Perjanjian pengadaan kendaraan bermotor pemerintah

1. 1 SURAT PERJANJIAN Pengadaan Bus _______________________ NOMOR: ________________ Surat Perjanjian Pengadaan Bus ..................... ..............ini ditandatangani pada hari ........., tanggal .........., Bulan ........, tahun ......................(Tgl-Bulan-Tahun), bertempat di .........., dibuat oleh dan antara: : ..........................., Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi ..............selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi ................, yang berkedudukan di .............................................................., ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah ............................. Nomor ............., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah ............................ (Untuk selanjutnya disebut sebagai : PIHAK PERTAMA) ..........................., selaku direktur PT ____________, bertindak untuk dan atas nama PT ____________ yang berkedudukan di .................................................................... (Untuk selanjutnya disebut sebagai : PIHAK KEDUA) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai : PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa sehubungan dengan kebutuhan penambahan bus khusus busway untuk Sistem Trans_______________, maka PIHAK PERTAMA akan menambah bus baru untuk dioperasikan guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat. 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk mengadakan Bus ..................... .............. berdasarkan syarat-syarat, ketentuan dan batasan yang diatur dalam Perjanjian ini sesuai Surat Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi ..............selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : .............tertanggal ................ tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Pengadaan Bus ..................... ............... Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut : PASAL 1 PENGERTIAN Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan : 1. “Angkutan Umum Bus” adalah sistem angkutan massal cepat dengan menggunakan bus; 2. “Bus Gandeng (Articulated-Bus)” adalah bus yang terdiri dari dua badan; 3. “Denda” adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu;

2. 2 4. “Gubernur ____” adalah pihak yang berwenang menggunakan fasilitas yang diberikan Undang-Undang sehubungan dengan transportasi umum penumpang di kota _____; 5. “Pemerintah” adalah Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah ______; 6. “Pemerintah Daerah ___________” adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta peraturan perundangan diwilayah ________; 7. “Peraturan Perundang-Undangan” adalah semua peraturan dan ketentuan yang berlaku diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8. “Perjanjian” adalah perjanjian kerjasama pengadaan Bus ..................... ..............ini beserta lampiran-lampirannya, tambahan dan/atau perubahan-perubahannya yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dari waktu ke waktu; 9. “Sistem Trans_____” atau “Sistem Trans_______” adalah perpaduan infrastruktur, properti, aset, peralatan, instalasi, sistem operasi dan kendali, termasuk bus dan sistem koridor busway yang diperlukan oleh sistem bus rapid transit. PASAL 2 TUJUAN Perjanjian ini bertujuan untuk menyediakan atau mengadakan kendaraan Bus Gandeng ..............yang akan digunakan untuk Angkutan Umum Busway dalam rangka memberikan pelayanan umum transportasi darat pada Koridor ... bagi penumpang di wilayah _____, sebagai berikut : Organisasi SKPD Urusan Program Kegiatan Pekerjaan Kode Rekening Tahun Lokasi : ............................................. : ............................................. : ............................................. : ............................................. : ............................................. : ............................................. : ............................................. : ............................................. PASAL 3 JENIS Jenis Perjanjian ini adalah merupakan Perjanjian Harga Satuan. PASAL 4 OBJEK PERJANJIAN 1 Objek Perjanjian ini adalah pengadaan Bus Gandeng ..............yang akan digunakan dalam Sistem Trans______ untuk layanan Angkutan Umum Busway. 2 Bahwa jumlah Bus Gandeng ..............yang harus disediakan adalah sejumlah ____ 3 Pengadaan Bus Gandeng ..............sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) di atas akan dilakukan dengan cara 1 (satu) paket. PASAL 5

3. 3 NILAI PERJANJIAN Nilai Perjanjian Untuk 1 (satu) Bus Gandeng ..............adalah sebesar Rp.___________,- (__________). Nilai seluruh Perjanjian ini adalah Rp. ________ (___________) sudah termasuk BBN. PASAL 6 SISTEM DAN CARA PEMBAYARAN 1 Sistem Pembayaran yang digunakan dalam Perjanjian ini adalah dibayarkan berdasarkan termin, yaitu dalam tahun anggaran ____, sebagaimana lebih rinci diatur dalam Pasal 6 ayat (2). 2 PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dengan cara melakukan pembayaran sebagaimana diuraikan berikut ini : (a) Uang Muka : Sebesar 20% dari NilaiPerjanjian, yaitu : 20% x Rp. _________ (belum termasuk BBN) = Rp. _________,- (_________) sudah termasuk PPn 10%, yang akan dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan surat jaminan yang diterbitkan oleh Bank umum atau Asuransi umum sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri keuangan. (b) Pembayara nI : Sebesar : ____ bus x Rp. ____ = Rp. ____,- Potongan Uang Muka = Rp. _____,- ____________________ Rp. _____,- (Enam puluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) sudah termasuk PPn 10%. (c) Pembayara n II : BBN Sebesar : BBN _____ bus x Rp. ___,- = Rp. ____,- Pembayaran I Rp._____________,- (Enam puluh tiga milyar enam ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) untuk pembayaran ____ unit Bus Gandeng (Articulated-Bus)., (d) Pembayaran Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) di atas diberikan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan jaminan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank umum atau Asuransi umum sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuanganyang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat 3 Perjanjian ini . Pembayaran Uang Muka selambat-lambatnya dibayarkan 1 (satu) hari setelah penyerahan Jaminan Pelaksanaan tersebut. (e) Besaran Nilai Pembayaran Biaya Balik Nama (BBN) dilakukan atas pengeluaran sebenarnya (riil) yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan bukti – bukti pengeluaran yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

4. 4 (f) Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Obyek Perjanjian ini akan diserahkan secara keseluruhan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setelah seluruh prosespembayaran selesai dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA. .3 Pembayaran I sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Invoice diterima oleh PIHAK PERTAMA. 4 Pembayaran II sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ____ unit Bus Gandeng ..............diterima oleh PIHAK PERTAMA. 5 Untuk setiap pembayaran yang akan jatuh tempo, PIHAK KEDUA akan menyampaikan invoice dengan pendukung berupa laporan progres pekerjaan yang menunjukan pencapaian bobot sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) di atas. 6 Seluruh pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2), dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut: Pemilik Rekening : PT. ____________ Nomor Rekening : ........................ Nama Bank : ........................ Alamat Bank : ........................ Pasal 7 JANGKA WAKTU Jangka waktu Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan tanggal _________ atau tanggal lain yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK. PASAL 8 HAK PIHAK PERTAMA PIHAK PERTAMA sebagai pihak pemberi kerja, mempunyai hak untuk: 1. Menerima sejumlah Bus Gandeng ..............yang telah diperjanjikan sesuai dengan spesifikasi teknis dan karakteristik yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA; 2. Melakukan peninjauan dan/atau pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA dengan cara menerima laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (4); 3. Melakukan verifikasi sendiri atau dengan menunjuk dan/atau memberi kuasa kepada pihak ketiga yang independen sebagai konsultan pengawas teknis pekerjaan untuk melakukan verifikasi secara bertahap seluruh Bus Gandeng ..............sebelum diserahkan, untuk mengetahui apakah sudah sesuai atau belum dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan. 4. Melakukan pengujian terhadap Bus Gandeng ..............apakah sudah dapat dioperasikan ke dalam Sistem Trans_______________ serta uji komunikasi dengan ruang kendali utama. 5. Memotong pembayaran PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Perjanjian ini..

5. 5 6. Menerima jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Bank umum atau Asuransi umum pemerintah atau swasta sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Perjanjian sebagaimana disyaratkan dalam dokumen lelang PIHAK PERTAMA. 7. Meminta jaminan bahwa PIHAK KEDUA tidak mempergunakan pendanaan yang diperuntukkan bagi pelaksanaan Perjanjian ini dan/atau jaminan pelaksanaan dalam Lampiran 3 Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini. 8. Menerima jaminan bahwa Bus Gandeng ..............yang disediakan oleh PIHAK KEDUA telah siap dioperasikan dan layak jalan sesuai dengan spesifikasi yang telah diatur dalam Lampiran 1 Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini. 9. Mendapatkan jaminan berupa pernyataan tertulis dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA bebas dari tuntutan hak paten, hak cipta dan/atau merek dari pihak ketiga atas Objek Perjanjian ini. 10. Mendapatkan jaminan pemeliharaan 100% (seratus persen) atas Objek Perjanjian selama 1 (satu) tahun terhitung sejak _____ sampai dengan _____ atau pada saat masing-masing unit Bus Gandeng ..............telah mencapai jarak tempuh pemakaian 100.000 km (seratus ribu kilometer), mana yang lebih dahulu tercapai. 11. Menerima jaminan pembayaran uang muka dari PIHAK KEDUA sebesar sama dengan Uang Muka yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. 12. Memutus Perjanjian secara sepihak berdasarkan cara yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) Perjanjian ini. PASAL 9 HAK PIHAK KEDUA PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut: 1. Menerima pembayaran uang muka (advance), pembayaran termin dan pembayaran pelunasan sesuai dengan nilai, menurut tata cara dan mekanisme pembayaran yang tercantum dalam Pasal 6 Perjanjian ini secara tepat waktu. 2. Dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak lain untuk mendukung proses pengadaan Bus Gandeng ..............dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. PASAL 10 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut : 1. Membayarkan sejumlah uang kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Nilai Perjanjian, menurut Sistem dan Cara Pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian ini secara tepat waktu. 2. Memberikan persetujuan tertulis kepada PIHAK KEDUA bahwa PIHAK PERTAMA telah mengetahui apabila akan melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mendukung terlaksananya Perjanjian ini. 3. Memberikan bantuan berupa dukungan dan/atau fasilitas untuk memperlancar PIHAK KEDUA mengurus BBN, penguningan plat nomor dan pengujian kendaraan bermotor serta perijinan lain terkait pengoperasian Bus Gandeng

6. 6 (Articulated-Bus). Dalam hal terjadi kekeliruan atau permasalahan dalam pengurusan perijinan tersebut, PIHAK PERTAMA bersedia dengan itikad baik membantu PIHAK KEDUA menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cepat dan baik atas biaya yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA sebagai pemilik akhir Bus Gandeng (Articulated-Bus). PASAL 11 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut : 1. Menyediakan Bus Gandeng ..............sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian ini. 2. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan. 3. Menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA yang dikeluarkan oleh Bank umum atau Asuransi umum pemerintah atau swasta sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Perjanjian sebagaimana disyaratkan dalam dokumen lelang PIHAK PERTAMA. 4. Tidak menggunakan pendanaan yang diperuntukkan untuk pelaksanaan Perjanjian ini dan/atau jaminan pelaksanaan dalam Perjanjian ini untuk hal-hal diluar kepentingan Perjanjian ini selama Perjanjian ini berlangsung. 5. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Perjanjian ini secara tepat waktu dengan tetap mematuhi ketentuan yang telah ditentukan dalam lampiran Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini. 6. Pada saat penandatanganan Perjanjian ini PIHAK KEDUA harus menyerahkan jadwal dan tahapan proses pengadaan Bus Gandeng ..............secara bertahap untuk dapat dioperasikan dalam Sistem Trans_______________ pada PIHAK PERTAMA, dimana jumlah kendaraan yang diadakan tersebut harus sesuai dengan Lampiran 2, yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini. 7. Mengadakan atau menyediakan seluruh Bus Gandeng ..............sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, selambat-lambatnya pada tanggal ......................... atau tanggal lain yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK. 8. Memfasilitasi proses verifikasi secara bertahap terhadap seluruh proses pembuatan Bus Gandeng ..............sebelum diserahkan, untuk mengetahui apakah sudah sesuai atau belum dengan PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk itu. 9. PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap kondisi setiap Bus Gandeng ..............yang diserahkan adalah Bus Gandeng ..............yang telah siap untuk dioperasikan dan dalam kondisi layak jalan serta telah memenuhi seluruh persyaratan dan kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sesuai dengan spesifikasi Bus Gandeng ..............yang ditetapkan dan diatur oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana terdapat dalam lampiran Perjanjian ini yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini. 10. Bertanggung jawab, menanggung resiko dan kerugian terkait dengan kerusakan atau ketidaklayakan Bus Gandeng ..............disebabkan oleh kelalaian material dan

7. 7 nyata dari PIHAK KEDUA sebagaimana telah sah dapat dibuktikan tanpa intervensi dari PIHAK PERTAMA apabila telah dinyatakan terbukti bersalah secara tetap (inkracht) melakukan wanprestasi oleh lembaga yang berwenang. 11. Memiliki dana (modal kerja) yang cukup untuk kegiatan operasional perusahaan PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya untuk selama 6 (enam) bulan ke depan. 12. Melindungi semua tenaga kerjanya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 13. Mengijinkan dan memberikan akses seluas-luasnya kepada PIHAK PERTAMA, instansi lain yang berwenang, dan/atau auditor independen yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, untuk memperoleh segala bentuk informasi yang berkaitan dengan proses pengadaan Bus Gandeng ..............berdasarkan Perjanjian ini. 14. Menanggung segala akibat dan biaya yang timbul dari uji coba pengoperasian Bus Gandeng ..............sebelum diserahkan. 15. Menanggung seluruh kerugian baik materil maupun immateril akibat kerusakan sarana dan prasarana yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA dalam proses pengadaan Bus Gandeng (Articulated-Bus). 16. Tidak mengalihkan tanggung jawab seluruh atau sebagian pekerjaan utama dengan mensub-kontrakkan kepada pihak lain dengan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang / jasa spesialis. 17. Mempekerjakan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas. 19. Mematuhi semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berhubungan dengan Perjanjian ini termasuk peraturan yang berhubungan dengan lingkungan dan menjaminnya bahwa tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan tersebut kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini. 20. Memberikan jaminan bahwa Bus Gandeng ..............yang diserahkan adalah telah siap dioperasikan dan layak jalan sesuai dengan spesifikasi yang telah diatur dalam Lampiran 1 Perjanjian ini. Apabila ternyata menurut PIHAK PERTAMA Bus Gandeng ..............yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah diatur dalam Lampiran 1 Perjanjian ini maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyesuaikannya sebagaimana spesifikasi yang telah ditentukan dalam Lampiran 1 dengan tanggungan seluruh biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA. 21. Memberikan jaminan kepada PIHAK PERTAMA berupa pernyataan tertulis dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA dibebaskan dari tuntutan pihak ketiga atas hak paten, hak cipta dan merek atas objek Perjanjian. 22. Memberikan jaminan pemeliharaan setelah pekerjaan dinyatakan selesai sebanyak 100% (seratus persen) atas objek Perjanjian selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ........................ sampai dengan ________ atau pada saat masing-masing unit Bus Gandeng ..............telah mencapai jarak tempuh pemakaian 100.000 km (seratus kilometer), mana yang lebih dahulu tercapai . 23. Memberikan jaminan purna jual untuk mesin tiap unit Bus Gandeng ..............selama 7 (tujuh) tahun sejak masing – masing kendaraan diserahkan untuk dioperasikan, dengan syarat, PIHAK PERTAMA berjanji untuk melakukan pemeliharaan Bus Gandeng ..............secara berkala dan selalu menggunakan suku cadang asli yang disarankan oleh PIHAK KEDUA.

8. 8 24. Menyerahkan surat jaminan uang muka yang diterbitkan oleh Bank umum atau Asuransi umum sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar sama dengan uang muka yang diberikan. PASAL 12 SPESIFIKASI DAN KARAKTERISTIK BUS Spesifikasi dan karakteristik Bus Gandeng ..............dalam Perjanjian ini adalah sebagaimana yang ditetapkan dan diatur dalam Lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini. PASAL 13 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL 13.1 PIHAK KEDUA dengan ini menjamin atas keabsahan setiap jenis hak atas kekayaan intelektual yang digunakan dan/atau diterapkan dalam pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tapi tidak terbatas pada hak cipta, paten, merek dan/atau rahasia dagang. 13.2 PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan hukum atau gugatan dari pihak ketiga yang terkait dengan penggunaan dan/atau penerapan hak atas kekayaan intelektual dalam Perjanjian ini. PASAL 14 PENGAWASAN 1 PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA dengan cara menerima laporan tertulis dan/atau melakukan peninjauan ke lokasi kerja; 2 Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk dan/atau memberi kuasa kepada pihak ketiga yang independen sebagai konsultan pengawas. PASAL 15 SERAH TERIMA PEKERJAAN 1 Bus Gandeng ..............yang diserahkan pada PIHAK PERTAMA harus sudah memenuhi spesifikasi dan telah lolos dalam proses verifikasi yang dinyatakan dengan pernyataan dan/atau laporan dari pengawas teknis PIHAK PERTAMA atau konsultan pengawas independen yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan Pasal 8 angka 3 Perjanjian ini. 2 Bus Gandeng ..............yang diserahkan harus sudah siap untuk dioperasikan dan harus layak jalan serta memenuhi berbagai persyaratan teknis dan administrasi, yaitu: (a) Uji tipe dari instansi yang berwenang; (b) Uji bejana tekan dari instansi yang berwenang; (c) Uji mutu dari instansi yang berwenang; (d) Uji pertama kelayakan jalan dan uji berkala dari instansi yang berwenang;

9. 9 3 Setelah pekerjaan selesai sesuai tahap-tahapnya, PIHAK KEDUA menyerahkan Bus Gandeng ..............secara bertahap pula sesuai jadwal penyerahan dimaksud dalam Lampiran 2 Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA dengan ketentuan sebagai berikut: (a) PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk dilakukan penyerahan pekerjaan dengan melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan Bus Gandeng ..............siap dioperasikan dan dokumen terkait lainnya antara lain dokumen penagihan untuk tiap-tiap Bus Gandeng ..............yang telah diserahkan; (b) PIHAK PERTAMA melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA. Apabila terdapat kekurangan- kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/menyelesaikannya; (c) PIHAK PERTAMA menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan tahap-tahap penyerahan Bus Gandeng ..............menurut ketentuan Perjanjian; (d) Hasil penyerahan pekerjaan (sesuai tahap-tahap penyerahan) harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan dinyatakan dengan jelas dapat diterima. Berita Acara dimaksud ditandatangani oleh PARA PIHAK dan Ketua Panitia Pemeriksa/Serah Terima Barang Dinas Perhubungan Provinsi DKI _______________. 4 Lokasi serah terima Bus Gandeng ..............ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA. 5 Segala resiko yang mungkin timbul atas Bus Gandeng (Articulated-Bus)yang terjadi di perjalanan sebelum dilakukan/terjadinya serah terima di Tempat Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) menjadi resiko dan tanggung jawab PIHAK KEDUA. Sehubungan dengan hal ini, PIHAK KEDUA dapat untuk kepentingannya sendiri menutup resiko-resiko tersebut dengan asuransi (all risks). 6 Setelah terjadinya penyerahan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 3 huruf (d) di atas, maka segala resiko atas Bus Gandeng ..............yang telah diserahterimakan beralih menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. PASAL 16 PERPAJAKAN 1. Seluruh pajak, bea dan kontribusi yang dikenakan oleh pemerintah, setiap badan teritorial atau setiap pihak berwenang lainnya dan yang bertambah sebagai akibat dari dilangsungkannya penandatanganan, pelaksanaan, pemenuhan atau likuidasi Perjanjian ini ditanggung oleh masing – masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang perpajakan. 2. Resiko yang timbul atas hal – hal terkait dengan Pasal 16 ayat (1) di atas menjadi tanggung jawab masing – masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

10. 10 3 Pemungutan terhadap pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1), dilakukan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan ketentuan lain yang terkait yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. PASAL 17 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN KEUANGAN 1 PIHAK KEDUA harus memiliki dan melaksanakan sistem informasi keuangan, akuntansi dan administrasi untuk menerangkan mengenai semua pelaksanaan isi dari Perjanjian ini, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia 2 PIHAK KEDUA harus mempunyai organisasi dan manajemen yang kompeten untuk dapat melaksanakan Perjanjian ini, dan merumuskan mekanisme pengawasan internal yang menjamin kualitas dari manajemen, informasi, keuangan dan akuntansi serta layanan yang diberikannya 3 PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA informasi tambahan terkait dengan Perjanjian ini, apabila diminta secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA. PASAL 18 RESIKO PIHAK KEDUA Resiko-resiko yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA, adalah: 1. Resiko menanggung seluruh biaya penyesuaian apabila ternyata Bus Gandeng ..............yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini. 2. Resiko dimasukkan dalam daftar hitam apabila tidak dapat melaksanakan Perjanjian dengan baik. 3. Resiko pemotongan pembayaran akibat ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi yang dipersyaratkan secara material (bukan minor) karena kelalaian nyata dari PIHAK KEDUA. PASAL 19 KEADAAN KAHAR 1 Keadaan Kahar adalah keadaan atau setiap peristiwa di luar kekuasaan dari para pihak yang mengakibatkan para pihak menjadi tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. .2. Keadaan Kahar adalah termasuk tapi tidak terbatas pada hal-hal berikut ini: (a) Perang, permusuhan (baik yang diumumkan maupun tidak), invasi, serbuan negara asing, pemberontakan, revolusi, konflik senjata atau tindakan dari militer, saudara, terorisme, gangguan terhadap masyarakat sipil dan sabotase; (b) Ionisasi, radiasi atau pencemaran radio aktif dari limbah nuklir, dari pembuangan bahan bakar nuklir, ledakan toksik radioaktif, atau jenis ledakan yang membahayakan barang milik lainnya, kumpulan nuklir atau komponen nuklir; (c) Bencana alam, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami ,badai dan perubahan cuaca yang sangat buruk; dan (d) Kerusuhan, kerusuhan para pekerja atau gangguan industri lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini bukan merupakan cidera janji PIHAK KEDUA.

11. 11 (e) Pemogokan, penghentian kerja yang terjadi selama 14 (Empat Belas) hari kalender secara terus menerus sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini bukan merupakan cidera janji PIHAK KEDUA. 3 Tidak dapat dipenuhinya / terlambatnya suatu prestasi oleh salah satu pihak yang disebabkan karena keadaan kahar, tidak dapat dianggap sebagai suatu bentuk Wanprestasi. 4 Apabila Keadaan Kahar terjadi dan mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat menjalankan dan/atau memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini, maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak yang lainnya secara tertulis selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar. 5 Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) diatas dilakukan dengan cara memberikan keterangan secara rinci dan tindakan yang telah dilakukan oleh pihak tersebut guna mengurangi keparahan keadaan tersebut. 6 Apabila salah satu pihak tidak menyetujui tentang terjadinya Keadaan Kahar tersebut maka penyelesaian perselisihan akan diselesaikan dengan menggunakan mekanisme penyelesaian perselisihan yang telah diatur dalam Perjanjian ini. 7 Apabila Keadaan Kahar hanya diderita oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak sebagai akibat dari Keadaan Kahar, maka kerugian yang ditimbulkan akan ditanggung oleh pihak yang bersangkutan dan tidak ada ganti rugi yang diberikan kepada pihak lainnya dan pihak yang menderita kerugian tidak dapat mengajukan tuntutan terhadap kerugian yang dideritanya kepada pihak lain. 8 Apabila Keadaan Kahar diderita oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA akan menanggung risiko yang dideritanya tersebut dan segera mengatasinya dengan cara berkonsultasi khusus tentang aspek tekhnis, keuangan ,hukum, dan pajak, yang guna menghadapi keadaan tidak terduga agar dapat diantisipasi, untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dalam skenario yang realistis, dengan tetap memperhatikan batasan dan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian pinjaman dengan pihak lain, dengan syarat-syarat dan ketentuaan yang diatur dalam Perjanjian ini. PASAL 20 KOMPENSASI DAN PERUBAHAN 1 Tidak ada kompensasi tambahan dan PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut penyesuaian apa pun yang berasal dari pengembangan, pelaksanaan isi Perjanjian ini, dan/atau dari resiko yang diakibatkan dari Perjanjian ini, kecuali ada perubahan kebijakan atau peraturan dari pemerintah yang berhubungan erat dengan isi Perjanjian ini, kecuali perubahan tersebut menyebabkan kerugian material kepada PIHAK KEDUA karena telah dilaksanakannya sebagian atau seluruh pekerjaan atas kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA. 2 Apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) di atas maka akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan dari para pihak yang selanjutnya menjadi addendum dari Perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian. Para pihak sepakat bahwa perubahan internal pejabat pada PIHAK PERTAMA tidak termasuk pada perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ini, dan Perjanjian ini serta seluruh kesepakatan-kesepakatan didalamnya tetap berlaku mengikat pada para pihak dan para penerusnya yang sah. PASAL 21 TANGGUNG JAWAB KEPADA PIHAK KETIGA

12. 12 1 PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab kepada pihak ketiga, atas kewajiban PIHAK KEDUA kepada pihak ketiga dan kerugian yang disebabkan oleh aktivitas PIHAK KEDUA, maupun pegawainya, agen, kontraktor, sub kontraktor, pemasok (vendor atau supplier) serta pihak lain yang bekerjasama dengan PIHAK KEDUA. 2 PIHAK KEDUA bertanggung jawabsesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1 tersebut di atas selama , pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini masih berlangsung. PASAL 22 SANKSI DAN DENDA 1 PIHAK PERTAMA dapat menghentikan pengadaan satu atau lebih Bus Gandeng ..............dan/atau memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA terbukti mengalami satu atau lebih dari situasi yang disebutkan sebagai berikut: (a) Kondisi Bus Gandeng ..............tidak memenuhi spesifikasi sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1 Perjanjian ini. (b) , Kondisi Bus Gandeng ..............tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana huruf a di atas sehingga beresiko bagi keselamatan penumpang. (c) Kondisi Bus Gandeng ..............terbukti berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kebisingan atau polusi udara yang melebihi ambang batas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (d) Melanggar ketentuan Pasal 11 Perjanjian ini. PIHAK PERTAMA menyetujui bahwa sanksi dan/atau denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) tidak dapat dikenakan terhadap PIHAK KEDUA apabila Bus Gandeng (Articulated-Bus)yang diadakan dan/atau diserahkan oleh PIHAK KEDUA telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Perjanjian ini. 2 Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya pada tanggal yang telah ditentukan dalam Pasal 7 maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per mil) per hari dari Nilai Perjanjian sampai setinggi-tingginya sebesar 5% (lima persen) dari NilaiPerjanjian , yang akan diperhitungkan dan/atau dipotongkan dari nilai jaminan pelaksanaan Perjanjian ini. 3 PIHAK KEDUA harus membayar denda yang dikenakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesalahan yang dilakukan dan akan diperhitungkan pada pembayaran kepada PIHAK KEDUA saat itu. Jenis dan besaran denda diatur dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan disetujui oleh PIHAK KEDUA dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Perjanjian ini. PASAL 23 JAMINAN PRODUK 1 Jaminan terhadap kondisi Bus Gandeng ..............diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ........................ sampai dengan ________ atau pada saat masing-masing unit Bus Single telah mencapai jarak tempuh pemakaian 100.000 km (seratus kilometer), mana yang lebih dahulutercapai .

13. 13 .2 Apabila dalam jangka waktu jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) di atas belum terlewati ternyata ditemukan bahwa prestasi yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi Lampiran 1 maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap prestasi yang telah dihasilkan oleh PIHAK KEDUA tersebut untuk selanjutnya prestasi yang telah dihasilkan tersebut disesuaikan dengan spesifikasi sesuai Lampiran 1 dengan menanggung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk proses tersebut. .3 Apabila jaminan terhadap kondisi Bus Gandeng ..............sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) di atas terlewati maka PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab terhadap prestasi yang telah dihasilkan oleh PIHAK KEDUA. .4 Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah terkait dengan pemenuhan kewajiban PIHAK KEDUA yang diatur dalam Pasal 11 butir 20, 21, 22 dan 23 Perjanjian ini. PASAL 24 JAMINAN PELAKSANAAN .1 PIHAK KEDUA harus memberikan Jaminan Pelaksanaan atas nama PIHAK PERTAMA yang berlaku selama Perjanjian ini berlangsung, dengan lingkup dan ketentuan yang diperlukan dan akan digunakan pada saat PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kewajibannya, kecuali karena Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, tanpa mengurangi ketentuan minimum pada Jaminan Pelaksanaan dan/atau karena hal yang lain sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK. .2 Isi atau klausul dalam Jaminan Pelaksanaan harus tertulis dan di dalamnya mengatur tentang syarat-syarat dan ruang-lingkup sebagaimana isi Perjanjian ini untuk melengkapi klausul umum dari Jaminan Pelaksanaan. .3 PIHAK KEDUA harus memberikan Jaminan Pelaksanaan yang diberikan untuk atau atas nama PIHAK PERTAMA, dan harus diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya surat penunjukan penyedia barang/jasa, sebelum dilakukan penandatangananPerjanjian ini . .4 Jaminan Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) di atas adalah untuk melindungi PIHAK KEDUA dari kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian ini. .5 Nilai Jaminan Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) adalah sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 di atas adalah sejumlah Rp ......................... ,- (.....................................................................................................................). .6 Jaminan Pelaksanaan berlakusesuai dengan Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini. .7 Bahwa Jaminan ini akan digunakan apabila ternyata dikemudian hari diketahui ternyata PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perjanjian ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam Perjanjian dan Lampiran Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini. Jaminan Pelaksanaan dapat digunakan oleh PIHAK PERTAMA setelah mendapat surat pernyataan dari PIHAK KEDUA. .8 Dalam halisi atau klausul, ketentuan, dan/atau susunan dalam jaminan pelaksanaan, atau setiap dokumen publik atau pribadi yang terkait pelaksanaan Perjanjian ini, harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

14. 14 PASAL 25 ASURANSI 1 PIHAK KEDUA harus mengasuransikan semua barang dan peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan dan pekerja-pekerja selama masa pelaksanaan pekerjaan atas resiko kecelakaan, kerusakan, kehilangan serta resiko lain yang tidak dapat diduga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Asuransi tersebut harus memiliki masa berlaku minimal sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. 2 Khusus mengenai asuransi tenaga kerja PIHAK KEDUA wajib menyelenggarakan asuransi sosial tenaga kerja (Jamsostek), sesuai dengan ketentuan perundang- ungangan yang berlaku. 3 Dalam melaksanakan pekerjaan PIHAK KEDUA diwajibkan memperhatikan dan menyelenggarakan perlindungan keamanan, kesehatan dan keselamatan para karyawan dan pekerjanya. PASAL 26 PENGAMBILALIHAN PERJANJIAN PIHAK PERTAMA dapat mengambilalih Perjanjian ini dari PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA setelah menerima surat pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dalam rentang waktu 7 (tujuh) hari kalender, yang disebabkan karena tidak dapat melaksanakan prestasi atau memperbaiki kesalahannya sesuai dengan spesifikasi Lampiran 1 yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA tetapi tidak termasuk dalam Keadaan Kahar. PASAL 27 PENGALIHAN PERJANJIAN .1 PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak ketiga . 2 PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak ketiga dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakan kepada penyedia barang/jasa spesialis dengan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA. .3 Pengalihan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) di atas harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini sebagai persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga, yaitu: (a) Bahwa pihak yang mengalihkan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diberikan dalam Surat Penunjukan (Letter of Appointment). (b) Bahwa pihak yang mengalihkan Perjanjian ini, memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, serta menyetujui untuk menandatangani dokumen pengalihan terkait yang secara jelas meliputi semua hak dan tanggung jawabnya. (c) Bahwa status pihak yang menerima pengalihan tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau ekuitas (kekayaan) minimum, atau pengalaman minimum yang diminta dari PIHAK KEDUA, dan bahwa pihak yang menerima pengalihan mematuhi semua ketentuan, persyaratan dan jaminan yang wajib dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini.

15. 15 (d) Bahwa pihak yang menerima pengalihan bersedia dan menyetujui untuk tidak mengubah kepemilikan perseroannya atau susunan sahamnya sebagai PIHAK KEDUA, selama pengalihan perjanjian ini berlangsung, kecuali penambahan modal sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini. (e) Apabila PIHAK KEDUA merupakan konsorsium atau perserikatan sementara, pihaknya tidak akan mengizinkan pengalihan partisipasi satu anggota kelompok itu kepada anggota lainnya. PASAL 28 PENGAKHIRAN PERJANJIAN .1 Pengakhiran Perjanjian dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: (a) selesainya pekerjaan; (b) terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Perjanjian ini; dalam hal demikian, PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi dan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. .2 Perjanjian dapat diakhiri sebelum Jangka Waktunya dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Atas kesepakatan bersama di antara PARA PIHAK. (b) PIHAK KEDUA terbukti telah cidera janji/wanprestasi berdasarkan keputusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap. (c) Terjadi likuidasi, pembubaran PIHAK KEDUA secara sukarela atau wajib, atau karena PIHAK KEDUA dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang. (d) PIHAK KEDUA melakukan penggabungan (merger), pemecahan (spin-off) pengambilalihan (akusisi) atau mengubah maksud dan tujuan perseroannya tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PIHAK PERTAMA, kecuali dalam rangka Penawaran Umum yang diperbolehkan. (e) PARA PIHAK terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak pidana korupsi berdasarkan keputusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap. (f) PIHAK KEDUA, para pemegang sahamnya atau mitranya menjual, memindahkan atau, dalam hal apapun, melakukan perubahan kepemilikan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari saham atau modal dasar atau modal disetor tanpa wewenang tertulis dan tegas sebelumnya dari PIHAK PERTAMA, kecuali dalam rangka Penawaran Umum Yang Diperbolehkan. (g) Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap kewajibannya yang membahayakan terhadap pengadaan Bus Gandeng ..............yang aman sesuai dengan spesifikasi. (h) PIHAK KEDUA didiskualifikasi karena kelalaian atau kesalahannya dalam melaksanakan kewajibannya dalam pengadaan Bus Gandeng ..............dan/atau tidak mampu mengalihkan Perjanjian ini sewaktu mengalami diskualifikasi.

16. 16 (i) Nilai denda yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA telah melewati dari Nilai Jaminan Pelaksanaan dari Perjanjian ini. (j) Atas permintaan salah satu pihak, sehubungan dengan pelanggaran terhadap Perjanjian ini yang dapat dikaitkan dengan pihak lain, dan pelanggaran Perjanjian tersebut mengakibatkan kemungkinan diajukannya permintaan pengakhiran sebelum waktunya sesuai syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini. (k) Apabila salah satu pihak meminta pengakhiran sebelum waktunya, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahu pihak lain secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pengakhiran perjanjian diberlakukan. (l) Apabila pihak lain tidak menerima dan tidak menyetujui pengakhiran sebelum waktunya tersebut, maka pihak yang meminta pengakhiran dapat menggunakan sarana penyelesaian perselisihan yang diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian ini. .3 Sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) butir (a), PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan kesepakatan bersama. Dalam hal demikian, maka kesepakatan bersama untuk mengakhiri Perjanjanjian tersebut harus dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis, dan kesepakatan bersama tersebut membebaskan PARA PIHAK dari kewajiban yang dapat dipikul atas namanya. Apabila dalam pengakhiran Perjanjian ini ada pemberian ganti rugi terhadap salah satu pihak maka pemberian ganti rugi demikian harus berdasarkan adanya kata sepakat diantara keduanya. PASAL 29 CARA PENGAKHIRAN PERJANJIAN 1 Pengakhiran Perjanjian sebelum Jangka Waktunya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: (a) Apabila salah satu pihak mengakhiri Perjanjian ini dikarenakan terjadinya pelanggaran terhadap isi Perjanjian ini, yang mengakibatkan adanya resiko yang serius bagi proses pengadaan Bus Gandeng (Articulated-Bus), maka pihak yang mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Perjanjian ini diakhiri. (b) Apabila tidak tercapai kesepakatan atau pihak yang mengakhiri Perjanjian ini tidak menerima tanggapan apapun dari pihak lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana tersebut di Pasal 29 ayat (1) di atas, maka mekanisme penyelesaian sengketa akan ditempuh sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian ini. (c) Apabila Perjanjian ini diakhiri sebelum waktunya, tetapi bukan disebabkan oleh suatu pelanggaran terhadap isi Perjanjian ini, yang mengakibatkan resiko serius bagi penyediaan layanan publik atau yang membuat masyarakat menghadapi resiko, maka PIHAK PERTAMA, dengan kebijaksanaannya, dapat memberikan pemberitahuan pelanggaran kepada PIHAK KEDUA sebagai pihak yang melanggar. (d) Pemberhentian perjanjian yang dikarenakan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) di atas, tidak mengurangi keabsahan dan keberlakuan sanksi dan denda terhadap pelanggaran yang telah ditetapkan dan diatur dalam Perjanjian ini.

17. 17 (e) Apabila sesuai klausul Perjanjian ini, terjadi pelanggaran terhadap ketentuan berdasarkan Perjanjian yang dapat dikaitkan dengan PIHAK KEDUA, yang dianggap sebagai pelanggaran berat dan yang merupakan penyebab dari pengakhiran sebelum Jangka Waktunya atas Perjanjian ini, maka prosedur yang diuraikan dalam klausul di atas akan diabaikan dan pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah telah cukup untuk pengakhiran Perjanjian ini. (f) Setelah pengakhiran Perjanjian ini, pembayaran ganti rugi yang terhutang sesuai isi Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini dan mempertimbangkan kerugian yang ditimbulkan. 2 PARA PIHAK sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian pembatalan Perjanjian ini tidak perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan. PASAL 30 PERUBAHAN PERJANJIAN DAN ADDENDUM 1 Perubahan Perjanjian dan Addendum ini hanya dapat dilakukan dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK. 2 Apabila selama berlangsungnya Perjanjian ini terdapat perubahan peraturan perundang-undangan atau spesifikasi dan karakteristik Bus Gandeng (Articulated- Bus), sehingga perlu diadakan perubahan-perubahan dan/atau addendum terhadap ketentuan-ketentuan tertentu dalam Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA, melalui keputusan administratif, dapat sejauh tidak menyimpang dari spesifikasi Bus Gandeng ..............yang telah disetujui di awal sedemikian rupa sehingga perubahan yang dikehendaki menyebabkan tidak dapat dikategorikannya produk yang dihasilkan sebagai Bus Gandeng (Articulated-Bus)sesuai yang dimaksud oleh PARA PIHAK semula, mengubah ketentuan-ketentuan Perjanjian ini yang terkait dengan sebab-sebab tersebut dengan terlebih dahulu melakukan perundingan- perundingan dengan mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan perubahan sebagaimana disebutkan di atas. 3 PARA PIHAK sepakat bahwa terhadap segala perubahan dan/atau addendum atas sebagian maupun keseluruhan dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini akan dituangkan secara tertulis dan terpisah, namun tetap merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Perjanjian ini. PASAL 31 INFORMASI RAHASIA 1 Selama berlangsungnya Perjanjian ini dan setelah berakhirnya Perjanjian ini, PARA PIHAK tidak diperbolehkan untuk membuka, mengungkapkan, menyiarkan dan/atau menyebarluaskan semua data, termasuk tetapi tidak terbatas pada, informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya Perjanjian ini. . (“Informasi Rahasia”) 2 PARA PIHAK dan/atau karyawan maupun pihak lain yang ditunjuk oleh PARA PIHAK terkait dengan Perjanjian ini tidak boleh melakukan pengaduan dan/atau menyebarluaskan Informasi Rahasia kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

18. 18 3 Apabila salah satu pihak dalam Perjanjian ini melanggar Pasal 31 ayat (1) dan/atau (2) di atas maka pihak lain akan memprosesnya baik secara hukum pidana maupun perdata sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. PASAL 32 PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1 Bahwa Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia baik secara perdata maupun pidana. 2 Setiap perselisihan, pertentangan dan/atau perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK. 3 Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak berhasil tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka segala bentuk sengketa, perselisihan, pertentangan dan/atau perbedaan di antara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan isi Perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan dilaksanakan di _______________, Indonesia. 4 Majelis arbitrase terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter, yang salah satunya dipilih Pemohon arbitrase, salah satunya lagi dipilih termohon arbitrase, seorang ketua yang dipilih pemohon arbitrase dan termohon arbitrase. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK akan meminta Ketua BANI untuk menetapkan ketua arbiter tersebut. 5 Sejak pengajuan permohonan arbitrase sampai dengan sengketa diputuskan, PARA PIHAK harus tetap melaksanakan semua kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini, dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan sejak diajukannya permohonan arbitrase tersebut. PASAL 33 PEMBERITAHUAN Setiap pemberitahuan, penagihan dan/atau komunikasi lainnya yang diberikan dan/atau dibuat secara tertulis atau dikirim kepada pihak yang bersangkutan pada alamat atau faksmili yang diuraikan di bawah (atau alamat atau nomor faksmili lain yang dimiliki pihak penerima dengan pemberitahuan tertulis 5 (lima) hari sebelumnya kepada pihak lainnya : PIHAK PERTAMA : DINAS PERHUBUNGAN DKI _______________ Alamat Kantor : ................................ ................................ Telepon : ................................ Faksmili : ................................ Up : ................................ PIHAK KEDUA : PT. ____________ Alamat Kantor : ................................ Telepon : ................................ Faksmili : ................................ Up : ................................ Setiap pemberitahuan, pengalihan atau komunikasi lainnya yang dialamatkan kepada pihak terkait harus dianggap telah disampaikan dengan ketentuan:

19. 19 1. Jika diantarkan langsung, pada waktu sebenarnya disampaikan kepada alamat tersebut di atas 2. Jika diberikan atau dibuat dengan faksmili, pada saat dikirim. Setiap pemberitahuan, penagihan dan/atau komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini dan setiap dokumen lain yang diharuskan untuk disampaikan menurut Perjanjian ini dan setiap dokumen lain yang diharuskan untuk disampaikan menurut Perjanjian ini harus dilakukan dan/atau disampaikan dalam bahasa Indonesia. PASAL 34 DOKUMEN PERJANJIAN 1 Bahwa Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dengan lampiran-lampirannya (Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 3). 2 Dokumen lain yang juga merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini adalah : (a) Dokumen tender (yang berlaku), dokumen lelang, formulir, lampiran dan penambahannya. (b) Penawaran dari PIHAK KEDUA yang diterima oleh PIHAK PERTAMA (c) Jaminan Pelaksanaan dan Asuransi Pertanggungan Umum yang ditetapkan sebagaimana mestinya. PASAL 35 PENUTUP 35.1 Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak. 35.2 Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, keduanya mempunyai kekuatan yang sama dan mengikat bagi para pihak. DEMIKIAN PERJANJIAN ini dibuat untuk dipergunakansebagaimana mestinya. . dibuat dan ditandatangani di ............. pada tanggal Tahun PIHAK - PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN/KONTRAK PIHAK KEDUA PT. ____________ ______________________ Direktur PIHAK PERTAMA SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI _______________ Selaku Kuasa Pejabat Pembuat Komitmen, _____________________ NIP. ____________________

20. 20 Mengetahui, KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI _______________ ______________________ NIP. _______________________ Tembusan: 1. _________________

21. 21 LAMPIRAN 1 SPESIFIKASI DAN KARAKTERISTIK BUS GANDENG (ARTICULATED-BUS)

22. 22 LAMPIRAN 2 JADWAL PENYERAHAN BUS GANDENG (ARTICULATED-BUS) No Bus Termin 1 Termin 2 Termin 3 Pelunasan 4

23. 23 LAMPIRAN 3 JAMINAN PELAKSANAAN

Perjanjian pengadaan kendaraan bermotor pemerintah

Perjanjian pengadaan kendaraan bermotor pemerintah

Perjanjian pengadaan kendaraan bermotor pemerintah

Recomendados

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Was ist angesagt?(20)

Similar a Perjanjian pengadaan kendaraan bermotor pemerintah

Similar a Perjanjian pengadaan kendaraan bermotor pemerintah(20)

Más de GLC

Más de GLC(20)

Perjanjian pengadaan kendaraan bermotor pemerintah