Tanggal: ***** 2021
oleh
_______________
dan
_______________
PERJANJIAN RESTRUKTURISASI HUTANG

Halaman 2 dari 22
PERJANJIAN RESTRUKTURISASI HUTANG
Perjanjian Restrukturisasi Hutang (selanjutnya disebut “Perjanjian”) ini ditandatangani pada
hari …………., tanggal ……………. bulan ………………… tahun dua ribu sebelas (--, --,
2011), oleh dan antara:
I. PT MOTORINDO SUKSES JAYA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan
hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di ……………, beralamat di
…………………., dalam hal ini diwakili oleh ……………………… yang bertindak dalam
jabatannya selaku Direktur Utama (selanjutnya disebut “Pihak Pertama”);
II. PT MOBIL CITRA KENCANA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan
hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di ……………………….., beralamat di
…………………….., dalam hal ini diwakili oleh ………………………. yang bertindak
dalam jabatannya selaku Direktur Utama (selanjutnya disebut “Pihak Kedua”)
Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara
bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”
Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menandatangani Perjanjian ……………… pada
tanggal ……. bulan ……. Tahun …………… (…..-…..-…..) dalam hal mana Pihak
Pertama telah menunjuk Pihak Kedua sebagai dealer dari kendaraan jenis …… merek
…… yang lisensi-nya dimiliki oleh Pihak Pertama (selanjutnya disebut “Perjanjian
Dealer”).
Bahwa, atas dasar Perjanjian Dealer tersebut, sampai dengan posisi per tanggal 26 September
2011, Pihak Kedua dengan ini mengakui bahwa Pihak Kedua memiliki hutang-hutang
kepada Pihak Pertama sebagai berikut:
a. Hutang Yang Telah Jatuh Tempo, total sebesar Rp 21.678.328.603,- (dua puluh
satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu
enam ratus tiga rupiah), dengan rincian sebagaimana terlampir di dalam Lampiran
1 Perjanjian ini;
b. Hutang Yang belum Jatuh Tempo, total sebesar Rp 15.223.871.975,- (lima belas
milyar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan
ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Pihak Kedua dengan rincian sebagaimana
terlampir di dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.

Halaman 3 dari 22
Bahwa, atas hutang yang dimiliki oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tersebut, Pihak
Kedua telah menyampaikan permohonan penjadwalan kembali pembayaran hutang
kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama telah menyetujui untuk melakukan
penjadwalan kembali pembayaran hutang milik Pihak Kedua dengan syarat-syarat dan
ketentuan yang akan diatur di dalam Perjanjian ini.
Bahwa, selain hutang yang dimiliki Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tersebut, Pihak Kedua
pada saat ini juga memiliki 38 (tiga puluh delapan) unit tarikan dengan perkiraan harga
rata-rata kurang lebih sebesar Rp 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta
rupiah) sampai dengan Rp 211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah), atau dengan
total nilai sebesar Rp 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
Bahwa, pada saat ini Pihak Kedua mengalami kesulitan untuk menjual ke-38 (tiga puluh
delapan) unit tarikan tersebut dikarenakan tidak adanya bank dan/atau perusahaan
pembiayaan yang mau membiayai, sehigga arus kas dari Pihak Kedua mengalami
gangguan yang pada akhirnya menyebabkan Pihak Kedua kesulitan melakukan
pembayaran hutang kepada Pihak Pertama.
Bahwa, atas kesulitan yang dialami Pihak Kedua dalam menjual ke-38 (tiga puluh delapan)
unit tarikan tersebut dan demi melancarkan pembayan hutang Pihak Kedua kepada
Pihak Pertama, maka Pihak Pertama bersedia untuk memberikan bantuan pembiayaan
kepada pembeli baru yang berniat untuk membeli unit tarikan milik Pihak Kedua
tersebut.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini telah sepakat untuk membuat,
menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:
Pasal 1
Definisi
1.1. “Hutang” adalah hutang yang dimiliki oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang
sampai dengan tanggal dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian ini baik yang berupa
Hutang Yang Telah Jatuh Tempo maupun Hutang Yang Belum Jatuh Tempo.
1.2. “Hutang Y
ang Belum Jatuh Tempo” adalah hutang yang dimiliki oleh Pihak Kedua
kepada Pihak Pertama yang sampai dengan tanggal dibuat dan ditandatanganinya
Perjanjian ini belum memasuki tanggal jatuh tempo yang totalnya adalah sebesar Rp
14.243.771.975,- (empat belas milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh

Halaman 4 dari 22
puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagaimana
terlampir di dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
1.3. “Hutang Y
ang Telah Jatuh Tempo” adalah hutang yang dimiliki oleh Pihak Kedua
kepada Pihak Pertama yang sampai dengan tanggal dibuat dan ditandatanganinya
Perjanjian ini telah memasuki tanggal jatuh tempo yang totalnya adalah sebesar
Rp 20.677.328.603, - (dua puluh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua
puluh delapan ribu enam ratus tiga rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir di dalam
Lampiran 2 Perjanjian ini.
1.2. “Jangka Waktu Perjanjian” adalah jangka waktu sebagaimana diatur di dalam ketentuan
Pasal 5 Perjanjian ini.
1.3. “Pelanggan” adalah orang perorangan maupun badan usaha baik yang berbentuk badan
hukum ataupun bukan badan hukum yang menjadi pembeli unit kendaraan baru yang
didistribusikan oleh Pihak Pertama melalui Pihak Kedua.
1.4. “Pembeli Baru” adalah orang perorangan maupun badan usaha baik yang berbentuk badan
hukum ataupun bukan badan hukum yang menjadi pembeli dari salah satu dan/atau
beberapa Unit Tarikan yang dimiliki oleh Pihak Kedua saat ini.
1.5. “Pembeli Lama” adalah orang perorangan maupun badan usaha baik yang berbentuk
badan hukum ataupun bukan badan hukum yang telah melakukan pembelian kendaraan
dari Pihak Kedua sebelum dibuatnya dan ditandatanganinya Perjanjian ini yang melakukan
pembelian kendaraan melalui mekanisme pembiayaan (kredit) dengan melakukan
pembayaran angsuran pembiayaan (kredit) kepada Pihak Kedua setiap bulannya.
1.6. “Perusahaan Pembiayaan” adalah Bank maupun Lembaga Keuangan Non-Bank yang
memberikan pembiayaan (kredit) baik kepada Pihak Kedua atau kepada Pelanggan dalam
rangka melakukan pembelian atas unit kendaraan baru yang didistribusikan oleh Pihak
Pertama.
1.7. “Pihak Ketiga” adalah pihak lain diluar dari Para Pihak.
1.8. “Unit Tarikan” adalah 38 (tiga puluh delapan) unit kendaraan bekas yang saat ini dimiliki
oleh Pihak Kedua dengan rincian sebagaimana terlampir di dalam Lampiran 3 dari
Perjanjian ini.

Halaman 5 dari 22
Pasal 2
Ruang Lingkup Perjanjian
Bahwa Pihak Pertama dengan ini sepakat untuk melakukan penjadwalan kembali
(restrukturisasi) atas Hutang yang saat ini dimiliki oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan
Pihak Kedua dengan ini sepakat untuk menerima penjadwalan kembali (restrukturisasi) atas
Hutang yang saat ini milikinya kepada Pihak Pertama.
Pasal 3
Restrukturisasi Hutang
3.1. Pembayaran Hutang Yang Belum Jatuh Tempo
3.1.1. Pembayaran Hutang Belum Jatuh Tempo I
3.1.1.1 Pembayaran Hutang Belum Jatuh Tempo I akan dilakukan oleh Pihak
Kedua kepada Pihak Pertama dengan total pembayaran sebesar Rp
4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).
3.1.1.2. Jangka waktu Pembayaran Hutang Belum Jatuh Tempo I adalah selama
30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak bulan Oktober tahun 2011 sampai
dengan bulan Maret tahun 2014.
3.1.1.3. Pihak Kedua akan melakukan Pembayaran Hutang Belum Jatuh Tempo I
kepada Pihak Pertama minimal sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima
puluh juta rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Oktober tahun 2011
sampai dengan bulan Maret 2014, yang akan dibayarkan oleh Pihak
Kedua kepada Pihak Pertama setiap tanggal ….. pada setiap bulannya.
3.1.1.4. Pembayaran Hutang Belum Jatuh Tempo I sebagaimana diatur di dalam
ketentuan Pasal 3.1.1.1., Pasal 3.1.1.2 dan Pasal 3.1.1.3 di atas akan
dilakukan oleh Pihak Kedua dengan memberikan kepada Pihak Pertama
30 (tiga puluh) lembar giro yang tidak dapat ditunda pencairannya
dengan alasan apapun, dengan nilai nominal minimal sebesar Rp
150.000.000,- (seratus lima puluh juta) yang jatuh tempo dan dapat
dicairkan oleh Pihak Pertama pada tanggal ….. setiap bulannya terhitung
sejak bulan Oktober 2011.
3.1.2. Pembayaran Hutang Belum Jatuh Tempo II
3.1.2.1. Pembayaran Hutang Belum Jatuh Tempo II akan dilakukan oleh Pihak
Kedua kepada Pihak Pertama dengan total pembayaran sebesar Rp
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Halaman 6 dari 22
3.1.2.2. Jangka waktu Pembayaran Hutang Belum Jatuh Tempo II adalah selama
30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak bulan Oktober tahun 2011 sampai
dengan bulan Maret tahun 2014.
3.1.2.3. Pembayaran Hutang Belum Jatuh Tempo II akan dilakukan oleh Pihak
Kedua kepada Pihak Pertama dengan memberikan pembayaran tambahan
kepada Pihak Pertama apabila terdapat tambahan pemasukan uang yang
diterima oleh Pihak Kedua dari pembayaran angsuran yang dilakukan
oleh Pembeli Lama.
3.1.2.4. Pihak Kedua akan melakukan Pembayaran Hutang Belum Jatuh Tempo II
sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 3.1.2.1., Pasal 3.1.2.2., dan
Pasal 3.1.2.3. kepada Pihak Pertama dengan pembayaran minimal sebesar
Rp ……………. (………………) per bulannya yang akan dibayarkan
melalui penerbitan giro pada bank yang akan ditentukan oleh Pihak
Kedua yang akan jatuh tempo dan dapat dicairkan tanpa dapat ditunda
dengan alasan apapun pada tanggal …… pada setiap bulannya terhitung
sejak bulan Oktober tahun 2011.
3.2. Pembayaran Hutang Yang Telah Jatuh Tempo
3.2.1. Pembayaran Hutang Telah Jatuh Tempo I
3.2.1.1. Pembayaran Hutang Telah Jatuh Tempo I akan dilakukan oleh Pihak
Kedua kepada Pihak Pertama dengan total pembayaran sebesar Rp
8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
3.2.1.2. Pembayaran Hutang Telah Jatuh Tempo I akan dilakukan oleh Pihak
Kedua kepada Pihak Pertama dengan melakukan penjualan atas Unit
Tarikan yang pada saat ini dimiliki oleh Pihak Kedua, dengan mekanisme
sebagai berikut:
a. Bahwa dalam rangka melakukan Pembayaran Hutang Telah Jatuh
Tempo I ini, Pihak Kedua dengan ini bersedia untuk memperbaiki
Unit Tarikan dan mencari Pembeli Baru atas Unit Tarikan yang pada
saat ini dimiliki oleh Pihak Kedua.
b. Bahwa Pihak Pertama bersedia untuk memberikan bantuan
pembiayaan kepada Pembeli Baru yang akan melakuan pembelian
atas Unit Tarikan yang saat ini dimiliki oleh Pihak Kedua.
c. Bahwa ketentuan umum atas pembiayaan sebagaimana disebutkan di
dalam ketentuan butir b di atas adalah sebagai berikut:
Uang Muka : 1. Bus: Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. Truk: Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Bunga : 9% (sembilan persen) per tahun yang bersifat tetap
(flat).

Halaman 7 dari 22
Tenor : Disesuaikan dengan Angsuran dan/atau
kesepakatan antara Pihak Pertama dengan Pembeli
Baru.
Angsuran : Maksimal Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus
ribu rupiah) per bulan.
Jaminan : Asset Pembeli Baru atau Buku Pemilik Kendaraan
Bermotor (BPKB) Unit Tarikan yang dibeli
(akan disesuaikan dengan penilaian dan/atau
kebutuhan Pihak Pertama).
d. Bahwa Pihak Pertama memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat
dan/atau diintervensi oleh Pihak Kedua dan/atau Pihak Ketiga
manapun untuk melakukan survey dan/atau analisa terhadap Pembeli
Baru sebelum memutuskan untuk melakukan pembiayaan terhadap
Pembeli Baru yang berniat melakukan pembelian atas Unit Tarikan
yang dimiliki oleh Pihak Kedua.
e. Bahwa apabila setelah Pihak Pertama melakukan survey dan/atau
analisa terhadap Pembeli Baru diketahui bahwa, berdasarkan
penilaian dari Pihak Pertama, Pembeli Baru dianggap tidak layak,
maka Pihak Pertama memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat
dan/atau diintervensi oleh Pihak Kedua dan/atau Pihak Ketiga
manapun untuk menolak permohonan pembiayaan atas pembelian
salah satu dan/atau beberapa dan/atau seluruh Unit Tarikan.
f. Bahwa atas penolakan sebagaimana diatur di dalam ketentuan butir e
di atas, maka Pihak Kedua berkewajiban untuk mencari Pembeli
Baru lain untuk kemudian mengajukan permohonan pembiayaan
kembali kepada Pihak Pertama.
g. Bahwa apabila permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Pihak
Kedua dan/atau Pembeli Baru disetujui oleh Pihak Pertama, maka
Pihak Pertama memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat
dan/atau diintervensi oleh Pihak Kedua dan/atau Pihak Ketiga
manapun untuk melakukan:
1. Membuat perjanjian pembiayaan;
2. Melakukan pengawasan terhadap pemungutan biaya angsuran
yang dibayarkan oleh Pembeli Baru;
3. Melakukan penarikan terhadap unit kendaraan yang dibeli oleh
Pembeli Baru apabila pembayaran angsuran yang dilakukan oleh
Pembeli Baru kembali mengalami kemacetan.
h. Para Pihak sepakat bahwa pembiayaan, sebagaimana diatur di dalam
ketentuan butir c dan butir d di atas akan diatur secara rinci, khusus
dan tersendiri di dalam suatu perjanjian pembiayaan tersendiri antara

Halaman 8 dari 22
Pihak Pertama dengan Pembeli Baru, yang akan dibuat dengan tetap
memperhatikan ketentuan butir d, butir e dan butir g di atas.
3.2.2. Pembayaran Hutang Telah Jatuh Tempo II
3.2.2.1. Pembayaran Hutang Telah Jatuh Tempo II akan dilakukan oleh Pihak
Kedua kepada Pihak Pertama dengan total pembayaran sebesar Rp
2.454.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh empat juta rupiah).
3.2.2.2. Pembayaran Hutang Telah Jatuh Tempo II akan dilakukan oleh Pihak
Kedua kepada Pihak Pertama dengan melakukan penjualan atas 13 (tiga
belas) unit stok kendaraan yang pada saat ini dimiliki oleh Pihak Kedua
dengan rincian sebagaimana terlampir di dalam Lampiran 4 Perjanjian
ini.
3.2.2.3. Pembayaran Hutang Telah Jatuh Tempo II akan dilakukan melalui
mekanisme transfer, di mana pembeli yang melakukan pembelian atas
stok kendaraan milik Pihak Kedua, baik yang melalui mekanisme
pembiayaan (kredit) maupun secara tunai, akan melakukan pembayaran
langsung melalui transfer ke rekening milik Pihak Pertama.
3.2.3. Pembayaran Hutang Telah Jatuh Tempo III
3.2.3.1. Pembayaran Hutang Telah Jatuh Tempo III akan dilakukan oleh Pihak
Kedua kepada Pihak Pertama dengan total pembayaran sebesar Rp
1.897.364.250,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga
ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
3.2.3.2. Pembayaran Hutang Telah Jatuh Tempo III akan dilakukan oleh Pihak
Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
kerja terhitung sejak dijatuhkannya Putusan Pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijsde) atas permasalahan hukum yang
terjadi antara Pihak Pertama dengan ______ yang pada saat dibuat dan
ditandatanganinya Perjanjian ini telah mencapai tingkat Kasasi di
Mahkamah Agung Republik Indonesia (Fotocopy Putusan Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Tinggi terlampir di dalam Lampiran 5 dan
Lampiran 6 Perjanjian ini).
3.3. Pembayaran Hutang Melalui Penjualan Aset
3.3.1. Pembayaran Hutang Melalui Penjualan Aset akan dilakukan oleh Pihak Kedua
kepada Pihak Pertama dengan total pembayaran sebesar Rp 14.569.736.328,-
(empat belas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh
enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
3.3.2. Pembayaran Hutang Melalui Penjualan Aset akan dilakukan dengan melakukan
penjualan aset-aset milik Pihak Kedua sebagaimana terlampir di dalam Lampiran 7

Halaman 9 dari 22
Perjanjian ini, baik aset-aset milik Pihak Kedua yang telah diagunkan kepada Pihak
Pertama Perjanjian ini berdasarkan Perjanjian …………, maupun terhadap aset-aset
milik Pihak Kedua yang belum dijadikan agunan kepada Pihak Pertama.
3.3.3. Pihak Kedua dengan ini memberikan kuasa khusus yang tidak dapat ditarik kembali
dengan alasan apapun kepada Pihak Pertama untuk melakukan penjualan aset-aset
sebagaimana terlampir di dalam Lampiran 7.
3.3.4. Pihak Kedua dengan ini memberikan pernyataan dan jaminan, yang tidak dapat
ditarik kembali dengan alasan apapun, bahwa Pihak Kedua bersedia dan tidak
berkeberatan untuk menyerahkan dan/atau menjual aset-aset miliknya sebagaimana
terlampir di dalam Lampiran 7 Perjanjian ini, baik aset-aset yang telah dijadikan
agunan kepada Pihak Pertama, maupun aset-aset yang belum dijadikan agunan
kepada Pihak Pertama.
3.3.5. Apabila nilai hasil penjualan yang didapatkan oleh Pihak Pertama dari hasil
penjualan aset-aset Pihak Kedua nilainya melebihi nilai yang dibutuhkan untuk
melunasi Pembayaran Hutang Melalui Penjualan Aset sebagaimana diatur di dalam
ketentuan Pasal 3.3 ayat 3.3.1. di atas, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk
mengembalikan selisih nilai penjualan yang lebih tersebut kepada Pihak Kedua.
Pasal 4
Penebusan Unit Baru
4.1. Selama proses restrukturisasi hutang berdasarkan Perjanjian ini berlangsung dan/atau
selama Hutang milik Pihak Kedua kepada Pihak Pertama belum lunas, Pihak Kedua tetap
bisa melakukan penebusan unit baru ke Pihak Pertama.
4.2. Penebusan Unit Baru sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 4.1. di atas wajib
dilakukan oleh Pihak Kedua dengan mekanisme sebagai berikut:
4.2.1. Penjualan Secara Tunai (Cash)
Apabila pembelian dilakukan oleh Pelanggan secara tunai, maka penebusan unit
kendaraan baru akan dilakukan melalui mekanisme Cash on Delivery, di mana
Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan pembayaran secara lunas kepada
Pihak Pertama pada saat unit kendaraan baru dikirimkan dan diserahkan oleh Pihak
Pertama ke showroom milik Pihak Kedua.
4.2.2. Penjualan Secara Kredit
4.2.2.1. Apabila Pihak Pertama Atau Pelanggan Memperoleh Pembiayaan Dari
Perusahaan Pembiayaan :
Apabila Pihak Pertama atau Pelanggan tidak memperoleh pembiayaan dari
Perusahaan Pembiayaan, maka Pihak Kedua berkewajiban untuk:
a. Mengirimkan SPL dari Perusahaan Pembiayaan kepada Pihak Pertama
pada saat mengajukan SO; dan

Halaman 10 dari 22
b. Memberikan asli giro yang tidak dapat ditunda pencairannya pada saat
tanggal jatuh tempo dengan alasan apapun dan yang telah
ditandatangani serta diberikan cap stempel resmi kepada Pihak
Pertama, pada saat sebelum atau pada saat unit kendaraan baru dikirim
oleh Pihak Pertama.
4.2.2.2. Apabila Pihak Pertama atau Pelanggan Tidak Memperoleh Pembiayaan
Dari Perusahaan Pembiayaan :
a. Apabila Pihak Pertama atau Pelanggan tidak memperoleh pembiayaan
dari Perusahaan Pembiayaan, maka penjualan atas unit kendaraan baru
oleh Pihak Kedua kepada Pelanggan wajib melalui mekanisme
penjualan langsung dari Pihak Pertama;
b. Atas penjualan unit kendaraan baru yang dijual melalui mekanisme
penjualan langsung dari Pihak Pertama kepada Pelanggan
sebagaimana diatur di dalam ketentuan butir a di atas, maka untuk
setiap satu orang Pelanggan yang diajukan oleh Pihak Kedua kepada
Pihak Pertama, Pihak Pertama akan memberikan uang komisi sebesar
Rp ……………. (……………… rupiah) / ………. % (….. persen)
dari nilai transaksi yang akan diberikan oleh Pihak Pertama kepada
Pihak Kedua selambat-lambatnya ……… (……………….) hari kerja
terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.
Pasal 5
Jangka Waktu Perjanjian
Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal ………… bulan ……… tahun ……... (….. - ….. -
.......) sampai dengan tanggal ………. bulan ……… tahun ……….. (….. - ….. - …..) dan akan
tetap berlaku dan berkekuatan hukum penuh hingga Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir atau
diakhiri atau berakhir berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian.
Pasal 6
Pajak-Pajak
Pajak-pajak lain yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini wajib ditanggung
dan dibayar/disetor oleh Pihak terhadap siapa menurut peraturan perpajakan yang berlaku
diletakkan beban kewajiban kepadanya. Apabila dalam hal salah satu Pihak tidak dan/atau lalai
memenuhi kewajiban pajaknya, maka Pihak yang dirugikan berhak untuk mengenakan sanksi
berupa denda sebesar kewajiban pajak yang tidak dan/atau lalai dipenuhi tersebut.

Halaman 11 dari 22
Pasal 7
Pengakhiran Perjanjian
7.1. Perjanjian ini hanya dapat berakhir atau dapat diakhiri sebelum berakhirnya Jangka Waktu
Perjanjian karena hal-hal sebagai berikut:
7.1.1. Apabila hutang dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama telah dinyatakan lunas oleh
Pihak Pertama sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian; dan/atau
7.1.2. Apabila salah satu Pihak tidak dapat melanjutkan bisnisnya atau tidak mampu
kewajiban-kewajibannya yang sudah jatuh tempo kepada para krediturnya
(insolven) sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi kemampuannya untuk
memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau dinyatakan Pailit atau
dilikuidasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga; dan/atau
7.1.3. Atas dasar kesepakatan tertulis kedua belah pihak.
7.2. Dalam hal pengakhiran Perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian ini yang
dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 7.1. ayat 7.1.2. di atas, maka hal tersebut tidak
serta merta menghilangkan kewajiban-kewajiban Para Pihak yang masih terhutang sebelum
dilakukannya pengakhiran Perjanjian ini.
7.3. Untuk tujuan pengakhiran Perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ini, Para Pihak dengan
ini sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.
Pasal 8
Keadaan Kahar
8.1. Penyimpangan dari ketentuan perjanjian ini hanya berlaku dalam hal terjadinya keadaan
kahar (force majeur).
8.2. Yang termasuk ke dalam keadaan kahar (force majeur) berdasarkan Perjanjian ini adalah
atas setiap keterlambatan atau kelalaian untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya
menurut Perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan yang berada di luar kekuasaan Para
Pihak untuk mencegah dan/atau mengatasinya dan bukan karena kelalaian salah satu Pihak
yaitu termasuk tetapi terbatas pada banjir, gempa bumi, angin topan (badai), epidemi,
pemberontakan, huru-hara, peperangan, kebakaran, blokade, gangguan perburuhan
(karyawan) dan/atau pemogokan.
8.3. Keadaan kahar (force majeur) harus dilaporkan oleh Pihak yang mengalami kepada pihak
lain dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, kelalaian mana
dianggap kadaan kahar (force majeur) tidak mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini,

Halaman 12 dari 22
terkecuali dapat dibuktikan bahwa pemberitahuan kepada Pihak lain dalam tenggang waktu
3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam juga berada di luar kekuasaan dari Pihak yang
mengalami.
8.4. Karena keadaan kahar (force majeur) ini, Pihak yang mengalami tidak dapat dipersalahkan
dan karenanya harus dilindungi dan tidak dapat digugat dalam bentuk apapun baik di
dalam maupun di luar pengadilan oleh pihak lain yang menderita kerugian.
8.5. Apabila keadaan kahar (force majeur) berlangsung secara terus menerus selama lebih dari
45 (empat puluh lima) hari kalender, maka Para Pihak atas dasar kesepakatan bersama
dapat mengakhiri perjanjian ini dengan terlebih dahulu mengadakan pembebasan dan
perhitungan selesai (Acquit et de charge).
Pasal 9
Pemberitahuan
9.1. Seluruh pemberitahuan dan/atau komunikasi lainnya yang diberikan oleh salah satu Pihak
kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan akan
dikirimkan ke alamat Para Pihak sebagai berikut:
Pihak Pertama:
PT MOTORINDO SUKSES JAYA
Alamat :
No. Telp. :
No. Fax. :
U.P. :
Pihak Kedua:
PT MOBILCITRA KENCANA
Alamat :
No. Telp. :
No. Fax. :
U.P. :
9.2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 9.1 di atas akan dianggap
telah diterima secara sah oleh Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila
dikirimkan dengan surat tercatat, atau pada hari yang sama jika dikirim dengan faksimili
yang dibuktikan dengan konfirmasi tanda terima faksimili tersebut atau dikirimkan secara
langsung melalui kurir yang dibuktikan dengan tanda terima.

Halaman 13 dari 22
9.3. Setiap Pihak wajib memberitahukan dari waktu ke waktu kepada Pihak lainnya jika terjadi
perpindahan alamat.
Pasal 10
Penyelesaian Sengketa Dan Domisili Hukum
10.1. Seluruh sengketa, perselisihan, pertentangan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul
dan/atau akan mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian ini dan/atau sebagai akibat
dari pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara
musyawarah dan mufakat.
10.2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak sengketa, perselisihan,
pertentangan dan/atau perbedaan pendapat tersebut terjadi, maka Para Pihak dengan ini
sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan memilih domisili hukum yang
umum dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Pasal 11
Penafsiran Perjanjian dan Hukum Y
ang Berlaku
Perjanjian ini tunduk dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Pasal 12
Lain-Lain
12.1. Perjanjian ini bukanlah merupakan jaminan oleh Para Pihak untuk melakukan atau
mengambil kredit di suatu Lembaga Pembiayaan.
12.2. Para Pihak mengakui dan menegaskan bahwa Perjanjian ini ditandatangani diantara
mereka dan akan dilaksanakan dengan semangat bekerja sama, kepercayaan dan itikad
baik, serta di mana kegiatan usaha, keuntungan dan nama baik Perseroan akan
dikembangkan dan dimaksimalkan dengan seluruh cara dan upaya yang sewajarnya dan
selayaknya, dan masing-masing Pihak wajib melakukan usaha selayaknya melaksanakan
dan mengembangkan kegiatan usaha Perseroan.
12.3. Masing-masing Pihak wajib melaksanakan hak dan wewenangnya untuk menjamin bahwa
kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip usaha sehat dan standar etika
yang layak.

Halaman 14 dari 22
12.4. Masing-masing Pihak sepakat untuk terus segera memberitahukan kepada Pihak lain hal
apapun yang memiliki atau dapat memiliki dampak merugikan kemampuannya dalam
melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
12.5. Perjanjian ini merupakan keseluruhan Perjanjian di antara Para Pihak berkenaan dengan
materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan kesepakatan dan/atau
Perjanjian apapun baik secara lisan dan/atau tulisan yang dibuat sebelumnya oleh Para
Pihak berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.
12.6. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak berlaku,
tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal itu tidak akan mempengaruhi keabsahan
atau berlakunya ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini. Para Pihak akan, dalam setiap
kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen tambahan sebagaimana diperlukan untuk
dapat memberlakukan ketentuan-ketentuan yang menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku
tersebut.
12.7. Tidak ada satu Pihak pun yang dapat mengalihkan setiap hak atau kewajibannya
berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari Pihak lainnya. Dalam hal pengalihan yang disetujui oleh Pihak lainnya,
Perjanjian ini akan beralih keuntungannya dan mengikat pengganti haknya yang ditunjuk.
12.8. Sepanjang tidak bertentangan dan/atau berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dari
Perjanjian ini, maka seluruh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di
dalam Perjanjian Dealer antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua adalah tetap berlaku
dan mengikat Para Pihak.
12.9. Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan
kemudian atas kesepakatan bersama Para Pihak yang berlaku sebagai addendum Perjanjian
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Halaman 15 dari 22
Demikianlah perjanjian ini dibuat, disepakati dan dilangsungkan pada hari dan tanggal tersebut
di atas, yang dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama.
Pihak Pertama, Pihak Kedua,
PT MOTORINDO SUKSES JAYA PT MOBILCITRA KENCANA
----------------------------------- ----------------------------------------
Nama: Nama:
Jabatan: Jabatan:

Halaman 16 dari 22
LAMPIRAN 1
RINCIAN HUTANG PT. MOTORINDO SUKSES JAYA KEPADA PT. MOTORINDO
SUKSES JAYA YANG BELUM JATUH TEMPO
LAMPIRAN 2
RINCIAN HUTAN PT. MOTORINDO SUKSES JAYA KEPADA PT. MOTORINDO
SUKSES JAYA YANG TELAH JATUH TEMPO
LAMPIRAN 3
DAFTAR UNIT TARIKAN MILIK PT. MOTORINDO SUKSES JAYA
No. Jenis Merek Tipe Tahun
Perakitan/Pembuatan
No. Polisi
1. Mobil Jeep 2003 …………
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Halaman 17 dari 22
27.
28.
29.
30.
31.
32.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Halaman 18 dari 22
LAMPIRAN 4
DAFTAR STOK UNIT KENDARAAN MILIK PT. MOTORINDO SUKSES JAYA

Halaman 19 dari 22
LAMPIRAN 5
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERKAIT PERKARA ANTARA PT. MOTORINDO
SUKSES JAYA DENGAN J22

Halaman 20 dari 22
LAMPIRAN 6
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TERKAIT PERKARA ANTARA PT. MOTORINDO
SUKSES JAYA DENGAN J22

Halaman 21 dari 22
LAMPIRAN 7
DAFTAR ASET PT. MOTORINDO SUKSES JAYA YANG AKAN DIJUAL
A. Daftar Aset Y
ang Telah Diagunkan
B. Daftar Aset Y
ang Belum Diagunkan

Halaman 22 dari 22
LAMPIRAN 8
DAFTAR ASET PT. MOTORINDO SUKSES JAYA YANG BELUM DIJADIKAN
AGUNAN KEPADA PT. MOTORINDO SUKSES JAYA