,
Indonesia memiliki komitmen untuk mengadopsi 20 tahun Plan of Action
(PoA) ICPD yang mencakup tujuan penting kebijakan penduduk dan
pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam konteks
pembangunan berkelanjutan (sustainable development), pendidikan, kesetaraan
gender, penurunan kematian maternal, anak dan bayi, peningkatan akses
terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk keluarga berencana dan
kesehatan seksual. Selain itu, Kesepakatan hasil MDGs tahun 2000
berpengaruh sangat penting dalam mengarahkan pembangunan
kependudukan. Target yang tertuang dalam MDGs, menjadi rujukan pokok

13. GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
3
penentuan indikator pencapaian pembangunan kependudukan sampai dengan
saat ini. Bukan hanya dalam konteks pembangunan kependudukan, arah
kebijakan pembangunan secara umum juga sangat diwarnai dan dipengaruhi
MDGs.
Pada tingkat nasional beberapa perubahan politik yang perlu dicatat yang
diduga menjadi penyebab menurunnya pembangunan kependudukan adalah
perubahan pemerintahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi yang diawali
dengan krisis multidimensional tahun 1998. Krisis ekonomi telah
menyebabkan menurunnya kemampuan ekonomi pemerintah untuk
mendukung kebijakan kependudukan, khususnya program keluarga
berencana. Sejalan dengan perubahan pemerintahan tersebut, pemerintah
melaksanakan otonomi daerah yang memberikan kekuasaan lebih besar
kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun, melaksanakan, serta
melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan, termasuk di dalamnya
kebijakan kependudukan. Seperti halnya yang terjadi di pusat, pemerintah
kabupaten/kota lebih memfokuskan pada pembangunan politik dan ekonomi
serta cenderung mengabaikan pembangunan kependudukan. Akibatnya
adalah komitmen politik menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut di atas, diperlukan suatu acuan
bagi pembangunan kependudukan di masa mendatang, baik dari sisi kebijakan
umum dalam bentuk Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)
dengan berbagai pencapaian target. Penyusunan dokumen ini merupakan
tindak lanjut atau operasionalisasi Undang-Undang No. 52 Tahun 2009
tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Dengan memerhatikan berbagai persoalan dan tantangan yang akan dihadapi
Indonesia dalam bidang kependudukan, maka GDPK ini memiliki visi yakni:
Visi:
“Terwujudnya penduduk yang berkualitas sebagai modal pembangunan untuk
mencapai Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan sejahtera”.
Penekanan visi pada pembangunan kualitas penduduk adalah jawaban kunci
terhadap terjadinya “windows of opportunity” sehingga “bonus demografi” dapat
dimanfaatkan sebagai modal dasar pembangunan.

14. 4
GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
Dalam rangka mencapai visi tersebut, GDPK memiliki misi:
Misi:
1. Menempatkan aspek kependudukan sebagai titik sentral pembangunan
dan mengintegrasikan kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan
pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup
2. Mendorong tercapainya jejaring (networking) kebijakan antarpemangku
kepentingan di tingkat pusat maupun daerah dalam membangun tata
kelola kependudukan untuk mendukung terciptanya pembangunan
berkelanjutan
3. Menciptakan sinkronisasi antarberbagai peraturan perundangan dan
kebijakan pemerintah di tingkat pusat dan daerah tentang kependudukan
4. Memfasilitasi perkembangan kependudukan ke arah yang seimbang antara
jumlah, struktur, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup,
baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan
serta kondisi perkembangan sosial dan budaya
5. Mengintegrasikan kegiatan ekonomi secara sinergis antara wilayah
pertumbuhan dengan wilayah perdesaan menjadi suatu sistem wilayah
pengembangan ekonomi yang mampu menarik gerak keruangan
penduduk yang aman, nyaman, cepat, dan terjangkau
6. Membangun potensi dan sinergi aktor kependudukan, baik pada level
individu, keluarga maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas
penduduk yang mendukung pembangunan berkelanjutan
7. Membangun keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis
yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan
sumber daya keluarga dan jumlah anak yang ideal
8. Mewujudkan migrasi tenaga kerja internal dan internasional secara terarah,
tertib, teratur, dan terlindungi
9. Membuka peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan
dalam membangun tata kelola kependudukan yang berpusat pada manusia,
termasuk membangun sistem informasi dan data kependudukan yang
transparan dan akuntabel
10. Membangun kesadaran, sikap, dan kebijakan bagi kesamaan hak dan
kewajiban antarkelompok, termasuk kesadaran gender bagi terciptanya
kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang demi tercapainya tujuan-
tujuan pembangunan
Sementara itu, arah kebijakan dari GDPK dapat dirumuskan adalah:

15. GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
5
Arah Kebijakan:
1. Pembangunan kependudukan yang menggunakan pendekatan hak asasi
sebagai prinsip utama
2. Pembangunan kependudukan yang mengakomodasi partisipasi semua
pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah maupun masyarakat
3. Pembangunan kependudukan yang mendasarkan penduduk sebagai titik
sentral pembangunan, yaitu penduduk sebagai pelaku (subjek) maupun
penikmat (objek) pembangunan
4. Pembangunan kependudukan yang mampu menjadi bagian dari usaha
untuk mencapai pembangunan berkelanjutan
5. Pembangunan kependudukan yang mampu menyediakan data dan
informasi kependudukan yang valid dan dapat dipercaya
Arah kebijakan ini seterusnya dimaksudkan untuk mencapai tujuan GDPK
sebagai berikut:
1.6. Tujuan
1. Tujuan utama pembangunan kependudukan adalah tercapainya kualitas
penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam
mencapai kemajuan bangsa. Hal itu dilakukan melalui pencapaian tujuan
sebagai berikut.
a. mewujudkan tercapainya tahap windows of opportunity melalui
pengelolaan kuantitas penduduk yang berkaitan dengan jumlah,
struktur/komposisi, pertumbuhan, dan persebaran penduduk
b. mewujudkan keseimbangan sumber daya manusia dan lingkungan
melalui pengarahan mobilitas penduduk serta pengelolaan urbanisasi
c. mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju,
mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender
serta mampu merencanakan sumber daya keluarga
2. Terwujudnya data dan informasi kependudukan yang akurat (valid) dan
dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi
data kependudukan.
Secara konseptual, tujuan pembangunan kependudukan selama 2011-
2035 dapat digambarkan sebagai berikut:

16. 6
GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
1.7. Sasaran
1. Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan yang berdasarkan
pada pendekatan hak asasi untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam
rangka mencapai pembangunan berkelanjutan
2. Pencapaian windows of opportunity melalui pengelolaan kuantitas penduduk
dengan cara pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian,
dan pengarahan mobilitas penduduk
3. Keluarga berkualitas yang memiliki ciri ketahanan sosial, ekonomi, budaya
tinggi serta mampu merencanakan sumber daya keluarga secara optimal
4. Pembangunan database kependudukan melalui pengembangan sistem
informasi data kependudukan yang akurat, dapat dipercaya, dan
terintegrasi
Gambar 1.1Tujuan Pembangunan Kependudukan Selama 2011-2035
Penduduk berkualitas sebagai modal pembangunan untuk
mencapai Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan sejahtera
Peningkatan Kualitas Penduduk
Pengembangan Sistem Informasi Data Kependudukan
yang berkualitas dan terintegrasi
PengelolaanKuantitas
penduduk
PengarahanMobilitas
Penduduk
Pembangunan
Keluarga

17. GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
7
2
BBBBBABABABABAB
Kondisi Kependudukan
Indonesia Saat Ini
2.1. Kuantitas Penduduk
Stagnasi dan Disparitas pertumbuhan penduduk antar provinsi.
Hasil Sensus Penduduk tahun 2000 dan 2010 memperilhatkan bahwa selama
10 tahun terakhir, pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami stagnasi,
yaitu berkisar antara 1,4-1,5 persen per tahun. Hal itu disertai dengan
terjadinya disparitas angka pertumbuhan penduduk menurut propinsi.
Demikian juga halnya disparitas pertumbuhan penduduk antar kabupaten/
kota. Dalam konteks kebijakan kependudukan, hal ini harus menjadi perhatian
tersendiri.
Perubahan komposisi penduduk.
Dari sisi komposisi penduduk, telah terjadi perubahan yang cukup mencolok
selama periode 1971-2010. Gambar 1 berikut memperlihatkan bahwa tahun
1971 bentuk piramida penduduk Indonesia termasuk tipe ekspansif. Hal ini
ditandai dengan bagian dasar (kelompok anak-anak) yang jauh lebih lebar
dibandingkan dengan usia di atasnya. Bentuk ini berubah secara drastis tahun
2010. Bagian bawah, yaitu pada kelompok 0-5 tahun, lebih rendah
dibandingkan dengan usia 10-14 tahun serta pada waktu yang bersamaan
GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
7

18. 8
GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
Gambar 1. Piramida penduduk Indonesia Tahun 1971 dan 2010
Sumber: Hasil Sensus Penduduk BPS, Tahun 2010, www.sp2010.bps.go.id
usia produktif di tengah cembung dan kelompok lansia semakin membesar.
Penduduk Indonesia dapat dikategorikan sebagai penduduk menengah karena
memiliki umur median sebesar 27,2 tahun, yaitu pemusatan penduduk terjadi
pada kelompok umur 25-29 tahun. Secara keseluruhan, tahun 2010 provinsi-
provinsi di Indonesia mempunyai umur media kategori “muda”, kecuali empat
provinsi yang termasuk kategori “tua”, yaitu DI Yogyakarta, Bali, Jawa Timur,
dan Jawa Tengah.
Menurunnya Rasio Ketergantungan.
Pada 1971 tercatat rasio ketergantungan di Indonesia sangat tinggi, yaitu
86,8. Ini berarti setiap 100 penduduk produktif menanggung 86,8 penduduk
tidak produktif yang terdiri dari lansia dan anak-anak. Angka tersebut turun
menjadi 79,3 tahun 1980; 67,8 tahun 1990; 53,8 tahun 2000; dan 51,3 tahun
2010. Perubahan ini merupakan gambaran bahwa jumlah penduduk usia
produktif semakin meningkat relatif terhadap pertambahan jumlah penduduk
usia tidak produktif. Jika kecenderungan penurunan ini berlangsung terus,

19. GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
9
maka diharapkan Indonesia akan segera mencapai fase ketika rasio
ketergantungan mencapai titik terendah, yang disebut dengan windows of op-
portunity.
Menurunnya kinerja Program KB Pasca Reformasi.
Pasca reformasi perhatian terhadap isu kependudukan termasuk KB menurun
drastis terutama di daerah. Terdapat disparitas pencapaian program yang
sangat besar yang, antara lain, dapat ditunjukkan dari range peserta KB yang
berkisar dari 40 persen (Maluku) sampai dengan 74 persen (Bengkulu). Angka
prevalensi tersebut masih didominasi oleh pemakaian jenis kontrasepsi jangka
pendek (67 persen). Hal ini diperburuk dengan persoalan yang lain, yaitu
tingginya kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi KB (unmet demand). Seperti
halnya CPR, kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi juga memiliki
kesenjangan yang cukup lebar antara provinsi yang satu dengan yang lain,
yaitu antara 3,2 persen (Babel) sampai dengan 22,4 persen (Maluku) (lihat
SDKI 2007). Agka fertilitas total antarprovinsi tercatat memiliki gap yang
cukup besar, yaitu dari 1,8 per perempuan (DIY) sampai dengan 4,2 (NTT).
2.2.Kualitas Penduduk
Pendidikan
Angka Partisipasi Sekolah.
Data menunjukkan bahwa bahwa peningkatan APM tertinggi tercatat di
tingkat SMP dan SMA. Sementara itu, untuk tingkat SD, telah mencapai
angka yang tinggi (hampir 100 persen), tetapi ada kecenderungan
ketidakmerataan angka partisipasi sekolah di Indonesia. Wilayah perkotaan
dalam segala kelompok umur umumnya memiliki tingkat partisipasi sekolah
lebih tinggi, baik jika dilihat dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan.
Perbedaan paling mencolok adalah pada kelompok usia 16-18 yang umumnya
menduduki Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada pendidikan ini, perbedaan
dapat mencapai sekitar 20 persen. Sementara itu, untuk partisipasi sekolah
pada penduduk usia 19-24, perbedaan antara perdesaan dan perkotaan juga
cukup tinggi. Angka partisipasi sekolah untuk usia ini di wilayah perdesaan
masih jauh dari harapan, yaitu berkisar 5,94 persen. Gap antara perdesaan
dan perkotaan untuk kelompok umur ini adalah berkisar 11,76 persen.
Ketidakmerataan juga terjadi antar wilayah. Menurut data Susenas tahun
2005, net enrollment rate terendah untuk SD adalah Papua sebesar 80 persen

20. 10
GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
dan tertinggi adalah Kalimantan Tengah sebesar 95 persen. Untuk SMP,
Provinsi Papua masih juga masuk dalam kategori terendah sekitar 41 persen,
sedangkan tertinggi adalah DI Yogyakarta.
Angka Melek Huruf.
Data terakhir menurut Sensus Penduduk 2010 menunjukkan angka melek
huruf di Indonesia tercatat 92,37 persen. Terdapat kesenjangan yang cukup
besar antara laki-laki (94,79 persen) dengan perempuan (89,97 persen). Pada
waktu yang bersamaan kesenjangan juga masih muncul antara perkotaan
(96,32 persen) dan perdesaan (88,33 persen). Kesenjangan antarprovinsi
ditunjukkan dengan tingginya angka melek huruf di DKI Jakarta (90,09
persen) dan rendahnya angka melek huruf di Papua (63,85 persen).
Kesehatan
Penurunan dan disparitas Angka Kematian.
Ada kemajuan yang konsisten pada indikator kesehatan, terutama angka
kematian bayi (AKB), angka kematian balita (U5MR), dan rasio kematian
ibu (AKI). Untuk semua indikator tersebut, telah terjadi penurunan secara
signifikan meskipun masih di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya.
Akan tetapi, jika dilihat pada besarnya penurunan, ini menunjukkan tingkat
perlambatan penurunan setelah desentralisasi. Selain itu terdapat isu
kesenjangan pencapaian antar daerah. Kesenjangan yang terjadi antara daerah
perkotaan dan perdesaan, serta di antara berbagai status sosial ekonomi.
Kondisi Gizi Buruk.
Walaupun tahun 2010 prevalensi gizi kurang dan anak pendek (stunting)
menurun menjadi masing-masing 17,9 persen dan 35,6 persen, masih terjadi
disparitas antarprovinsi yang perlu mendapat penanganan karena sifatnya
yang spesifik di wilayah rawan pangan (Riskesdas, 2010). Indonesia menempati
peringkat kelima dengan jumlah anak pendek terbanyak setelah India, China,
Nigeria, dan Pakistan. Tinggi standar anak berusia 5 tahun adalah 110 cm.
Namun tinggi rata-rata anak Indonesia umur lima tahun pada 2010 diketahui
lebih pendek 6,7 cm untuk anak laki-laki dan lebih pendek 7,3 cm pada anak
perempuan.
Peningkatan dan disparitas Angka Harapan Hidup.
Data yang dirilis oleh UNDP 2011 menunjukkan bahwa Angka Harapan
Hidup orang Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Jika

21. GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
11
tahun 1980 usia harapan hidup Indonesia masih 57,6, maka tahun 2000
mengalami peningkatan menjadi 65,7. Pada 2011 rata-rata harapan hidup
orang Indonesia menjadi 69,4 yang berarti sedikit di bawah rata-rata dunia,
yaitu 69,8 tahun, tetapi jauh di bawah Norwegia (peringkat pertama dalam
HDR 2011), yaitu 81,1 tahun. Data yang dirilis oleh UNDP 2011
menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup orang Indonesia menunjukkan
peningkatan dari tahun ke tahun. Jika tahun 1980 usia harapan hidup Indo-
nesia masih 57,6, maka tahun 2000 mengalami peningkatan menjadi 65,7.
Pada 2011 rata-rata harapan hidup orang Indonesia menjadi 69,4 yang berarti
sedikit di bawah rata-rata dunia, yaitu 69,8 tahun, tetapi jauh di bawah
Norwegia (peringkat pertama dalam HDR 2011), yaitu 81,1 tahun. Kendati
demikian masih terdapat kesenjangan angka harapan hidup antarprovinsi.
Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa angka harapan hidup
tertinggi tercatat di DKI Jakarta (74,7 tahun) dan terendah di Gorontalo
(63,2 tahun). Masih terdapat sembilan provinsi yang memiliki angka harapan
hidup di bawah rata-rata nasional.
Peningkatan Akses terhadap Air bersih dan Sanitasi.
Terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap
air bersih selama periode 2001-2008. Namun di awal tahun 2000-an
kondisinya masih belum stabil yang terlihat dari kecenderungan penurunan
selama periode 2000-2003. Kondisi membaik setelah tahun 2003 ditunjukkan
oleh peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air
bersih secara konsisten. Dari data 1994 yang mencapai 54,4 persen, target
MDGs telah meningkat menjadi 77,2 persen tahun 2009. Sehubungan dengan
fasilitas sanitasi dasar, proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap
fasilitas sanitasi yang layak (yang harus memenuhi kriteria menjadi keluarga
dengan jamban berventilasi dan septic tank) terus meningkat antara tahun
1995 dan 2009. Angkanya mencapai 18,2 persen tahun 1995 dan meningkat
menjadi 42,5 persen tahun 2009. Dengan kata lain masih terdapat kurang
lebih 50 persen rumah tangga yang belum memiliki sanitasi yang layak.
Peningkatan Pendapatan perkapita.
GNI per kapita (PPP) Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup
signifikan sejak tahun 2000. Namun dibandingkan dengan beberapa negara
berkembang di Asia Pasifik, peningkatan yang dialami Indonesia relatif lebih
lambat, tetapi tetap berada di atas negara berpendapatan menengah rendah.
Pendapatan per kapita yang meningkat ternyata belum diimbangi dengan
pemerataan. Hal ini ditandai dengan indeks gini dari 0,31 (2000) meningkat

22. 12
GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
menjadi 0,41 pada 2011. Di pihak lain, peningkatan pendapatan per kapita
tersebut juga masih menyisakan persoalan lain yang cukup serius, yaitu jumlah
penduduk miskin yang masih sangat besar. Pada 2011, angka kemiskinan
menurun menjadi 12,4 persen dan meskpiun mengalami penurunan jika
diabsolutkan angka kemiskinan ini masih cukup besar yakni kurang lebih 30
juta orang.
Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menurut data UNDP tahun
2011 masuk dalam kategori medium human development dan menduduki
peringkat 124 dari 187 negara dengan nilai HDI sebesar 0,617. Nilai setiap
indikator dalam HDI tersebut terdiri dari angka harapan hidup saat lahir
69,4 tahun, Adult years of schooling 5,8 tahun dan expected years of school-
ing 13,2 tahun; dan GNI per kapita PPP sebesar $ 3.716. Posisi Indonesia
tahun 2011 ini jauh di bawah sesama negara ASEAN: Singapura (26), Brunei
Darussalam (33), Malaysia (61), Thailand (103), dan Filipina (112); serta China
(101). Akan tetapi, posisi Indonessia masih lebih tinggi dibandingkan dengan
Viet Nam (128), India (134), dan Timor Leste (147) . Berdasarkan ranking
Indonesia diantara Negara-negara ASEAN maka dapat dikatakan bahwa
kualitas penduduk Indonesia masih rendah. Peningkatan yang terjadi di In-
donesia masih lebih lambat jika dibandingkan Negara lain, khususnya
SIngapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Filipina.
2.3. Pembangunan Keluarga
Masih besarnya jumlah keluarga miskin.
Hasil pendataan keluarga tahun 2010 menemukan masih terdapat Keluarga
Sejahtera I dan prasejahtera atau keluarga miskin sebesar 44,8 persen. Data
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Pusdatin 2009
menunjukkan fakir miskin (2,9 juta), keluarga miskin (6,9 juta), keluarga
hampir miskin/rentan (7,6 juta) dan RTLH ( 5,9 juta). Angka ini tergolong
tinggi dan perlu usaha untuk pemberdayaan ekonomi keluarga untuk
memperbaiki kondisi tersebut.
Pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama.
KK miskin di perkotaan cukup banyak menggantungkan hidupnya pada
sektor pertanian (30,02 persen) dan sebanyak 14.71 persen tidak bekerja.
Untuk mereka yang tinggal di pedesaan, masih menggantungkan hidupnya
pada pertanian (68.99 persen). Untuk kelompok rumah tangga tidak miskin

23. GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
13
di perkotaan, kebanyakan KK banyak bekerja (12.19 persen), tetapi 15.38
persen banyak yang tidak bekerja. Sebaliknya rumah tangga tidak miskin di
perdesaan dominan masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian
55,2 persen dan 7,91 persen yang tidak bekerja.
2.4. Persebaran dan Mobilitas Penduduk
Persebaran penduduk tidak merata.
Persoalan persebaran penduduk yang tidak merata merupakan masalah
kepndudukan klasik di Indonesia. Bahkan sampai dengan hasil Sensus
Penduduk 2010, permasalahan tersebut masih muncul. Sebagai contoh, Pulau
Jawa masih dihuni oleh sekitar 58 persen penduduk Indonesia. Dibandingkan
dengan luas wilayah Indonesia, Pulau Sumatera yang luasnya 25,2 persen
dihuni oleh 21,3 persen penduduk, Jawa yang luasnya 6,8 persen dihuni oleh
57,5 persen penduduk, Kalimantan yang luasnya 28,5 persen dihuni oleh 5,8
persen penduduk, Sulawesi yang luasnya 9,9 persen dihuni oleh 7,3 persen
penduduk, Maluku yang luasnya 4,1 persen dihuni oleh 1,1 persen penduduk,
dan Papua yang luasnya 21,8 persen dihuni oleh 1,5 persen penduduk. Dalam
konteks ini persebaran penduduk menjadi hal penting dalam rangka
mendukung keberhasilam MP3EI, terutama dikaitkan dengan kualitas
penduduk.
Terkonsentrasinya penduduk di kota besar.
Terdapat ketidakseimbangan persebaran penduduk antara desa dan kota yang
disebabkan oleh terkonsentrasinya kota-kota metropolitan dan kota-kota besar
di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Sementara itu kota besar di luar Jawa-
Bali pada umumnya terdapat didi Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Kota
metropolitan kategori besar dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta or-
ang adalah Medan, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kota metropolitan
kategori kecil dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta orang adalah
Palembang, Semarang, dan hanya satu kota di Kawasan Timur Indonesia,
yakni Makassar. Wilayah Indonesia Timur biasanya hanya berada pada kategori
kota sedang.
Migrasi ke kota meningkat dan kebanyakan laki-laki.
Ketidakseimbangan pembangunan antara desa dan kota, sebagai akibat dari
urban bias policy, telah menyebabkan terjadinya migrasi dari desa ke kota yang
mengakibatkan tingkat urbanisasi meningkat dengan cepat. Hal ini tidak
hanya menyebabkan semakin banyak penduduk yang tinggal di perkotaan

24. 14
GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
(walaupun data terakhir masih memperlihatkan persentase penduduk di
perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan), tetapi
persoalan diperkotaan seperti slum, sektor informal dan kemiskinan, akan
semakin serius di kemudian hari.
Jumlah penduduk yang merupakan migran seumur hidup terus meningkat
dari waktu ke waktu. Hasil Sensus Penduduk tahun 2010 mencatat 27.975.612
penduduk atau 11,8 persen penduduk merupakan migran masuk seumur
hidup antarprovinsi. Persentase migran seumur hidup di daerah perkotaan
hampir tiga kali lipat daripada migran seumur hidup di daerah perdesaan,
masing-masing sebesar 17,2 dan 6,3 persen. Menurut gender, jumlah migran
laki-laki lebih banyak daripada migran perempuan: 14.736.632 berbanding
13.238.980 orang. Seks rasio migran seumur hidup adalah 111,3. Data tersebut
menunjang teori bahwa migran lebih banyak di daerah perkotaan dan laki-
laki lebih banyak melakukan perpindahan.
2.5. Data dan Informasi Kepedudukan
Belum terwujud suatu sistem data dan informasi kependudukan
terintegrasi.
Data dan informasi kependudukan di Indonesia belum tertata dengan baik,
meskipun usaha untuk membangun Sistem Administrasi Kependudukan
(SIAK) sebagai amanat UU No. 23 tahun 2006 telah dilaksanakan. Keberadaan
sistem ini sangat diperlukan dalam rangka mendukung perencanaan,
pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pembangunan, bukan saja di bidang
kependudukan tetapi juga pembangunan pada umumnya..

25. GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
15
3
BBBBBABABABABAB
Kondisi Yang Diinginkan
3.1. Kuantitas Penduduk
Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan adalah
tercapainya penduduk stabil (penduduk tumbuh seimbang) dalam jumlah
yang tidak terlalu besar. Dari kondisi ini diharapkan bahwa jumlah bayi yang
lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga
penduduk menjadi stasioner. Untuk mencapai kondisi penduduk tumbuh
seimbang (PTS), diharapkan angka kelahiran total (TFR) akan berada pada
2,1 per perempuan atau Net Reproduction Rate (NRR) sebesar 1 per perempuan
tahun 2020. Selanjutnya secara berlanjut angka fertilitas total menjadi 2,04
pada tahun 2025, 1,99 pada thun 2030 dan 1,97 pada tahun 2035.
3.2. Kualitas Penduduk
Angka kematian di Indonesia diharapkan terus menurun, sedangkan angka
harapan hidup secara konsisten terus meningkat. Angka kematian bayi pada
kurun waktu 2010-2015 diharapkan akan menjadi 23 per 1.000 kelahiran
hidup dan terus menurun secara berlanjut hingga pada periode 2030-2035
GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
15

26. 16
GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
menjadi sekitar 12 per 1.000 kelahiran hidup. Sejalan dengan menurunnya
angka kematian bayi, usia harapan hidup juga meningkat dari 71,4 tahun
tahun 2015 menjadi –74,9 tahun tahun-2035
3.3. Kondisi Keluarga
Terwujudnya keluarga Indonesia yang berkualitas berdasarkan perkawinan
yang sah dan bertakwa kepada Tuhan YME. Keluarga sejahtera, sehat, maju,
mandiri dengan jumlah anak yang ideal dan harmonis yang berkeadilan dan
berkesetaraan gender Keluarga yang berketahanan sosial memiliki perencanaan
sumberdaya keluarga, berwawasan Nasional, berkontribusi bagi masyarakat
dan bangsa.
3.4. Persebaran dan Mobilitas Penduduk
Terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata ke luar Pulau Jawa
sehingga konsentrasi penduduk tidak semakin besar di Pulau Jawa yang
memang sangat padat penduduk. Meskipun demikian pemerataan distribusi
penduduk harus dikaitkan dengan kebutuhan SDM di masing-masing wilayah
dalam rangka mendorong terwujudnya tujuan MP3EI dan MP3KI. Dalam
konteks urbanisasi, diharapkan tidak muncul kesenjangan antara kota-kota
di Jawa dengan luar Jawa serta urbanisasi tidak menimbulkan persoalan
perkotaan yang semakin serius. Prinsip persebaran penduduk yang merata
dan pengaturan mobilitas harus sesuai dengan potensi daerahnya dan yang
proporsial sesuai daya dukung alam dan lingkungan.
3.5. Data dan Informasi Kependudukan
Kondisi yang diinginkan dari pembangunan data dan informasi kependudukan
secara umum dapat diuraikan sebagai berikut.
a. Tersusunnya sistem survei dan pengumpulan data kependudukan yang
sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah terkait dan pihak swasta
yang membutuhkan
b. Tersusunnya sistem database kependudukan sehingga diharapkan dapat
diperoleh data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, dan
dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat

27. GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
17
3.6. Permasalahan dan Tantangan
Pencapaian bonus demografi
Bonus demografi akan terjadi di tanah air pada kurun waktu 15 tahun ke
depan atau mulai 2025. Bonus “ledakan” kaum muda dan angkatan kerja
produktif ini sangat krusial jika SDM yang tumbuh tidak berkualitas. Bonus
demografi terjadi apabila mayoritas penduduk Indonesia adalah usia angkatan
kerja. Penduduk yang berada di usia angkatan kerja tersebut dapat menjadi
potensi bagi Indonesia menjadi negara maju, tetapi juga dapat menjadi
bumerang apabila kualitas sumber daya manusia usia produktif itu rendah.
Tanda-tanda tercapainya bonus demografi dibuka dengan jendela
menurunnya rasio ketergantungan penduduk. Data BPS menyatakan rasio
ketergantungan penduduk Indonesia tahun 2010 adalah 51,33 persen. Sekitar
80 juta penduduk usia tidak produktif di Indonesia bergantung pada sekitar
157 juta penduduk pada usia produktif (15—64 tahun). Angka tersebut
sangat berbeda dibandingkan dengan rasio ketergantungan penduduk sebelum
penerapan program Keluarga Berencana tahun 1970 yang sekitar 80 persen.
Salah satu prasyarat agar peluang bonus demografi terwujud adalah adanya
penurunan fertilitas yang dapat tercapai melalui program KB. Penurunan
fertilitas ini tidak dapat tercapai jika masyarakat yang berpartisipasi dalam
KB masih rendah karena keputusan ber-KB adalah keputusan yang dilakukan
oleh suami dan istri dalam keluarga. Prasyarat lain adalah kualitas penduduk
usia “dewasa” atau produktif.
Kondisi ini harus disertai dengan kebijakan di bidang ketenagakerjaan yaitu
penciptaan kesempatan kerja yang memadai sehingga semua angkatan kerja
dapat diserap. Sehingga tantangannya adalah bagaimana pembangunan
ekonomi mampu menciptakan peluang kerja untuk menampung angkatan
kerja yang mencapai puncaknya pada saat windows of opportunity terjadi. Hal
ini perlu disertai dengan peningkatan kualitas penduduk agar kesempatan
kerja yang tersedia memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan
produktivitas.

28. 18
GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
Persebaran jumlah penduduk
Tantangan lain pembangunan kependudukan yang perlu memperoleh
perhatian serius adalah persebaran penduduk. Dari sisi pembangunan
ekonomi, distribusi penduduk erat kaitannya dengan kesenjangan wilayah.
Daerah padat penduduk merupakan daerah yang secara ekonomi maju,
sebaliknya daerah yang tidak padat penduduk adalah daerah yang secara
ekonomi kurang menguntungkan. Dalam konteks ini, dikotomi Jawa+Bali
dengan Luar Jawa Bali dan/atau kota dengan desa merupakan representasi
dari perbandingan antara daerah maju dengan yang belum atau tidak maju.
Tantangan ke depan adalah membuat suatu wilayah di satu pihak tidak
menanggung beban terlalu besar karena menjadi tempat akumulasi penduduk
dan pada saat yang sama ada wilayah lain yang tidak mampu melakukan
optimalisasi pemanfaat sumber daya alam karena kekurangan syumber daya
manusia. Hal ini menjadi lebih penting ketika dikaitkan dengan MP3EI ketika
setiap koridor yang telah ditetapkan berkembang dengan dukungan sumber
daya manusia yang memadai.
Kesempatan kerja dan pengangguran
Dengan menggunakan TPAK 69,2 persen (Sakernas, 2011), maka jumlah
angkatan kerja yang tahun 2015 mencapai sekitar 128,1 juta akan bertambah
menjadi 168,2 juta tahun 2035. Apabila angka pengangguran terbuka hanya
sekitar 6,7 persen dan angka setengah pengangguran hanya 29,5 persen,
maka jumlah pengangguran terbuka sekitar 8,6 juta meningkat menjadi 11,3
juta tahun 2035. Kemudian pekerja setengah penganggur meningkat dari
37,8 juta tahun 2015 menjadi 49,6 juta tahun 2035. Apabila pemerintah dan
swasta nasional berhasil memperluas kesempatan kerja sebanyak 50 persen
hingga 2035, maka jumlah pengangguran terbuka dan pekerja setengah
penganggur masih sekitar 30 juta penduduk. Ini merupakan pekerjaan yang
berat, tetapi harus dilakukan untuk menciptakan kesempatan kerja yang baru.
Ketahanan Pangan
Kebutuhan pangan beras dihitung berdasarkan Kebutuhan Hidup Pantas
(KHP), yaitu 10 kg beras per kapita per bulan atau 120 kg beras per kapita
per tahun. Pada 2011 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan telah mencapai

29. GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
19
242 juta, tahun 2015 sekitar 257,3 juta, dan tahun 2035 minimal telah menjadi
307,2 juta. Menggunakan kriteria di atas, maka kebutuhan pangan beras sekitar
2.575 juta kg per bulan atau 30.900 juta kg per tahun. Jumlah ini akan
meningkat menjadi 308,2 juta kg per tahun atau 36.984 juta kg per tahun. Ini
baru kebutuhan pangan beras, belum termasuk kacang, kedelai, jagung, gula,
garam, ikan, daging, dan lain-lain. Persediaan beras sebagai pangan nasional
menurun terus akibat dari berbagai hal, seperti penyusutan lahan pertanian
pangan menjadi peruntukan nonpangan, gagal panen karena hama dan
penyakit, serta musim kemarau yang panjang.
Kemiskinan
Persoalan kemiskinan tidak lepas dari ketimpangan pendapatan antargolongan
di Indonesia yang diukur dari rasio Gini. Data menunjukkan bahwa rasio
Gini setelah tahun 2006 mengalami peningkatan, sebaliknya pertumbuhan
ekonomi setelah tahun 2007 hingga 2009 mengalami penurunan. Data lain
menunjukkan bahwa secara nasional penurunan rasio Gini hanya terjadi di
perkotaan dari 0,362 menjadi 0,352, sedangkan di perdesaan justru meningkat
menjadi 0,297 dari 0,288.
Tipe penyakit
Sejak tahun 1990-an telah berkembang
secara pesat penyakit tidak menular, seperti
gangguan jantung, stroke, kanker, diabe-
tes mellitus, dan penyakit paru-paru,
menjadi pembunuh nomor satu di Asia
Tenggara, termasuk Indonesia. Keadaan ini
diperparah lagi jumlah perokok yang sangat
banyak, diet yang tidak sehat, konsumsi
alkohol, konsumsi makanan tinggi gula
garam, serta makanan lemak yang
berlebihan. Di samping itu, kekurangan kegiatan fisik/olahraga serta pola
hidup sehat lainnya telah memunculkan obesitas di kalangan remaja. Banyak
orang mengalami kekurangan vitamin A, gangguan akibat kekurangan
yodium, serta kekurangan energi kronis sebagai akibat dari pola hidup dan
pola konsumsi yang salah.

30. 20
GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
20
GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035

31. GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
21
4
BBBBBABABABABAB
Pokok-Pokok Pembangunan
Kependudukan
4.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk
Pengelolaan kuantitas penduduk pada dasarnya diarahkan untuk
mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran.
Kebijakan pengaturan kelahiran/fertilitas dilakukan melalui pemenuhan hak
reproduksi untuk mencapai kesehatan reproduksi yang prima melalui pro-
gram KB. Secara prinsip program KB dilaksanakan untuk membantu
pasangan suami istri mengambil keputusan dan memenuhi hak-hak reproduksi
yang berkaitan dengan hal berikut. (1) Pengaturan kehamilan yang diinginkan,
(2) penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu, (3) peningkatan
akses dan kualitas pelayanan, (4) peningkatan kesertaan KB pria, serta (5)
promosi pemanfaatan air susu ibu.
Pengaturan fertilitas melalui program KB juga dilakukan dengan cara berikut.
(1) Peningkatan akses dan kualitas KIE serta pelayanan kontrasepsi di daerah,
(2) larangan pemaksaan pelayanan KB karena bertentangan dengan HAM,
(3) pelayanan kontrasepsi dilakukan sesuai dengan norma agama, budaya,
etika, dan kesehatan, serta (4) perhatian bagi penyediaan kontrasepsi bagi
penduduk miskin di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan.
Penurunan Mortalitas
Penurunan angka kematian bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh
seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya. Penurunan angka
kematian ini diprioritaskan pada upaya (1) penurunan angka kematian ibu
hamil, (2) penurunan angka kematian ibu melahirkan, (3) penurunan angka
kematian pasca melahirkan, serta (4) penurunan angka kematian bayi dan
anak.
Strategi pengendalian kuantitas penduduk
a. Revitalisasi program KB dengan mengubah orientasinya dari supply ke
demand side approach.
GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
21

32. 22
GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
b. Desentralisasi pelaksanaan KB ke daerah khususnya kabupaten/kota
dengan memperkuat kelembagaan, penguatan SDM lembaga,
memperkuat komitmen politik, memperkuat infrastruktur,
mendelegasikan kewenangan operasional berdasarkan kondisi spesifik
setiap daerah.
c. Strategi kemitraan dilakukan dengan cara memperkuat kerja sama antara
pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Kemitraan tidak terbatas
dilakukan secara internal, tetapi juga dengan lembaga internasional dengan
prinsip kesetaraan dan mutual benefits.
d. Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan
untuk memperkuat jejaring antarpemangku kepentingan, baik secara
vertikal maupun horizontal, nasional maupun intenasional.
e. Pelaksanaan program KB difokuskan pada masyarakat miskin dengan
cara memberikan subsidi pelayanan kesehatan reproduksi dan KB. Dalam
pelaksanaannya, strategi ini perlu memerhatikan kondisi sosial, budaya,
demografi, dan ekonomi kelompok sasaran
4.2. Peningkatan Kualitas Penduduk
Dimensi Kesehatan:
• Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka menurunkan
angka kematian dan meningkatkan angka harapan hidup
Dimensi Pendidikan:
• Meningkatkan kualitas penduduk Indonesia melalui pendidikan formal,
nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan
pembangunan nasional, khsususnya dalam rangka mendukung tercapainya
MP3EI dan MP3KI
• Meningkatkan status ekonomi penduduk yang berkeadilan melalui
perluasan akses ke pasar kerja sebagai bagian integral dari program
penanggulangan kemiskinan
• Meningkatkan peringkat Indonesia di antara negara-negara ASEAN
melalui peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, dan status ekonomi
penduduk
Strategi peningkatan kualitas penduduk
Strategi di bidang kesehatan dilakukan untuk menurunkan angka kematian
bayi dan anak serta kematian maternal. Untuk itu, strategi utama yang harus

33. GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
23
dilakukan adalah melakukan pencegahan dan treatment penyakit infeksi,
khususnya pada bayi dan anak-anak. Strategi penurunan kematian maternal
sangat erat kaitannya dengan program KB sehingga strategi yang dijalankan
untuk pelaksanaan program KB juga akan memberikan kontribusi terhadap
penurunan angka kematian maternal. Hal tersebut menopang upaya pelayanan
prenatal dan antenatal yang telah dikembangkan
Dari sisi pendidikan, strategi yang harus dilakukan adalah memberikan akses
yang sebesar-besarnya kepada kelompok rentan, khususnya penduduk miskin,
untuk memperoleh pendidikan. Penurunan gender gap dalam hal akses
terhadap pelayanan pendidikan juga penting sebagai prioritas, khususnya
untuk mengatasi masalah di berbagai daerah yang masih lebar kesenjangan
pendidikan antara laki-laki dan perempuannya. Karena di berbagai provinsi
angka melek huruf masih rendah, maka untuk pendidikan nonformal maupun
informal perlu memperoleh prioritas. Dalam rangka mendukung tercapainya
MP3EI, maka kebijakan pendidikan juga harus disusun berdasarkan
kebutuhan kualifikasi SDM di setiap koridor. Sejauh ini dokumen MP3EI
belum sepenuhnya memerhatikan kebutuhan SDM, terutama dari segi
kualitas, sebagai bagian penting dalam mencapai percepatan pembangunan
ekonomi di setiap koridor.
Dari sisi ekonomi, pemerintah telah menyusun MP3KI dan juga MP3EI,
maka yang tertuang dalam master plan tersebut merupakan bagian dari strategi
peningkatan kualitas penduduk dari sisi ekonomi. Karena persoalan
pemerataan hasil pembangunan merupakan masalah mendesak dan penting
di Indonesia, maka strategi untuk mengatasi masalah tersebut, baik yang
tertuang dalam MP3EI maupun MP3KI, harus menjadi prioritas.
4.3. Strategi Pembangunan Keluarga
Sasaran pembangunan keluarga adalah seluruh keluarga Indonesia yang terdiri
dari keluarga dengan siklus keluarganya; keluarga yang memiliki potensi dan
sumber kesejahteraan sosial; keluarga rentan secara ekonomi,
sosial,lingkungan, maupun budaya; serta keluarga yang bermasalah secara
sosial ekonomi dan sosial psikologis dengan strategi sebagai berikut :

34. 24
GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
Strategi pembangunan keluarga
a. Membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
melalui Pendidikan Etika, Moral, dan Sosial Budaya secara formal maupun
informal.
b. Membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah
dilakukan dengan hal berikut: meningkatkan pelayanan lembaga penasihat
perkawinan, meningkatkan peran kelembagaan keluarga, komitmen
Pemerintah Indonesia yang hanya mengakui perkawinan antara laki-laki
dan perempuan, perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan
negara, perkawinan yang mensyaratkan diketahui oleh keluarga dan
masyarakat
c. Membangun keluarga harmonis, sejahtera, sehat, maju, dan mandiri
melalui: peningkatan ketahanan keluarga berwawasan gender berbasis
kelembagaan lokal, pengembangan perilaku hidup sehat pada keluarga
(sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat
lingkungan), pendidikan dan pengasuhan anak agar berkarakter baik,
pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga.
d. Membangun keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada
bangsa dan Negara melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
(KIE) keluarga, seperti penguatan kapasitas keluarga, pembangunan
sebuah keluarga berketahanan sosial, pemilihan keluarga pionir, dan
peningkatan peran serta keluarga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
e. Membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya dengan
pendampingan manajemen sumber daya keluarga.
4.4. Pengarahan mobilitas penduduk
Tujuan pengarahan mobilitas penduduk adalah sebagai berikut:
• Menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang
harmonis
• Melindungi penduduk yang terpaksa pindah karena keadaan (pengungsi)
• Memberikan kemudahan, perlindungan, dan pembinaan terhadap para
migran internasional dan keluarganya
• Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung
dan daya tampung lingkungan
• Mengendalikan kuantitas penduduk di suatu daerah/wilayah tertentu serta
mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
• Memperluas kesempatan kerja produktif

35. GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
25
• Meningkatkan ketahanan dan pertahanan nasional
• Menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran
• Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia
• Meningkatkan infrastruktur permukiman, meningkatkan daya saing
wilayah baru, meningkatkan kualitas lingkungan, dan meningkatkan
penyediaan pangan bagi masyarakat.
Strategi pengarahan mobilitas penduduk dilakukan melalui :
1) mengupayakan peningkatan mobilitas nonpermanen dengan cara
menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi
di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas
penduduk
2) untuk mengurangi mobilitas penduduk ke kota megapolitan, seperti
Jakarta dan supaya hal itu tidak terulang di luar Jawa, perlu adanya penataan
wilayah penyangga dengan mengembangkan daerah tujuan transmigrasi
yang secara khusus diintegrasikan dengan kota besar sekitarnya.
Transmigrasi seharusnya tidak terkesan membuang penduduk ke wilayah
terpencil, tetapi benar-benar menonjolkan napas distribusi penduduk .
Tiga pendekatan dalam kebijakan pengarahan mobilitas penduduk :
1) mengurangi peran pusat dan meningkatkan promosi daerah-daerah tujuan
baru sehingga penduduk terangsang untuk melakukan perpindahan secara
spontan
2) membuat regulasi yang menguntungkan bagi daerah tujuan dengan sasaran
menghambat/mengurangi minat penduduk yang tidak berkualitas
berpindah ke daerah lain (mobilitas bukan sekadar pemindahan
kemiskinan). Penduduk miskin adalah tanggung jawab daerah asal/
kelahiran.
3) membuat kebijakan yang berskala nasional dan berujung pada kepentingan
nasional, misalnya transmigrasi ke pulau terdepan, peningkatan kualitas
prasarana dan sarana ekonomi, serta peningkatan akulturasi dan asimilasi
kultural antara pendatang dan penduduk asli
4.5. Pembangunan sistem data dan informasi kependudukan
Kebijakan umum pembangunan database kependudukan dilakukan dengan
mengembangkan database kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat
kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif,

36. 26
GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari
Decision Support System (DSS). Kondisi ini didukung oleh penguatan kapasitas
sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, infrastruktur yang
memadai, serta sistem kelembagaan yang kuat.
Strategi yang ditempuh:
a. Pemantapan layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) untuk
instansi pemerintah terkait lainnya atau lebih dikenal dengan konsep Gov-
ernment to Government (G2G), layanan SAK untuk masyarakat atau dikenal
dengan istilah Government to Citizen (G2C), layanan Sistem Administrasi
Kependudukan (SAK) untuk dunia bisnis (G2B), dan Pemantapan Sistem
Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan berbagai penyempurnaan
dan penyesuaian fitur agar sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2006.
b. Pengembangan database kependudukan untuk menjadi acuan bagi
perencanaan pemerintah secara nasional dan pemanfaatan dunia bisnis,
seperti untuk kebutuhan marketing research, e-payment, e-commerce, dan
transaksi bisnis berbasis elektronik lainnya.
c. Pemantapan fungsi dan peranan Database Kependudukan Nasional yang
berlandaskan pada tertib administrasi kependudukan dan layanan prima
administrasi kependudukan.
d. Pengembangan sistem yang terhubung dengan data lain yang berasal dari
berbagai lembaga dan sesuai dengan data yang telah ada. Sistem ini
dikembangkan agar mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
e. Pengembangan sistem yang telah terbangun menjadi bagian dari DSS
(Decision Support System) yang terintegratif. Tujuannya adalah memfasilitasi
pengambil kebijakan untuk menggunakan data dan informasi yang tersedia
untuk pengambilan keputusan atau penanganan suatu permasalahan
secara cepat.

37. GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
27
Sumber:
5.2. Peningkatan Kualitas Penduduk
Rata-rata lama bersekolah
Tabel 4 di bawah adalah target rata-rata lama bersekolah untuk jangka waktu
lima tahunan. Skenario rendah yang menggunakan model asimtot 11,3 tahun
berdasarkan asumsi rata-rata lama bersekolah negara-negara very high de-
veloped saat ini adalah sebesar 11,3 tahun. Skenario sedang menggunakan
model asimtot 12,6 tahun berdasarkan asumsi maksimal rata-rata lama
bersekolah adalah sebesar 12,6 tahun dan skenario tinggi menggunakan model
tanpa asimtot.
5
BBBBBABABABABAB
Roadmap Pembangunan
Kependudukan
5.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk
Roadmap Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk ini mencakup kurun
waktu 2010 sampai dengan 2035 dengan periode lima tahunan. Roadmap
dibuat untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran pengendalian kuantitas
penduduk telah dapat dicapai, baik yang mencakup fertilitas maupun
mortalitas. Dengan demikian, tujuan roadmap ini dapat berjalan secara
sistematis dan terencana sehingga dapat diketahui sasaran-sasaran yang harus
dicapai pada setiap periode, serta kebijakan, strategi, dan program yang perlu
dilakukan.
GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
27
Tabel 5.1. Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk

38. 28
GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
Tabel 4. Perkiraan Rata-Rata Lama Bersekolah (MYoS)
Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2012
Tabel 5. Perkiraan Angka Partisipasi Murni SMA 2015-2050
Angka Partisipasi Murni SMA
Skenario rendah dengan asimtot APM SMA adalah 100 persen. Skenario
sedang dengan asimtot APM SMA adalah 100 persen dengan laju
pertumbuhan penduduk yang meningkat 1,5 persen per tahun dan skenario
tinggi tanpa asimtot (lihat Tabel 5).
Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2012
Angka Harapan Hidup
Skenario rendah menggunakan model asimtot 80 tahun berdasarkan asumsi
dari AHH negara-negara very high developed saat ini adalah sebesar 80
tahun. Skenario sedang menggunakan model asimtot 83,4 tahun berdasarkan
asumsi maksimal AHH sebesar 83,4 tahun. Skenario tinggi menggunakan
model tanpa asimtot (lihat Tabel 6).

39. GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
29
Tabel 6. Perkiraan Angka Harapan Hidup 2011-2050
Sumber: UN REVISI 2012
GNI per Kapita (Purchasing Power Parity/PPP$)
Skenario rendah menggunakan model asimtot 10.000 berdasarkan asumsi
GNI per kapita PPP$ rata-rata dunia saat ini adalah sebesar 10.000 per kapita
PPP$ (HDR 2011). Skenario sedang menggunakan model asimtot 12.000
tahun berdasarkan asumsi GNI per kapita PPP$ negara Eropa dan Asia
Tengah saat ini adalah sebesar 12.000 per kapita PPP$ (HDR 2011). Skenario
tinggi menggunakan tren (model tanpa asimtot) (lihat Tabel 7).
Tabel 7. Perkiraan GNI per Kapita Indonesia 2011-2035
Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2012

40. 30
GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
5.3. Pembangunan Keluarga
Pembangunan keluarga dilakukan untuk mencapai kondisi keluarga yang
harmonis, sejahtera, dan damai yang siap menghadapi perubahan-perubahan
yang sangat cepat. Ketahanan keluarga diharapkan dapat menjadi sandaran
bagi kelangsungan berkehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Adapun
kegiatan untuk setiap periode dapat dilihat pada tabel 8.
Tabel 8. Roadmap Pembangunan Keluarga
Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2012
5.4. Pengarahan Mobilitas Penduduk
Sebagai arahan kebijakan, berikut adalah pokok-pokok Roadmap Grand De-
sign Pengarahan Mobilitas Penduduk 2010-2034.

41. GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
31
Tabel 9. Pokok-Pokok Roadmap Grand Design Pengarahan Mobilitas
Penduduk 2011-2035
Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2012

42. 32
GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
5.5. Pembangunan Sistem Data dan Informasi Kependudukan
Pada prinsipnya roadmap pembangunan data dan informasi kependudukan
dibagi menjadi lima periode. Setiap periode merupakan penahapan yang sangat
terkait dengan pencapaian tujuan dari pengembangan data dan informasi
kependudukan, yaitu menciptakan suatu sistem yang terintegrasi, mudah
diakses, dan menjadi bagian dari Decision Support System (DSS). Adapun
pentahapannya dapat dilihat pada Tabel 10.
Tabel 10. Roadmap Pembangunan Database Kependudukan
Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2012

43. GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
33
6
BBBBBABABABABAB
Penutup
Tantangan besar persoalan kepen-
dudukan di Indonesia di masa depan
adalah bagaimana meraih bonus
demografi. Dengan tren perubahan
komposisi penduduk menurut umur
di masa lalu, diperkirakan Indonesia
akan mencapai tahap windows of op-
portunity tahun 2030-an dengan
asumsi bahwa jika pengelolaan
kuantitas penduduk, khususnya
fertilitas dilakukan dengan benar.
Selain itu, kunci utama meraih bonus
demografi ini terletak pada kualitas
SDM sebagai modal dasar
pembangunan. Oleh karena itu, visi
GDPK ini diarahkan pada terwu-
judnya penduduk yang berkualitas
sebagai modal dasar dalam pembangunan untuk tercapainya masyarakat In-
donesia yang mandiri, maju, adil dan sejahtera.
Terwujudnya penduduk yang berkualitas ini harus ditopang oleh upaya yang
terarah dan terencana hingga tahun 2035 melalui komponen peningkatan
kualitas penduduk baik dari sisi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Pembangunan kualitas penduduk ini tidak dapat berdiri sendiri jika tidak
ditopang oleh tiga komponen besar GDPK yang lain yakni pengendalian
kuantitas penduduk, pembangunan keluarga, dan pengarahan mobilitas
penduduk. Sebagai dasar perencanaan dan pengembangan dari semua
komponen GDPK di atas adalah tersedianya sistem data dan informasi
kependudukan yang memadai.
Permasalahan utama kualitas penduduk Indonesia adalah masih rendahnya
kualitas yang dapat diukur dari angka IPM yang masih rendah dibandingkan
dengan beberapa negara tetangga di kawasan ASEAN. Kualitas penduduk
adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat
GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
33

44. 34
GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan,
kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan
kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa,
berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak (UU No. 52
Tahun 2008 Pasal 1 ayat 5). Pengembangan kualitas penduduk dilakukan
untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri,
beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk
difokuskan pada peningkatan kapasitas pendidikan, terjaminnya kesehatan,
serta kapasitas perekonomian.
Permasalahan utama kuantitas penduduk adalah pertumbuhan yang masih
cukup tinggi. Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan
adalah tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar.
Dari kondisi ini diharapkan bahwa jumlah bayi yang lahir diharapkan sama
(seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stasioner.
Untuk mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang (PTS), diharapkan
angka kelahiran total (TFR) akan berada pada 2,1 per perempuan atau Net
Reproduction Rate (NRR) sebesar 1 per perempuan tahun 2015. Selanjutnya
secara berlanjut angka fertilitas total menjadi 1,88 per perempuan dan NRR
menjadi 0,89 tahun 2020. Kondisi ini akan dipertahankan terus sampai dengan
tahun 2035.
Permasalahan utama pembangunan keluarga adalah masih banyaknya keluarga
yang berada dalam kemiskinan atau hampir (rentan) miskin. Kondisi yang
diinginkan melalui pembangunan keluarga adalah terwujudnya keluarga In-
donesia yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial yang mampu
melaksanakan fungsi keluarga secara maksimal.
Persoalan lain yang masih menjadi kendala besar dalam pembangunan
kependudukan adalah tidak tersebarnya mobilitas penduduk secara merata.
Lebih banyak penduduk yang terkonsentrasi di kota-kota besar khususnya
di Jawa. Ketidakmerataan ini berdampak pada lambatnya perkembangan
ekonomi antar daerah sehingga terjadi ketimpangan ekonomi antar daerah.
Dari aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terjadinya
persebaran penduduk yang lebih merata ke luar Pulau Jawa sehingga
konsentrasi penduduk tidak semakin besar di Pulau Jawa yang memang sangat
padat penduduk. Demikian juga halnya dengan urbanisasi, diharapkan agar

45. GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
35
penduduk tidak berbondong-bondong datang ke perkotaan yang pada
gilirannya menimbulkan masalah baru. Kondisi persebaran penduduk yang
diinginkan adalah persebaran penduduk yang merata dan pengaturan mobilitas
sesuai dengan potensi daerahnya. Tentunya yang diharapkan adalah adanya
penataan dan persebaran yang proporsial sesuai daya dukung alam dan
lingkungan.
Sebagai penopang dari keempat komponen kependudukan di atas adalah
tersedianya sistem data dan informasi kependudukan yang memadai. Namun
sayangnya kualitas sistem ini belum tercapai oleh sebab adanya berbagai
kendala baik dari regulasi, kelembagaan, kapasitas SDM maupun kewenangan
pusat daerah pasca diterapkannya otonomi daerah. Seharusnya dikembangkan
sistem survei dan pengumpulan data kependudukan yang sesuai dengan
kebutuhan lembaga pemerintah terkait dan pihak non-pemerintah seperti
swasta dan kelompok masyarakat sipil lainnya yang membutuhkan. Selain
itu, kebijakan seharusnya diarahkan pada tersusunnya sistem database
kependudukan sehingga diharapkan dapat diperoleh data dan informasi
kependudukan yang andal, akurat, riil, dan dapat digunakan sebagai bahan
pengambilan keputusan secara cepat.

46. 36
GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011-2035
Daftar Pustaka
Adioetomo, Sri Murtiningsih. 2005. “Bonus Demografi Menjelaskan Hubungan
antara Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi”
Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Ekonomi UI. Jakarta: FE-
UI
Badan Pusat Statistik. 2000. Sensus Penduduk 2000. Jakarta.
——. 2002. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2002. Jakarta.
——. 2007. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007. Jakarta.
——. 2010. Sensus Penduduk 2010. Jakarta.
——. 2011. Survei Angkatan Kerja Nasional 2011. Jakarta.
BPS dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(KPP dan PA), Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2011,
Jakarta
Bappenas. 2007.
Denny, Hugh. 1972. De Congesting Metropolitan America, It Can be Done. Uni-
versity of Missoury, Extension Divission.
Draf Rancangan Umum Pembangunan Kependudukan, 2012, Menkokesra,
Jakarta
Granado, et.al. 2007.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2010. Riset Kesehatan Dasar 2010.
Jakarta.
UN-SC on Nutrition. 2008.
Saleh, Harry Heriawan, Mengurai Benang Kusut Metropolitan (Bumi Nusantara
untuk Manusia Indonesia). Jakarta.