1. Halaman 1 dari 8
PERJANJIAN KERJA
No. ...................................
Tentang
PELAKSANAAN PENATAAN BATAS
AREAL KERJA IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
PADA HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT)
PT. ________________
dengan
PT. ____________________
Pada hari ini ......... tanggal ................, bulan ……………., tahun ............................. (Tgl-Bln-
Thn), kami yang bertandatangan di bawah ini:
1. PT. ________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk
pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di ............. dan beralamat kantor
di ........................................................., dalam hal ini diwakili oleh
________________selaku Direktur (untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK
PERTAMA”)
2. PT. ____________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan
tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di ............. dan beralamat
kantor di ......................................................, dalam hal ini diwakili oleh
________________ selaku Direktur Utama (untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK
KEDUA “)
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut
sebagai “PARA PIHAK” dan masing-masing sebagai “PIHAK”.
PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Tentang Pelaksanaan
Penataan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman
(IUPHHK-HT) PIHAK PERTAMA di Provinsi ......................... (untuk selanjutnya disebut
sebagai “Perjanjian”) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK
KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA untuk pelaksanaan pekerjaan
penataan batas areal kerja IUPPHHK-HT PIHAK PERTAMA di Provinsi
......................(untuk selanjutnya disebut sebagai “Pekerjaan”).

2. Halaman 2 dari 8
Pasal 2
MEKANISME PEKERJAAN DAN JANGKA WAKTU PEKERJAAN
1. Pekerjaan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Perjanjian ini akan dilaksanakan
berdasarkan Peta Kerja dengan skala 1 : 100.000 (satu banding seratus ribu), Pedoman
Tata Batas/Pernyataan serta Instruksi Kerja Tata Batas yang akan dikeluarkan oleh Balai
Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, yang
terdiri dari :
- Penataan Batas sepanjang ............ Km (....................................... kilometer).
2. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak
tanggal pemberangkatan tim ke lapangan, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk
menyerahkan seluruh hasil Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA berupa:
a) Buku ukur;
b) Klise peta hasil ukuran;
c) Buku laporan tata batas sebanyak 25 (dua puluh lima) buku berikut lampiran Peta
Hasil Ukuran Tata Batas; dan
d) Photo Dokumentasi.
(selanjutnya disebut “Jangka Waktu Pekerjaan”)
3. Sepanjang tidak ada hambatan yang bukan disebabkan oleh PIHAK PERTAMA, maka
PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberangkatkan tim yang dibentuknya ke
lapangan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal
ditandatanganinya Perjanjian ini dan/atau setelah tanggal pembayaran biaya tahap I oleh
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
4. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Jangka Waktu Pekerjaan dan/atau
apabila adanya kelalaian PIHAK KEDUA yang mengakibatkan PIHAK KEDUA tidak
dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Jangka Waktu Pekerjaan, maka untuk
setiap 1 (satu) hari keterlambatan PIHAK KEDUA akan dikenakan denda keterlambatan
sebesar 1 O/oo (satu permil) dengan jumlah denda kumulatif maksimal sebesar 5% (lima
persen) dari Biaya Pekerjaan (selanjutnya disebut sebagai “Denda Keterlambatan”).
Apabila dikehendaki oleh PIHAK PERTAMA, maka pembayaran atas Denda
Keterlambatan dapat diperhitungkan sebagai komponen pengurang sisa Biaya Pekerjaan
yang masih harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
berdasarkan Perjanjian ini.
5. PARA PIHAK sepakat bahwa apabila penataan batas ulang harus dilakukan, maka
seluruh biaya yang timbul atas penataan batas ulang tersebut akan ditanggung oleh:
a) PIHAK PERTAMA, apabila penataan batas ulang harus dilaksanakan sebagai akibat
dari kelalaian PIHAK PERTAMA; atau
b) PIHAK KEDUA, apabila penataan batas ulang harus dilaksanakan sebagai akibat
dari kelalaian PIHAK KEDUA; atau
c) PARA PIHAK secara proporsional, apabila penataan batas ulang harus dilaksanakan
sebagai akibat dari kelalaian PARA PIHAK.
6. PARA PIHAK bertanggung jawab atas kebenaran hasil penataan batas yang dituangkan
dalam Berita Acara tentang Pelaksanaan Penataan Batas yang ditandatangani oleh Tim
Supervisi, Wakil IUPHHK, Wakil Camat, Wakil Kepala Desa, serta diketahui dan
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi .......................

3. Halaman 3 dari 8
7. Apabila terjadi hambatan yang tidak dapat dihindarkan yang bukan disebabkan karena
kesengajaan dan/atau kelalaian dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA
berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK
PERTAMA dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V dalam jangka
waktu selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Dalam hal belum
adanya kesepakatan secara tertulis diantara PARA PIHAK dan/atau dengan Kepala Balai
Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V mengenai terjadinya hambatan dan/atau
penyelesaian atas hambatan tersebut, maka PIHAK KEDUA tetap berkewajiban untuk
melaksanakan seluruh kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian
ini.
Pasal 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. Dalam rangka memenuhi Perjanjian ini PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:
a) Menyediakan tenaga kerja dan peralatan yang diperlukan.
b) Melaksanakan supervisi pekerjaan yang dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah V, Dinas Kehutanan Provinsi ......................dan Dinas Kehutanan
Kabupaten setempat.
c) Memantau dan/atau memonitor pelaksanaan pengukuran dan penataan batas di
lapangan.
d) Melakukan persiapan dan pelaksanaan pengawasan serta bimbingan sebagaimana
dimaksud dalam huruf c tersebut di atas.
e) Memberikan laporan kemajuan atas Pekerjaan pada setiap bulannya, baik secara
tertulis dan/atau lisan, kepada PIHAK PERTAMA.
f) Melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Jangka Waktu Pekerjaan.
2. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban untuk:
a) Melakukan pembayaran atas Biaya Pekerjaan dan Biaya Lain-Lain kepada PIHAK
KEDUA sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam Pasal 4
Perjanjian ini.
b) Melakukan pengawasan terhadap Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
Pasal 4
BIAYA PEKERJAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN
1. Biaya Pekerjaan
PARA PIHAK sepakat bahwa biaya yang harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian ini
adalah sebesar Rp ..................., - (.................................rupiah), di mana biaya tersebut
adalah sudah termasuk biaya pelaksanaan, biaya transportasi pelaksana ............. -
............. - ..............., biaya pengolahan data dan penyusunan laporan, serta jasa konsultan
(selanjutnya disebut sebagai “Biaya Pekerjaan”).
2. Tahapan Pembayaran Biaya Pekerjaan
Pembayaran atas Biaya Pekerjaan sebagaimana diatur di dalam ketentuan ayat (1) di atas
wajib dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan tahapan
pembayaran sebagai berikut:

4. Halaman 4 dari 8
a) Pembayaran Tahap I, sebesar 50% (lima puluh persen) dari Biaya Pekerjaan yaitu
sebesar Rp ................., - (....................................... rupiah) wajib dibayarkan sesaat
setelah ditandatanganinya Perjanjian ini.
b) Pembayaran Tahap II, sebesar 50% (lima puluh persen) dari Biaya Pekerjaan yaitu
sebesar Rp .................., - (......................................... Rupiah) wajib dibayarkan oleh
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah selesainya pembahasan laporan
tata batas di Ditjen Planhut dengan disertai bukti penyerahan seluruh hasil Pekerjaan
beserta dokumen kelengkapannya dalam bentuk buku laporan final oleh PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
3. Biaya Lain-Lain
Selain Biaya Pekerjaan sebagaimana diatur di dalam ketentuan ayat (1), maka dalam
rangka pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini PIHAK PERTAMA juga
berkewajiban untuk menanggung seluruh biaya lain-lain yaitu termasuk namun terbatas
pada biaya persiapan, konsultasi, supervisi honor anggota (Kecamatan/Desa), honor
penyelesaian Berita Acara (Camat/Bupati), serta pembahasan dengan nilai sebesar Rp.
...................,- (..................................................... rupiah) (selanjutnya disebut “Biaya
Lain-Lain”). Biaya Lain-Lain tersebut wajib dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum
tim yang dibentuk oleh PIHAK KEDUA diberangkatkan ke lapangan untuk diteruskan
kepada petugas yang ditunjuk oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan
Hutan dan wajib dibayarkan melalui mekanisme transfer sebagaimana diatur di dalam
Pasal 4 ayat (4) Perjanjian ini.
4. Mekanisme Pembayaran
Pembayaran atas Biaya Pekerjaan dan/atau Biaya Lain-Lain wajib dilakukan oleh
PIHAK PERTAMA melalui mekanisme transfer ke rekening Bank milik PIHAK
KEDUA sebagai berikut:
Nama Bank : ................................
Cabang Bank : ................................
Nomor Rekening : ................................
Nama Pemilik Rekening : PT. ____________________
Tanggal pembayaran atas Biaya Pekerjaan melalui mekanisme transfer akan dianggap
sebagai tanggal pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
5. Sepanjang tidak melanggar ketentuan dari Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dengan
ini menyatakan dan berjanji untuk membebaskan PIHAK PERTAMA dari seluruh
bentuk gugatan apapun, baik di dalam maupun diluar pengadilan, baik yang berasal dari
PIHAK KEDUA dan/atau pihak ketiga manapun, yang timbul dan/atau mungkin timbul
dikemudian hari sebagai akibat dari pembayaran dan/atau mekanisme pembayaran atas
Biaya Pekerjaan dan/atau Biaya Lain-Lain sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal
4 Perjanjian ini.
6. Pajak-pajak yang timbul dan/atau mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian ini
akan ditanggung masing-masing PIHAK sesuai dengan peraturan perpajakan yang
berlaku.

5. Halaman 5 dari 8
Pasal 5
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. Perjanjian ini hanya dapat berakhir atau diakhiri:
a) Secara otomatis, apabila PIHAK KEDUA telah selesai melaksanakan Pekerjaan
sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini yaitu setelah selesainya pembahasan
laporan tata batas di Ditjen Planhut dengan disertai bukti penyerahan seluruh hasil
Pekerjaan beserta dokumen kelengkapannya dalam bentuk buku laporan final oleh
PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telah
melakukan pembayaran tahap II atas Biaya Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA; atau
b) Oleh PARA PIHAK atas dasar kesepakatan bersama secara tertulis, apabila
pengakhiran Perjanjian dilaksanakan sebelum Pekerjaan selesai dilaksanakan oleh
PIHAK KEDUA dan Jangka Waktu Pekerjaan belum berakhir. Pengakhiran
Perjanjian berdasarkan ketentuan huruf b ini berlaku baik terhadap pengakhiran
Perjanjian yang disebabkan karena Keadaan Kahar ataupun pengakhiran Perjanjian
yang bukan disebabkan Keadaan Kahar.
2. Pengakhiran Perjanjian yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b
di atas tidak menghapuskan kewajiban dari masing-masing PIHAK berdasarkan
Perjanjian ini yang masih terhutang sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian.
3. Untuk tujuan pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk
mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata) perihal diperlukannya persetujuan hakim dalam hal pengakhiran
perjanjian.
Pasal 6
KEADAAN KAHAR
1. Setiap kegagalan baik dari PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA dalam
melaksanakan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, tidak dianggap sebagai pelanggaran
atau kegagalan terhadap ketentuan Perjanjian apabila pelanggaran atau kegagalan tersebut
disebabkan oleh Keadaan Kahar.
2. Yang termasuk ke dalam Keadaan Kahar berdasarkan Perjanjian ini adalah setiap
peristiwa yang terjadi diluar kemampuan dari PIHAK yang terkena Keadan Kahar untuk
mengatasinya sehingga menyebabkan tertundanya atau terhambatnya atau terhalangnya
PIHAK yang terkena Keadaan Kahar untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya
secara tepat pada waktunya berdasarkan Perjanjian ini yaitu termasuk namun terbatas
kepada perang (baik yang dinyatakan ataupun tidak dinyatakan), krisis ekonomi secara
nasional, gangguan perburuhan, pemogokan karyawan, pemberontakan, kerusuhan,
gempa bumi, taufan, banjir, cuaca buruk, ledakan, kebakaran, petir, dan epidemi
(selanjutnya disebut “Keadaan Kahar”).
3. PIHAK yang terkena Keadaan Kahar berkewajiban untuk melakukan pemberitahuan
secara tertulis mengenai sebab-sebabnya kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya

6. Halaman 6 dari 8
Keadaan Kahar, kemudian PARA PIHAK akan berusaha dalam batas-batas
kemampuannya untuk mengatasi sebab-sebab tersebut dengan sebaik-baiknya.
4. Apabila PIHAK KEDUA mengalami Keadaan Kahar sebagaimana tersebut dalam ayat
(3) maka selain harus memberitahukan tentang Keadaan Kahar tersebut kepada PIHAK
PERTAMA, PIHAK KEDUA juga berkewajiban untuk melakukan pemberitahuan
tentang Keadaan Kahar kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V
untuk diadakan pengaturan lebih lanjut.
5. Apabila Keadaan Kahar berlangsung terus menerus selama lebih dari 45 (empat puluh
lima) hari, maka PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat mengakhiri
Perjanjian ini dengan terlebih dahulu mengadakan pembebasan dan perhitungan selesai
(Acquit et de charge).
Pasal 7
PEMBERITAHUAN
1. Seluruh pemberitahuan yang dilakukan oleh PARA PIHAK sehubungan dengan
Perjanjian ini wajib disampaikan secara tertulis ke alamat PARA PIHAK sebagai
berikut:
Kepada PIHAK PERTAMA: Kepada PIHAK KEDUA:
PT. ________________
Alamat :
No. Telp :
No. Fax :
Email :
Up. :
PT. ____________________
Alamat :
No. Telp :
No. Fax :
Email :
Up. :
2. Apabila terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka PIHAK
yang mengubah alamat wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada PIHAK
lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan alamat tersebut
dilakukan.
Pasal 8
HUKUM YANG BERLAKU & PENYELESAIAN SENGKETA
1. Perjanjian ini tunduk dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dan/atau mungkin timbul di antara
PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan dan/atau penafsiran Perjanjian ini akan
diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk memperoleh mufakat terlebih
dahulu.
3. Apabila peneyelesaian perbedaan pendapat dan/atau perselisihan tidak dapat diselesaikan
oleh PARA PIHAK melalui musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari)
terhitung sejak tanggal terjadinya perbedaan pendapat dan/atau perselisihan tersebut,
maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tidak
berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

7. Halaman 7 dari 8
Pasal 9
LAIN-LAIN
1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK serta diketahui
dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.
2. Perjanjian ini tidak dapat dirubah dan/atau ditambah dan/atau dialihkan tanpa mendapat
persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK.
3. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak
berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal itu tidak akan
mempengaruhi keabsahan atau keberlakuan dari ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian
ini. PARA PIHAK akan, dalam setiap kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen
tambahan sebagaimana diperlukan untuk dapat menggantikan ketentuan-ketentuan yang
menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku tersebut.
4. Perjanjian ini mengesampingkan seluruh negosiasi, kesepakatan yang dibuat baik secara
tertulis maupun lisan yang pernah di buat sebelumnya oleh PARA PIHAK dan tidak ada
pengertian-pengertian, kesepakatan-kesepakatan dan perjanjian-perjanjian lain dalam
bentuk apapun oleh PARA PIHAK kecuali yang di atur secara jelas dalam Perjanjian ini.
5. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan
kemudian atas persetujuan bersama PARA PIHAK yang berlaku sebagai Addendum
dan/atau Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana
disebutkan pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai cukup
yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
PT. ________________ PT. ____________________
_____________________ ________________________
Nama: ______________ Nama: ________________
Jabatan: Direktur Jabatan: Direktur Utama

8. Halaman 8 dari 8
Mengetahui dan Menyetujui,
KEPALA PUSAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN
___________________________
Nama:
Jabatan: